Hasil Pencarian

Ditemukan 458 dokumen yang sesuai dengan query

Khairul

Tinjauan yuridis mengenai mekanisme impeachment Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia menurut prinsip negara hukum = Judicial review of impeachment mechanism of the President and or Vice President in Indonesia according by the rule of law

" Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan terkait ketentuan tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang juga sekaligus menegaskan bahwa Negara Indonesia bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat). Namun, kekuatan hukum tersebut masih saja diabaikan oleh kekuatan politik yang justru merupakan perwujudan dari machtstaat. Hal ini terbukti dalam ketentuan mengenai mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Putusan MK terkait ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dimpo Irna Angelina

Perlindungan bagi pemegang saham minoritas untuk mencegah market manipulation di pasar modal studi kasus PT Dharma Samudera Fishing tbk = Protection for minority shareholders to prevent market manipulation in the capital markets case study of PT Dharma Samudera Fishing tbk

" Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlidungan yang diberikan bagi Pemegang saham public/minoritas di pasar modal. Mengingat Pasar modal yang esensinya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam bidang ekonomi, maka diperlukan dukungan sarana hukum yakni sistem perdagangan efek yang lebih efisien dan transparan, yang mengatur seluruh kegiatan pasar modal serta memberi perlindungan terhadap kepentingan pemodal, dan dengan menerapkan pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga investor dan pelaku bursa lainnya mempunyai informasi yang cukup dan akurat untuk pengambilan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44838

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chairul Lutfi

Eksistensi konsultan pajak dalam pelaksanaan self assessment system (telaah kritis peraturan menteri keuangan) = The existence of a tax consultant in implementation of self assessment system (critical review minister of finance regulation)

" Wajib Pajak dengan self assessment system membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan. Tesis ini ditulis dengan tujuan menganalisis pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51877

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Novia Vivianti

Tenaga kerja asing di Indonesia pasca penerbitan peraturan presiden no. 20 tahun 2018 dalam perspektif hukum investasi = Foreign workers in Indonesia after the issuance of a presidential regulation number 20 of 2018 in the perspective of investment law

" Penelitian ini membahas tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Investasi. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) serta Bagaimana implikasinya dan langkah yang diambil terhadap perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Tujuannya ialah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan peran tenaga ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54486

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Panjaitan, Binsar Daniel

Tindak Pidana Manipulasi Pasar Dari Perspektif Good Corporate Governance Dalam Kasus Asuransi Jiwasraya = Market Manipulation From Good Corporate Governance Perspective on the Jiwasraya Case

" Tesis ini membahas mengenai tindak pidana manipulasi pasar di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dalam perjanjian Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) investasi yang dimiliki Jiwasraya atau dikenal dengan Kasus Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya memiliki tanggung jawab untuk mengelola asetnya secara tepat. Namun demikian, ditemukan pelanggaran terkait pengelolaan investasi yang dilakukan baik oleh pengurus perseroan maupun manajer investasi. Penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang- undangan dan putusan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bhaladika Adhibrata Pradana

Tinjauan Hukum Terhadap “Promosi Saham” (Studi Komparasi Hukum Amerika Serikat Dan Hukum Indonesia Dalam Kasus Medallion Financial Corp (MFIN) Di Bursa NASDAQ Dan Promosi Saham Oleh Public Figure Di Bursa Efek Indonesia) = Legal Review Of Stock Promotion (Comparative Study Of United States Law And Indonesian Law In The Case Of Medallion Financial Corp (MFIN) On The NASDAQ Exchange And Promotion Of Shares By Public Figures On The Indonesia Stock Exchange)

" Meningkatnya jumlah investor di Indonesia harus diimbangi dengan perlindungan terhadap investor dari perbuatan curang pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, dewasa ini kita dapat melihat di sosial media ada beberapa Public Figure yang rutin membagikan suatu promosi terhadap saham tertentu dilihat dari beberapa harga saham yang di promosikan oleh Public Figure pada saat promosi tersebut dilakukan mengalami kenaikan yang tidak wajar, lain hal di Amerika Serikat Securities Exchange Commission menuntut Andrew Murstein Seorang Pendiri dan Chief ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indah Mutiara Sari

Badan Usaha Milik Desa: Kedudukan Dan Pengaturannya = Village Owned Enterprises: Status And Regulations

" Badan Usaha Milik Desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa mendapatkan amanat baru dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja mengenai bentuk hukum dari badan usahanya. BUMDes diharuskan untuk menjadi badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan amanat Pasal 117 Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pengaturan status BUMDes melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja dianggap menjadi sebuah solusi atas ambiguitas status dan bentuk hukum BUMDes selama ini, namun nyatanya masih terdapat beberapa pertanyaan lain yang membutuhkan jawaban seperti kedudukan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indra Setiawan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal oleh otoritas jasa keuangan = Law enforcement against crime in capital market by the financial services authority (OJK)

" Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 70 UU OJK dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU OJK. Dengan demikian, kewenangan OJK ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Trifena Martina Mastra

Perlindungan hak pemegang saham publik dalam pengambilalihan bank gagal yang berstatus terbuka oleh lembaga penjamin simpanan = Protection of shareholder rights in the takeover process of open status failing bank performed by the deposit insurance corporation

" Tesis ini membahas mengenai perlindungan hak pemegang saham publik dalam pengambilalihan Bank Gagal yang berstatus terbuka oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ketika Lembaga Penjamin Simpanan memiliki hak untuk mengambil alih segala hak, wewenang, kepemilikan, kepengurusan dari Bank Gagal bermaksud untuk menjual saham pemegang saham publik. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengambilalihan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan penyerahan hak kepemilikan melalui RUPS ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bertha Manimbul Jayanti

Analisis yuridis posisi negara (pemerintah) dalam kontrak production sharing migas menurut kuhper dan undang-undang migas no. 22 tahun 2001 juncto pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Analysis juridical the position of the state (government) in production sharing contract according to the civil code and the law no. 22/2001 concerning natural oil and gas in conjunction article 33 (3) the 1945 constitution

" Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah) dalam KPS menurut analisis KUHPER adalah seimbang. Negara (Pemerintah) menurut KUHPER diakui sebagai subjek hukum perdata yang dapat turut serta dalam hubungan privat. Adanya keseimbangan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41795

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian