Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan mutu pelayanan kesehatan sudah menjadi tuntutan masyarakat dengan demikian harus dilaksanakan oleh jajaran Departemen Kesehatan. Kabupaten Sumedang telah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi kebijakan di bidang kesehatan, dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dilakukan dengan berbagai upaya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas yaitu pelayanan yang sesuai standar pelayanan kesehatan.Tujuan penelitian ini adalah melakukan uji coba standar pelayanan kesehatan melalui pelatihan Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) Antenatal bagi bidan Puskesmas, memakai desain quasi experimental. Sampel penelitian adalah 10 orang bidan Puskesmas yang diukur kepatuhannya sebanyak 100 kali pemeriksaan ibu hamil(seorang bidan diukur kepatuhannya sebanyak 10 kali). Sampel ibu hamil 100 orang ibu yang berkunjung ke Puskesmas, diukur kepuasan dan pengetahuannya dengan cara wawancara. Lokasi penelitian adalah 10 Puskesmas diwilayah Kota dan Tanjungsari. Sampel kelompok kontrol adalah bidan dan ibu hamil dengan jumlah sama dengan kelompok pelatihan yang berkunjung ke 10 Puskesmas di Wilayah Conggeang dan Tomo.Rerata skor kepatuhan SPK petugas dan skor pengetahuan/kepuasan ibu sebelum pelatihan 'pada kedua kelompok dalam keadaan setara. Pasca pelatihan dengan uji t menunjukan bahwa pelatihan meningkatkan kepatuhan pada kelompok pelatihan dengan rerata skor beda kepatuhan sebesar 29.57 dengan p=0,0001, rerata skor beda pengetahuan 28.51 dengan p=0.0001 dan rerata skor beda kepuasan 15,7 dengan p=0001.Uji regresi menunjukan bahwa yang berpengaruh terhadap kepatuhan petugas adalah pelatihan SPK Antenatal dan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten. Peningkatan pengetahuan ibu dipengaruhi selain oleh pelatihan standar pelayanan kebidanan { SPK Antenatal) kepada petugas, juga oleh tingkat pendidikan ibu. Sedang yang berpengaruh terhadap kepuasan ibu adalah pelatihan standar pelayanan kebidanan { SPK Antenatal) kepada petugas dan pengalaman hamil sebelumnya. Kcsimpulannya petugas yang mendapat pelatihan SPK Antenatal mempunyai kepatuhan lebih tinggi dibandingkan sebelum pelatihan dan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapat pelatihan. ibu hamil yang dilayani petugas yang telah mendapat pelatihan SPK Antenatal mempunyai pengetahuan dan kepuasan lebih tinggi dibandingkan ibu yang dilayani petugas yang tidak mendapat pelatihan SPK Antenatal.Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kepatuhan SPK dengan mengembangkan pengukuran kepatuhan melalui pemantauan pelaksanan proses pemeriksaan kehamilan di Puskesmas baik bagi bidan Puskesmas maupun bidan di Desa

---

ABSTRACT

The Trial Test of Standar Antenatal Maternity Service in Kabupaten Sumedang The Year 2000.The improvement of quality health service has become the demand of community, so the Health Department must execute such qualify service. Kabupaten Sumedang, which status is an autonomy district now, has decentralized its health service policy and made efforts to improve the quality of health services to Fulfil the quality basic health service according to standard health service.

The objective of this study is to trial test the antenatal maternity service standar by training the Community Health (Puskesmas) midwives with quasi experimen design. The trained group consisted of 10 Puskesmas midwives in 10 Puskemas and 100 pregnant women that attended to 10 Puskesmas in Kota and Tanjungsari. The untrained control group, was compossed of midwives and pregnant women with the same and quality, with attended 10 Puskesmas in Conggeang and Tomo areas.

The pre training average scorres of midwives compliance to ante natal care standard, knowledge and satisfaction of pregnant women were similar in both group. Post training t test training indicated that the training had improved the avarage compliance score differentce of 29.57 with p = 0.0001 and the avarage satisfaction and knowledge score difference with p= 0.0001.

The regretion test indicated that the influential factors for the midwives compliance were the training and supervision. Meanwhile rather than the aspect of occupation, age and social status, the factors that influence the improvement of mother knowledge were midwives training and mother education. The factors that influence the improvement of mother satisfaction werw midwives training and the mother pregnancy experience.

Conclusion the trained midwives have higher compliance score if compared with the untrained group. Pregnant women, who were serves by trained midwives, had more knowledge and satiscfaction than the untrained group. We need more studies to know the antenatal via supervisions of pregnancy inspections which conducted by Puskesmas midwives or midwive in the village."

"Masalah kesehatan di Indonesia yang masih menjadi prioritas untuk ditangani adalah rawannya kesehatan ibu dan anak, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi yaitu 54 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup atau tertinggi diantara negara-negara ASEAN. Status kesehatan ibu dan anak ini terancam lebih menurun akibat krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, karena menurunnya daya beli masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan.Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) adalah salah satu terobosan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan memberikan dana dan imbalan secara langsung kepada Bidan di desa (BDD) untuk operasional pelayanan kebidanan kepada keluarga miskin.Dengan dana dan imbalan tersebut diharapkan kinerja BDD akan meningkat, karena sebetulnya tanpa adanya program JPS-BK pun ibu hamil dari keluarga miskin juga menjadi tanggung jawabnya. Namun evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.Mengingat keadaan tersebut diatas maka perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana kinerja BDD dalam pelayanan kebidanan program JPS-BK dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tersebut di Kabupaten Bogor.Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan desain "cross sectional", analisa bivariat dengan metode simpel regresi. Penarikan sampel dengan sistematik random sampling.Hipotesa yang diajukan adalah terdapat hubungan antara variabel umur, status perkawinan, status kepegawaian, pengetahuan, kemampuan, sikap, motivasi, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan dan pembinaan dengan kinerja .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tertinggi mencapai 92,5%, terendah 8 % dan rata-rata 45,06 %. Hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, kemampuan, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan dan pembinaan secara statistik mempunyai hubungan yang bermakna dengan kinerja, di mana variabel kemampuan dan imbalan mempunyai korelasi yang cukup besar (r =0,747 dan r =0,796).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang menyatakan pengetahuan, kemampuan, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan, dan pembinaan secara statistik terbukti berhubungan secara bermakna dengan kinerja. Oleh karena itu disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor khususnya Seksi Kesehatan Keluarga untuk meningkatkan pembinaan, dan untuk Departemen Kesehatan agar memberikan dana operasional serta imbalan seperti pola JPS-BK pada tahun-tahun mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja BDD.

---

The main of health problem in Indonesia is the health disturbances of mothers and children, as indicated by higher infant mortality rate, namely 54 per 1000 of life-birth and maternal mortality rate, namely of 390 per 100.000 life-birth, thus being the highest death-rate in the ASEAN countries.

Above mentioned health condition are threatening because the economic crisis in Indonesia since mid 1997 caused a decrease in people buying power to obtain medical service including midwife service.

Social Safety Net in Health (JPS-BK) is one of government break-through to solve mentioned problems by providing funds and incentive directly to the village midwife to enable her to treat the poor. Hopefully this system will increase the midwife performance. In fact, even without the JPS-BK program the matemality care is their responsibility. However, the evaluation by Bogor Health District did meet the expectation.

Considering with the situation above therefor it is necessary to study how about midwife service performance through social safety net in health program in Kabupaten Bogor.

The research is descriptive study with cross sectional design, using bivariate analysis and simple regression method. Sample drawing by systematic random sampling.

The proposed hypothesis is the existing relationship between varied ages, marriage status, official status, knowledge, capability, attitude, motivation, responsibilitiy,total funds, incentive and supervision.

The results of research showed that the highest performance is 92,5%, the lowest is 8% and the average is 45,06%. Bivariate analysis results show that variabel of knowledge, capability, responsibility, total of fund, incentive and supervision,are statistically significant relationship with performance.

Thus is concluded that it is proved that the hipothesis states that knowledge, capability, responsibility, total funds, incentive are significantly relationship with performance. Some recommendation for Bogor Health District is particular to Familly Health Section to increase the supervision and for Health Department to provide for operational funds and incentive as shown in JPS-BK program for the coming years to increasing midwife performance."

"Laporan Pelaksanaan Program JPKMM Puskesmas Warung Jambu Tahun 2007 tentang kunjungan peserta Jamkesmas ke pelayanan kesehatan mencatat hanya sebanyak 7,7 %. Sedangkan pada tingkat Puskesmas, diharapkan peserta yang dapat dilayani sebanyak 15 % - 20 % dari total penduduk miskin di suatu wilayah kerja. Tidak tercapainya target utilisasi pelayanan kesehatan dapat berdampak pada rendahnya status kesehatan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan Puskesmas Warung Jambu di Kecamatan Bogor Utara Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan disain Cross Sectional, yang dilakukan pada Bulan November 2008 pada 118 responden yang memiliki kartu Jamkesmas dan dalam tiga bulan terakhir pernah ke Puskesmas. Variabel dependen adalah utilisasi pelayanan kesehatan, variabel independen adalah faktor predisposisi (pendidikan, pengetabuan, sikap dan persepsi), faktor enabling (ketersediaan pelayanan, jarak, waktu, sarana dan biaya transportasi serta waktu tunggu layanan) dan faktor reinforcing (dukungan petugas dan dukungan keluarga). Hasil penelitian diperoleh sebanyak 56,8 % responden menggunakan pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam 3 bulan terakhir. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara waktu tunggu layanan dengan utilisasi pelayanan kesehatan Puskesmas setelah dikontrol pengetahuan dan dukungan petugas, dimana responden yang menilai waktu tunggu layanan singkat berpeluang 2,3 kali untuk menggunakan pelayanan kesehatan Puskesmas dibandingkan dengan responden yang menilai waktu tunggu layanan lama. Berdasarkan hasil tersebut maka untuk meningkatkan utilisasi pelayanan kesehatan Puskesmas perlunya mempersingkat waktu tunggu layanan dengan cara mempercepat proses pendaftaran, menerapkan pelaksanaan SOP pada pemeriksaan pasien tanpa mengorbankan waktu tunggu pasien lain dan membuat sebuah sistem pelayanan yang terpadu pada alur pelayanan.

---

JPKMM program at Warung Jambu health center reported that in 2007 there were only 7,7% of Jamkesmas participants who used public health center. Meanwhile, at the level of health centers, it is expected that participants can be as much as 15% - 20% of the total population in a poor area. The non optimum utilization of health services can impact on the low health status of the popUlation.

This study objective is to know the ractors that affect the utilization of health services at Warung Jambu health centers in the sub-district of North Bogor in 2008. This research is using cross sectional design, conducted in November 2008 following by 118 respondents who have Jamkesmas card and in the last three months have been to health center. The dependent variable is the utilization of health services, the independent variables are predisposing factors (education, knowledge, attitudes and perceptions), enabling factors (the availability of services, distance, time, cost and facilities of transporiation and waitting time services) and reinforcing factors (health worker and family support).

Research revealed 56.8% of respondents use health services at health centers. Statistic test showed thst there is significant relationship of the waitting time of service to utilization of health services at the health center controlled by the knowledge and health worker support, where respondents who rate the waitting time services are good likely to use health services at health centers 2,3 times higher compared by respondents who rate the waitting time service less. Based On these results. in order to improve health services utilization at public health center by improving the performance of waitting time service. By speed up the registration desk, use strandard operational procedure on patient checking whitout neglecting other patient waitting time service and make the better system in service low."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan yang berhubungan dengan penyakit kanker pada peserta Jamkesda Kota Bogor Tahun 2010. Desain penelitian adalah cross sectional dengan menggunakan data sekunder berupa hasil Pendataan Keluarga Untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Di Kota Bogor Tahun 2010 serta dilengkapi penelitian kualitatif di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sampel penelitian adalah Kepala Keluarga yang menderita kanker dan yang tidak berpenyakit sebanyak 1830 responden. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor determinan sosial yang berhubungan dengan penyakit kanker pada peserta Jamkesda Kota Bogor adalah jenis kelamin (p=0,001), pendidikan (p=0,070), pekerjaan (p=0,000) dan perilaku merokok (p=0,000). Disarankan untuk meningkatkan koordinasi lintas bidang dan lintas program dalam upaya promotif dan preventif pengendalian penyakit kanker di Dinas Kesehatan Kota Bogor serta kebijakan perluasan manfaat berupa pemeriksaan screening penyakit kanker pada peserta Jamkesda Kota Bogor.

