Hasil Pencarian

Ditemukan 244 dokumen yang sesuai dengan query

Saefur Rochim

Analisis yuridis pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

" Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan sangat panting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan peranannya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dilanjutkan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sampai dengan saat ini, usaha peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, dirasakan belum dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16627

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dita Andriasari

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 36/PUU-X/2012 terhadap kedudukan lembaga BP Migas = The Constitutional Court ruling implications no. 36/PUU-X/2012 towards the status of BP Migas institution / Dita Andriasari

" ABSTRAK
Tesis ini membahas dampak yang timbul terhadap kedudukan lembaga BP Migas dengan adanya pembubaran BP migas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012 dalam permohonan Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa SKK Migas sebagai pengelola hulu Migas (setelah BP Migas dibubarkan melalui putusan MK) merupakan lembaga yang hanya memiliki perbedaan nomenklatur saja tetapi bentuk, tugas, dan fungsinya ... "

Universitas Indonesia, 2013

T35894

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizki Amalia Nurhayati

Tinjauan yuridis pengelolaan kilang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 3 tahun 2011 dalam rangka pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi = The judicial review of refinery management by Education and Training Center on Oil and Gas based on Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources no. 3 of 2011 in the context of education and training of oil and gas / Rizki Amalia Nurhayati

" ABSTRAK
Berdasarkan Permen ESDM No. 3 Tahun 2011, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi mengelola Kilang Minyak Bumi dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan jasa pengolahan dengan ketentuan Kontraktor atau Badan Usaha menyediakan minyak bumi dan menerima hasil pengolahan sedangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi hanya mengolah minyak bumi dan mendapatkan imbalan jasa pengolahan yang wajib disetor ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Hal ini ... "

Universitas Indonesia, 2013

T35112

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sally Zulmadji

Tinjauan yuridis pemberlakuan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) sebagai pengurang laba kena pajak berdasarkan sk Dirjen pajak No. KEP_163/PJ/2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak-pajak penghasilan

" Kebijakan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara formil mulai berlaku dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan pada bulan Juni 2003. Perangkat peraturan inilah yang menjadi dasar lahirnya tertib administrasi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S23852

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Reina Angela

Penerapan prinsip rahasia Bank dalam pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap penagihan pajak : suatu tinjauan yuridis praktis

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S23775

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Slamet Riyadi

Asas keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan tarif pajak final (tinjauan terhadap pemungutan pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

S23740

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ritno Nursakti

Kerahasiaan nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia = The confidentiality of Legal Advice and Consideration from President's Advisory Council in achieving Good Governance in Indonesia

" Skripsi ini memberikan gambaran mengenai perwujudan good governance di Indonesia khususnya dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Indikator terwujudnya good governance secara umum adalah dipenuhinya asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Implementasi ketiga asas ini diwujudkan dengan keterbukaan penerimaan aspirasi publik sebagai bahan pengambilan isi nasihat dan pertimbangan hukum serta publikasi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Di sisi lain tindakan ini berbenturan dengan kerahasiaan isi nasihat dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S52462

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

M. Rumi Djalil

Dampak peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional terhadap penyediaan dan pendistribusian biofuel sebagai pengganti bahan bakar minyak

" Pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sangat penting bagi tiap negara. Hal ini karena pemenuhan energi sangat berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia selama ini cenderung menggantungkan pemenuhan sebagian besar energinya dari minyak bumi. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 telah memukul perekonomian Indonesia yang bergantung pada minyak bumi. Akibat dari keadaan tersebut membuat subsidi membengkak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Pada sisi lain, produksi minyak Indonesia terus menurun dan konsumsi meningkat. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S24648

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lanang Kusuma BRM

Kedudukan hukum hak dan kewajiban (participating interest) dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract) sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25140

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rumingraras Widowathi

Analisis perbandingan terhadap pengikatan jaminan atas participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan sistem kontrak bagi hasil di Indonesia dengan sistem konsesi = Comparative analysis of pledging participating interest as collateral in concession system and production sharing contract system in Indonesia

" Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengikatan jaminan atas participating interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menurut Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem Kontrak Migas yang tepat dalam melakukan pengikatan jaminan atas participating interest. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengikatan jaminan atas participating interest lebih ideal dilakukan dalam Sistem Konsesi dan menyarankan bahwa pengikatan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S468

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian