Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Siswati T.
"
Perkawinan campuran, menurut UU No. 1/1974 , pasa 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yan berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Suatu perkawinan campuran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan adalah sah secara hukum. Dengan demikian kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran yang sah menurut hukum adalah juga sah ...
"
Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Setiyowati
"
Eksekusi lembaga jaminan atau pemenuhan hak kreditur pemegang jaminan merupakan tindakan hukum yang dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya dari debitur yang wanprestasi. Para kreditur dapat menjadi pemegang hak jaminan berdasarkan ketentuan undang-undang atau berdasarkan perjanjian. Undang-undang menentukan seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan perutangan yang dibuatnya. Sementara itu para pihak (debitur dan kreditur) dapat membuat perjanjian jaminan yang menunjuk harta benda tertentu sebagai pelunasan utang. Bagaimana pelaksanan hak kreditur tersebut ditentukan di dalam pasal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20644
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Candani Sutana
"
Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki (mengawini) lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Undang-Undang No.1/1974, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang diatur secara limitatif. Begitu pula dalam lima Hukum Agama yang berlaku di Indonesia. Selain itu, poligami juga mengundang berbagai kontroversi dalam masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan poligami itu sendiri di dalam UU No.1/1974 dan Hukum Agama, dan memberikan solusi terhadap pandangan keliru ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S21088
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Eriyani Cridere Shinta Wardhani
"
Dengan kecanggihan teknologi komunikasi yang ada, hampir tidak terjadi adanya orang yang tidak diketahui keberadaannya. Bukan tidak mungkin seseorang menghilang dari tempat kediamannya sehingga ia tidak diketahui kabar beritanya. Apabila hal itu terjadi, seorang meninggalkan tempat kediamannya tanpa ada kabar berita, tentunya membawa ketidakpastian hukum, baik bagi si yang tak hadir atau bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Hal tersebut dapat di temui pada dua sistem hukum yang berbeda, yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21143
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
