Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<>br>Artikel ini membahas mengenai kekerasan kolektif yang terjadi dalam konflik antarorganisasi masyarakat Forum Betawi Rempug FBR dan Pemuda Pancasila PP . Konflik antarkedua organisasi masyarakat ormas ini seringkali terjadi di wilayah Jakarta, Tangerang, dan juga Depok dalam rentang tahun 2011 hingga 2016. Penulis berasumsi bahwa kekerasan kolektif yang terjadi dalam konflik antarormas FBR dan PP ini termasuk kedalam perilaku kolektif. Hasil analisa penulisan menunjukan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan kolektif dalam konflik antarkedua ormas ini. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor kondusifitas struktural berupa kemajemukan wilayah konflik dan penandaan wilayah kekuasaan; faktor ketegangan struktural berupa pertentangan ekonomi seperti perebutan lahan; faktor tumbuh dan berkembangnya keyakinan umum berupa anggapan ormas lawan adalah musuhnya dan adanya sifat kekerasan yang melekat dalam kedua ormas; faktor pencetus berupa pencopotan atribut ormas, perusakan posko ormas, adanya provokator, dan adanya emosi; faktor mobilisasi berupa konsolidasi ikatan-ikatan dalam kelompok dan ukuran kolektivitas sehingga terjadi kekerasan kolektif; dan pengoperasian pengendalian sosial yang bersifat formal dan non-formal.

---

ABSTRACT<>br>This article discusses the collective violence that occurred in the conflict between Forum Betawi Rempug FBR and Pemuda Pancasila PP community organizations. Conflicts between these two community organizations often occur in Jakarta, Tangerang and Depok areas from 2011 to 2016. The author assumes that the collective violence occurring in the conflict between FBR and PP organizations is included in collective behavior. The result of the writing analysis shows the factors that cause the collective violence in conflict between these two community organizations. These factors are the structural conduciveness factors in the form of territorial marking and the plurality of the conflict areas structural strain factor in the struggle for land due to economic factors growth and spread of a generalized belief factors in the assumption of opponent that mass organizations are enemies and the existing stereotype of the two organizations precipitating factors in the form of removing attributes of mass organizations, destruction of community organizations posts, the presence of provocateurs, and the emotions mobilization factor in the form of consolidation of bonds within the group and the collectivity measure so that collective violence occurs and the operation of formal and non formal social controls."

"Skripsi ini membahas mengenai tentang pola viktimisasi konsumen korban penipuan terhadap pemberian keterangan yang salah oleh pengembang perumahan X Studi Kasus mengenai Konsumen Perumahan X di Kota Depok. Trend perumahan murah yang terjadi saat ini, dimanfaatkan oleh banyak pengembang perumahan untuk menciptakan perumahan yang murah bagi masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataan, trend rumah justru di jadikan kedok untuk berbuat tindakan kriminal. Sebagai contoh pengembang perumahan X di kota depok memberikan keterangan yang salah bagi konsumen perumahan X agar para konsumen tertarik membeli rumah mereka. Iklan sebagai media promosi perumahan X, benar- benar dimanfaatkan oleh pengembang perumahan X didalam mencari konsumen. Setelah konsumen tertarik membeli umah, didapati banyak hal- hal yang tidak sesuai dengan apa yang diiklan kan oleh pengembang perumahan X. Warga yang sudah membeli rumah di perumahan X pun menuntut pengembang perumahan X agar memenuhi segala kewajiban mereka seperti apa yang mereka katakan dalam iklan promosi perumahan X.Skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk dapat mencari data- data yang sesuai. Data Kuantitatif diigunakan untuk mengacu pada keseluruhan warga perumahan X yang merasa telah tertipu. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk mencari data tambahan terkait kasus ini. Data yang terkumpul diolah secara sistematis kuantitatif kualitatif. Selanjutnya permasalahan yang didalam skripsi ini melihat reaksi konsumen korban penipuan di Indonesia khususnya melihat reaksi konsumen warga perumahan X yang menjadi korban penipuan pemberian keterangan yang salah oleh pengembang perumahan X . Reaksi konsumen warga perumahan X yang menjadi korban penipuan pemberian keterangan yang salah mempunyai kelemahan dan kelebihan dalam memperjuangkan keadilan.

