Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT.

---

The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT."

"Penelitian ini membahas dampak kebijakan transfer tunai bersyarat, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) pada pola konsumsi yang mengarah pada percepatan pembangunan manusia dalam lingkup keluarga. Secara spesifik, skripsi ini menganalisis pengaruh PKH pada pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan menggunakan data panel longitudinal hingga tahun ke-6 berjalannya program, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimental. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan adanya PKH, pengeluaran KPM untuk makanan dan kesehatan semakin sensitif terhadap perubahan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya PKH masih sangat dibutuhkan oleh rumah tangga penerima manfaat untuk membantu membiayai pengeluaran-pengeluaran mendasar yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan agar program transfer tunai bersyarat ini untuk terus dilanjutkan. Lebih dari itu, perbaikan dalam pelaksanaan program juga perlu dilakukan agar PKH lebih mampu mengentaskan kemiskinan dari KPM. Fakta bahwa pengeluaran KPM untuk makanan dan kesehatan masih terus sensitif (bahkan meningkat sensitivitasnya) terhadap perubahan pendapatan, mengindikasikan makanan dan kesehatan masih dianggap mewah dan belum menjadi kebutuhan pokok KPM.

---

This study discusses the impact of the conditional cash transfer program called the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan-PKH) on the program beneficiaries’ consumptions which are related to human development within the family sphere. Specifically, this thesis is to look at the impact of PKH on the beneficiary households’ spending on food, education and health. Using a longitudinal panel data up to the 6th year of the program, this study uses a quantitative approach with a quasi-experimental design. The results of the study show that with PKH, beneficiaries’ spendings on food and health were increasingly sensitive to changes in income. This result indicate that PKH is still very much needed by beneficiary families. For this reason, this research suggests the need for program sustainability. More than that, improvement of program implementation also needs to be done so that PKH is more able to alleviate poverty from KPM. The fact that KPM spending on food and health is still sensitive (even more sensitive) to changes in income, shows that food and health are still classified as luxury goods and have not become basic needs for KPM."

"DKI telah mengalokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi, DKI Jakarta juga sudah mengimplementasikan berbagai skema pendanaan untuk menanggulangi masalah biaya sekolah. Walaupun demikian angka putus sekolah pendidikan menengah di ibukota negara ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah aspek biaya pendidikan masih mendominasi alasan siswa untuk putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah di DKI Jakarta serta menelaah faktor-faktor lain yang memengaruhi siswa putus sekolah di propinsi tersebut. Dengan menggunakan analisis statistik deksriptif dan regresi logit, hasil studi ini menunjukkan bahwa alasan siswa putus sekolah di tingkat pendidikan menengah di DKI Jakarta pada tahun 2017 didominasi oleh kendala-kendala non-biaya. Tiga kendala teratas yang menjadi alasan putus sekolah adalah tidak minat/bosan, tidak naik kelas dan dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan hasil regresi menunjukkan bahwa pandangan terhadap pendidikan dan kualitas hubungan siswa dengan guru mampu menurunkan probabilitas siswa putus sekolah dengan alasan kendala non-biaya dan memiliki teman yang putus sekolah. Untuk itu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta perlu melihat berbagai faktor, tidak sebatas biaya pendidikan guna menurunkan angka putus sekolah di jenjang pendidikan menengah.

---

Abiding the constitutional mandate, DKI Jakarta has allocated 20% of its budget for  the sector of Education. In addition, the province has also implement various funding schemes to eliminate the issue of tuition in accessing education. In spite of those efforts, the dropout rates for secondary education tends to increase. This study aims to find out whether the issue of tuition or cost of education in general still dominating factor for drop out from school at the secondary education level in DKI Jakarta. In addition, the study  also examines the factors that influence students dropping out of school. Based on the data, this study finds that reasons for 2017 secondary school dropouts in DKI Jakarta is dominated by non-cost constraints. The top three reasons for dropout are not interested/bored, failed in study and expelled from school. Regression results showed, favorable students perception of education, good quality of student-teacher relation and not having friends who drop out of school decreases the probability of students dropping out of school on the grounds of non-cost constraints. The result of this study suggests that to decrease secondary school dropout rates, the local government of DKI Jakarta needs to use more holistic approach and not merely focus on the issue of cost of education."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota terhadap akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel entity and time fixed effects dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama 2004-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap akses dan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Kebijakan penetapan proporsi anggaran fungsi pendidikan dari APBD kabupaten/kota minimal sebesar 20% tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong perluasan akses dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Akses terhadap pendidikan lebih dipengaruhi kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan dan intelektualitas masyarakat, serta keterpencilan daerah. Sementara itu, kualitas pendidikan dasar dipengaruhi ketersediaan guru, dana pendidikan dari provinsi, dan dana BOS, sedangkan kualitas pendidikan menengah berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota didukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mempertimbangkan komposisi anggaran yang diarahkan langsung untuk membiayai proses belajar-mengajar (belanja nonpegawai). Selain itu, anggaran pendidikan harus mampu mengatasi hambatan sisi permintaan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan terpencil, serta daerah padat penduduk dengan tingkat drop-out sekolah yang tinggi dan atau banyak anak usia sekolah yang lebih memilih untuk bekerja. Tidak hanya itu, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi kinerja pendidikan.

