Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nadapdap, Cory Margaretha
Tinjauan yuridis terhadap ganti kerugian kekayaan PT. Elnusa, Tbk akibat pencairan deposito berjangka milik PT. Elnusa, Tbk di PT. Bank Mega, Tbk secara melawan hukum oleh pihak lain yang dipidana dengan tindak pidana korupsi = Legal review on compensation upon PT. Elnusa, Tbk due to the unlawfully disbursement of time deposit owned by PT. Elnusa, Tbk in PT. Bank Mega, Tbk by other parties which sentenced for criminal acts of corruption / Nadapdap, Cory Margaretha
" ABSTRAK
Bank adalah suatu institusi yang salah satu tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Bank harus mematuhi peraturan perundang-undang perbankan yang ada, serta menerapkan prinsip-prinsip serta asas-asas perbankan. Dengan kondisi tidak diterapkannya peraturan perundangan, prinsip-prinsip dan asas-asas perbankan pada suatu institusi bank, memberikan peluang timbulnya perbuatan menyimpang dan/atau perbuatan melawan hukum dalam sistem bank tersebut. Dalam praktiknya sering kali timbul maksud dan tujuan untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum oleh pegawai bank dalam jabatannya, maka bank seringkali gagal dalam meminimalisir ... "
Universitas Indonesia, 2013
T35527
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marsha Novita Purwitasari
Pengaturan Badan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Pertanggungjawaban Pemegang Saham Selaku Perusahaan Induk Atas Dominasi Yang Dilakukan Dalam Pengendalian Anak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Nusantara Regas) = Legal Entity Arrangement Subsidiary State Owned Enterprises and of Shareholders as Parent Company On Domination In Controlling Subsidiary (Case Study in PT Nusantara Regas)
" ABSTRAK Tesis ini membahas status anak perusahaan yang terbentuk dari joint venture perusahaan BUMN dan mengetahui pertanggungjawaban yang akan dihadapi oleh para pemegang saham dalam hal pemegang saham melakukan dominasi pada pengendalian perusahaan. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norna yang berlaku di masyarakat juga menyangkut yang terkait dengan permasalahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Undang-undang No. ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44919
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andie Hevriansyah
Pemberhentian sekretaris desa dengan menggunakan wewenang diskresi kepala desa, studi Putusan PTUN Bandung = Dismissal of village secretary using the discretionary authority of the village head, study of Bandung Administrative Court Decisions.
" Permasalahan penelitian pemberhentian Sekretaris Desa dengan menggunakan wewenang diskresi Kepala Desa studi putusan PTUN Bandung adalah Bagaimana kewenangan Kepala Desa mengelola Administrasi Kepegawaian perangkat desa? Bagaimana penggunaan wewenang diskresi Kepala Desa memberhentikan sekretaris desa? Bagaimana sikap PTUN Bandung memutus perkara pemberhentian sekretaris desa dengan diskresi Kepala Desa? Metode penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif, tipologi preskriptif, jenis data sekunder, jenis bahan hukum primernya perundang-undangan administrasi pemerintahan, dan desa berserta peraturan turunannya, jenis bahan hukum sekunder yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Br Ginting, Dewi Maya
Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Melaksanakan Kegiatan Perkreditan Dengan Menganut Prinsip Kehati-hatian Pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia = The Implementation of Business Judgment Rule Principles in Credit Activities by Adhering to the Prudential Principle in the Case of Alleged Banking Crimes in Indonesia.
"

Dalam arti yang lebih kompleks sekaligus sederhana, abuse (abnormal use) of power dapat dimaknai sebagai sebuah akibat dari gagalnya pengendalian internal (internal control). Di dalam industri perbankan sendiri, prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan patokan utama dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara Bank dengan masyarakat. Kendati direksi dan komisaris memikul tanggungjawab hukum dengan porsinya masing-masing, namun terdapat batasan-batasan tertentu mengenai kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dari keputusan atau tindakan pengawasan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Arbiati Resminingpuri
Analisis hukum terhadap ketentuan tanggung jawab renteng dalam pajak pertambahan nilai = Legal analysis of joint and several liability provision in the value added tax / Raden Arbiati Resminingpuri
" ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai ketentuan tanggung jawab renteng yang ada dalam sistem perpajakan Indonesia khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penerapan sistem Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi yang berbasis pada penjualan.

Salah satu karakter PPN yaitu sebagai pajak tidak langsung berarti menempatkan kedudukan pemikul beban pajak berada pada kedudukan pembeli sebagai pihak yang memanfaatkan atau mengkonsumsi barang atau jasa dan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara berada pada kedudukan penjual sebagai pihak yang memungut pembayaran PPN ... "

2014
T41754
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Juwita Permatasari Nuh
Perjanjian tertutup sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam praktek bancassurance ditinjau dari hukum persaingan usaha : studi kasus putusan KPPU Nomor 05/KPPU/I/2014 = Exclusive dealing as unfair business competition in bancassurance practice praktek bancassurance based on competition law case study KPPU decision Number 05 KPPU/I 2014
" Menurut Undang-undang Perbankan, fungsi perbankan adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan adalah dengan memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dengan memberikan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR. Dalam pemberian KPR kepada nasabah, bank menetapkan beberapa persyaratan sebelum nasabah mendapatkan fasilitas KPR tersebut, salah satunya adalah dengan mensyaratkan nasabah memiliki asuransi yang mempertanggungkan jiwa nasabah tersebut. Untuk memudahkan pemilikan asuransi jiwa tersbut, maka bank melakukan kerjasama ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adityo Bagus Rihandono
Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Bank terhadap Kesalahan Debitur dan Pihak Terkait dalam Pengikatan dan Pemberian Kredit = Responsibilities and legal protection for banks to Debtor and Related Parties Fraud in Binding and Execute of Credits.
" ABSTRAK
Salah satu kegiatan usaha dari bank adalah memberikan kredit. Namun dalam prakteknya pemberian kredit oleh bank tidak selalu berjalan mulus. Seharusnya Bank selaku pemegang jaminan seharusnya dapat dengan mudah melakukan eksekusi atas objek jaminan. Selain itu pemegang jaminan yang beritikad baik harus dilindungi. Namun dalam prakteknya, dalam beberapa kasus bank tidak dapat melakukan eksekusi, bahkan sampai kehilangan hak atas jaminan karena kesalahan yang bukan dilakukan oleh bank. Tetapi kesalahan tersebut dilakukan oleh debitur dan pihak ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alit Ayu Meinarsari
Penyederhanaan Regulasi Keuangan Daerah Melalui Penggabungan Pengaturan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Serta Perpajakan Daerah = Simplification of Regional Finances Regulations Through Merger of Central And Regional Financial Balance Arrangements and Regional Taxes
" Kebijakan penggabungan Undang-Undang mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dan Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) merupakan penguatan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai berkembang, sejalan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang saat ini cenderung sifatnya simplifikasi. Melalui penyederhanaan regulasi ini terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai keuangan daerah baik yang berasal dari perpajakan daerah ataupun dari Transfer ke Daerah. Pengaturan penguatan ini memfokuskan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anata Lapae
Penerapan kebijakan earmarking tax pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta = Application in the earmarking tax policy on motor vehicle taxes in DKI Jakarta Province
" Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kebijakan earmarking taxatas beberapa pajak daerah. Kebijakan earmarking tax merupakan pengalokasian khusus dari penerimaan pajak tertentu yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Penerapan Konsep earmarking tax di Indonesia dapat diterapkan pada penggunaan pererimaan negara dari sektor pajak. Penerapan Kebijakan earmarking tax di provinsi DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library