Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi “soft law” kebijakan kriminal anti-pencucian uang di Indonesia di bawah payung hukum internasional tentang anti-money laundering (AML). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tiga teori utama, yaitu teori global criminology (Friedrichs, 2007), teori realitas sosial kejahatan (Quinney, 2004) dan teori bekerjanya hukum (Chambliss dan Seidman, 1971). Berdasarkan identifikasi, eksplorasi dan interpretasi data penelitian ditemukan tiga strategi kebijakan kriminal anti-pencucian uang di Indonesia. Pertama, kebijakan anti-pencucian uang perlu mengharmonisasi standar hukum internasional terkait tindak pidana pencucian uang. Perbedaan sistem hukum tidak semestinya menjadi hambatan bagi Indonesia untuk mengadopsi atau mengikuti rekomendasi FATF. Adanya satu standar hukum global akan memudahkan Indonesia melakukan penegakan hukum karena TPPU merupakan kejahatan lintas negara dan lintas yurisdiksi yang memerlukan kesamaan visi internasional. Kedua, kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia perlu disesuaikan dengan konteks hukum nasional, normal sosial dan budaya yang hidup di masyarakat serta kompleksitas kejahatan pencucian uang itu sendiri. Sehingga ada usulan agar UU PPTPPU yang berlaku saat ini perlu direvisi untuk menjangkau kemutakhiran modus kejahatan pencucian uang. Terakhir, strategi soft law dalam konstruksi kebijakan anti-pencucian uang perlu diimplementasikan dengan mempertajam aturan dan norma-norma turunan yang di dalam peraturan yang dibuat lembaga penegak hukum dan pemegang peran seperti Polri, PPATK, Bank Indonesia dan OJK. Aturan-aturan tersebut bisa langsung mengadopsi ketentuan-ketentuan yang merupakan rekomendasi FATF dan UU PPTPPU.

---

This study aims to examine the "soft law" strategy of anti-money laundering criminal policies in Indonesia under the umbrella of international law on anti-money laundering (AML). The research uses a qualitative approach using three main theories, namely the theory of global criminology (Friedrichs, 2007), the theory of the social reality of crime (Quinney, 2004) and the theory of the working of law (Chambliss and Seidman, 1971). Based on the identification, exploration, and interpretation of research data, three anti-money laundering criminal policy strategies in Indonesia were found. First, anti-money laundering policies need to harmonize international legal standards regarding money laundering crimes. Differences in legal systems should not be an obstacle for Indonesia to adopt or follow FATF recommendations. The existence of one global legal standard will make it easier for Indonesia to enforce the law because money laundering is a transnational and cross-jurisdictional crime that requires a common international vision. Second, anti-money laundering policies in Indonesia need to be adapted to the context of national law, social and cultural norms that live in society and the complexity of the crime of money laundering itself. So there is a suggestion that the current UU PPTPPU needs to be revised to reach the latest modes of money laundering crimes. Finally, the soft law strategy in the construction of anti-money laundering policies needs to be implemented by sharpening the derived rules and norms in the regulations made by law enforcement agencies and role holders such as the National Police, PPATK, Bank Indonesia and OJK. These rules can directly adopt the provisions which are the recommendations of the FATF and the PPTPPU Law."

"Tulisan ini menjelaskan tentang perlunya suatu model pencegahan yang berdaya guna dalam mencegah penyelundupan ganja di wilayah perbatasan darat IndonesiaPapua Nugini di Distrik Muara Tami, Jayapura Papua. Model yang diterapkan selama ini, yaitu model outward looking, yang menerapkan pemeriksaan, pengawasan dan keamanan lintas batas secara terpadu. Pada kenyataannya, penyalahgunaan ganja yang berasal dari Papua Nugini masih mengkhawatirkan di wilayah perbatasan. Dengan pendekatan wawancara tidak terstruktur dan metode Delphi diperoleh data akurat bahwa model yang dilakukan sekarang dalam pelaksanaannya masih belum terlihat professional dan terpadu antara petugas pelayanan lintas batas, petugas keamanan (Polisi) dan pertahanan (TNI), Ondoaffi (tokoh adat), tokoh agama dan masyarakat perbatasan di wilayah Indonesia-Papua Nugini. Selanjutnya, masih lemahnya keterpaduan antara Kementerian/Lembaga terkait program dan anggaran dalam rangka pencegahan penyelundupan ganja di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua. Masih adanya orang-orang memilih melakukan penyelundupan ganja karena tidak merasa bersalah dan merupakan pekerjaan yang menguntungkan, jaringan sosial yang kuat, terdapatnya perilaku yang menetralkan dirinya bahwa membawa ganja bukan suatu kejahatan. Serta persoalan yang masih belum serius diantisipasi seperti persoalan geografis, demografis dan gangguan dari kelompok kejahatan bersenjata (OPM). Terkait persoalan tersebut, disertasi ini akan memberikan suatu langkah strategis, dengan beberapa rekomendasi kebijakan yang menguatkan model ini bisa memaksimalkan dan berdaya guna dari model sebelumnya.

---

This paper describes the need for an effective prevention model in preventing marijuana smuggling in the land border area of ​​Indonesia-Papua New Guinea in Muara Tami District, Jayapura Papua. The model that has been applied so far is the outward looking model, which implements cross-border inspection, surveillance and security in an integrated manner. In fact, the misuse of marijuana originating in Papua New Guinea is still a concern in the border region. With an unstructured interview approach and the Delphi method, accurate data is obtained that the current model in its implementation still does not look professional and integrated between cross-border service officers, security (police) and defense (TNI) officers, Ondoaffi (traditional leaders), religious leaders and border communities in the Indonesia-Papua New Guinea region. Furthermore, there is still weak integration between Ministries/Agencies related to programs and budgets in the context of preventing marijuana smuggling in the Indonesia-Papua New Guinea border area in Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province. There are still people who choose to smuggle marijuana because they don't feel guilty and it is a profitable job, strong social networks, there are behaviors that neutralize him that carrying marijuana is not a crime. As well as problems that have not been seriously anticipated, such as geographic, demographic and interference from armed crime groups (OPM). Regarding this issue, this dissertation will provide a strategic step, with several policy recommendations that strengthen this model to maximize and be effective from the previous model."

"Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan AI oleh individu dan masyarakat telah membawa dampak ambivalensi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya manfaat positif melainkan juga dampak viktimisasi terkait AI yang terus meningkat. Namun fenomena Viktimisasi AI (VAI) belum diteliti lebih dalam di luar cybercrime terkait AI. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika interaksi antara pengguna dan struktur AI dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama implikasi VAI dalam praktik sosial, bisnis dan politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan korban dan pakar terkait, serta analisis berbagai artikel terkait. Hasil analisis mengungkapkan bahwa VAI merupakan produk dari pola hubungan pengguna dan struktur AI yang dinamis dalam praktik kehidupan sehari-hari. Adanya faktor endogen dan faktor eksogen yang mempengaruhi antara lain meliputi ketergantungan terhadap teknologi AI, kerentanan data dan karakter personal, keterpaksaan situasional akibat kebijakan terkait AI, dan kewajiban sistem dalam berbagai model AI. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan hukum baru yang mendalam dalam hal pengembangan, implementasi dan penggunaan AI, serta kolaborasi lintas disiplin untuk mengatasi kompleksitas dan risiko yang terkait dengan pemanfaatan AI. Penelitian yang berkelanjutan di bidang viktimologi terkait VAI diharapkan dapat memberikan landasan etis dalam perlindungan dan pelayanan korban di era digital yang semakin maju.

---

The Industrial Revolution 4.0 which is marked using AI by individuals and society has brings ambivalence to everyday life, not only positive benefits but also the impact of victimization related to AI which continues to increase. However, the phenomenon of AI Victimization (VAI) has not been researched more deeply outside of AI- related cybercrime. This research aims to investigate the dynamics of interaction between users and AI structures in daily life practices, especially the implications of VAI in social, business, and political practices. Using a qualitative approach through interviews with victims and related experts, as well as analysis of various related articles. The analysis results reveal that VAI is a product of user relationship patterns and dynamic AI structures in daily life practices. The presence of endogenous and exogenous factors that influence include, among others, dependence on AI technology, vulnerability of data and personal characteristics, situational compulsions due to AI-related policies, and system obligations in various AI models. The implication of this research is the need for new, in-depth legal policies regarding the development, implementation, and use of AI, as well as cross-disciplinary collaboration to overcome the complexity and risks associated with the use of AI. It is hoped that ongoing research in the field of victimology related to VAI can provide an ethical basis for protecting and serving victims in the increasingly advanced digital era."