---

ABSTRACTThis study examined the effect of kabupaten/kota education spending allocation on the access to and quality of primary and secondary education in Indonesia using the quantitative approach of panel data regression model (entity and time fixed effects). The scope of the study covers all kabupaten/kota and the periode between 2004 and 2009. The results showed that the relationship between kabupaten/kota education spending allocation with the access to and quality of primary and secondary education are very insubstantial. Stipulation that at least 20% of kabupaten/kota government budgets should spend on education are not fully effective in encouraging the access to and quality of education in Indonesia. Access to basic and secondary education are influenced by population density and public welfare, as well as influenced by the level of community?s intellectual capacity and remoteness. The quality of primary education is influenced by school resources, in particular the availability of province education funds, school operational assistance (BOS) and the availability of teachers. While the quality of secondary education was related to the lack of jobs. The results of study suggest that the allocation of kabupaten/kota education spending should supported by good government and take into account of the budget compositions that should be led to directly finance the teaching and learning process as well as to deal with the demand-side barriers, especially in areas with high poverty rates, remoteness, dense population, and high drop-out rate of school, where much more school age children prefer work to school. In addition, it needed a sustained effort to improve the availability and quality of educational performance information."

"Tesis ini mengevaluasi penyaluran dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasca perbaikan dalam metode penyaluran BOS pada tahun 2012, dengan mengambil sample 18 SMP Negeri di Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan menyebar kuesioner pada para pemangku kepentingan (tim manajemen BOS, Kepala atau Bendahara Sekolah dan orang tua murid) dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BOS pada SMP Negeri Jakarta Barat telah berjalan lebih cepat dari tahun sebelumnya dan juga dari ketentuan yang ada tiap triwulannya. Berdasarkan realisasi penggunaannya, porsi terbesar pemanfaatan dana BOS tahun 2012 adalah untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer (mencapai 27%). Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satu sekolah pun yang menggunakan BOS di luar ketentuan. Dampak BOS tidak hanya dirasakan oleh sekolah tetapi juga masyarakat. Bagi sekolah BOS dapat membantu membiayai peningkatan intensitas dan kualitas belajar mengajar di sekolah. Sekolah maupun orang tua siswa yang menjadi responden juga menyatakan bahwa dengan adanya BOS orang tua menjadi lebih ringan dalam membiayai sekolah--apalagi saat ini memang benar-benar tidak ada pungutan apa pun di sekolah negeri. Terkait dengan perbaikan dalam kecepatan waktu penyaluran BOS, responden menyatakan bahwa faktor utama pendukung hal tersebut adalah adanya perbaikan mekanisme penyaluran BOS dari ke Kas Umum Negara ke Kas Umum Provinsi yang selanjutnya disalurkan langsung ke sekolahsekolah, dan juga diperlakukannya BOS sebagai dana hibah yang syarat pencaiannya tidak memerlukan proposal maupun penyerahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

---

This thesis evaluates the distribution and the utilization of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah--BOS) at State Junior High School in West Jakarta subsequent to the modification of the BOS distributional method in 2012. This study is descriptive in nature. The data and information is collected through questioners, in dept interview and literature study. This study finds out that the modified method has speed up the distribution of BOS compared to that of the previous year and to the time that the regulation asserts. There are two factors contribute to these achievements: (i) the way BOS is distributed as block grant from central government to provincial government and than to school; and (ii) schools will automatically receive BOS with no obligation for submitting proposal as conditional clauses. In terms of its utilization, the largest portion of BOS (27%) is used for compensating the nonpermanent school`s employees (pegawai honorer`s honoraria). There is no school under the study that utilizes BOS for financing items which is not parallel with the regulation. BOS has also been considered to increase both quality and quantity of school activities. Finally, the program has also been found to be effectively waived students from the school fee."

"ABSTRAKPuspiptek merupakan organisasi dibawah Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna - Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) yang memiliki tugas sebagai pengelola dan pengembang kawasan Puspiptek. Indikator dan pencapaian kinerja yang ditampilkan pada LAKIP Deputi Bidang Jaringan Iptek belum mencerminkan pencapaian kinerja Puspiptek secara keseluruhan. Balanced scorecard menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran sistem manajemen strategis. Analisis SWOT Balanced Scorecard digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dalam peningkatan pengelolaan dan pengambangan kawasan Puspiptek. Dengan menggunakan metode AHP, diperoleh prioritas utama penentuan inisatif strategi dalam menentukan perumusan strategi yang terbaik.

---

ABSTRACTPuspiptek is an organization under Deputy Assistant of Provider Network with User - Ministry of Research and Technology (KRT) who had responsibility as management and developer of Puspiptek zone. Indicator and performance achievement that presented on LAKIP of Deputy for Science and Technology Network has not reflected the overall Puspiptek performance achievement. Balanced Scorecard reflects company’s mission and strategy into a comprehensive set of scales that provide the framework for the measurement of strategic management system. SWOT analysis of Balanced Scorecard is used to determine the strength, weakness, opportunity and threat in the improvement of management and development of Puspiptek zone. By using AHP method, is obtained top priority for initiative strategy determination in determining the best strategy formulation."

"ABSTRAKCapaian kesejahteraan suatu negara tidak lagi hanya tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Kemajuan teknologi yang tercermin dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah lama dipahami sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sistem inovasi menjadi penting dalam mengakomodir kebutuhan pengembangan dan distribusi ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar utama kemajuan perekonomian dalam era Knowledge Based Economy ini. Keberagaman potensi lokal antar wilayah di Indonesia yang cukup besar memerlukan sistem inovasi yang dapat mengakomodir hal tersebut, sehingga memunculkan pengembangan wacana Sistem Inovasi Daerah SIDa . Dengan berkembangnya SIDa di seluruh daerah akan mendorong capaian inovasi nasional pula.Dengan keterbatasan regulasi dalam implementasi SIDa yang masih dini ini, namun persaingan global terus terbuka, tak dapat dihindari dan semakin kompetitif. Karena itu dibutuhkan berbagai kebijakan yang tepat sebagai langkah-langkah sistemik implementasi inovasi. Dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP disusun hirarki arah kebijakan penguatan SIDa yang dapat segera diberi arahan ataupun regulasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dengan meminta expert untuk mengisi kuisioner yang disusun lalu dilakukan pembobotan.Hasilnya kriteria pendanaan menjadi faktor yang dianggap penting untuk dikuatkan dibandingkan kriteria lainnya. Sehingga dalam hirarki arah kebijakan keseluruhan, penataan APBD dan APBN untuk SIDa menjadi arah kebijakan prioritas pertama dan kedua dan kemudian baru dilanjutkan dengan arah kebijakan yang merupakan bentuk komitmen pelaksanaan SIDa di daerah yakni Penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah sebagai prioritas ketiga. Meskipun penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah merupakan kunci komitmen pelaksanaan penguatan SIDa di daerah, namun jika dukungan regulasi maupun petunjuk pelaksanaannya dirasa lebih memadai dibandingkan arah kebijakaan terkait penataan pendanaan, maka memungkinkan jika arah kebijakan penataan pendanaan diprioritaskan untuk diberi aturan lebih lanjut.

---

ABSTRACTAchievement prosperity of a country is no longer just depend on natural resources owned. Advances in technology are reflected in the level of mastery of science and technology has long been understood as an important factor in economic growth. Systems innovation becomes important to accommodate the needs of the development and distribution of knowledge that is needed as the primary fuel economic progress in this era of Knowledge Based Economy. The diversity of local potential between regions in Indonesia sizeable require innovation system can accommodate it, so that led to the development discourse of the Regional Innovation System SIDA . With the development of SIDA in the whole region will encourage the achievement of the national innovation anyway.With a lack of regulation in the implementation of SIDA is still early, but global competition continues to be open, unavoidable and increasingly competitive. Because it takes a variety of appropriate policies as a step by step implementation of systemic innovation. By using Analytical Hierarchy Process AHP arranged hierarchy SIDa strengthening the policy direction that may soon be given a referral or further regulation by the Central Government to ask the expert to fill out questionnaires and then be weighted compiled.The result is a funding factor criteria are considered important for strengthened compared to other criteria. So that in the hierarchy of the overall policy direction, the arrangement of the APBD and APBN for SIDa to be a first and second policy priority and then just continued with the policy direction which is a form of commitment, the implementation of SIDA in the preparation of the Regional Roadmap, RPJMD and RKPD as the third priority. Although the preparation of the Regional Roadmap, RPJMD and RKPD is a key commitment to strengthen the implementation of SIDA in the region, but if the regulatory support and guide its implementation is considered more adequate than the policy direction associated funding arrangement, it is possible that the arrangement of the funding policy priority to be given more rules."

"Tesis ini melakukan analisis terhadap tax coverage dari sektor-sektor perekonomian dengan pendekatan transaksi antarsektor ekonomi di DKI Jakarta tahun 2007, khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data yang berasal dari tabelinput-output dan Produk Domestik Regional Bruto yang dipadukan dengan datadatainternal Direktorat Jenderal Pajak, terutama data-data faktur pajak. Penelitianini didesain untuk mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang diduga perludiupayakan penggalian penerimaan pajak yang lebih optimal melalui upaya pemeriksaan pajak. Dari hasil penelitian, sektor-sektor yang diduga perlu lebih dioptimalkan upaya penggalian penerimaan melalui pemeriksaan adalah sektor industri tekstil, industri pakaian jadi, industri bahan kimia, serta industri mesin listrik dan perlengkapannya

---

This thesis performed analysis for tax coverage from economic sectors with intersectoral. Transactional Approach on DKI Jakarta Year 2007, especially Value-Added Tax. This research used quantitative method using data from input-output table and Gross Domestic Regional Product which collaborated with Directorate general of Taxation’s internal data, especially tax invoices data. This research iesigned to identify economic sector which suspected optimizing of tax revenue

vith tax audit is needed. Research output concluded economic sectors that needed

nore tax revenue optimizing with tax audit are : textile industry, garment industry, chemical industry, and electrical machine and equipment industry."

"Tesis ini bertujuan untuk menghitung perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 serta membandingkannya dengan realisasi penerimaan. Hasil pengolahan data adalah perkiraan potensi lebih besar dari realisasinya. Besarnya rasio cakupan rata-rata 85 %. Sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar serta rasio cakupan terkecil adalah industri lainnya dan jasa-jasa. Pada sektor tersebut prosentase tenaga kerja di kegiatan informal lebih besar daripada formal. Saran kepada DJP agar dilakukan perbaikan sistem informasi Wajib Pajak, pembuatan aturan pelaksanaan pemberian data dari pihak ketiga serta mengadakan pembinaan bendaharawan pemerintah.

---

This research has two main objectives. First objective is to calculate Tax Art 21 potential revenue in 2005-2008 and second objective is to compare with its actual receipts. Data tabulation shows that tax potential is greater than tax revenue. Tax coverage ratio is about 85%. Business sector which has the largest potential revenue and the lowest coverage ratio is other industry and Services industry. The percentage of formal labor is greater than informal labor in that sector. Finally, there are some suggestions for tax authority (Directorate General of Tax) to raise the tax revenues which are improving taxpayer Information system, making rule of implementing database from the third party and managing government treasurer about withholding tax duty.

"

"Kebijakan desentralisasi di Indonesia secara tegas mulai dilaksanakan pada tahun 2001 dan telah membawa perubahan besar terhadap kondisi perekonomian daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan tersebut adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan perekonomian daerah. Dalam perkembangannya, menurut beberapa ahli pemekaran daerah tidak membawa perubahan yang positif pada kesejahteraan masyarakat. Melihat hal tersebut, penelitian ini bermaksud meneliti lebih lanjut apakah pembentukan daerah otonomi baru karena pemekaran daerah setelah berusia 8 (delapan) tahun terjadi peningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi.Penelitian ini meneliti kabupaten baru yang dimekarkan tahun awal desentralisasi yaitu tahun 1999 untuk melihat perubahan yang berarti pada fokus perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga metode treatment-control. Disamping dibandingkan dengan daerah induknya, daerah otonomi baru juga dibandingkan dengan daerah kontrol yaitu daerah yang tidak dimekarkan pada propinsi yang sama.Fokus perekonomian daerah menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, pertumbuhan kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi, pertumbuhan PDRB per kapita dan pertumbuhan prosentase penduduk tidak miskin. Sedang fokus pelayanan kepada masyarakat menggunakan indikator pendidikan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta kualitas infrastruktur.

---

Indonesia's decentralization policy expressly commenced in 2001 and has brought great changes to the conditions of the regional economy. One of them is pemekaran daerah. This policy is expected to improve the welfare of society through improving public services and accelerating regional economic development. In its development, according to some expert, pemekaran daerah does not bring positive change to the welfare of society. Seeing this, this research intends to investigate further whether the formation of new regions because of pemekaran daerah after the age of 8 (eight) occurred for increasing the welfare of society through improved public services and acceleration of economic development.This study examines a new district that divided the early years of decentralization in 1999 to see meaningful change in the focus of the regional economy and public services. The study also used treatment-control method. Besides, compared with daerah induk, the new regions also compared with daerah kontrol that is not dimekarkan in the same province.The focus of regional economic indicators are GDRP growth, GDRP growth in the district's contribution to provincial's GDRP, the growth of GDRP per capita and percentage growth in population is not poor. The focus of public services using education, the availability of facilities and personnel healths and infrastructure quality indicators."