Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, menjalankan komitmen pada SDGs sejatinya menjalankan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Nasional. Keberhasilan SDGs memerlukan kontribusi dari berbagai pihak, salah satunya adalah korporasi melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) mendukung pencapaian SDGs melalui CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Dari sisi kesejahteraan sosial, perusahaan dapat mempertimbangkan isu-isu global sambil memahami dampak lokal untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pendekatan ini penting dalam penerapan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang mengintegrasikan pembangunan sosial dan ekonomi dengan perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan. PT PLN IP memiliki komitmen dan kesuksesan yang kuat dalam hal ini sehingga menjadikannya sebagai BUMN dengan kinerja CSR yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tahap implementasi CSR dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya untuk memastikan efektivitas CSR dan kontribusi yang lebih besar pada pencapaian SDGs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang mana terdapat 7 informan sebagai narasumber. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret hingga Juni 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam. Proses analisis data dilakukan dengan pemadatan data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Temuan penelitian menunjukan bahwa terdapat dukungan dari berbagai tingkat manajemen dan bidang. Dokumen operasional perusahaan dan regulasi standar sektoral menjadi acuan dalam pelaksanaanya, terutama dokumen PROPER. Pada tahap perencanaan, tim melakukan benchmarking dengan perusahaan BUMN lain, menyusun LFA dan Compass Sustainability. Roadmap Sustainability juga disusun untuk menentukan kelanjutan program. Tahap implementasi melibatkan kelompok kerja PROPER dan pengembangan wawasan karyawan melalui TNA yang kemudian diukur dengan KPI. Tim juga menyusun TOR ketika menerima proposal dari pihak eksternal. Pada tahap pemeriksaan dan evaluasi, tim menganalisis data kinerja CSR lalu melakakun pelaporan untuk identifikasi perbaikan. Adapun hambatan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya manusia, proses birokrasi yang panjang, permintaan bantuan di luar RKAP, kompleksitas permintaan dan kepentingan masyarakat, serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. 

---

In Indonesia, fulfilling the commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs) essentially aligns with the implementation of the National Development Agenda. The success of the SDGs necessitates contributions from various stakeholders, including corporations through the execution of Corporate Social Responsibility (CSR). PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) contributes to the attainment of the SDGs by focusing its CSR initiatives on community empowerment. From a social welfare perspective, corporations can address global issues while understanding local impacts to enhance the well-being of surrounding communities. This approach is crucial in the application of Social Welfare Science, which integrates social and economic development with a focus on sustainable development. PT PLN IP's strong commitment and successful CSR efforts position it as a state-owned enterprise (SOE) with exemplary CSR performance that must be maintained and enhanced. Therefore, this study aims to describe the CSR implementation stages and identify obstacles to ensure CSR effectiveness and greater contribution to the SDGs. The research employs a qualitative approach with a descriptive study design. Informants were selected using purposive sampling, comprising seven key informants. The research was conducted from March to June 2024. Data collection methods included document analysis and in-depth interviews. The data analysis process involved data condensation, data presentation, and drawing and verifying conclusions. The findings indicate support from various levels of management and departments. The company’s operational documents and sectoral standard regulations, particularly the PROPER document, serve as references for implementation. During the planning stage, the team conducts benchmarking with other state-owned enterprises and prepares Logical Framework Approach (LFA) and Compass Sustainability. A Sustainability Roadmap is also developed to ensure the program's continuity. The implementation stage involves the PROPER working group and employee capacity building through Training Needs Analysis (TNA), which is then measured using Key Performance Indicators (KPIs). The team also prepares Terms of Reference (TOR) when receiving proposals from external parties. During the review and evaluation stage, the team analyzes CSR performance data and reports to identify areas for improvement. The challenges encountered include limited human resources, lengthy bureaucratic processes, requests for assistance beyond the RKAP, the complexity of community demands and interests, and a lack of support from local governments."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis domain personal (konflik pekerjaan-keluarga, tingkat stress, dukungan sosial) dan domain kepuasan atas pekerjaan (kepuasan kerja, kepuasan finansial) terhadap kepuasan hidup. Desain penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode sampling non-probability secara purposive. Populasi ditetapkan menjadi 2 kategori, yaitu buruh pabrik garmen di KBN Cakung, DKI Jakarta dan buruh konveksi di PIK Penggilingan, DKI Jakarta. Kriteria sampel yang ditetapkan adalah buruh perempuan yang sudah menikah, bekerja minimal selama 1 tahun dan bekerja di bagian produksi. Terdapat 350 responden dari pabrik garmen dan 279 responden dari pabrik konveksi. Periode pengumpulan data dilakukan selama bulan Mei sampai September 2021. Pada model kepuasan hidup buruh perempuan di pabrik garmen dan konveksi menunjukkan kemiripan hasil uji. Perbedaan diperlihatkan pada pengaruh dukungan sosial terhadap kepuasan hidup, konflik pekerjaan-keluarga terhadap kepuasan finansial, dan peran mediasi kepuasan finansial antara konflik pekerjaan-keluarga dan kepuasan hidup. Studi ini menyimpulkan bahwa domain kepuasan atas pekerjaan berpengaruh pada kepuasan hidup buruh pada kedua kategori sampel. Kepuasan finansial berpengaruh positif lebih kuat dibandingkan kepuasan kerja. Kepuasan finansial juga terbukti berpengaruh positif signifikan pada kepuasan kerja. Pada buruh garmen, domain personal tidak berpengaruh pada kepuasan hidup. Pada buruh konveksi, domain personal yang berpengaruh pada kepuasan hidup, hanyalah dukungan sosial. Ditemukan peran mediasi pada domain kepuasan (kepuasan kerja dan kepuasan finansial) antara domain personal (konflik pekerjaan-keluarga, tingkat stress dan dukungan sosial) dan kepuasan hidup. Namun, pada buruh pabrik garmen, kepuasan finansial tidak terbukti memediasi konflik pekerjaan-keluarga dan kepuasan hidup

---

This study aims to analyze the personal domain (work-family conflict, stress level, social support) and the domain satisfaction on the job (job satisfaction, financial satisfaction) on life satisfaction. The research design used was a quantitative approach with a purposive non-probability sampling method. The population is divided into 2 categories, namely garment factory workers at KBN Cakung, DKI Jakarta and factory workers at PIK Milling, DKI Jakarta. The sample criteria set are female workers who are married, work for at least 1 year and work in the production department. There were 350 respondents from garment factories and 279 respondents from clothing factories. The data collection period was carried out from May to September 2021. The life satisfaction model for female workers in garment and garment factories shows similar test results. Differences are shown in the effect of social support on life satisfaction, work-family conflict on financial satisfaction, and the mediating role of financial satisfaction between work-family conflict and life satisfaction. This study concludes that the domain of job satisfaction affects the life satisfaction of female workers in both categories. Financial satisfaction has a stronger positive effect than job satisfaction. Financial satisfaction is also proven to have a significant positive effect on job satisfaction. For garment workers, the personal domain has no effect on life satisfaction. For convection workers, the only personal domain that influences life satisfaction is social support. It is found a mediating role in the satisfaction domain (job satisfaction and financial satisfaction) between the personal domain (work-family conflict, stress level and social support) and life satisfaction. However, for garment factory workers, financial satisfaction was not proven to mediate work-family conflict and life satisfaction"