Penugasan pegawai diluar organisasi sektor publik, pada umumnya memberikan kesulitan dalam menilai kinerja pegawai bagi individu yang ditugaskan, dimana institusi asal dan institusi pengguna pegawai menerapkan penilaian kinerja masing-masing. Penelitian ini bertujuan memberikan pertimbangan penilaian kinerja terhadap pegawai yang ditugaskan diluar struktur organisasi khususnya penugasan penyidik Polri dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi didalam prakteknya dalam upaya mendapatkan pengukuran capaian kinerja yang efektif yang dapat digunakan oleh kedua institusi baik asal maupun pengguna. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus pada salahsatu lembaga negara yaitu KPK dan BNN. Hasil penelitian memaparkan rumusan penilaian kinerja efektif bagi penyidik dengan menggunakan dimensi-dimensi alternatif yang mempengaruhi capaian kinerja. Kesimpulan penelitian adalah penerapan penilaian kinerja bagi pegawai yang ditugaskan diluar organisasi idealnya menggunakan model sistem pengukuran kinerja terpadu. Model penilaian dengan pendekatan pemangku kepentingan dari hasil penelitian memberikan perspektif yang lebih komprehensif sehingga mampu memberikan keseragaman dan sejalan kebutuhan antara institusi asal dan pengguna
Outgoing assignment within public sector organization, broadly has differencies practical on individual performance appraisal, wherein applying performance appraisal each institution (origin and user). The purpose of this research is give in reconsidering performance appraisal especially for assiggned Indonesia National Police (Polri) investigator outgoing organizational structure with examine note influencing factors in order to meet effectiveness measurement of performance appraisal that could be used on both organization. This thesis using case study- qualitative approach, on KPK dan BNN. Result exhibit Investigators performance appraisal formula which use alternative dimensions that give impact performance achievement. Conclusion, ideally appraisal with stakeholders approach model when applied on outgoing assignment that could provide equal measuring on both origin organization although user organization.
"Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengkaji perluasan fungsi, tugas dan peran dari Korbrimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022 Papua. Selain itu untuk menjelaskan urgensi pelaksanaan Operasi Damai Cartenz di Papua yang menggantikan operasi sebelumnya yakni Operasi Nemangkawi dan menjelaskan perlunya pengembangan fungsi dan peran Brimob Polri selain fungsinya sebagai satuan pemukul. Metode yang digunakan yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi dan wawancara dan sumber sekunder melalui penelurusan berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana operasi, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua merupakan operasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel Brimob yang dikerahkan dalam operasi mengedepankan pendekatan kemanusiaan melalui strategi preemtif dan preventif. Personel Brimob yang diterjunkan dalam operasi damai ini menjalankan pengembangan fungsi, yakni meliputi fungsi intelijen, fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi binmas dan fungsi kehumasan. Kompetensi personel Brimob dalam menjalankan fungsi tersebut dibekali dengan pelatihan dan pendidikan sebelumnya. Fungsi penegakan hukum masih dilakukan. Pendekatan komunikasi dialogis juga dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga mahasiswa. Standar operasional procedure penting sebagai pedoman bagi anggota Polri termasuk Brimob dalam menjalankan fungsi dan perannya di Papua. Dari Operasi Damai Cartenz 2022 ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala diversifikasi peran Brimob dalam menjalankan operasi tersebut. Kendala tersebut adalah potensi gangguan berupa luas wilayah, kondisi cuaca, kondisi alam dan sebagainya, ambang gangguan seperti keberadaan KKB dan KKP dan segala aktivitasnya dan gangguan nyata seperti tindakan pidana yang dilakukan KKB dan KKP.
This research is motivated to examine the expansion of the functions, duties and roles of the Korbrimob in Operation Peace Cartenz 2022 Papua. In addition, to explain the urgency of implementing the Cartenz Peace Operation in Papua which replaced the previous operation, namely Operation Nemangkawi and explain the need to develop the functions and roles of Brimob Polri in addition to its function as a strike unit. The method used is qualitative method. Data were obtained from primary sources through observation and interviews and secondary sources through browsing various documents such as laws and regulations, operation plan documents, books, journals, and so on. The results showed that Operation Peace Cartenz 2022 in Papua was an operation to maintain the stability of security and public order. Brimob personnel deployed in the operation prioritize a humanitarian approach through preemptive and preventive strategies. Brimob personnel deployed in this peace operation carry out the development of functions, which include intelligence functions, investigation and investigation functions, public relations functions and public relations functions. The competence of Brimob personnel in carrying out these functions is equipped with previous training and education. The law enforcement function is still being carried out. A dialogic communication approach is also carried out by approaching community leaders, religious leaders, traditional leaders, and also students. Standard operating procedures are important as guidelines for members of the National Police including Brimob in carrying out their functions and roles in Papua. From this Cartenz 2022 Peace Operation, there are factors that become obstacles to the diversification of Brimob's role in carrying out the operation. These obstacles are potential disturbances in the form of area, weather conditions, natural conditions and so on, disturbance thresholds such as the presence of KKB and KKP and all their activities and real disturbances such as criminal acts committed by KKB and KKP.
"