Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Pembaharuan hukum pidana (materiil),masalah pidana merupakan masalah yang sangat pelik. Salahsatu permasalahan pidana yang mendapat perhatian besardari kalangan ahli hukum adalah mengenai masalahperbedaan putusan hakim (Disparity o f Sentenc-ing) yangterlalu menyolok yang dijatuhkan oleh hakim terhadap parapelaku tindak pidana-tindak pidana yang sama tanpa dasarpembenar yang sama. Perbedaan pidana yang menyolok dalampemidanaan, selain menimbulkan rasa tidak puas dikalangan masyarakat, juga menimbulkan masalah yang seriusbagi para narapidana. Perbedaan tersebut akan berakibatfatal, bila dikaitkan dengan usaha perbaikan narapidana.Masalah tersebut menyangkut jenis pidana, ukuranberat/lamanya pidana tersebut dan cara pelaksanaanpidana. Dalam penjatuhan pidana pada kasus perkosaanternyata juga terjadi disparitas pidana. Yang dimaksuddisparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidanayang tidak sama atau terhadap tindak-tindak pidana yangsifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasarpembenaran yang jelas. Disparitas pidana disebabkan olehberbagai faktor yang bersumber dari perundang-undangan,yaitu baik berupa perumusan perkosaan dan masalahpenjatuhag pidana minimum khusus dan yang bersumber daridiri hakim sendiri."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia berupaya memberikan perlindunganterhadap korban tindak pidana perdagangan orangf untuk mewujudkansalah satu tujuan dari Protokol Palermo serta untuk memberikankeadilan dan kesejahteraan. Penuntut Umum yang mempunyaikewenangan melakukan penuntutan, tidak melakukan penuntutan sertamemiliki diskresi tuntutan pidana, dituntut perannya dalammemberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdaganganorang. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah peranPenuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindakpidana perdagangan orang dan apa saja kendala-kendalanya. MetodePenelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitupenelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder didukungdengan wawancara. Data sekunder meliputi peraturan perundanganundangan,dokumen resmi, Surat Edaran Jaksa Agung dan sebagainya.Data primer meliputi hasil wawancara dengan beberapa Jaksa yangbertugas di Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak PidanaTerorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung R.I. danJaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang pernah menanganiperkara tindak pidana perdagangan orang, Jaksa Agung Muda TindakPidana Umum serta Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., Ph.Dyang terlibat dalam penyusunan Undang-undang No. 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orangdiartikan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orangmelalui proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanaperdagangan orang dan perlindungan korban tindak pidanaperdagangan orang melalui upaya pemenuhan hak-hak korban. PerananPenuntut Umum dalam perlindungan korban melalui proses pemidanaanterhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi melakukanpemeriksaan terhadap berkas perkara, melakukan penahanan terhadapterdakwa, menyusun surat dakwaan, melimpahkan berkas perkara kePengadilan, mengajukan tuntutan pidana, mengajukan upaya hukum danmelaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap khususnya memasukkan terdakwa ke LembagaPemasyarakatan. Kendala Penuntut Umum yang dihadapi, antara . lainsulitnya menghadirkan korban dan saksi untuk membuktikan kesalahanpelaku guna dijatuhi pidana. Peranan Penuntut Umum dalamperlindungan korban melalui upaya pemenuhan hak-hak korban antaralain meliputi menghadirkan korban untuk didengar keterangannyapertama kali, menginformasikan perkembangan penanganan perkarakepada korban apabila diminta dengan memberikan dakwaan, jadwalsidang, tuntutan dan sebagainya. Kendala Penuntut Umum yangdihadapi antara lain tidak jelaskan peraturan perundang-undanaganyang mengatur mekanisme pemberian hak kepada korban maupun belumjelasnya institusi yang diberi kewenangan memenuhi hak-hak korban.

---

ABSTRACTThe Indonesian government tries to give protectionagainst human trafficking victims, in order to realize oneof Palermo Protocol's object and to uphold justice andprosperity. The Public Prosecutor who has authority toprosecute, not to prosecute and has discretion of criminalprosecution, is required to give protection against humantrafficking victims. The Problem to be presented what isthe role of the Public Prosecution in giving protectionagainst human trafficking victims and its obstacles.Research method has been used is normative legal research,which is the research based on subsidiary data sourcesupported by interview. Subsidiary data is including lawregulation, official document, Circulation Letter ofAttorney General etc. Primary data is including interviewreport with some prosecutors in The Task Force of TerrorismCase Handling and Transnational Crimes in The AttorneyGeneral's Office of the Republic of Indonesia andprosecutors in South Jakarta District Prosecution Officewho had ever handled trafficking in persons cases, DeputyAttorney General for General Crime and Prof. HarkristutiHarkrisnowo, SH, MA, Ph.D who was involved in formulatingLaw No. 21 year 2007 of The Eradication of Trafficking inPersons. Protection against human trafficking victims isdestined as human trafficking by the criminal processagainst trafficker and protection of human traffickingvictim by an effort of victim's right accomplishment. Therole of the Public Prosecutor in victim protection throughcriminal process against the trafficker is consist ofexamination of dossier, conduct detention againstdefendant, formulate letter of indictment, deliver thedossier to the court, propose criminal prosecution, proposelegal remedy and perform the court's verdict white haspermanent legal power especially to bring the defendantinto detention center. One of the obstacles faced by PublicProsecutor is the difficulty of bringing the victim andwitness before the court in order to prove theperpetrator's fault to be punished. The role of PublicProsecutor in victim protection through the effort ofcompleting of victim's right is including presenting victimto be heard for the first time, informing the progress ofcase handling to the victim if requested by givingindictment, court agenda, prosecution, etc. The obstaclefaced by Public Prosecutor is unclear legislation thatregulate the mechanism of right giving against victim andunclear institution that has an authority to completingvictim's right."

"ABSTRAKKedudukan anak luar kawin tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga di dalam praktik peradilan menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dalam putusan badan peradilan terhadap kedudukan anak luar kawin, sehingga diketahui sejauhmana keadilan yang diperoleh anak luar kawin selama ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam putusan badan peradilan bersifat terbatas pada biaya hidup, selanjutnya keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin tidak hanya terhadap ibunya tetapi juga terhadap ayah biologis dan keluarga ayahnya. Putusan ini kemudian dijadikan dasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan hak asuh dari ayah biologis dari hubungan tanpa perkawinan.

---

ABSTRACTPosition of children born out of wedlock had been judged in Laws on Marriage lately, nevertheless in judicial practice it had resulted in any controversy. This research studies legal protection in any decision of judicature hence it will be known the extent to which the justice obtained by children born out of wedlock to the present. This research uses normative juridical method as described analytically. This research had drawn conclusion that legal protection in any decision of judicature to the present is restricted to life cost, subsequently the decision of Constitution Court Number: 46/PUU-VIII/2010 had amended the civil relationship of children born out of wedlock solely, it is not only for mother but also against biological father and his family. Hence, this decision had became award bases of South Jakarta District Court to allow costudy right application as biological father from their unmarried relationship."

"ABSTRAKPersoalan yang ada di dalam dugaan medical malpractice adalah perlindungan hukum serta kesadaran hukum dokter dalam menjalankan profesinya, hal ini menunjukkan etika dan hukum dalam kalangan dokter. Para medis atau tenaga kesehatan yang telah melakukan kelalaian tersebut yang mengakibatkan pasiennya dirugikan dapat digugat ke pengadilan oleh pasiennya. Dalam proses perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya, hampir semuanya menyangkut mengenai tuntutan ganti rugi. Dasar untuk pertanggungan jawab medisnya adalah : Pertama Wanprestasi, dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian ( tanggungjawab kontraktual, Pasal 1243 KUHPerdata ), adanya suatu perjanjian antara pasien dengan dokter. Dari perjanjian ini biasanya timbul perikatan usaha ( inspannings verbintenis ) atau perikatan hasil / akibat ( resultaats verbintenis ). Kedua Perbuatan melawan hukum ( onrecht matige daad ), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang diharapkan daripadanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat ( tanggung jawab berdasar Undang – undang , Pasal 1365 KUHPerdata ).

---

ABSTRACTMedical Malpractice’s problem are a legal protection and an awareness of law by physician (doctor) in their profession, that is demonstrate of medical law and ethics. The doctor who have done negligence and cause impairing to the patient will be sued to The court by patient. In Lawsuits of patient to doctor to the Law of Civil’s process is almost all about the compensation claims. First, Event of Default, The doctor is not undertakes their responsibility to an agreement (contractual responsibilities, Chapter 1243 Civil Code), the agreement between the patient and doctor. In this agreement provide with inspannings (inspannings verbintenis) or outcome / result agreement (resultaats verbintenis). The Second, Unlawful Acts (onrecht matige daad), the doctor against the law because of the action’s against the principle of propriety, accuracy and attitude which is expected of the communities (Responsibilities of Constitution, Chapter 1365 of the Civil Code)."

"ABSTRAKTesis ini membahas penyalahgunaan keadaan sebagai perbuatan melawan hukum, dalam kasus penandatangan akta perjanjian di rutan oleh penggugat sehingga akta‐akta perjanjian tersebut dinyatakan batal menurut hukum/dinyatakan batal oleh hakim atas gugatan penggugat dan diharuskan memberikan ganti kerugian atas pihak yang menggugat itu. kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesis ini adalah Bagaimana penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di dalam putusan pengadilan? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3641 K/PDT/2001 dan pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 2356 K/PDT/2008 .Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative. Sumber data diperoleh dengan mengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melihat putusan-putusan hakim. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, maka data disimpulkan mengenai kecakapan seorang terdakwa atau tersangka, unsur-unsur suatu tindakan dalam paksaan serta akibat hukum terhadap pembatalan akta-akta perjanjian yang penandatangannya dilakukan di dalam rumah tahanan sehingga tidak ada kebebasan kehendak bagi pihak tersebut dalam menandatangani suatu akta perjanjian dimana salah satu pihak pada saat penandatanganan akta perjnjian dalam keadaan tertekan. Sementara unsur-unsur yang dapat mengakibatkan pembatalan suatu akta dapat terjadi dikarenakan adanya posisi yang tidak seimbang diantara salah satu pihak yakni bisa karena adanya penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan psikologis,. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan suatu akta perjanjian oleh hakim, maka keadaan dikembalikan menjadi seperti semula sebelum terbentuknya perjanjian

---

ABSTRACTThis thesis discusses the misuse of circumstances as an unlawful act, in the case of certificates signing an agreement in the the detention center by the plaintiff so the certificates of agreement is declared void according to the law or declared void by the judge on the lawsuit and the plaintiff required to give compensation for party who sued it.The subject matter of this thesis is How can these of the doctrine misuse of in circumstances court decision be plicated? And How judge in specific judgment of misuse circumstances of the Supreme Court of Indonesia Decision in this case of Number: 3641K/PDT/2001 and at the case of the Supreme Court of Indonesia Decision of Number : 2356 K/PDT/2008.The research is a descriptive analysis which was done by using the method of normative juridical. The data sources are obtained by collecting the primary data and the secondary data. The primary data obtained by scrutinizing at the decisions of judges. Whereas the secondary data acquired through primary legal materials, secondary legal materials and legal materials tertiary. Means of collecting data used in this research are the documents, and the data are analyzed qualitatively.Based on the research data obtained, the data which are concluded concerning proficiency of a defendant or a suspect, the elements of an action in duress and legal consequences against the annulment of the deed of agreement signatories done in thedetention center so there was no freedom of the will of the party in signing the certificate of an agreement whereby one party at the time of the signing of certificates an agreement in under pressure. While the elements that can be result in the annulment of a certificate an agreement can be occur because there an unbalanced the position of between the parties that due to the misuse of circumstances economic superiorty and misuse of circumstances psychological superiority. Whereas legal consequences of the annulment of a certificate an agreement by the judge, then to as prior annulment circumstances before the establishment an agreement."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kedudukan pencatatan perkawinan berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang masih sering menjadi perdebatan di antara para ahli hukum termasuk para hakim sehubungan dengan pengaturannya di dalam Undang-Undang yang menimbulkan ambiguitas, apakah termasuk salah satu syarat sahnya perkawinan selain dengan dilakukannya perkawinan tersebut menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pengaturan ke depan mengenai pencatatan perkawinan terkait syarat sahnya perkawinan dan dalam rangka pemberdayaan pencatatan perkawinan dirasakan sangat mendesak dengan maraknya perkawinan yang tidak tercatat, yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat marginal dengan kemampuan ekonomi dan tingkat pendidikan rendah, namun juga dilakukan oleh masyarakat dengan status sosial dan tingkat pendidikan yang tinggi. Penelitian ini memuat saran-saran, usaha-usaha yang dapat dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai sarana rekayasa sosial, sehingga pencatatan perkawinan dapat diberdayakan secara efektif untuk mencapai ketertiban di bidang hukum perkawinan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the position of the registration of marriage relating to the terms of legitimate marriage under Law No. 1 of 1974 which is still often being a debate among legal experts including judges, in connection with the arrangement in the Law that bring ambiguity understanding, whether including to one of the terms of legitimate marriage other than the marriage is done according to the law of each religion or belief. The future arrangement about the position of the registration of marriage relating to the terms of legitimate marriage and in order to empower the registration of marriage perceived urgency with the rise of unregistered marriages which are not only done by people with low economic capabilities and low level of education, but also by the community with high social status and higher education. This study contains suggestions, efforts that can be made using the law as a tool of social engineering, so the registration of marriage can be effectively empowered to achieve order in the marriage law."

"ABSTRAKPerbuatan melawan hukum merupakan genus dari spesies wanprestasi yang dapat mengakibatkan kerugian pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila kerugian telah terjadi pada salah satu pihak yang berasal dari hubungan kontraktual maka dapat dijadikan dasar gugatan. Namun pencampuran gugatanan tarawan prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi tidak diperkenankan, tetapi pada prakteknya pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum telah mengalami pergeseran. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam kontrak adalah: pembatalan perjanjian secara sepihak, pengalihan perjanjian secara sepihak dan perjanjian dalam klausula baku, sehingga gugatan yang didasari oleh kontrak dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pemulihan keadaan dalam perbuatan melawan hukum dengan pendekatan economic analysis of law akan menjadi rasionalisasi dari konsep-konsep abstrak mengenai keadilan.

---

ABSTRACTTort is a genus of species a breach of contact that may have adverse defaulting parties entered into the agreement. If the loss has occurred on one side that comes from the contractual relationship, it can be used as the basis of a lawsuit. But mixing a lawsuit between a breach of contact and the tort jurisprudence is not allowed, but in practice the notion a breach of contact and tort has undergone a shift. Forms in contract tortare: cancellation of the agreement unilaterally, diversion agreements unilaterally andstandard clause in the agreement, so the lawsuit is based ona contract may file a lawsuit against the law. State recovery in tort approach to economic analysis of law will be the rationalization of the abstract concepts of justice."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan mengenai penggunaan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam penanganan perkara persaingan usaha, khususnya perkara kartel di tengah kesulitan yang dialami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapatkan alat bukti langsung. Aparat persaingan usaha di pelbagai belahan dunia mempunyai permasalahan yang relatif sama untuk mendapatkan alat bukti langsung pada saat menangani perkara kartel. Kesulitan mendapatkan alat bukti langsung menjadi persoalan yang global sifatnya dalam penanganan perkara kartel. Praktik kartel karena bersifat menghambat persaingan serta mengakibatkan kerugian terhadap sesama pelaku usaha dan konsumen, tidak dapat dibiarkan bergerak dengan leluasa dengan alasan ada keterbatasan alat bukti menurut undang-undang. Keterbatasan alat bukti yang terdapat dalam undang-undang tidak pada tempatnya untuk dijadikan alasan untuk tidak dapat memberantas kartel, alat bukti yang diatur dalam undang-undang perlu ditafsirkan lebih luas agar mampu mengatasi praktek kartel. Dalam penelitian ini teori yang dipergunakan sebagai dasar bagi KPPU untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung (petunjuk atau persangkaan) adalah teori penemuan hukum. Menurut teori penemuan hukum hakim harus berusaha untuk menemukan hukum untuk menangani perkara tertentu walaupun undang-undang tidak mengatur atau undangundangnya tidak jelas. Hakim atau otoritas persaingan usaha perlu mencari dasar hukum penggunaan alat bukti tidak langsung sekalipun undang-undangnya tidak ada. Menolak menangani perkara dengan alasan undang-undang tidak mengaturnya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa tidak mengatur mengenai alat bukti tidak langsung. Upaya Komisi Persaingan Usaha untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung dalam penanganan perkara kartel, walaupun tidak diatur dalam undang-undang, upaya Komisi Persaingan Usaha dalam berbagai perkara kartel dapat dibenarkan oleh hakim. Pengadilan mempunyai kesamaan bahasa dengan Komisi Persaingan Usaha mengenai upaya mempergunakan alat bukti tidak langsung dalam penanganan perkara kartel yang tidak diatur dalam undang-undang. Perang terhadap kartel yang menimbulkan kerugian terhadap persaingan usaha yang sehat perlu ditangani dengan cara memperbolehkan penggunaan alat bukti tidak langsung, yaitu berupa alat bukti komunikasi dan alat bukti ekonomi. Di Indonesia, penanganan perkara kartel yang mempergunakan alat bukti tidak langsung ada yang ditolak oleh pengadilan, baik itu oleh Pengadilan Negeri maupun oleh Mahkamah Agung dan ada pula yang dibenarkan oleh pengadilan. Mahkamah Agung. Dari penelitian diperoleh data bahwa Pengadilan Negeri belum ada yang menerima penggunaan alat bukti tidak langsung, dengan alasan bahwa alat bukti tidak langsung tidak dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia. Pengakuan terhadap penggunaan alat bukti tidak langsung sebagai bukti yang sah dalam penanganan perkara kartel, baru dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang membenarkan alat bukti tidak langsung sebagai alat bukti yang sah dalam penanganan perkara kartel, menjadi dasar hukum bagi diperbolehkannya alat bukti tidak langsung sebagai dasar untuk menangani perkara kartel dan perkara persaingan usaha lainnya. Mahkamah Agung sudah membenarkan pengunaan alat bukti tidak langsung dalam hukum pembuktian di Indonesia.

---

This study aims to explore the possibility of the use of indirect evidence in processing business competition cases, in particular in cartel cases within the difficulties experienced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to obtain direct evidence. Business competition authorities in various parts of the world have the same issues to obtain direct evidence when dealing with cartel cases. Difficulty in obtaining direct evidence became global issues in cartel case process. The practice of cartel, because it is hampering competition and result in losses to the other entrepreneurs and consumers, shall not be allowed to move freely because of the limitations of evidence pursuant to the legislation. The limitations of evidence contained in the legislation is not appropriate reason to not eradicate cartels, evidence set out in the legislation need to be interpreted more widely to be able to tackle cartels. In this study the theory used as a basis for the KPPU to use indirect evidence (hint or allegation) is the discovery of the theory of law. According to the theory of legal discovery, judges should strive to find a law to deal with a particular case even though the law does not regulate or it is unclear. Judge or competition authorities need to find a legal base of using indirect evidence even though the does not exist. Refusing to handle the case by reason of the law does not exist can be categorized as an action that is contrary to the law. Legislation in the United States, Japan and the European Union do not regulate the indirect evidence. Competition Commission's efforts to use indirect evidence in cartel case, although not regulated by law, can be justified by the judge. The court has the same vision with the Competition Commission regarding attempts to use indirect evidence in cartel case process which are not regulated by law. War against the cartels that cause harm to healthy competition need to be handled by allowing the use of indirect evidence, which is evidence in the form of communication and economic evidence. In Indonesia, the cartel case process that use indirect evidence is rejected by the court, either by the District Court or by the Supreme Court and only some are justified by the Supreme Court. From the study data showed that none of District Court accepted the use of indirect evidence, the reason is that indirect evidence was not known to the laws of evidence in Indonesia. Recognition of the use of indirect evidence as valid evidence in cartel case process, just recently justified by Supreme Court. Supreme Court decision justifying indirect evidence as valid evidence in cartel case process, become the legal basis for the permissibility of indirect evidence for dealing with cases of cartel and other business competition matters. The Supreme Court has confirmed the use of indirect evidence in evidentiary law in Indonesia."

"Usaha meringankan penderitaan lahir dan batin bagi keluarga korban akibat perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kematian atau hilangnya nyawa manusia, sangatlah pantas untuk terus diperjuangkan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dirasakan belum memberikan definisi yang cukup jelas terhadap istilah kerugian, batasan-batasan kerugian apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai kerugian materil dan kerugian immateril, termasuk metode valuasi kerugian yang timbul dalam perkara perdata, khususnya akibat hilangnya nyawa manusia. Adanya pedoman yang jelas terkait jenis kerugian materil dan immateril serta metode valuasi yang dapat diterapkan untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian secara detail, khususnya yang timbul akibat hilangnya nyawa manusia dalam perkara perdata, merupakan alasan utama dilakukannya penelitian disertasi yang berjudul: VALUASI KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA NYAWA MANUSIA DALAM PERKARA PERDATA.Penelitian disertasi ini, menerapkan metode penelitian hukum normatif dan metode perbandingan hukum dengan 18 perkara perdata yang disidangkan dalam pengadilan di Indonesia sebagai bahan hukum primer. Perkembangan jenis kerugian, perumusan pengertian kerugian, pengklasifikasian kerugian materil (kerugian nyata dan potential loss) dan kerugian immateril (kehilangan kenyamanan hidup dan tekanan mental) serta metode valuasi yang dapat digunakan untuk menjabarkan, menentukan dan membuktikan besaran nilai kerugian yang harus diganti, khususnya akibat hilangnya nyawa manusia dalam perkara perdata, adalah hasil penelitian yang dijabarkan dalam tulisan ini.

---

Efforts to alleviate the familys grief due to the death from the unlawful acts is essential to be taken by the surviving family member. The current legislation does not sufficiently provide a clear definition of a loss. It does not explicitly regulate any criteria for both material and immaterial loss. Moreover, there is no valuation method to estimate the value of a dead person in civil case. The main reason for this dissertation research is the need for clear guidelines regarding the types of material and immaterial loss and valuation methods that can be applied to determine the amount of compensation in detail, especially loss from wrongful death in private law cases. The title of this research is the VALUATION OF LOSS FROM WRONGFUL DEATH IN PRIVATE LAW CASES.This dissertation research applies the normative legal research method and legal comparison method. Furthermore, this research uses 18 civil cases that are tried in courts in Indonesia as primary legal resource. This paper suggests a reformulation or revision regarding the definition of loss, the classification of material loss (real and potential loss), immaterial loss (loss of life comfort and mental stress) and the valuation method that can be used to describe, determine and prove the value of loss to be compensated, especially loss from wrongful death in private law cases."

