Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai implementasi pengendalian internal atas aktivitas pengendalian pada pengelolaan jasa alih daya di PT Telkom Indonesia Tbk Pengendalian internal diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dan pengelolaan jasa alih daya telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Pengalihan jasa alih daya dilakukan melalui penunjukan langsung dan proses pengadaan jasa alih daya terdiri dari proses perencanaan penerimaan pekerjaan dan penagihan dan pembayaran Hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian yang telah dilakukan untuk setiap transaksi telah diotorisasi pihak yang berwenang dan terdapat pembagian tugas yang jelas Jadi secara keseluruhan aktivitas pengendalian telah berjalan dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa kelemahan dan perlu dilakukan perbaikan.

---

This internship report discuss about the implementation of internal control over control activities in Management of outsourcing service at PT Telkom Indonesia Tbk Internal control is necessary to ensure that the procurement process and the management of outsourcing services has been implemented properly and compliance with regulation and laws Transfer of outsource services through direct appointment and procurement of outsourcing consists of the planning process acceptance of the work as well as billing and receiving payments

The analysis find that the control activities that have been performed for each transaction has been authorized by the competent authorities and have a segregation of duties So it can be concluded that control activities has been going pretty well although there are still some weaknesses and needed an improvement."

"Laporan magang ini berisi analisis terhadap pengaruh perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 terhadap PT TIA, terutama terhadap akun kas dan setara kas. Ada beberapa kendala yang dihadapi PT TIA dan KSEI dalam melaksanakan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010, yaitu komunikasi dengan nasabah yang begitu banyak dan sulit dihubungi, pengintegrasian sistem di PT TIA, pengintegrasian sistem antara KSEI dengan setiap bank di Indonesia, dan penyesuaian perubahan peraturan tersebut terhadap laporan keuangan PT TIA. Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 menghasilkan beberapa temuan audit dalam laporan keuangan interim PT TIA, yaitu beberapa jurnal reclassification.Kesimpulan dari analisis laporan ini adalah PT TIA tetap mematuhi dan melaksanakan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 dan perubahan peraturan tersebut tidak mempengaruhi opini audit atas laporan keuangan interim PT TIA per 30 Juni 2012.

---

This internship report discuss about analysis of the change in Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 to PT TIA, especially on Cash and Cash Equivalent account. There are some constraints that PT TIA and KSEI face in the implementation Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010, that is communication with so numerous customers and difficulty to contact them, system integration in PT TIA, system integration between KSEI and every bank in Indonesia, and adjustment of the regulatory changes to financial statements PT TIA. The change of Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 generates some audit findings in the interim financial statement of PT TIA, that is some reclassification journal.The conclusion from this report analysis is PT TIA keep in compliance and implement Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 and the regulatory change do not affect the audit opinion on the interim financial statement PT TIA per June 30, 2012."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi PSAK No. 64 tentang aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada sumber daya mineral di PT M dalam industri minyak dan gas bumi. Perlakuan akuntansi atas aktivitas eksplorasi PT M saat ini menggunakan standar akuntansi yang berdasarkan dengan PSAK 29 tahun 1991: Akuntansi Minyak dan Gas Bumi yang merupakan adopsi penuh dari IAS 29. Hal ini selaras dengan perlakuan akuntansi pada kantor pusat PT M di Amerika Serikat. Laporan magang membahas mengenai dampak yang terjadi apabila PT M melakukan implementasi PSAK 64 tahun 2012, terkait perlakuan akuntansi dari dampak klasifikasi dan pengakuan, pengukuran, penurunan nilai dan penyajian dalam laporan keuangannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah apabila PT M menerapkan standar akuntansi pada PSAK 64: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Sumber Daya Mineral, maka pengeluaran eksplorasi dimulai dari biaya akuisisi hak pengeboran, biaya geologi dan geofisika, dan biaya pengeborannya diakui sebagai bagian dari aset eksplorasi, diukur dengan menggunakan PSAK 16 Revisi 2007:Aset Tetap dan PSAK 19 Revisi 2010:Aset Takberwujud, dan dilakukan uji penurunan nilai dengan menggunkan PSAK 48 Revisi 2010:Penurunan Nilai yang akan dampak pada laporan keuangan yaitu meningkatnya nilai pada sisi Aset dan laporan laba bersih PT M.

---

The Internship report is intended to analyze the impact of the implementation of PSAK No. 64 on the activities of exploration and evaluation of mineral resources in PT M on the oil and gas industry. Accounting treatment of exploration activities PT M currently using accounting standards in accordance with PSAK No. 29 in 1991: Accounting for Oil and Gas is a full adoption of SFAS 19. This is consistent with the accounting treatment on PT M headquarters in the United States. Internship report discusses the impact that occurs when the PT M did the implementation of SFAS 64 in 2012, related to the accounting treatment of the effects of classification and recognition, measurement, impairment and presentation in the financial statements.

The conclusion of this internship report is an PT M applying accounting standards PSAK 64: Activity Exploration and Evaluation of Mineral Resources, the exploration expenditure begins drilling rights acquisition costs, geological and geophysical costs and drilling costs are recognized as part of the exploration assets, measured by using PSAK 16 Revised 2007: Fixed Assets and PSAK 19 Revised 2010: Intangible Assets and impairment testing performed by using PSAK 48 Revised 2010: Impairment of which will impact on the financial statements on the increased value of assets and net profit of PT M."

"Laporan magang ini membahas mengenai implementasi pengendalian internal atas aktivitas pengendalian pada pengelolaan jasa alih daya di PT Telkom Indonesia Tbk. Pengendalian internal diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dan pengelolaan jasa alih daya telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengalihan jasa alih daya dilakukan melalui penunjukan langsung dan proses pengadaan jasa alih daya terdiri dari proses perencanaan, penerimaan pekerjaan dan penagihan dan pembayaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian yang telah dilakukan untuk setiap transaksi telah diotorisasi pihak yang berwenang dan terdapat pembagian tugas yang jelas. Jadi, secara keseluruhan aktivitas pengendalian telah berjalan dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa kelemahan dan perlu dilakukan perbaikan.

---

This internship report discuss about the implementation of internal control in Management of outsourcing service at PT Telkom Indonesia, Tbk. Internal control is necessary to ensure that the procurement process and the management of outsourcing services has been implemented properly and compliance with regulation and laws. Transfer of outsource services through direct appointment and procurement of outsourcing consists of the planning process, acceptance of the work, as well as billing and receiving payments.

The analysis find that the control activities that have been performed for each transaction has been authorized by the competent authorities and have a segregation of duties. So, it can be concluded that control activities has been going pretty well although there are still some weaknesses and needed an improvement."

"Keluarga mengendalikan hampir 60% dari total perusahaan publik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini betujuan untuk menguji dampak pengendalian keluarga terhadap kinerja perusahaan serta bagaiamana kepemimpinan oleh anggota keluarga dan efektivitas dewan komisaris memoderasi dampak tersebut. Dengan menggunakan 354 data tahun perusahaan publik yang dikendalikan oleh keluarga, ditemukan bahwa pengendalian pihak keluarga baik melalui mekanisme kepemilikan langsung maupun mekanisme kepemilikan piramida berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemimpinan keluarga akan memperlemah dampak positif tersebut. Di sisi lain efektivitas dewan komisaris tidak terbukti memoderasi dampak pengendalian keluarga terhadap kinerja. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi regulator untuk mewajibkan pengungkapan pemegang saham pengendali akhir serta rangkaian kepemilikannya, sehingga aktivitas pemegang saham pengendali termasuk anggota keluarga yang menduduki posisi pimpinan utama perusahaan lebih mudah diawasi.

