Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerbagai macam promosi yang dilakukan oleh Pemerintah baik didalam, maupun di luar negeri telah mendorong arus wisatawan asing maupun domestik untuk mendatangi daerah daerah wisata di Indonesia. Hal ini telah menjadikan pariwisata berkembang dengan pesat, sehingga Pemerintah mengharapkan pàriwisata sebagai industri dapat dijadikan salah satu sumber bagi pemasukan devise negara. Salah satu unaur dari industri pariwisata adalah usaha perhotelan. Skripsi ini membahas mengenal perjanjian yang terbit antara pihak tamu hotel (hotel patron) dengan pihak pimpinan atau pengelola hotel (hotel--operator), untuk akhirnya dapat diketahui apakah sebenarnya bentuk perjanjiannya. Perjanjian sewa kamar hotel ini termasuk dalam perjanjjan sewa-menyewa, sehingga asas-asas dan pengertian-pengertian hukum perdata umumnya dan hukum perjanjian khususnya berlaku bagi hubungan hukum yang dibuat oleh pare pihak. Hal mi diaebabkan oleh karena Buku III KUH Perdata menganut sistim terbuka dan asas kebebasan berkontrak. Subyek hukum adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing. Obyek perjanjlan ini adalah kamar hotel dan segala jasa lainnya yang diberikan kepada al penyewa atau dasar suatu perJanjian sewa. Usaha di bidang perhotelan harus berbentuk badan hukum Indonesia, sehingga tunduk kepada hukum Indonesia. Bentuk perjanjian sewa kamar hotel memang secara tertulis, namun berbeda dengan perjanjian lainnya, karena hanya pihak penyewa yang menanda-tangani perjanjian tersebut. Pihak yang menyewakan telah menyiapkan dan membuat bentuk perjanjian tersebut, oleh karena itu dianggap menyetujui halnya, sehingga tidak perlu menanda-tanganinya lagi. Didalam perjanjian sewa kamar hotel ditemukan lagi suatu perjanjian lainnya yaitu perjanjian pemberian kredit pada aaat pembayaran harga aewa. Tidak ditemukan hambatan yang berarti didalam perjanjian sewa kamar hotel, kecuali tidak adanya klausula yang mengatur apabila terjadi wanprestasi. Apakah pihak hotel berhak menahan barang milik tamu."

"ABSTRAKPembinaan Hukum Nasional sebagaimana telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), khususnya dalam bidang Hukum Jaminan, merupakan konsekensi logis dari perwujudan tanggungjauab perekonomian. Fiducia sebagai salah satu Lembaga Jaminan Utang dalam praktek Yurisprudensi, sekarang ini masih menjadi problema secara yuridis khususnya bagi pemegang hak fiducia. Hak fiducia adalah salah satu hak kebendaan untuk suatu Jaminan utang, lazim disebut Fiducia Eigendoms Overdracht atau Penyerahan Hak Milik secara kepercayaan, dimana benda yang dijaminkan secara fisik tetap dikuasai oleh Debitur, sedang Kreditur sebagai pemegang hak fiducia hanya menguasai secara yuridis. Bagaimana kedudukan pemegang hak fiducia dalam memantau benda-benda yang dikuasai oleh Debitur, jika Debitur wanprestasi. Berdasarkan Arrest Hoge Raad 3 Januani 1941 pemegang hak fiducia berkedudukan seperti halnya penerima gadai jika Debitur wanprestasi, Keputusan Mahkamah Agung No. 1500 K/Sip/1978 mengenai kasus BNI 1946 melawan Fa. Megarai diakui kedudukan Kreditur seperti halnya penerima gadai dan penyerahan hak milik atasi benda hanya ditujukan sebagai jaminan saja, sedangkan di dalam praktek perbankan kedudukan pemegang hak fiducia lebih ditentukan oleh perjanjian yang mereka sepakati bersama."

"Dalam perjanjian penitipan barang tidak dibenarkan menuntut si penitip barang untuk menjunjukkan bukti bahwa memang dialah pemilik barang yang sah. Tetapi dalam praktek penimhunan peti kemas pada Divisi Usaha Terminal Peti Kemas dituntut bukti-bukti berupa D/0 (Delivery Order) asli, identitas diri/surat kuasa dan perhitungan-sewa penumpukan dan gerakan. Di dalam perjanjian penitipan barang itu juga ditetapkan bahwa barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan seketika apabila dimintanya sekalipun dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya. Dalam prakteknya, Divisi Usaha Terminal Peti Kemas memberikan jadwal bagi peti kemas-peti kemas yang hendak diserahkan kepada pemiliknya. Dalam CI (Container Yard) sistem, dapat terjadi perubahan status peti kemas, yaitu dari CY menjadi CPS (Centainer Freight Station). Akibatnya ada barang milik orang/perusahaan lain yang terbawa oleh peti kemas yang semula berstatus CY. Demikian pula dengan peti kemas yang semula berstatus CPS (Container Freight Station) berubah status menjadi CY (Container Yard). Kemungkinan ini bisa terjadi karena ternyata pemilik barang itu hanya seorang, sehingga barang tersebut akan langsung dibawa beserta peti kemasnya. Ini menimbulkan masalah mengenai siapa yang bertanggung jawab memikul biaya pengembalian barang ke tempat semula. Penimbunan peti kemas berunsur perjanjian penitipan barang yang dianalogikan dengan pasal 1709 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tetapi Divisi Usaha Terminal Peti Kemas tidak pengadakan perjanjian dengan pemitip/pemilik barang. Hal ini akan merugikan pihak penitip/pemilik barang dimana ia berada dalam keudukan yang lemah, sehingga bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan penitipan barang dengan penitipan barang tidak ada kepastian hukum bagi pemilik/penitip barang terebut."

"Dalam proses kegiatan pembangunan, permasalahan yang dihadapi oleh kontraktor bukan saja terbatas pada masalah ketrampilan (skill), peralatan dan permodalan, akan tetapi juga menyangkut masalah sulitnya memperoleh surat-surat jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh para pemilik proyek. Sehubungan dengan pentingnya surat jaminan dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek, saat ini telah tersedia suatu fasilitas jaminan dalam bentuk "Surety Bond" sebagai alternatif baru selain dari Bank Garansi. Jaminan Surety Bond ini hanya diberikan I diterbitkan oleh PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai satu-satunya Lembaga Keuangan Non Bank yang berwenang menerbitkan Surety Bond. Jaminan ini relatif lebih meringankan bagi para kontraktor karena untuk memperolehnya tidak dipersyaratkan adanya agunan atau setoran uang jaminan, sehingga modal kerja yang dimiliki oleh kontraktor sepenuhnya dapat d ipergun akan untuk pelaksanaan pembangunan proyek. Adapun prosedur untuk memperoleh Surety Bond terdiri dari 2 (dua) tahapan. Pertama, setiap perusahaan (kontraktor) yang berminat menggunakan jaminan Surety Bond harus mengajukan surat permohonan menjadi nasabah terlebih dahulu. Sedangkan tahap kedua setiap kontraktor harus mengajukan surat permohonan jaminan Surety Bond. Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan (kontraktor) yang telah menjadi nasabah. Dalam hal pelaksanaan pembangunan apabila kontraktor melakukan wanprestasi dan tidak mau membayar ganti rugi kepada pemilik proyek, maka pemilik proyek dapat mengajukan klaim kepada Jasa Raharja selaku pihak Surety yang menjamin terlaksananya kewajiban kontraktor. Pihak Surety akan membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pemilik proyek dengan ketentuan maksimum sebesar nilai jaminan yang tertera dalam Surety Bond yang diterbitkan. Surety Bond akan hapus/berakhir apabila kontraktor telah selesai melakukan kewajibannya dengan baik atau apabila Jasa Rahaja selaku pihak Surety telah membayar ganti rugi kepada pemilik proyek. Apabila Jasa Raharja telah melakukan pembayaran klaim, maka berdasarkan Perjanjian Ganti Rugi dan adanya prinsip hak Subrograsi pihak Jasa Raharja dapat menuntut kembali ganti rugi kepada kontraktor dan / atau Indemnitor. Apabila baik kontraktor maupun Indemnitor tidak mau membayar ganti rugi kepada pihak Surety, maka Jasa Raharja selaku pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (HAMID)."

"Pada dasarnya manusia hidup melalui 3 tahapan yaitu : Kelahiran, perkawinan dan kematian. Salah satu tahapan yang cukup mendapat tempat istimewa dalam kehidupan manusia ialah Perkawinan. Untuk mengatur tatacara perkawinan ini maka dikeluarkan UU No. 1 tahun 1974. Perkawinan ialah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Peranan dan tugas pokok Polri cukup berat sehingga dari setiap anggota Polri dikehendaki suatu disiplin yang lebih. berat dalam mengemban tugasnya. Dan kehidupan yang sedemikian itu harus di tunjang oleh kehidupan suami isteri yang harmonis dan serasi yang dapat menciptakan suasana tentram dan bahagi adalah kehidupan rumah tangganya. Untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan yaitu Juklak No. Pol.: 07/III/1988 tentanq Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi anggota Polri Perssip Polri yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan perceraian dan rujuknya anggota Polri dan Perssip Polri di lingkungan Polri. Dalam Skripsi ini dengan judul "Suatu tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian di Lingkungan POLRI" akan dibahas mengenai tatacara perkawinan dan perceraian menurut juklak ini. Didalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang menjadi masalah yaitu yang kurang serasi dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, diantaranya terdapat ikatan dinas sekurang-kurangnya 2 tahun yang harus dijalankan sebelum mendapat ijin untuk menikah, ijin kawin hanya diberikan apabila memperlihatkan prospek kebahagiaan, dan lain-lain."

"Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, terutama didaerah tujuan wisata, merupakan konsekuensi logis dari pesatnya arus wisatawan asing ke Indonesia. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia akan sah apabila mengikuti aturan dalam UU No. 1/1974, dengan sahnya perkawinan tersebut akan mengakibatkan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan tersebut juga menjadi anak yang sah dan menurut peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia, anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Perceraian yang terjadi pada perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat baik terhadap hubungan suami isteri, harta benda maupun terhadap anak. Akibat perceraian terhadap anak akan menimbulkan suatu lembaga perwalian. Hak mewali yang diperoleh orangtua cenderung diberikan kepada pihak ibu dan hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan si anak terutama bagi anak yang masih dibawah umur. Hak mewali dalam perkawina campuran yang diperoleh seorang ibu yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda tidaklah menjadi suatu masalah yang berarti, karena didalam perwalian yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 25 Juni 1973"

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk apakah wesel dapat digunakan sebagai jaminan kredit dalam praktek perbankan dewasa ini. Bank di dalam mmberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mengharuskan adanya jaminan (pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan). Di Indonesia, dikenal berapa lembaga jaminan untuk suatu pinjaman kredit. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk gadai dan fiducia sedangkan untuk benda tak bergerak di kenal dalam bentuk hipotik dan credietverband. Obyek gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tak berwujud wesel merupakan suatu piutang yang dapat dengan mudh dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu wesel termasuk dalam kelompok. surat berharga. Dihubungkan dengan hukum kebendaan, termasuk dalam benda bergerak tak berwujud menurut penetapan undang-undang (pasal 511 KUHPer). Bila wesel tersebut dijadikan jaminan kredit, maka harus diikat secara gadai (pasal 1150 KUHPer). Jadi secara yuridis, wesel dapat dijadikan jaminan. Menurut ketentuan perkreditan Bank BNI, wesel dapat dijadikan jaminan kredit dan pengikatannya secara gadai. Namun dalam prakteknya di Bank BNI dewasa ini , wesel jarang sekali dipergunakan sebagai jaminan kredit juga kurang populer. Bank lebih menyukai jaminan berbentuk benda berwujud, mempunyai nilai tertentu dan marketable. Oleh karena itu, pihak Bank BNI menjadikan wesel sebagai alternatit terakhir untuk dijadikan jaminan kredit dan merupakan jaminan tambahan. Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi wesel tersebut, antara lain yaitu nilai wesel harus mengcover fasilitas kredit yang diberikan, tersebut harus wesel bank. Wesel bank pada umumnya berklausul "kepada pengganti", oleh karena i tu cara penggadaiannya yaitu harus ada perjanjian gadai setelah itu dilakukan andosemen dan penyerahan wesel bank kepaa penerima gadai."

"[ABSTRAKBonding antara ibu dengan anak merupakan proses yang bersifat dinamik dan dua arah. Bonding berperan sangat penting pada masa awal kehidupan seorang anak. Bonding yang terbentuk akan mempengaruhi sikap pengasuhan ibu terhadap anak yang masih bergantung penuh pada dirinya. Bonding juga mempengaruhi perkembangan sensorik dan motorik anak. Dalam jangka panjang, gangguan bonding dapat menyebabkan berbagai gangguan emosi dan perilaku pada anak. Diperlukan alat ukur untuk menilai bonding antara ibu dengan anak, sehingga jika terdapat masalah maka dapat dilakukan intervensi segera. Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi kesahihan dan keandalan instrumen Mother-Infant Bonding Scale dalam Bahasa Indonesia. Kesahihan instrumen ini dalam Bahasa Indonesia baik, dibuktikan oleh uji validitas isi. Keandalan instrumen Mother-Infant Bonding Scale versi Bahasa Indonesia menurut nilai Cronbach?s alpha untuk keseluruhan butir instrumen adalah 0,4; untuk faktor lack of affection adalah 0,4; sedangkan untuk faktor anger and rejection adalah 0,5.

---

ABSTRACTBonding between a mother to her infant is a dynamic and bidirectional process, it play a very important role in the first days of life. Bonding create nurturing behavior of a mother to her infant that fully dependent to others to fulfill its need. Bonding also has important role in sensory motor development of the baby. In a long term, disorder of mother-infant bonding affect child?s emotional regulation and behavior. Assessment tools is needed to assess the quality of mother-infant bonding, so if there was problem, intervention should be done soon.We did this research to evaluate validity and reliability of Mother-Infant Bonding Scale in Indonesian version. The validity of these instruments in Indonesian version tested with content validity by experts worth 1.00. Reliability of Mother-Infant Bonding Scale in Indonesian version according to Cronbach's alpha values for whole item is 0.4; for lack of affection factor is 0.4; whereas for anger and rejection factor is 0.2.;Bonding between a mother to her infant is a dynamic and bidirectional process, it play a very important role in the first days of life. Bonding create nurturing behavior of a mother to her infant that fully dependent to others to fulfill its need. Bonding also has important role in sensory motor development of the baby. In a long term, disorder of mother-infant bonding affect child’s emotional regulation and behavior. Assessment tools is needed to assess the quality of mother-infant bonding, so if there was problem, intervention should be done soon.We did this research to evaluate validity and reliability of Mother-Infant Bonding Scale in Indonesian version. The validity of these instruments in Indonesian version tested with content validity by experts worth 1.00. Reliability of Mother-Infant Bonding Scale in Indonesian version according to Cronbach's alpha values for whole item is 0.4; for lack of affection factor is 0.4; whereas for anger and rejection factor is 0.2.;Bonding between a mother to her infant is a dynamic and bidirectional process, it play a very important role in the first days of life. Bonding create nurturing behavior of a mother to her infant that fully dependent to others to fulfill its need. Bonding also has important role in sensory motor development of the baby. In a long term, disorder of mother-infant bonding affect child’s emotional regulation and behavior. Assessment tools is needed to assess the quality of mother-infant bonding, so if there was problem, intervention should be done soon.We did this research to evaluate validity and reliability of Mother-Infant Bonding Scale in Indonesian version. The validity of these instruments in Indonesian version tested with content validity by experts worth 1.00. Reliability of Mother-Infant Bonding Scale in Indonesian version according to Cronbach's alpha values for whole item is 0.4; for lack of affection factor is 0.4; whereas for anger and rejection factor is 0.2., Bonding between a mother to her infant is a dynamic and bidirectional process, it play a very important role in the first days of life. Bonding create nurturing behavior of a mother to her infant that fully dependent to others to fulfill its need. Bonding also has important role in sensory motor development of the baby. In a long term, disorder of mother-infant bonding affect child’s emotional regulation and behavior. Assessment tools is needed to assess the quality of mother-infant bonding, so if there was problem, intervention should be done soon.We did this research to evaluate validity and reliability of Mother-Infant Bonding Scale in Indonesian version. The validity of these instruments in Indonesian version tested with content validity by experts worth 1.00. Reliability of Mother-Infant Bonding Scale in Indonesian version according to Cronbach's alpha values for whole item is 0.4; for lack of affection factor is 0.4; whereas for anger and rejection factor is 0.2.]"