---

This thesis discusses about the consumer of victim of fraud against giving wrong explanation by housing developer X Case Study of Consumer Housing X in Depok City . The current low cost housing trends are being used by many housing developers to create cheap housing for Indonesians. But in fact, the trend of the house precisely in making a cover for criminal acts. For example X housing developers in ota depok give wrong information for housing consumer X so that consumers are interested in buying their home. Advertising as a promotional media housing X, really used by housing developer X in the search for consumers. After consumers are interested in buying a house, it is found that many things are not in accordance with what is advertised by housing developer X. Residents who have bought a house in housing X also demanded X housing developers to fulfill all their obligations as what they say in promotional advertising Housing X.

This thesis uses quantitative research to be able to find the appropriate data. Quantitative data is used to refer to the entire residential housing X who feel they have been deceived. While the qualitative data used to find additional data related to this case. The collected data is processed in a qualitative quantitative systematic way. Further problems in this thesis see the reaction of consumers of fraud victims in Indonesia in particular to see the reaction of consumers of housing X residents who become victims of false misinformation by housing developers X. The consumer reaction of housing X residents who are victims of false misinformation have weakness and strength in fighting for justice."

"Tulisan ini membahas bagiaman peran media massa dalam melakukan perlawanan terhadap terorisme dengan menggunakan analisa framing terhadap media massa lokal Antaranews.com sebagai kantor berita resmi negara. Didasari oleh perkembangan orientasi kelompok-kelompok teroris yang menggunakan media massa sebagai alat untuk mencapai tujuannya yakni menyebarkan rasa takut dan kebutuhan media massa akan berita-berita terorisme yang dianggap memiliki nilai berita tinggi, penulis berusaha membuktikan bahwa media memiliki peran ganda yaitu untuk menghalangi teroris untuk mencapai tujuannya tanpa menghilangkan perannya sebagai penyampai informasi baik pada publik maupun pemangku kepentingan. Dengan menganalisa 4 buah berita dari antaranews.com mengenai bom Kampung Melayu, penulis membuktikan bahwa dengan framing yang tepat dan dipengaruhi oleh agenda-setting dari negara, antaranews.com mampu berperan dalam melakukan perlawanan terhadap terorisme dengan penekanan tertentu dalam setiap berita sekaligus membuktikan pemikiran newsmaking criminology yang berupaya untuk mengutangi harm dari berita dapat dilakukan secara nyata.

---

This paper discusses the role of mass media in the fight against terrorism by using framing analysis on local media, Antaranews.com as the official state news agency. Based on the development of the orientation of terrorist groups using mass media as a means to achieve their goal of spreading the fear and need of the media for the news of terrorism that is considered to have high news values, the author tries to prove that the media has a dual role that is to deter terrorists for achieveing its goals without losing its role as a transmitter of information to both the public and stakeholders. By analyzing the 4 pieces of news from antaranews.com about Kampung Melayu bombs, the authors prove that with proper framing and influenced by the agenda-setting of the goverment, Antaranews.com can play a role in the fight against terrorism with a certain emphasis in every news as well as proving newsmaking thoughts criminology that seeks to combat harm from the news can be real."

"Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi keberadaan extraordinary measures dalam proses penanganan extraordinary crime korupsi. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif-eksplanatif untuk mengkaji tulisan ini. Data yang digunakan untuk menunjang ide argumentasi tulisan berasal dari kajian literatur dan kajian dokumen. Adapun konsep dan teori utama yang digunakan untuk membangun argumentasi dalam tulisan ini adalah konsep prisma kejahatan; white-collar crime; teori keadilan; teori proporsionalitas pemidanaan; dan teori hukum responsif. Hasil dari rumusan Karya Akhir ini menyatakan bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang memiliki dampak destruktif bagi masyarakat dan negara, namun dinyatakan sulit untuk diidentifikasi serta dalam proses penanganannya kerap kali mengalami inefektivitas hukum. Dalam hal ini, proses penghukuman bagi pelaku korupsi masih mengabaikan unsur proporsionalitas pemidanaan, sehingga vonis pemidanaan yang diberikan kepada para pelaku tidak lepas dari adanya disparitas. Berangkat dari permasalahan kerugian, sulitnya identifikasi dan inefektivitas penghukuman dalam perkara korupsi, maka jenis kejahatan ini membutuhkan prosedur penanganan yang luar biasa “extraordinary measures” guna memenuhi aspek proporsionalitas, keadilan bagi masyarakat, dan kondisi hukum yang lebih responsif. Extraordinary measures dalam tulisan ini dirumuskan dengan integrasi antara counter measures-pre judicial method dan aspek penghukuman post judicial method. Counter measures-pre judicial method terdiri dari whistleblowing system, beban pembuktian terbalik, dan keberadaan justice collaborator. Sementara itu, aspek penghukuman post judicial method merujuk pada konvergensi proporsional antara penjara, denda, ganti rugi dan perampasan aset, pencabutan hak politik, remisi, dan pembebasan bersyarat, serta pemberlakuan reintegrative shaming yang keseluruhannya dilakukan secara dinamis.

---

This paper aims to explain the urgency of extraordinary measures in the process of handling extraordinary crime corruption. The author uses a descriptive-explanatory qualitative method to review this paper. The data used to support the idea of writing argumentation comes from literature review and document review. The main concepts and theories used to build the argumentation in this paper are the concept of crime prism; white-collar crime; justice theory; theory of proportionality of punishment; and responsive legal theory. The results of the formulation of this Final Paper state that corruption is an extraordinary crime that has a destructive impact on society and the state, but is declared difficult to identify and in the process of handling it often experiences legal ineffectiveness. In this case, the punishment process for perpetrators of corruption still ignores the element of proportionality of punishment, so that the sentences given to the perpetrators cannot be separated from the disparity. Departing from the problem of losses, the difficulty of identification and the ineffectiveness of punishment in corruption cases, this type of crime requires extraordinary handling procedures "extraordinary measures" to fulfill aspects of proportionality, justice for the community, and more responsive legal conditions. Extraordinary measures in this paper are formulated by integrating counter measures-pre judicial method and post judicial method punishment aspects. Counter measures-pre judicial method consists of whistleblowing system, reverse burden of proof, and the existence of justice collaborators. Meanwhile, the punishment aspect of the post judicial method refers to the proportional convergence between imprisonment, fines, compensation and asset forfeiture, deprivation of political rights, remission, and parole, as well as the implementation of reintegrative shaming, all of which are carried out dynamically.

"

"Pada tahun 2016-2017 OJK menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya kejahatan korporasi, setelah dilakukan penyelidikan ternyata banyak dari korporasi tersebut melakukan investasi ilegal. Investasi ilegal yang dilakukan adalah salah satu contoh penipuan berjenis skema. Terdapat dua jenis penipuan berjenis skema, yaitu skema piramida dan skema ponzi. Dari penelusuran yang dilakukan oleh OJK terdapat investasi ilegal dengan modus skema ponzi yang dilakukan oleh korporasi. Tulisan ini disusun untuk melihat aspek apa yang dilanggar oleh korporasi sehingga disebut sebagai kejahatan korporasi menurut Clinard Quinney. Setelah dilakukan analisa lebih lanjut, skema ponzi yang dilakukan korporasi tersebut menggunakan modus yang berbeda. Dari modus-modus tersebut menjadi suatu permasalahan dalam tulisan ini bagaimana modus tersebut dikatakan sebagai kejahatan korporasi.

---

On the year 2016-2017, OJK receives many reports from people regarding the existence of corporate crime. After an investigation has been done, it turns out many of the corporations have done illegal investment. The illegal investment was one of the examples of a scheme fraud. There are two types of scheme fraud, the pyramid scheme and the Ponzi scheme. From the investigation done by OJK, there are illegal investments done by corporations. This paper is written to see what aspects are of offenses are done by corporation so that it may be said as a corporate crime according to Clinard and Quinney. Further analysis shows that Ponzi schemes done by the corporations use different methods. Those methods then serves as a problem in this paper and this paper will also explain how those methods may be a form of corporate crime."

"ABSTRAKPenyelundupan narkotika melalui jalur udara adalah hal telah lama dan sering terjadi, karena itu bandar udara telah sejak lama mengentas strategi pencegahan kejahatan dengan sistem pengamanan yang mumpuni. Bersamaan dengan meningkatnya ancaman tindakan teroris sejak peristiwa 9 Septemper 2011, maka pengamanan bandar udara di dunia semakin dipercanggih dan diperketat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk pengawasan (surveillance) baik kepada penumpang hingga barang dalam kawasan bandar udara. Oleh karenanya apakah peningkatan kemampuan tersebut juga berdampak pada penanganan bentuk kejahatan lain, seperti penyelundupan narkotika? Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana perwujudan strategi pencegahan kejahatan yang terjadi di bandar udara., khususnya terhadap bentuk kejahatan penyelundupan narkotika. Pencegahan kejahatan yang diterapkan dalam bentuk sistem pengamanan bandar udara dikaji dengan pemikiran crime prevention through evironmental design khususnya berkenaan dengan surveillance yang dikemukakan Armitage dalam Wortley dan Townsley (2016) serta pendekatan kriminologi visual dari Wheeldon dan Harris (2015) yakni presentation, interrogation dan data collection, guna memberikan cara pandang lain dalam analisa penerapan strategi pencegahan kejahatan, yakni sistem pengamanan bandar udara guna menangani penyelundupan narkotika.

---

ABSTRACT

The use of air flight as means of distribution for drug trafficking has been a common occurrences for a long time, because of that airports has long since implemented a crime prevention strategies with a reliable security system. Along with the increasing threat of terrorist acts since the 9/11, the security of airports throughout the world is increasingly enhanced and tightened by utilizing technological developments for surveillance on both passengers and goods in the airport area. Does the improvements in security measures also have an impact on handling other forms of crime, such as drug smuggling? This paper tries to explain how the crime prevention strategies could be materialized at the airport area in order to prevent the drug smuggling activity. The crime prevention implemented in the form of an airport security system is examined through the lens of crime prevention through environmental design, especially with regard to the surveillance principle as proposed by Armitage in Wortley and Townsley (2016) and the visual criminology approach of Wheeldon and Harris (2015), namely presentation, interrogation and data collection, in order to provide another perspective for analyzing the implementation of crime prevention strategies, which in this case is how the airport security system deal with drugs smuggling activities."

"Diskursus tentang kejahatan akan selalu menjadi tema yang menarik untuk dibahas di media. Pemberitaan tentang proses eksekusi hukuman mati terpidana narkotika menghiasi lembaran cetak Koran nasional semenjak Desember 2014 ndash; April 2015. Menggunakan konsep media construction of crime, penelitian ini menganalisa konstruksi yang media lakukan terhadap pemberitaan eksekusi hukuman mati terpidana kasus narkotika. Metode yang digunakan adalah analisi isi naratif terhadap artikel pemberitaan proses eksekusi hukuman mati di Media Indonesia dan Kompas. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sedikit sekali perdebatan yang ditimbulkan dari dikotomi pemerintah yang mengatakan bahwa hukuman mati adalah upaya untuk memberantas narkoba dari bumi Indonesia.

---

The discourse on crime will always be an interesting theme for the media to cover. News coverage on the process of death penalty for drugs convicts has been covered in national newspaper since December 2014 ndash April 2015. Using the concept of Media Construction of Crime, this research try to analyze the construction of news media to the coverage of Death Penalty for the drugs convicts. This research use narrative analysis towards articles and coverage of news execution in Media Indonesia and Kompas. This research shows there are hardly any debate in the news media over the president rsquo s policy that stated death penalty is an effort to eradicate drugs from Indonesia."

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menganalisis program sosialisasi P4GN sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkotika pada sekolah-sekolah di Kota Depok. Fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan konsep social crime prevention, partnership theory, teori sosialisasi, dan teori kontrol sosial. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa program sosialisasi P4GN melalui kegiatan focus group discussion dengan anggota OSIS sudah berjalan dan sejalan dengan konsep social crime prevention, selanjutnya hubungan kerja sama antara BNN Kota Depok dengan Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok dapat dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan bersama, namun kerjasama ketiga lembaga tersebut belum sesuai dengan partnership theory. Dan kontrol sosial pada anggota OSIS kepada teman sebayanya di sekolah belum berjalan dengan baik, karena anggota OSIS yang mengikuti kegiatan focus group discussion P4GN belum berperan sebagai kader anti narkotika pada lingkungan sekolah.

---

ABSTRACTThis writing is made to analyze P4GN socialization program as a form of prevention of narcotic abuse in schools in Depok city. This phenomenon will be explained with the following concepts social crime prevention, partnership theory, socialization theory and social control theory. The result of this writing shows that P4GN socialization program through focus group discussion with members of schools 39 student council OSIS has gone according to the social crime prevention concept, and the cooperation between BNN Depok City with the Depok City government and the Depok City Department of Education can be proven through the existence of the letter of agreement between the three, although their cooperation does not follow the partnership theory. Meanwhile, the social control of the members of student council to their peers have not gone well because the members of student council who joined the P4GN focus group discussion has not yet taken a role as anti narcotic cader in school environment."

"Tindak kejahatan pencopetan masih saja terjadi di bus dan halte milik PT. Transjakarta. Hal ini terjadi karena masih lemahnya sistem pencegahan kejahatan yang ada dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana suasana tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kurang aman. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencopetan yang terjadi didalam transportasi umum, salah satu faktornya adalah tingginya pertemuan antar pelaku dan korban disuatu tempat dan waktu tertentu yang menyebabkan diperlukannya pencegahan kejahatan yang bersifat situasional. Dalam karya tulis ini akan membahas bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh PT. Transjakarta berdasarkan 16 teknik pencegahan kejahatan milik Clarke. Selain itu tindakan pencopetan akan dibahas menggunakan Rational Choice Theory dan Routine Activity Theory. Hasilnya PT. Transjakarta belum menjalankan sepenuhnya ke 16 teknik yang ada sehingga tidak efektif dalam mencegah tindak kejahatan pencopetan.

---

The pickpocketing still happened in the bus and the shelter belonging to PT. Transjakarta. This is due to the weakness of the existing crime prevention system and has not fully functioned properly. Where the atmosphere can cause discomfort and less safe. There are various factors that influence the occurrence of pickpocketing crimes occurring within public transport, one of the factors being the high number of meetings between perpetrators and victims in a particular place and time that leads to the need for situational crime prevention. In this paper will discuss how the crime prevention of PT. Transjakarta based on 16 crime prevention techniques owned by Clarke. Also pickpocketing will be discussed using rational choice theory and routine activity theory. The result is PT. Transjakarta has not yet fully implemented all 16 existing techniques so that it is ineffective in preventing the crime of pickpocketing."

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini mencoba menganalisis bagaimana moral panic dapat terjadi pada kasus begal di Indonesia. Analisis ini menggunakan lima elemen dari moral panic dari Goodde dan Ben-Yehuda yaitu concern, consensus, hostility, disproportion, dan juga volatility dengan memberikan contoh pada masing-masing elemen tersebut. Penulis melakukan analisis terhadap pemberitaan kasus begal dalam media di Indonesia dan bagaimana media melakukan konstruksi tentang kejahatan begal melalui berita-beritanya. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa media mengkonstruksikan begal sebagai kejahatan yang serius dan berbahaya. Melalui judul dan konten berita, media membuat masyarakat khawatir secara berlebihan. Hal inilah yang memicu moral panic dan fear of crime.

---

ABSTRACT<>br>This article tries to analyze how moral panic can occur in begal case in Indonesia. This analysis uses five elements of moral panic from Goode and Ben Yehuda which are concern, consensus, hostility, disproportion, and volatility with examples given on each elements. The author analyze news regarding begal cases in Indonesia and how media develops construction on begal through its news. The results of this article shows that media constructs begal as a serious and dangerous crime. Through title and content of its news, media exaggerately creates anxiety and fear. this what triggers moral panic."