Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Latumeten, Pieter A.
"ABSTRAK
Perseroan terbatas sebagai wadah organisasi usaha umumnya dipergunakan sebagai wahana bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan usahanya baik dalam lingkup nasional ataupun internasional, karena itu perseroan terbatas menjadi pranata hukum yang akan melandasi kegiatan ekonomi di era global. Indonesia melalui UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), telah menciptakan produk hukum nasional yang kompatibel dengan perkembangan dunia, yang ditandai dengan adanya pengaturan dalam UUPT tersebut mengenai perlindungan kepada pemegang saham minoritas, pihak ketiga (kreditur dan penjamin) dan terhadap PT itu sendiri. Bahkan adanya ketentuan bahwa pendirian dan perubahan anggaran dasar PT harus dibuat dengan akta notaris. Ratio keharusan pendirian dan perubahan anggaran dasar PT dengan akta notaris, sejalan dengan titel pembuktian yang sempurna atau mengikat yang diberikan UU kepada akta notaris yaitu adanya kepastian atas hak dan kewajiban yang dituangkan dalam anggaran dasar, yang tidak dapat dimungkiri oleh pihak-pihak yang terikat dalam anggaran dasar itu seperti direksi, komisaris dan Pemegang saham_ Keharusan adanya akta notaris juga seiring dengan status PT.
Sebagai badan hukum dan sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan umum (kreditur dan penjamin). Akta notaris selain mempunyai titel pembuktian mengikat atau sempurna, juga memiliki nilai objektifitas yang ditunjukkan dengan adanya ketentuan yang melarang notaris yang membuat akta dan keluarganya sendiri dalam batas tertentu menjadi pihak dalam akta. Ironisnya walaupun UU telah memberikan titel pembuktian yang mengikat dan nilai objektifitas terhadap akta notaris, namun dalam praktik peradilan dijumpai adanya pembatalan akta notaris. Terhadap pembatalan akta notaris oleh Pengadilan baik batal demi hukum (van rechtswege nietig) ataupun dapat dibatalan (vernietigbaar), dapat disebabkan karena kesalahan notaris dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan dengan pendirian dan perubahan anggaran dasar PT, timbul adanya perbedaan persepsi antara SK Menteri Kehakiman dengan Peraturan Jabatan Notaris Jo Pasal 1868 KUH.Perdata dalam menafsirkan akta notaris, karena UUPT tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan akta notaris, sehingga dalam hal ini notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap cacat atau pembatalan akta-aktanya dalam hubungan fungsional dengan pendirian dan perubahan anggaran dasar PT sepanjang aktanya tidak termasuk dalam pengertian akta notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH.Perdata."
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dara Wardhani
"Akuisisi atau pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham suatu perusahaan target merupakan salah satu alternatif kegiatan perusahaan yang akan mengambil alih dalam rangka memperluas atau meningkatkan usahanya. Alternatif itu dipilih karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penggabungan usaha (merger). Namun, tidak jarang akuisisi dilakukan dengan penggabungan perusahaan target ke dalam perusahaan yang mengambil alih. Masalahnya adalah apabila akuisisi dilakukan dengan cara mengkompensasi utang perusahaan target, hal tersebut perlu diperjanjikan terlebih dahulu dan memperhatikan prosedur dan tata cara akuisisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di pihak lain pelaksanaan akuisisi perlu dibatasi dengan terjadinya monopoli usaha. Sepanjang pranata hukum mengenai monopoli belum ada, sangat sulit mengartikan monopoli usaha yang dapat membatasi akuisisi. Pembentukan suatu badan atau lembaga yang berfungsi mengawasi dan merekomendasi akuisisi merupakan salah satu alternatif untuk mencegah monopoli. Hal itu dimaksudkan agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan terutama, antara lain, para karyawan perusahaan target, para kreditur, dan para pemegang saham minoritas."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
T9855
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Sardjono
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marlindah JS Adriaansz,author
"ABSTRAK
Commercial Paper adalah salah satu jenis surat berharga yang belum lama dikenal di Indonesia. Instrumen ini merupakan surat berharga jangka pendek, tanpa jaminan, diterbitkan oleh perusahaan yang mempunyai peringkat memadai untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, berjangka waktu sampai dengan 270 hari, dan pada umumnya diterbitkan dengan sistem diskonto. Sebagai instrumen yang baru dikenal di Indonesia Commercial Paper (CP) penerbitan dan perdagangannya belum diatur secara memadai. Sampai saat ini barn ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 mengenai Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman untuk menerbitkan dan memperdagangkan Commercial Paper di Indonesia. Ketentuan ini menempatkan Commercial Paper sebagai surat sanggup kepada pengganti menurut pembagian dalaxn Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia. Namun ketentuan itu dirasakan masih belum cukup mendukung kegiatan penerbitan dan perdagangan Commercial Paper di Indonesia. Oleh karena itu, masih diperlukan ketentuan lain yang dapat mendukung penerbitan dan perdagangan berbagai jenis surat berharga yang merupakan hasil inovasi dan pasar uang di Indonesia. (Commercial Paper merupakan salah satu diantaranya)."
1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Nyoman Raka
"ABSTRAK
Sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerd bahwa seluruh harta kekayaan seseorang itu, baik yang sudah ada maupun yang akan diperolehnya kemudian, merupakan jaminan bagi pelunasan hutang-hutangnya. Ini berarti, jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kreditur-krediturnya dapat mengambil harta itu bagi pelunasan hutang-hutangnya. Secara umum hukum sudah memberikan pengamananpengamanan bagi kreditur, asalkan piutangnya tidak melebihi kekayaan debitur. Sebab kalau debitur cedera janji, berlaku pasal 1131 KUHPerd dan umumnya debitur juga memenuhi kewajibannya. Akan tetapi hal ini tidak selalu memberikan perlindungan yang bisa diandalkan. Karena ada kemungkinan debitur itu banyak hutangnya (banyak krediturnya). Masing-masing kreditur memberikan kredit, berdasarkan nilai-nilai kekayaan debitur."
Depok: Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Santoso Markendan
"Saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan tersebut tentu diperlukan modal dasar baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang sangat potensial seperti hutan.
Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan merupakan salah satu sumber alam yang sangat bermanfaat bagi peningkatan hidup bangsa Indonesia. Hal ini apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestariannya.
Setelah anjloknya harga minyak di pasaran dunia yang membawa dampak negatif bagi perekonomian dunia umumnya dan perekonomian Indonesia khususnya, perhatian pemerintah ditujukan kepada sumber daya alam nonmigas yang dapat menggantikan kedudukan minyak dan gas bumf sebagai sumber utama perekonomian Indoensia.
Hutan yang merupakan salah satu sumber daya alam nonmigas turut memberikan sumbangan yang tidak sedikit dalam memajukan perekonomian Indonesia selain sumber daya alam nonmigas lainnya. Selain memberikan sumbangan di bidang perekonomian, hutan berfungsi mencegah bahaya banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, pertahanan nasional, industri dan ekspor dan lain-lain seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
Untuk menjaga agar hutan tetap terjamin secara baik, maka pemerintah menyerahkan hak pengelolaan hutan kepada perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta, berdasarkan suatu perjanjian pengusahaan hutan yang disebut Forestry Agreement. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1970 pada pasal 9, perusahaanperusahaan yang dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah Perusahaan milik negara; Perusahaan Swasta; Perusahaan Campuran.
Di dalam Forestry Agreement ini perusahaan-perusahaan diberikan hak untuk mengusahakan hutan disertai kewajiban-kewajiban perusahaan di samping hak dan kewajiban dari pemerintah.
Setelah tercapainya Forestry Agreement antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta, maka berasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada perusahaan-perusahaan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maka perusahaan telah mempunyai hak untuk mengeksploitasi hutan."
Depok: Universitas Indonesia, 1994
T10720
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ita Yuhita S. Atmaja
"ABSTRAK
Kelembagaan dan pengoperasian Pasar Modal sebenarnya telah dimulai sejak 1878, yakni dengan adanya Dunlop & Kolff yang melakukan usaha sebagai Commodity and Securities Broker, suatu lembaga perdagangan perantara di bidang komoditi dan sekuritas. Sedangkan Pasar Modalnya sendiri baru dibuka tahun 1912 dengan terbentuknya bursa-bursa di Semarang, Surabaya dan Jakarta.
Pengaturan tentang perdagangan saham diatur dalam Wetboek van Koophandell (WvK) yang sekarang disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan terdiri dari pasal, yang menjelaskan tentang:
a. pengertian istilah bursa dagang sebagai tempat pertemuan para pedagang, makelar (brokers), dan pelaku lainnya dalam melakukan transaksi dagang;
b. tentang cara menetapkan "koers" wesel, saham-saham, obligasi atau surat berharga lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri;
c. tentang pemberian wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur jalannya bursa dan segala sesuatu yang menyangkut ketertibannya.
Selanjutnya dalam Burgerlijk Wetboek Indonesia, sekarang disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hanya ditemukan satu pasal, yang mengatur di mana benda gadai yang merupakan efek-efek dapat diperdagangkan.
Walaupun begitu munculnya resesi dunia sebagai akibat Perang Dunia 1 telah menghambat perkembangan pasar modal yang baru tumbuh tersebut. Kemudian ketika Perang Dunia ke II berlangsung pasar modal tersebut terpaksa ditutup juga. Seusai Perang Dunia II, Indonesia masih mengalami revolusi fisik yang berlangsung sampai tahun 1949, sehingga pasar modal baru dapat diaktifkan kembali dengan UU Darurat No. 13 Tahun 1951 yang kemudian dirubah menjadi UU No. 15, tahun 1952 tentang Penetapan UU darurat tentang Bursa."
1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jimmy Firmansyah
"Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kondisi usaha dan investasi yang lebih baik. Bagian yang penting dari Kepailitan adalah Kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan / atau membereskan harta Pailit. Kurator harus terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Kurator berperan dalam penyelesaian hubungan hukum antara Debitor Pailit dengan para Kreditornya. Selain itu ia bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas, Kreditor, dan Debitor Pailit.
Dalam menjalankan tugasnya, Kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak sekadar menyelamatkan harta Pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor, tetapi Kurator dituntut untuk bisa meningkatkan nilai harta Pailit tersebut. Yang lebih penting, Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati Standar Profesi dan Etika. Hal ini menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitor Pailit ataupun Kreditor.
Walaupun tugas dan kewenangan Kurator telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam praktek sering terjadi permasalahan yang dihadapi kurator dalam hal tugas dan kewenangannya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk mengatasi masalah-masalah ini prinsip kebenaran dan keadilan harus selalu ditegakkan oleh Kurator."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T15420
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Viki Hidayat
"The process of the bankruptcy law is based on two important points. One is haw much assets owned by the Debtor can repay the loan, and two, when the Creditors can have their money returned. This thesis has tried to answer the above questions by examining the scope of boedel pailit (bankruptcy estate) in the Bankruptcy Law Act No.37/2004 and the process of auction which is the method to sell the bankruptcy estate.
There is a scope enlargement relating to the bankruptcy estate in the decision of Supreme Court No.0i0/KINi2002 jo.no.016 Pk/N/2002. The Supreme Court has decided to judge the Guarantor's assets can also be considered as bankruptcy estate. The decision and the case have been examined in this thesis to find out the judge's considerations to include Guarantor's assets to the bankruptcy estate.
The regulations of the auction have also been analyzed to find out the auction methods used and whether it is effective to sell the bankruptcy estate. The auction used in the study case is the process of auction to sell the Guarantor's assets (decision of the Supreme Court No.OIOIK/N/2002 jo.no.016 PKIN/2002) which surprisingly has taken 5 (five) years to sell it.
Based on the above mentioned backgrounds, this thesis has been titled '' Auction as a Method to Sell Bankruptcy Estate: Study Case of the Supreme Court's Decision No.070IKINI2002 jo.no.016 PK4N12002; IBRA (Indonesian Bank Restructuring Agency) against Tafrizal Hasan Gewang, SH (Trustee)" The issues in this thesis are:
- The trustee's authority as a legal representative of the bankruptcy debtor's estate to organize and to sell the estate.
- The auction regulations in Indonesia.
- The problems and solutions to sell bankruptcy estate in Indonesia through auction.
The Trustee has a very large authority to organize and sell the bankruptcy estate_ the open process of the trustee's decision to organize and sell the estate often becomes the problems for the Creditors who consider the process to sell the estate has taken a very long time. In the meantime, the role of the trustee's observer, who is also the chairman of Creditors' meeting, must meet the expectations of both the Creditors and the Trustee. The lack of understanding from the Creditors for bankruptcy laws has decreased the role of the Creditors to make bankruptcy laws become efficient for them, because the Creditor's meeting can drive the chairman of the meeting to replace the trustee or to get information in detail about the trustee's process to sell the estate as regulated in the Bankruptcy Law Act No.37 (2004).
The methods used in the auction also have created problems. For an example, the announcement of the auction in the media (newspapers) is still old fashioned and it does not attract people who have potential to buy the bankruptcy estate. The implementation of an auction should use up-to-date marketing strategies to target the potential buyers and should also use the current technology to make the auction process cheap, quick, and effective."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T17632
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simatupang, Ruth H. Dripatmanto
"Dalam dunia pengangkutan udara masalah tanggungjawab pengangkut/operator merupakan hal yang paling penting untuk ditetapkan secara tegas dan yang berdaya laku seragam di seluruh negara.
Salah satunya adalah sistem tanggungjawab mutlak bagi pihak ketiga yang berada di darat dan diatur melalui Konvensi Roma 1952. Saat ini Konvensi Roma 1952 tersebut perlu mendapat pemikiran ulang dan perhatian khusus, karena sistem tangungjawabnya lebih memberikan kepastian dalam melindungi penduduk (baik secara fisik maupun mentalnya), harta benda juga wilayah udara negara. Serta perlunya masalah kebisingan/'sonic boom' diatur di dalamnya.
Dalam hal ini, Indonesia sebagai Salah satu negara yang memiliki armada pengangkutan udara telah menetapkan masalah tersebut melalui Pasal 44, UU No. 15 Tahun 1992, tentang penerbangan, namun masih belum sempurna (tidak diatur secara rinci).
Diharapkan peraturan yang baru tersebut diikuti dengan peraturan pelaksanaannya dan dihimbau pula untuk segera meratifikasi Konvensi Roma 1952."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>