"ABSTRAKLatar Belakang: Gangguan Bipolar (GB) merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan satu atau beberapa episode mood yang muncul bergantian secara dramatis. Presentasi klinis yang beragam, seringkali membuat GB salah didiagnosis di awal, terutama untuk GB-II yang datang dengan keluhan depresi berat, karena episode hipomania yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen yang dapat mendeteksi hipomania sebagai penanda penting adanya bipolaritas pada pasien dengan gangguan mood.Metode: Penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen Hypomania Checklist-33 dengan desain potong lintang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknikconsecutive sampling pada 111 penyandang gangguan mood dengan diagnosis Gangguan Bipolar I, Gangguan Bipolar II, dan Gangguan Depresi Berat di Poli Rawat Jalan Psikiatri RSCM dan di Komunitas Bipolar Care Indonesia dari bulan April hingga November 2015.Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen Hypomania Checklist-33 versi Bahasa Indonesia, terbukti sahih dan handal untuk menilai episode hipomania yang sering tidak terdiagnosis dalam praktik klinis.Simpulan: Instrumen Hypomania Checklist-33 versi Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat skrining rutin untuk mendeteksi bipolaritas pada pasien gangguan mood.

---

ABSTRACT

Background: Bipolar disorder is characterized by one or more of mood episode that change dramatically. The wide variation of clinical presentation of bipolar disorder often make this disorder wrongly diagnosed initially, especially for Bipolar Disorder Type II, who came with depression, because of the underdetection of hypomania episode. Therefore, there is an increasingly need for an instrument to help detecting hypomania episode as an important sign of bipolarity in patient with mood disorders.

Method: This study is a validity and reability testing of Hypomania Checklist-33 applying cross sectional study design. The samples were recruited using consecutive sampling technique towards 111 respondents with mood disorders, including Bipolar Disorder Type I, Bipolar Disorder Type II, and Major Depressive Disorder, in RSCM Psychiatry Outpatient Unit and Bipolar Care Indonesia Community from April to November 2015.

Results: The result of this study, shows that the Hypomania Checklist-33 Indonesian Version is valid and reliable to assess the episode of hypomania which often underdiagnosed in clinical setting.

Conclusion: Hypomania Checklist-33 Indonesian version can be use as a routine screening tool in detecting bipolarity among patients with mood disorders."