Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Ida Ayu Grhamtika Saitya

Kedudukan anak perempuan dalam sistem waris adat Bali setelah keputusan nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/ X/ 2010 tentang hasil-hasil pasamuhan agung III MDP (Majelis Desa Pakraman) Bali = Comparative study of daughter status in balinese inheritance system in pursuant of the decree number 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/ 2010 concerning the result of pasamuhan agung III MDP (Majelis Desa Pakraman) Bali

" Skripsi ini membahas perbandingan kedudukan anak perempuan dalam sistem waris adat Bali sebelum dan setelah keluarnya Keputusan Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MDP (Majelis Desa Pakraman) Bali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Majelis Utama Desa Pakraman lebih menggiatkan sosialisasi mengenai hak mewaris perempuan Bali dalam Keputusan Pasamuhan Agung III sampai ke daerah terpencil di Bali yang turut dibantu oleh akademisi dan masyarakat Bali. Selain itu agar Keputusan ini dijadikan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53921

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kadek Rama Maheswara Putra

Analisis yuridis putusan perceraian dan pengasuhan anak dalam perkawinan antar warga Negara Indonesia di luar negeri ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum adat Bali, dan code of alabama (analisis putusan No. 256/PDT.G/2010/PN.Dps) = Judicial analysis of decision of divorce and child custody in marriage between indonesian citizen abroad reviewed based on Indonesia law, Bali customary law, and the code of alabama (analysis of decision number 256/ PDT G/ 201/ PN. Dps )

" Sahnya Perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum tempat dimana perkawinan dilangsungkan (lex loci celebrationis). Putusnya perkawinan karena perceraian adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pasangan, namun jalan perceraian ini diambil karena memang ikatan suci perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan karena alasan-alasan tertentu. Salah satu akibat ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S54346

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Maria Grace Delima S

Kedudukan sinamot (uang jujur) dalam perkawinan menurut hukum adat Batak Toba = The status of sinamot (bride price) in marriage under Toba Bataknese adat law

" Skripsi ini membahas tentang konsep sinamot (uang jujur) sebagai tuhor ni boru ("alat beli" anak perempuan) dalam perkawinan adat Batak Toba yang merupakan bentuk perkawinan jujur. Sejak zaman Si Jolo-jolo Tubu (nenek moyang) hingga masa kini, sinamot masih bersifat kontroversial. Bentuk sinamot yang dahulu merupakan benda yang magis dan bersifat kekal, kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi bentuk binatang yang bernyawa, dan kini semua orang memaknai sinamot dengan sejumlah uang demi "membeli" seorang perempuan Batak. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55543

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Olivia Larasati

Kedudukan perempuan dan hak terhadap harta kekayaan orangtua dalam hukum waris adat Batak Toba = Batak women's position and rights of her father's properties in Batak Toba's law of inheritance

" Skripsi ini membahas mengenai alasan perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Batak Toba serta hak perempuan terhadap harta kekayaan ayahnya. Pembahasan dilakukan melalui studi literatur, pengamatan di lapangan, serta wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif, meliputi penelitian terhadap pengertian dan ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, serta pendekatan empiris untuk memperoleh fakta mengenai perilaku subyek hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perempuan tidak dianggap ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69188

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fathia Notarina Sri Pratamasari

Analisis mengenai kebijakan internal perusahaan kelapa sawit tentang konflik manusia-satwa ditinjau dari konsep corporate environmental responsibility (CER) = Analysis on internal palm corporate policy on the conflict of human and wildlife based on the concept of corporate environmental responsibility

" ABSTRAK
Analisis mengenai Kebijakan Internal Perusahaan Kelapa Sawit tentang Konflik Manusia-Satwa ditinjau dari Konsep Corporate Environmental Responsibility Menipisnya lahan hutan yang disebabkan oleh alihfungsi hutan membuat satwa kehilangan habitat dan sumber makanan. Industri dari sektor perkebunan khususnya kelapa sawit kerap kali menjadi pemicu konflik manusia-satwa. Satwa tersebut yang kini menjadi nomaden karena kehilangan habitatnya, kemudian masuk ke dalam perusahaan kelapa sawit untuk mencari sumber makanan. Interaksi yang terjadi ketika satwa masuk ke perkebunan membuat satwa menjadi ... "

2017

S69694

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Patricia Utami

Upaya menanggulangi pelanggaran HAM dalam industri perikanan tangkap dengan pemberlakuan sistem dan sertifikasi HAM ditinjau dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: studi terhadap peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 35/PERMEN-KP/2015 tentang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan = Efforts to overcome human rights violations in capture fisheries industry with the implementation of human rights system dan certification judging from the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPBHR): study towards minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation no. 35/PERMEN-KP/2015 on human rights system and certification in fishery business

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengadopsian konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur di dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights menentukan penerapan hak asasi manusia dalam bisnis, bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business ... "

2017

S69975

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mutia Ariani

Perbandingan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dan production sharing contract = Comparison of product sharing concept according to adat law sharecropping and production sharing contract

" ABSTRAK
Pada penelitian ini akan dibandingkan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat dan production sharing contract sebagai perjanjian bagi hasil yang digunakan pada sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam membandingkan kedua konsep tersebut akan difokuskan pada pendekatan konseptual mengenai latar belakang dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagai bentuk kerja sama pengelolaan bersama sumber daya alam yang terletak di Indonesia. Pada akhir penelitian ini akan dibahas mengenai kontrak bagi hasil ... "

2017

S69444

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian