Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Chrisna Sari

Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang membatalkan akta hibah nomor 351/PMK/2002 : studi kasus Putusan Pengadilan Agama Pamekasan nomor 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk tahun 2012 = Juridical analysis on Pamekasan Religion Court verdict cancelling the Act of grant number 351/PMK/2002 : case study on Pamekasan Religion Court verdict number 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk

" Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum terjadinya perpindahan hak milik. Dalam prakteknya hibah tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan dalam keluarga. Permasalahan hibah terutama berkaitan erat dengan para ahli waris. Adanya hibah yang dilakukan dengan melanggar hak dari para ahli waris tentunya akan membawa ketidakadilan. Pemberi hibah merupakan pihak yang pada akhirnya akan bertanggungjawab atas hibah yang telah dilakukannya. Sengketa hibah merupakan sengketa yang seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Gugatan hibah umumnya diajukan oleh para ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T36027

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rezky Prismawarni

Kedudukan ahli waris transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin (sex reassignment surgery) dalam hukum kewarisan Islam = The legal position of transsexual who has (sex reassignment surgery ) as a beneficiary in terms of Islamic inheritance law

" Jenis kelamin ahli waris mempengaruhi besar bagian warisan yang didapat menurut Hukum Kewarisan Islam. Namun, dewasa ini terdapat orang yang berkeinginan mengubah jenis kelaminnya yang disebut sebagai transeksual. Transeksual merupakan bentuk gangguan identitas gender yang ditandai dengan keinginan transeksual untuk mengubah jenis kelaminnya melalui operasi penggantian kelamin. Saat ini operasi penggantian kelamin sudah dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang kedudukan ahli waris transeksual ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45894

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shinta Sasanti

Akibat hukum karena terjadinya perceraian menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadya Talitha Andriyani

Keabsahan perkawinan jarak jauh melalui media telekomunikasi ditinjau dari hukum Islam Undang Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam = Validity of marriage held remotely through telecommunication medium reviewed in islamic law act no 1 of 1974 on marriage and islamic law compilation

" Skripsi ini membahas pendapat para ulama mazhab mengenai hukum dari melaksanakan perkawinan secara jarak jauh melalui media telepon dan video conference dan keabsahan dari pelaksanaan perkawinan tersebut baik ditinjau berdasarkan hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Belum adanya pengaturan spesifik mengenai praktek perkawinan jarak jauh seperti ini membutuhkan kajian lebih lanjut yang dilakukan melalui analisis penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai itsbat nikah untuk kasus perkawinan lewat telepon ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62079

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andy Kurniawan

Tinjauan yuridis keputusan mahmakah konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak hasil kawin sirri menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam = Judicial analysis of mahkamah konstitusi decision No.46/PUU/VII/2010 regarding responsibilities of parents against children as the result from sirri marriage according to Indonesian marriage act and indonesian Islamic law compilation

" Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak hasil perkawinan sirri hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, naum Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 KHI menyatakan bahwa yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga adalah ayahnya, sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 diubahlah cara membaca Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana suami dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila dapat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62778

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kms. Subhan Ansyori

Analisa mengenai rangkap jabatan yang dimiliki oleh notaris pengganti (studi kasus: berita acara pemeriksaan majelis pengawas daerah notaris Jakarta Selatan nomor: 01 tahun 2014) = Analysis on substitute notary with double profession (case study: investigation report on South Jakarta notary supervisory board number 01 year 2014)

" [ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Notaris Pengganti yang memiliki rangkap jabatan sebagai direktur suatu perseroan terbatas. Pasal 17 jo Pasal 33 ayat 2 Undangundang Jabatan Notaris telah melarang mengenai rangkap jabatan ini baik bagi Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Jabatan rangkap ini dilarang oleh undang-undang untuk menghindari benturan kepentingan antara diri Notaris dengan kliennya terkait akta yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada peraturan peraturan tertulis atau hukum positif serta ... "

2015

T43079

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Trie Zaskia Cholita Putri

Pembagian warisan bagi anak angkat dan anak tiri dalam kompilasi hukum islam (analisis terhadap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 2011 Nomor 489 K/AG/2011) = The distribution of legacy for adopted children and stepchildren in islamic law (the analysis of decisions of the supreme court date December 23 2011 Number 489 K/AG/2011) / Trie Zaskia Cholita Putri

" Anak angkat dan anak tiri dalam hukum Islam bukanlah ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat maupun orang tua tirinya sehingga menyebabkan tidak adanya hubungan kewarisan. Dalam hal ini Penulis menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 2011 No. 489 K/AG/2011 terkait pembagian harta warisan. Maka perlu diteliti bagaimana pengaturan dan besarnya bagian bagi anak angkat dan anak tiri dalam Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46504

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nasibah

Pembatalan wasiat oleh ahli waris terhadap pelaksana wasiat ditinjau dari hukum kewarisan islam = Wills cancellation lawsuit by heirs to wills executor review from islamic inheritance law

" ABSTRAK Penelitian mengenai pembatalan akta wasiat oleh ahli waris terhadap pelaksana wasiat ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengajuan gugatan pembatalan akta wasiat di Pengadilan Agama menurut Hukum kewarisan Islam serta bagaimana perlindungan hukumnya terhadap pelaksana wasiat dan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan ? bahan pustaka. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45586

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rinaldi

Analisis status kelembagaan majelis pengawas notaris terhadap produk hukum yang dapat digugat pada pengadilan tata usaha negara, studi kasus putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT tanggal 28 April 2011 dan putusan nomor: 25/g/2009/ptun.sby tanggal 3 September 2009 = Analysis of the notary supervisory council decision as decision can be sued by state administrative court case studies decision No 43/G/2011/PTUN/JKT and decision No 25/G/PTUN/SBY

" Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis Pengawas Pusat Notaris mengenai adanya pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi didalamnya. Apabila putusan dalam tingka Majelis Pengawas Wilayah, hal itu dapat di banding ke Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Apabila putusan dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat, Undang Undang Jabatan Notaris tidak mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan. Namun dalam kajian yang dilakukan terhadap 2 (dua) ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46110

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hari Mugti Subroto

Analisis yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang ahli waris non muslim (Studi kasus Putusan No.2554/Pdt.G/2011/PAJS) = Juridical analysis of South Jakarta Islamic Court Judgement about non moslem heirs (Case study of the Judgement No.2554/Pdt.G/2011/PAJS).

" Skripsi ini membahas mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis dasar pertimbangan dan peran Hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama melalui putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya terhadap ahli waris non-Muslim. Hakim memiliki peranan penting dalam pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46365

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian