Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSudah sepatutnya Pemerintah memperhatikan pemenuhan hak-hak anak, karena nantinya mereka yang akan menentukan nasib bangsa dan negara di masa depan. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menyelanggarakan Kota Layak Anak. Salah satu klaster yang penting terkait dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak di bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Berdasarkan hasil penelitian, melalui pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas organisasi oleh S.B Lubis dan Martani Huseini, Dinas Kesehatan telah melampaui sasaran-saran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari faktorfaktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan kinerjanya. Berdasarkan teori dari McKinsey, ada 7 faktor yang mempengaruhi Dinas Kesehatan untuk mendukung Kota Layak Anak, dua diantaranya sudah berjalan dengan baik yaitu, pemimpinan yang memotivasi para bawahannya dan anggaran dan teknologi yang mendukung untuk menyelenggarakan Kota Layak Anak. Namun lima faktor lainnya belum berjalan dengan baik, yaitu Dinas Kesehatan belum memiliki strategi khusus terkait dengan Kota Layak Anak, koordinasi yang belum berjalan dengan maksimal, kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilki serta tidak adanya budaya organisasi yang ditetapkan secara khsusus bagi Dinas Kesehatan dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan perlu melakukan perbaikan dari faktor yang yang belum berjalan dengan baik tersebut agar Kota Depok dapat mewujudkan Kota Layak Anak.

---

ABSTRACTGovernment have to pay attention to the fulfillment of childrens rights, because later they will determine the fate of the nation and state in the future. One of the things that can be done by the Government is by organizing a Child Friendly City. One important cluster related to the implementation of a Child Friendly City is a cluster of basic health and wellbeing. The Depok City Government through the Health Office has made various efforts to support the realization of a Child Friendly City in the health sector. The research method used in this study is qualitative with a post-positivism approach. Based on the results of the study, through the target approach in measuring organizational effectiveness by S. B Lubis and Martani Huseini, the Health Office has exceeded the goals set out in the Medium Term Development Plan. The achievement of these targets is inseparable from the factors that influence the organization in carrying out its performance. Based on McKinsey's theory, there are 7 factors that influence the Health Office to support Child Friendly Cities, two of which have gone well, namely, leader who motivate their subordinates and the budget and technology that supports the implementation of Child Friendly Cities. But the other five factors have not gone well, namely the Health Office does not yet have a specific strategy related to Child-Friendly Cities, coordination that has not run optimally, lack of Human Resources both in terms of numbers and competencies and the absence of organizational culture specifically for the Office of Health in carrying out its functions. Therefore, the Health Office needs to make improvements from the factors that have not gone well so that Depok City can be a ChildFriendly City."

"ABSTRAK<Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari pembuatan sebuah institusi atau kebijakan di masa lalu terhadap pembuatan institusi atau kebijakan di masa depan. Dengan menggunakan kasus pembuatan kebijakan pengawasan di Amerika Serikat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari increasing returns yang timbul dari pembuatan Patriot Act pada tahun 2001 dan peristiwa pengungkapan pengawasan global oleh Snowden pada tahun 2013 sebagai exogenous shock terhadap pembuatan Freedom Act pada tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan teori path-dependence, yang memosisikan Amerika Serikat ke dalam sebuah jalur pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menggunakan teknik studi literatur dalam mengumpulkan data. Temuan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Patriot Act memengaruhi pembuatan Freedom Act melalui 6 mekanisme increasing returns dengan cara menguatkan jalur Patriot dan menghilangkan opsi atau pilihan baru yang dimunculkan oleh peristiwa Snowden sebagai exogenous shock.

---

ABSTRACT

This research discusses the impacts of an institution or policy-making process in the past on a future institution or policy. By using U.S counter-terrorism surveillance policy-making process as its case, the purpose of this study is to identify the impacts of increasing returns which was formed by the Patriot Act since 2001 and the role of Global Surveillance Disclosure by Edward Snowden in 2013 as an exogenous shock, on the making of Freedom Act between 2013 and 2015. This research uses the path-dependence theory which positioned the U.S on a trajectory path. The method used in this research is qualitative method, with literature study as its method of data collection. The findings of this research shown that Patriot Act affects the Freedom Act making-process through 6 differents mechanisms of increasing returns having role to reinforce the Patriot path and eliminate all the options brought by the Snowden Disclosure as an exogenous shock"

"Kontribusi UMKM terhadap inovasi telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir berkat adaptasi terhadap perubahan inovasi yang terjadi pada sektor perekonomian. Inovasi di sektor usaha pun tidak lagi terbatas pada proses penelitian dan pengembangan saja melainkan juga terwujud sebagai hasil dari upaya kolaboratif di mana para pelaku usaha berinteraksi serta bertukar informasi mengenai inovasi dengan mitra usaha lainnya. UMKM yang inovatif menjadi salah satu potensi unggul bagi perekonomian nasional. Namun, di tengah pertumbuhan UMKM yang inovatif tersebut muncul adanya potensi pembajakan dan plagiasi ide yang membutuhkan proteksi berupa perlindungan kekayaan intelektual (KI). UMKM berbasis KI juga tengah menjadi visi strategis pemerintah Indonesia. Sehingga dalam implementasinya diperlukan partisipasi pelaku UMKM untuk turut melindungi KI atas usahanya dengan melakukan pendaftaran KI. Guna mengidentifikasi tingkat partisipasi pelaku UMKM tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi menjadi aspek penting yang perlu diukur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam perlindungan Kekayaan Intelektual serta faktor-faktor yang melatarbelakangi tingkat partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, wawancara mandala, dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel untuk survei dan wawancara adalah purposive sampling, Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 98 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 25 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pelaku UMKM di kota Depok dalam perlindungan Kekayaan Intelektual sudah tinggi jika diukur dengan CLEAR Model of Participation

---

The contribution of MSMEs to innovation has increased in the last few decades because of change adaptation that occur in the economic sector. Innovation in the business sector is no longer limited to the research and development process, but its also realized as a result of collaborative efforts in which business actors interact and exchange information about innovation with other business partners. Innovative MSMEs are one of the superior potentials for the national economy. However, in the midst of the growth of innovative MSMEs, there is a potential for piracy and plagiarism of ideas that require protection in the form of intellectual property (IP) protection. IP-based MSMEs are also the strategic vision of the Indonesian government. So that in its implementation, the participation of MSME actors is needed to help protect IP for their business by registering IP. In order to identify the level of participation of MSME actors, the factors that influence participation are important aspects that need to be measured. The purpose of this study is to analyze the level of participation of MSME actors in the protection of Intellectual Property and the factors behind this level of participation. This research uses a quantitative approach with survey methods, in depth interviews, and literature studies. The sampling technique for surveys and interviews was purposive sampling. The number of respondents in this study was 98 people who were obtained through online questionnaires. The data obtained were processed using SPSS 25 through descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the level of participation of MSME actors in Depok city to protect their Intellectual Property is already high when measured by the CLEAR Model of Participation.

"

"Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan e-Government untuk menunjang produktivitas pekerjaan agar target tugas dan fungsi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, kualitas layanan dapat meningkat dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Penelitian ini memeriksa implementasi e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mandalam dan studi literatur dokumen yang diterbitkan Kemsetneg maupun dokumen lain terkait sustainability e-Government. Hasil studi menunjukkan faktor yang berpengaruh penerapan e-Government berkelanjutan yakni kapasitas pemimpin dalam mengarahkan penerapan e-Government, dan dikomitmenkan dengan peningkatan kapasitas anggaran, dan TIK serta pengembangan kapasitas SDM yang terarah. Selain itu, diiringi dengan faktor penyematan (embedding) baik perubahan struktur organisasi, regulasi yang terbit dan perubahan budaya kerja. Namun, orientasi penerapan e-Government tersebut pada para pengguna dalam faktor utilitas, seperti keandalan, performance, dan fleksibilitas memenuhi penggunaan perlu ditingkatkan. Faktor tersebut memerlukan adaptasi (adaptation) dan penyesuaian (appropriation) dalam kebijakan e-Government melalui manajemen proses dan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu lebih terukur dan sistematis.