---

Family controls nearly about 60% of Indonesian public companies. Thus this study aims to examine the effect of family control on firm performance and also how leadership by family member and board of commissioner effectiveness moderate that effect. By utilizing 354 years firm data, we found that family control either by direct or pyramidal ownership positively influences firm performance, while family leadership weaken that influence. On the other hand, board of commissioner effectiveness is not proven to moderate the effect of family control on firm performance. The result of this study provides implication for regulator to require the disclosure of the ultimate owner of the firm and its chain of ownership, so it will be easier to monitor the activity of the ultimate owner and its member on firm."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh negative entrenchment effect dari pemegang saham pengendali akhir oleh grup konglomerasi terhadap transaksi pihak berelasi penjualan dan pembelian. Penelitian ini menggunakan data 322 tahun-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012 dan 2013. Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa negative entrenchment effect berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi penjualan dan pembelian. Penelitian ini juga berhasil membuktikan perusahaan yang dimiliki oleh grup konglomerasi memperkuat negative entrenchment effect baik melalui total transaksi pihak berelasi penjualan dan pembelian maupun transaksi pihak berelasi penjualan dan pembelian operasional. Dari hasil tersebut, dapat terlihat adanya peluang ekspropriasi hak pemegang saham non-pengendali melalui transaksi pihak berelasi penjualan dan pembelian di perusahaan anggota grup konglomerasi.

---

This thesis aims to explain the negative entrenchment effect arised from selling and purchasing related party transactions once business group conglomerates act as the ultimate owner of a firm. Using 322 firm-year data of firms listed at Indonesia Stock Exchange on 2012-2013 period, it is confirmed that there is a negative association between negative entrenchment effect toward selling and purchasing related party transactions. Furthermore, this research provides evidence that the ownership by business conglomerates strengthened the negative entrenchment effect in both total of selling-purchasing related party transactions and selling-purchasing related party transactions which come from operating activities. Thus, from the result, it can be presumed that there might be a possibility of agency conflict arised from selling-purchasing related party transactions when a firm is part of business conglomerates."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap biaya audit di Indonesia. Penelitian ini juga menguji pengaruh pengawasan dewankomisaris sebagai variabel yang memoderasi pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap biaya audit di Indonesia. Struktur kepemilikan keluarga membagi perusahaankeluarga dan non-keluarga dengan batas kepemilikan saham di atas atau sama dengan 5 . Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktur kepemilikan keluarga tidak terbukti berpengaruh terhadap biaya audit di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris juga tidak terbukti mampu berperan sebagai pemoderasi pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap biaya audit di Indonesia.

---

The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of familyownership structure on audit fee in Indonesia. This research also examines the influence of supervision of board of commissioners as a variable that moderates the effect of family ownership structure on audit fee in Indonesia. Family ownership structure divides the family and non family companies with shares ownership above orequal to 5. Sample in this study is listed firms on Indonesia Stock Exchange on 2014and 2015. This result showed that family ownership structure is not proven to have an effect on audit fee in Indonesia. There is also no evidence that board of commissioners can act as a moderating effect of family ownership structure on audit fee in Indonesia."

"Tesis ini memberikan analisis terhadap penerapan aktivitas pengendalian pengelolaan penerimaan Universitas A berdasarkan COSO Internal Control – Integrated Framework serta pengelolaan risiko pada penerimaan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Universitas A memiliki kelemahan dalam penerapan prinsip aktivitas pengendalian yang menyebabkan terjadinya temuan dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2015. Risiko yang teridentifikasi memiliki tingkat probabilitas dan dampak yang bervariasi. Mitigasi risiko yang dilakukan akan menurunkan tingkat probabilitas dan dampak menjadi lebih rendah. Universitas A perlu meningkatkan efektivitas pengendalian untuk mengoptimalkan penerimaan.

---

This thesis provides an analysis the implementation of control activities on revenue at University A using the COSO Internal Control-Integrated Framework and risk management analysis on the revenue system. The method used is case study. The results of the discussion conclude that University A has a weakness in applying the principle of control activities which led to the findings in the audit report in 2015. Identified risks have varying degrees of probability and impact. Risk mitigation carried out will lower the probability level and the impact becomes lower. University A needs to improve the effectiveness of controls to optimize revenues."

"Penelitian ini menguji pengaruh abnormal audit fee positif dan abnormal audit fee negatif terhadap kualitas audit. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2017. Penelitian ini menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi atas manajemen laba untuk mengukur kualitas audit. Penelitian ini menemukan bahwa abnormal audit fee positif dan abnormal audit fee negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa abnormal audit fee positif dan negatif mempengaruhi independensi auditor yang dapat berdampak pada kualitas audit. Hal ini menunjukan bahwa walau menerima audit fee di atas normal atau audit fee di bawah normal, kualitas audit yang dihasilkan auditor tetap terjaga.

---

This study examines the effect of positive abnormal audit fees and negative abnormal audit fees on audit quality. This study used sample of listed non financial companies in Indonesia Stock Exchange using data from 2015 to 2017. This study uses discretionary accruals as a proxy for earnings management to measure audit quality. This study found that positive abnormal audit fees and negative abnormal audit fees did not significantly influence audit quality. In this study it is not proven that the positive abnormal audit fees and negative abnormal audit fees affect auditor independence which can have an impact on audit quality. This shows that even though the auditor receives an audit fee above the normal fee or an audit fee below the normal fee, the audit quality produced by the auditor is maintained."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perencanaan pengawasan internal berbasis risiko dengan menggunakan tools internal audit capability model IIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Fokus tools yang digunakan adalah pada level 3 dengan key process area pada perencanaan pengawasan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakselarasan capaian akuntabilitas kinerja Kementerian Desa PDTT yang rendah dengan nilai Kapabilitas APIP yang sudah pada level 3 yang berimplikasi bahwa proses perencanaan pengawasan berbasis risiko telah memadai. Proses perencanaan yang evaluasi terdiri dari pemahaman risiko organisasi, integrasi kerangka manajemen risiko, penyelarasan audit internal dengan tujuan organisasi, penilaian risiko periodik, penetepan entitas prioritas, persetujuan rencana, dan peninjauan berkala atas rencana. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara kepada tim penyusun rencana pengawasan internal berbasis risiko serta analisis atas dokumentasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum memadai. Dalam implementasinya, ditemukan kelemahan signifikan pada penilaian risiko periodik yang berdampak secara signifikan terhadap rencana pengawasan internal berbasis risiko yang disusun. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya pengawasan internal berbasis risiko. Sehingga pengawasan internal berbasis risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dianggap belum memiliki dampak terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Sehinga perlu dilakukan implementasi perencanaan pengawasan internal berbasis risiko yang sesuai dengan IA-CM.

---

This research aims to evaluate risk-based internal monitoring planning is implemented using the IIA model internal audit capability tools at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. The focus of the tools used is at level 3 with key process areas in monitoring planning. This research was motivated by the incongruence in the low performance accountability achievements of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration with the Internal Auditor Capability value which was already at level 3, which had the implication that the risk-based monitoring planning process was adequate. The evaluation planning process consists of understanding organizational risks, integration of the risk management framework, alignment of internal audit with organizational goals, periodic risk assessment, determination of priority entities, plan approval, and periodic review of the plan. The research was conducted using a case study approach. Data was obtained from interviews with the team developing risk-based internal supervision plans as well as analysis of documentation held by the Inspectorate General. The results of the case study show that the implementation of risk-based internal monitoring planning at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration is inadequate. In its implementation, significant weaknesses were found in the periodic risk assessment which had a significant impact on the risk-based internal control plan that was prepared. This condition causes the implementation of risk-based internal supervision at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration to not be in accordance with the objectives of implementing risk-based internal supervision. So that risk-based internal supervision carried out by the Inspectorate General is considered to have no impact on increasing accountability for organizational performance. So it is necessary to implement risk-based internal control planning in accordance with IA-CM."