Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 192 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Akbar Syailendra Adi Buwono
" Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 memperluas pengertian persekongkolan menjadi tidak hanya sebatas terhadap pelaku usaha lain saja, tetapi juga pihak yang berkaitan dengan pelaku usaha lain. Tak hanya itu, putusan tersebut juga membatasi kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPPU menjadi hanya sebatas pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan. Jepang sebagai salah satu contoh negara yang telah memiliki hukum persaingan usaha sejak lama, telah memberikan definisi persekongkolan sebatas perilaku antarpelaku usaha. Disamping itu, hukum persaingan usaha di Jepang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christina Desy
" Analisis ini menggambarkan hubungan hukum yang terdapat dalam transplantasi donor hidup di Indonesia dari sudut pandang hukum perjanjian, dengan menggunakan contoh dari praktik transplantasi ginjal yang terjadi di RS PGI Cikini. Hubungan hukum antara dokter, resipien, dan donor dalam transplantasi ginjal merupakan hubungan hukum yang berupa perjanjian terapeutik, dan memenuhi syarat sah hukum perjanjian. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara resipien dan donor bukan merupakan hubungan hukum berupa perjanjian, melainkan sebuah perikatan alam. ......This analysis describes ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S325
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fiqi Fatichadiasty
" ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan dari para hakim PTUN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Terhadap faktor-faktor tidak dilaksanakannya putusan TUN disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti belum adanya pengaturan pelaksanaan terkait ... "
2020
T54430
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Alifian Geraldi Fauzi
" Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara pasca berlakunya UU AP dan bagaimana titik singgung kompetensi mengadili sengketa onrechtmatige ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dania Rizky Nabilla Gumilar
" Dalam konteks pemberian layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, terutama dokter, di daerah terpencil dan kurang terlayani telah mengharuskan pendelegasian tanggung jawab medis tertentu kepada perawat. Praktik ini, meskipun penting untuk menyediakan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan efektif, menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit mengenai ruang lingkup wewenang, kewajiban, dan kerangka hukum keseluruhan perawat yang mengatur tindakan mereka. Penelitian ini membangun kembali konstruksi hukum Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan mengenai pelimpahan wewenang tindakan medis, khususnya ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aregina Nareswari Firuzzaurahma
" Masyarakat adat Syaibatin Buay Pernong adalah masyarakat adat yang terletak di Lampung Barat dan menganut sistem waris adat mayorat, dimana utamanya warisan secara keseluruhan diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi di dalam hal suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki untuk menjadi ahli waris, maka diperbolehkanlah anak perempuan menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan perempuan bila dilihat dalam hukum waris adat Syaibatin Buay Pernong dimana ia berkedudukan sebagai ahli waris dan menggantikan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45449
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Graciella Estrelitta
" Skripsi ini membahas pelanggaran janji dari pengembang yang tercantum dalam iklan tertulis (brosur) dimana antara pengembang dan konsumen telah terjalin hubungan kontraktual tanpa dicantumkannya janji pada iklan tersebut di dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap pelanggaran janji dari pengembang tersebut, dasar gugatan yang tepat adalah: (1) wanprestasi dalam hal apa yang dijanjikan itu dimuat secara spesifik pada brosur; (2) PMH dalam hal tidak dicantumkannya klaim-klaim ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45453
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutajulu, Suci Arta Esa Mandiri
" ABSTRAK
Skripsi ini mengangkat topik mengenai pelaksanaan lelang atas aset yang menjadi jaminan kredit debitor (sebagai akibat kepailitan). Pelaksanaan lelang aset jaminan pada dasarnya dimungkinkan atas alasan debitor dalam keadaan lalai memenuhi perjanjian/cidera janji terhadap perjanjian serta sebagai konsekuensi dari kesepakatan yag telah dibuat dalam perjanjian. Selanjutnya, pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan lelang atau peraturan lain terkait, maka dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana selama memenuhi unsur dalam Pasal 1365 ... "
2013
S44515
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Nurul Widyastuti
" Hukum perdata Indonesia adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara sesama subjek hukum baik Privat maupun Badan hukum. Salah satunya adalah Prinsip Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract) yang sebenarnya sudah dikenal sejak menusia mengenal hukum. Prinsip kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mere yang membuatnya". Pada dasarnya para pihak dapat memperjanjikan apa saja yang dikehendaki. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44176
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hana Monica
" Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pengangkut udara niaga atas hilangnya bagasi tercatat berisi barang berharga, ditinjau dari teori atau prinsip-prinsip pertanggungjawaban pengangkut dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut Permenhub Nomor 77 Tahun 2011). Skripsi ini mengambil satu contoh kasus, yaitu kasus antara Umbu S. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52669
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>