---

Ministry of State Secretariat implements e-Government to support work productivity so that task and function targets can be achieved effectively and efficiently. In addition, service quality can be improved and perceived by stakeholders. For this reason, e-Government initiatives must be sustainable. This study examines the implementation of e-Government sustainability in the Ministry of State Secretariat through its driving factors. This research is a post-positivism research with data collection strategies through in-depth interviews and literature studies of documents published by the Ministry of State Secretariat and other documents related to sustainable e-Government. The results of the study show that the factors that influence the implementation of sustainable e-Government are the capacity of leaders in directing the implementation of e-Government, and are committed to increasing budgetary capacity, and ICT and targeted human resource capacity development. In addition, it is accompanied by embedding factors, both changes in organizational structure, published regulations and changes in work culture. However, the orientation of the implementation of e-Government on users in terms of utility, such as reliability, performance, and flexibility to meet usage needs to be improved. These factors require adaptation and appropriation in e-Government policies through process management and monitoring and evaluation results that need to be more measurable and systematic."

"Tesis ini menganalis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivism dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan proses kolaborasi dalam pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi berupa keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Proses kolaborasi tersebut dipengaruhi oleh konteks sistem di mana terdapat kondisi sumber daya, landasan hukum kolaborasi, tingkat konflik dan kepercayaan, sosial ekonomi dan Kesehatan, kegagalan sebelumnya, dinamika politik antar aktor, serta keterhubungan jaringan antar aktor. Inisatif kepemimpinan, insentif konsekuensional, saling ketergantungan dan ketidakpastian juga turut mempengaruhi kolaborasi. Tata Kelola kolaboratif pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi sudah berjalan namun diperlukan pengaturan procedural serta peningkatan inisiatif kepemimpinan agar proses kolaborasi berjalan optimal.

---

This thesis analyzes the processes and factors that influence collaborative governance in the development of Malapari as an alternative to bioenergy. This study uses the paradigm of post positivism with the type of qualitative-descriptive research. The findings of this study show the process of collaboration in the development of Malapari as an alternative to bioenergy in the form of principled involvement, mutual motivation, and Joint Action capacity. The collaboration process is influenced by the context of the system in which there are resource conditions, the legal basis of collaboration, the level of conflict and trust, socio-economic and Health, previous failures, political dynamics between actors, and network connectivity between actors. Leadership initiatives, consequential incentives, interdependence and uncertainty also influence collaboration. Collaborative governance the development of Malapari as an alternative to bioenergy is already underway, but procedural arrangements and increased leadership initiatives are needed so that the collaboration process runs optimally."

"Teknologi, Informasi dan Komunikasi telah diamati sebagai solusi untuk pembangunan ekonomi dan sosial dalam tata kelola negara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi komponen yang melandasi good governance dan mulai diterapkan pada Pemerintahan. Salah satunya penerapan sistem anggaran (e-budgeting) di wilayah DKI Jakarta. Bappeda DKI Jakarta sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas jalannya e-budgeting dengan berpedoman Peraturan Gubernur nomor 86 tahun 2018, namun dalam penerapannya masih ada kekurangan dalam memenuhi tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Operasionalisasi Konsep (Teori dari UNDP dan Gianluca Sgueo) dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan good governance dan e-budgeting di Bappeda DKI Jakarta. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan e-budgeting sudah berjalan tapi masih ada beberapa kekurangan, yaitu kekurangan pada tata kelola e-budgeting yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem yang belum stabil dari input musrenbang sampai hasil di portal e-budgeting, selain itu salah satu tujuan e-budgeting memang memberikan fasilitas dalam akuntabilitas, namun sangat terbatas.

---

Researchers observe IT as a solution for economic and social development in state of governance. Transparency and accountability are the key components which underlie good governance. These two principles are applied gradually to the goverment system. The most known example of IT implementation is the electronic budgeting system (e-budgeting) at DKI Jakarta which is operated by Bapedda DKI Jakarta based on Governor's Regulation Number 86, 2018. However, this system still faces some challenges. Therefore, the author want to highlight these problems. This research is a post positivist research which is carried out by theory-based research analysis on operational concept (Theory from UNDP and Gianluca Sgueo). Data is also collected by conducting an in-depth interviews with informants who are related to good governance and e-budgeting at Bappeda DKI Jakarta. This research proves that the implementation of e-budgeting is operative, but there are still some problems, such as e-budgeting governance does not have a Standard Operating Procedure (SOP), unstable system of musrenbang input and also the result of the e-budgeting portal. In addition, it is true that one of the purposes of e-budgeting is providing facilities in accountability, but it is very limited."

"ABSTRAKFokus penelitian ini membahas terkait dengan pengembangan kebijakan pariwisataberbasis kearifan lokal di Indonesia (Kasus di Nagari Pariangan, Sumatera Barat).Adapun dalam pengembangan kebijakan pariwisata harus memperhatikan prinsipprinsippengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.Penelitian ini menggunakan kajian berbagai studi literatur terkait dengan konseppengembangan pariwisata, sistem indigenous tourism, proses pengembangan kebijakanpariwisata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata.Adapun kombinasi dari konsep-konsep tersebut menghasilkan tiga (3) buah aspek, yaituaspek lingkungan, pengaturan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitiandeskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur danstudi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam aspek pengembanganlingkungan terkait dengan lingkungan fisik masih perlu mendapatkan perhatianpemerintah. Dari aspek lingkungan ekonomi, pariwisata sudah memberikan peluangusaha bagi masyarakat, tetapi distribusi manfaat ekonominya masih belum meratakarena belum adanya pemberlakuan retribusi dan pungutan terkait kegiatan pariwisataini. Dari aspek politik sudah melibatkan berbagai stakeholders dalam perencanaanpengembangannya, tetapi belum adanya dukungan alokasi anggaran dan keuangan yangtetap, serta tidak adanya aturan yang jelas terkait keterlibatan swasta. Dari aspek sosialbudaya,masyarakat sudah sangat terbuka menerima pengunjung dan berkomitmenmelestarikan tradisi budaya melalui berbagai kegiatan. Kemudian, dari aspek hubungankelembagaan terkait dengan pembagian wewenang yang mayoritas pariwisata dikelolamasyarakat dan nagari, sistem pengawasan masih belum tetap, kurangnya ketersediaanpromosi yang profesional, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintahdengan masyarakat. Selanjutnya, aspek pengembangan sumber daya manusia sudahditempatkannya pendamping lokal dan sudah dibentuknya Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis). Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakatmenunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terkait pariwisata danadanya pemberian pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the development of tourism policy based on localwisdom in Indonesia (Case in Nagari Pariangan Indigenous Village, West Sumatra). Inthe development of tourism policy, it has to consider the principles of developingsustainable tourism without ignoring local needs. This study uses the various conceptsas tourism development, system of indigenous tourism, process of tourism policydevelopment, and influencing factors of tourism policy implementation. Thecombination of these concepts produces three aspects, namely the environmental aspect,institutional arrangements, and human resource development. This study used a postpositivistapproach with a type of descriptive research. The technique of collecting datathrough semi-structured in-depth interviews and literature study. The results of thisstudy show that it still needs the role of government in the aspect of environmentaldevelopment related to the physical environment. In the economic aspect, tourism hasprovided employment opportunities for indigenous people, but the distribution ofeconomic benefits is still not evenly distributed due to the lack of fees and leviesregarding tourism activities. In the political aspect, it has involved various stakeholdersin its development planning, but there has been no support for a fixed budget andfinancial resources, as well as the lack of regulation regarding private involvement. Inthe socio-cultural aspect, the community has been very receptive to tourists and iscommitted to preserving cultural traditions through various activities. Then, in theaspect of institutional relations related to the authority, that is the majority of tourism ismanaged by the indigenous people and Nagari, the uncertainty of the supervisionsystem, lack of availability of professional promotions, and lack of communication andcoordination between the government and indigenous people. Furthermore, localgovernment have been assign local guide and Tourism Awareness Group (Pokdarwis) inaspects of human resource development. The development of human resources throughcommunity empowerment describes the increasing awareness of the indigenous peoplein tourism and the provision of education and training."

"Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) merupakan salah satu badan penelitian pengembangan yang telah banyak berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional karena penelitian yang dijalankan. Model Achieve sebagai salah satu teori yang mengintegrasikan elemen ability, elemen clarity, elemen help, elemen incentif, elemen evaluation, elemen validity, dan elemen environment digunakan untuk menganalis permasalahan yang ada untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti pimpinan dalam menentukan prioritas masalah organisasi. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Badan Litbangkes berdasarkan model Achieve.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis. Sedangkan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Sumber data primer yang digunakan melalui hasil wawancara dengan para informan yang telah dipilih. Beberapa temuan penelitian diantaranya terkait elemen ability yaitu pentingnya langkah advokasi terkait ketersediaan anggaran untuk tugas belajar. Elemen clarity yaitu kelalaian dalam hal administrasi yang dilakukan peneliti dapat dibantud dengan follow up dati Tim Administrasi.Elemen help yaitu dapat dipertimbangkan untuk memberikan insentif tambahan terkait melalui quota dan peningkatan anggaran seminar/workshop internasional. Elemen incentive yaitu motivasi atau pembinaan-pembinaan lebih lagi terkait disiplin diri Elemen evaluation yaitu umpan balik sebaiknya dua arah termasuk bawahan ke atasan. Terakhir pada elemen validity yaitu langkah percepatan pembentukan majelis etik peneliti sehingga peneliti yang ada lebih kompeten dan bertanggung jawab.

---

National Institute of Health Research and Development is one of the development research agency that has contributed a lot in national health development because research is being carried out. Achieve model as one of the theories that integrates element of ability, clarity element, help element or organizational support, incentive element, evaluation element, validity element, and environment element is used to analyze existing problems for futher action followed up by the leader in determining organizational problem priorities. Thus, the purpose of this study is to analyze the performance of National Institute of Health Research and Development based on Achieve model.This study uses a post-positivist approach. While the method used is qualitative. The primary data source is used through the results of deep interviews with selected informants. Some research findings are related to the ability element, namely the importance of advocacy steps related to the availability of budgets for learning assignments. The clarity element, which is negligence in terms of administration conducted by researchers, can be contested with follow-up from the Administration Team.Help element that can be considered to provide additional incentives related to quota and increased budget for international seminars / workshops. The incentive element is motivation or coaching more related to self discipline Element evaluation, namely feedback should be two-way including subordinates to superiors. Finally, the element of validity is the step of accelerating the formation of a research ethics council so that existing researchers are more competent and responsible."

"

Penelitian ini mengkaji tentang respon yang diberikan oleh Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Tsai Ing Wen, dalam menghadapi penguatan regional-power Tiongkok di Asia. Kajian tersebut berkaitan dengan konflik politik internasional Taiwan dengan Tiongkok dalan isu cross-strait relations. Penelitian ini pun melihat bahwa Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing Wen mengalami tantangan politik domestik terkait isu cross-strait relations pada hubungannya dengan Tiongkok. Kemudian dengan menggunakan metode analisis process-tracing, pergantian pemerintahan ke Presiden Tsai Ing Wen dan Partai Democratic Progressive Party, serta perkembangan tuntutan ekonomi domestik masyarakat untuk melepas ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok menjadi mekanisme kausal yang menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat dari kebijakan Tsai Ing Wen dalam isu cross-strait relations. Hal itu dikaji melalui konsep perbedaan besaran power oleh Detlef Nolte, bahwa terdapat perbedaan besaran power antara Taiwan dan Tiongkok di tingkat regional. Taiwan merupakan minor-power dan Tiongkok merupakan regional-power. Teori yang digunakan adalah teori small-state oleh Tom Long untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan Tsai Ing Wen di tengah penguatan minor-power Taiwan, sebagai bentuk respon terhadap penguatan regional-power Tiongkok. Penelitian ini pun menemukan bahwa Tsai merespon penguatan regional-power Tiongkok melalui kebijakan strategis yang termasuk dalam bentuk collective power, derivative power, dan particular-intrinsic power yang juga ditujukan untuk mengatasi isu ekonomi domestik.

 

Kata kunci: cross-strait relations, minor-power, regional-power, Tsai Ing Wen, small-state

 

---

The research examines the responses of Taiwan during President Tsai Ing Wen goverment towards China’s emerging regional-power in Asia, relating to the cross-strait relations conflict occured between Taiwan and China as a lasting international politics issue. This research then argues that Taiwan during the government of President Tsai Ing Wen has been facing several domestic challenges relating to the cross-strait relations at the cost of its international politics with China. Through the method of process-tracing method, the switch of Taiwan’s government to Presiden Tsai Ing Wen and the Democratic Progressive Party and the emerging domestic economic challenges to unfold dependency to China, have become the causal mechanisms to show a cause-and-outcome relations in Tsai’s policies towards the cross-strait relations. This research uses the theory of power by Detlef Nolte that both Taiwan and China have different power in regional level, positioning Taiwan as minor-power and China as regional-power. To analyze about the policies made by Tsai in those conditions, this research uses the theory of small-state by Tom Long to look for the policies towards cross-strait relations towards China’s emerging regional power. The finding from this research is that during her government, Tsai responds to China’s emerging regional power by implementing three major policies: collective-power, derivative-power, and particular intrinsic power in order to also satisfy the existing domestic politics in Taiwan.

 

Key words:

cross-strait relations, minor-power, regional-power, Tsai Ing Wen, small-state

 

"

"Tesis ini membahas strategi daya saing destinasi wisata bahari berbasis local wisdom di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui analisis terhadap destination competitiveness dan place marketing. Destination competitiveness digunakan untuk menilai daya saing destinasi wisata bahari dalam rangka penyusunan strategi daya saing yang dilakukan melalui teori place marketing. Penelitian ini adalah penelitian deskriptifkualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa destinasi wisata bahari Kabupaten Kepulauan Sangihe berdaya saing berdasarkan indikator natural resources, heritage and culture, dan special events dan tidak berdaya saing pada indikator tourism infrastructure, demand condition dan promotion and coordination. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan stakeholder pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe agar memadukan wisata bahari dengan kearifan lokal melalui buying product dan buying experience, melakukan segmentasi wisatawan potensial, melaksanakan events pariwisata bertaraf nasional dan internasional dengan menonjolkan unsur kearifan lokal masyarakat, menerapkan Community-Based Tourism dan Public-Private Partnership dan bekerja sama dengan kelompok sadar wisata dalam mempromosikan wisata bahari berbasis lokal wisdom dan mengatasi masalah lingkungan pariwisata bahari Sangihe, membentuk brand image destinasi wisata bahari kabupaten kepulauan Snagihe dan menargetkan wisatawan potensial berdasarkan aktivitas tujuan wisata, demografi dan trend kunjungan wisatawan ke provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

---

This thesis discusses the competitiveness of local wisdom-based marine tourism destinations in the Sangihe Islands Regency through an analysis of destination competitiveness and place marketing. Destination competitiveness was used to assess the marine-tourism destination competitiveness in the context of developing the strategies that were carried out through place marketing theory. This research is a descriptive qualitative study with a post-positivism approach.

The findings showed that the marine tourism destinations in the Sangihe Islands Regency were competitive based on indicators of natural resources, heritage and culture, and special events and were not competitive on the indicators of tourism infrastructure, demand conditions, promotion and coordination.

This research recommends the local government of Sangihe Islands Regency and tourism stakeholders, to integrate marine tourism with local wisdom through buying products and buying experience, segmenting potential tourists, carrying out national and international-level tourism events by highlighting elements of local wisdom, implementing Community- Based Tourism and Public-Private Partnership and collaborating with tourism observer groups in promoting local wisdom-based marine tourism and addressing the environmental issues of Sangihe marine tourism, shaping a brand image of marine tourism destinations and targeting potential tourists markets based on tourist destination activities, demographics and tourist visits trend to the North Sulawesi Province and Sangihe Islands Regency."