"Perkembangan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan di Indonesia ditandaidengan meningkatnya jumlah perbankan syariah atau unit usaha syariah. Penyelesaiansengketa pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salahsatunya adalah mediasi. Mediasi sebagai alternatif bagi pelaku usaha untuk menyelesaikansengketa dengan waktu dan biaya yang efisien, dan sebagai jalan keluar dari keterbatasanpengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun dalam pelaksanaannya,mediasi belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa. Mengingat Indonesiasebagai negara dengan mayoritas muslim yang menjunjung prinsip musyawarah dansemangat sejalan dengan perbankan syariah yang membutuhkan proses penyelesaiansengketa melalui mediasi. Pokok permasalahan penelitian ini adalah: landasan pemikiran dankonsep alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan peraturan di Indonesia; islah sebagai upaya penyelesaian sengketa untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dibidang muamalah; mediasi untuk mewujudkan islah dalam penyelesaian sengketa pada padabank syariah; dan pengaturan pelaksanaan mediasi pada Bank Syariah agar dapatdilaksanakan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metodeanalisis normatif dengan menggunakan teori maslahah, teori musyawarah dan teori positivasihukum Islam di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa APS menurutsyariah dan mediasi di Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan mendasar. Proses islahharus mengacu pada prinsip syariah. Penyelesaian sengketa melalui islah menggunakanpendekatan musyawarah yang telah biasa dilakukan dan menjadi prinsip kehidupanmasyarakat di Indonesia. Pendekatan ini dapat diterapkan pada sengketa di bank Syariah.Penyelesaian sengketa perbankan syariah harus sesuai dengan landasan operasionalperbankan syariah yaitu kerjasama dan kemitraan. Oleh karena itu prinsip dasar mediasi padaBank Syariah di LAPSPI dan Pengadilan Agama mengacu pada prinsip mediasi padaumumnya, dengan menerapkan maslahahpada pelaksanaannya, yang memiliki konsepsengketa yang lebih luas, adanya peran mediator yang lebih fleksibel dan harus memahamiprinsip islah serta kesepakatan perdamaian yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk itupositivisasi hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa pada perbankan syariah perludidukung oleh pemerintah, pelaku usaha, dan mediator untuk mencapai kemaslahatan umat.

---

The development of sharia principles in banking business in Indonesia is marked by theincreasing number of sharia banks or sharia business units. Dispute settlement in shariabanking in Indonesia takes many forms, one of which is mediation. Mediation can be analternative for business actors to resolve disputes which is time and cost efficient and a wayout of many limitations of courts in settling sharia banking disputes. But in itsimplementation, mediation has not been a primary choice in dispute settlement. Given thatIndonesia is a country with a majority Muslim population that upholds the principle of mutualconsensus musyarawah and islah spirit is in line with sharia banking that requires disputeresolution process through mediation. The subject matter of this research are: the groundideas and alternative concepts of dispute resolution according to Islamic law and regulationsin Indonesia; islah as a dispute settlement effort able to accommodate the best interest forpeople in the field of muamalah; mediation can realize islah in sharia banking disputesettlement; the arrangement of mediation implementation in sharia banks to be implementedin accordance with the principle of best interest. This research uses normative analysismethod by using best interest maslahah theory, mutual consensus musyawarah theory andpositivization theory of Islamic law in Indonesia. The findings of this study indicate thatalternative dispute resolution according to sharia and mediation in Indonesia has fundamentalsimilarities and differences. Islah process should be based on sharia principles. Disputesettlement via islah is undertaken through mutual consensus approach as commonlyexercised and become one of customary principles in Indonesia's society. This approach canbe applied to any disputes in sharia banking. Settlement of sharia banking disputes must bein accordance with the operational foundations of sharia banking, namely cooperation andpartnership. Therefore, the basic principles of mediation in the Islamic Bank in LAPSPI andthe Religious Courts refer to the principle of mediation in general, by applying the principlesto their implementation, which have broader dispute concepts, the role of mediators whoshould flexible and understand the principle islah as well as a sharia-compliant peaceagreement. In that case, positivization of Islamic law in the process of dispute resolution onsharia banking needs to be supported by the government, business actors, and mediators toachieve the best interest of the people."