---

This study aims to analyze the link between determinant factor and cancer in Bogor Jamkesda participants in 2010. The study design was a cross sectional study using secondary data from Household Survey for Health Insurance In Bogor in 2010 and equipped with qualitative research in Bogor Health Office. The samples were heads of household who had cancer and who had no disease as much as 1830 respondents.

The study found that social determinant factors related to cancer in Bogor Jamkesda participants were gender (p =0.001), education (p = 0.070), occupation (p = 0.000) and smoking behavior (p = 0.000). It is recommended to improve the coordination between programs in preventive and promotive cancer control policies and expansion of Jamkesda benefits in the form of cancer screening examinations on Bogor Jamkesda participants."

"Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dilaksanakannya Program Pemberantasan Penyakit Kusta dan kesepakatan global Eliminasi Kusta Tahun 2000. Kusta merupakan penyakit menular menahun dengan menimbulkan "sligina" dan dampak sosial negatif akibat cacat yang ditimbulkannya. Kabupaten Sumedang tidak terlepas dengan problematika kusta. Bila dibandingkan dengan kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang yaitu Subang, Indramayu dan Majalengka cakupan penemuan kasus kusta masih rendah. Prevalensi kusta yang rendah di Kabupaten Sumedang mungkin belum menunjukkan angka yang sesungguhnya. Karena pada penemuan kasus baru, tipe multibasiler yang potensial sebagai sumber penularan juga disertai kecacatan tingkat 2, relatif lebih banyak daripada tipe pausibasiler. Penelitian deskriptif analitik, menggunakan desain penelitian dengan metode pendekatan potong lintang serta pengukuran kuantitatif dan kualitatif, dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. Populasi penelitian adalah seluruh petugas pemberantasan penyakit kusta puskesmas di Kabupaten Sumedang. Penelitian menghasilkan sebagian besar petugas mempunyai kinerja yang buruk. Dari 13 variabel bebas yang diteliti terdapat 3 variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan kinerja petugas, yaitu motivasi petugas, insentif yang didapat petugas dan pembinaan serta dukungan yang didapat petugas. Hubungan antara kinerja dan ketiga variabel bebas diatas secara simultan tidak bermakna. Disarankan agar dalam meningkatkan kinerja petugas, memperhatikan faktor motivasi petugas, insentif bagi petugas dan pembinaan maupun dukungan terhadap petugas yang berkesinambungan.

---

The Program of Leprosy Control and the Global Plan of Action for the Elimination of Leprosy by the Year 2000 are efforts towards the improvement of public health. Leprosy is a chronic infectious disease causing stigma and generating negative social impact due to the deformities resulted.

Sumedang shares problems attached to the leprosy, even though in comparison to the neighboring regencies : Subang, Indramayu and Majalengka, the number of leprosy cases is low. However, the low prevalence of leprosy in Sumedang cannot significantly be determined as an indication of the real number since new case findings suggest that more multibacillary types, which have the potential to become the source of contagion along with disability grade 2, have been found rather than the paucibacillary.

This analytic descriptive research was conducted at the Sumedang Regency. The research was designed with a crsoss-sectional approach, and was quantitatively and qualitatively measured. The population of the research was all of the public health center fieldworkers of Leprosy Control Program in Sumedang.

The hypothesis is that there is a correlation between the performance of the Public Health Center fieldworkers of Leprosy Control and the internal factors (individual) and the external factors (environment).

Evidence reveals low performance among a large number of the fieldworkers. Out of 13 independent variables, 3 variables indicate significant correlation with the performance of the fieldworkers. The variables are motivation of the fieldworkers (p:0.04422), incentive received by the fieldworkers (p:0,01210), and guidance as well as support for the fieldworkers ( p:0,029-18). Nevertheless, from a simultant perspective, the correlation between the performance and the three variables is not significant.

To improve performance of the fieldworkers, it is suggested that there should be more significant consideration towards factors of motivation, incentive, continuous guidance and support for the fieldworkers."