Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada 10 Juni 1838 terjadi pembantaian 28 orang Aborigin oleh sekelompok kulit putih di Myall Creek, New South Wales. Sejak awal kedatangan kulit putih di Australia, konflik memang seringkali terjadi antara kaum Aborigin dengan pendatang kulit putih. Tetapi dalam tragedi pembantaian kaum Aborigin di Myall Creek tersebut, pertama kalinya Pemerintah Koloni menjatuhkan hukuman gantung terhadap para pelaku pembantaian. Skripsi ini mencoba untuk mengungkapkan terjadinya pembantaian kaum Aborigin di Myall Creek, kebijakan Pemerintah Koloni terkait pembantaian dan respon masyarakat atas kebijakan yang diterapkan Pemerintah Koloni. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah George Gipps, gubernur daerah koloni New South Wales, menerapkan hukuman gantung terhadap orang kulit putih yang membunuh kaum Aborigin sebagai salah satu usahanya untuk menghapuskan sikap rasis kulit putih terhadap orang Aborigin. Respon masyarakat kulit putih atas kebijakan Gipps terpecah antara kalangan mayoritas yang menentang dengan kalangan minoritas yang mendukung kebijakan Gipps.

---

On June 10th 1838, there was a massacre of 28 Aborigines by a group of whites in Myall Creek, New South Wales. Since the whites arrived in Australia, it was often a conflict between Aborigines and white settlers. But the massacre of Aborigines at Myall Creek was the first time since Government Colonies gave the trial and sentence to death for the perpetrators of the massacre.

This thesis attempts to reveal the Aboriginal massacre at Myall Creek, Colony Government policies related to the massacre and the public responses to government policies. This research using historical methods which consist of four steps: heuristic, critic, interpretation and historiography.

The result of this research is George Gipps, the governor of the colony of New South Wales, applied death penalty to white people who killed the Aborigines as one of his efforts to abolish the white racist attitudes towards Aborigines. Response of the whites at the discretion of the Gipps torn between majority that opposed the policy and the minority that supported Gipps."

"Skripsi ini menampilkan suatu gambaran mengenai dinamika jumlah kunjungan wisatawan Australia di Bali pasca pemberlakuan kebijakan bebas visa tahun 1993. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya historiografi serta melihat bagaimanakah perkembangan kebijakan bebas visa ini diterapkan kepada wisatawan Australia dan dampak dari jumlah kunjungan tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pemerintah Indonesia, pusat maupun daerah Bali terus berupaya mengembangkan sektor pariwisatanya serta seberapa kuatnya pengaruh dan dampak yang diakibatkannya. Secara garis besar, kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk menstimulasi jumlah kunjungan secara kuantitatif melainkan juga pemerintah menjadikannya sebagai sebuah langkah dalam pembentukkan image negara yang terbuka, indah dan kondusif khususnya terhadap negara Australia yang memiliki pandangan tersendiri mengenai keamanan Indonesia. Perkembangan kebijakan ini bukan hanya dihadapkan kepada masalah ekonomi yang merupakan latar belakang utama dikeluarkannya kebijakan tersebut, melainkan juga faktor politik dan sosial kebudayaaan turut andil di dalamnya.

---

This thesis shows an image about number of visiting Australian tourists in Bali after enactment of visa-free measure in 1993. There are 4 stages of research methods that using in this research, they are heuristic, source criticism, interpretation and historiography. The aiming of this research are to enrich of historiography then see how is development of this visa-free measure applied to Australian tourist and impact from that number of visiting. This research shows how Indonesia government, either central or Bali government keep trying to develop of tourism sector also how strong are effect and impact caused by the measure. The aiming of this measure not only for stimulating the number as quantitative but also the government made it an opened step in the formation of the state image, beauty, and conducive especially to Australia that has its outlook about Indonesia security. Development of this measure not only faced of economical issue which is the main reason of issuance of the policies but also political and social issue has been contributed on it."

"Penelitian ini membahas tentang film sebagai media propaganda Orde Baru dalam menyukseskzn program Keluarga Berencana. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara komprehensif tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dalam menyukseskan program Keluarga Berencana terutama melalui media film. Penelitian ini menggunakann metode penelitian sejarah. Keberhasilan program Keluarga Berencana yang terjadi di masa Orde baru tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana kepada masyarakat, yang saat itu masih asing dengan program tersebut. Masih asingnya masyarakat terhadap program, membuat masyarakat salah paham terhadap Keluarga Berencaa dan cenderung menolak terhadap pelaksaan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengenalkan dan mengubah persepsi serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana, maka pemerintah melakukan berbagai macam pendekatan salah satunya adalah melalui film. Film dijadikan sebagai alat oleh Pemerintah dalam mempengaruhi khalayak karena sifatnya yang bisa menampilkan audio dan visual secara bersamaan. Selain itu, aspek naratif dan sinematik pada film membuat ilm memberi kesan kepada penontonnya seolah-olah turut berada dalam cerita film yang disaksikan.  Inilah yang menyebabkan film seringkali dimanfaatkan sebagai media untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang suatu wacana atau pemaaman tentang sebuah peristiwa. Berpijak pada pandangan tersebut, maka Pemerintah membuat sejumlah film yang dibuat untuk menyukseskan Keluarga Berencana. Film-Film itu ada yang diputar melalui bioskop, televisi dan film keliling.

---

This research discusses about film as a New Order Government propaganda media in successing Familiy Planning program. The purpose of that is to explain comprehensively about the Government efforts in successing Family Planning program, especially through film media. This research uses historical method. The success of Family Planning program that happened in the new order era wew government efforts in socializing Family Planning program to the people. The people who still unfamiliar with that program, creating a missunderstanding to Family Planning program and tend refused implementation of that program. Therefore, for introducing, changing percepciom and improving people acceptance of Family Planning  profram, then the Government does various of approaches, one of them is film. Film is used as a tool by government for giving influence to the people because it could showed audio and visual in the same time. Beside of that, narrative and cinematic aspect in film gave an impression to the audience as if they were in the story of that film. This causes film often be used to influence peoples's thinking about an understanding about an event. So that, the governmen makes several films for successing Family Planning  program. Those films are aired on the theaters, television, and roving film."

"ABSTRACTTesis ini membahas perjuangan Organisasi Pekerja Indonesia Pusat (SOBSI) dalam menuntut Tundjangan Hari Raya (THR) sebagai upaya untuk meningkatkan standar hidup pekerja di Indonesia pada periode 1953-1961. Tesis ini adalah penulisan sejarah menggunakan metode historis melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Perjuangan THR didasarkan pada upah rendah dan kenaikan harga barang-barang pokok yang menyulitkan para pekerja untuk menghadapi hari libur. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya penggunaan istilah Tundjangan Hari Raya lebih dikenal sebagai hadiah Lebaran dan bersifat sukarela. Perjuangan SOBSI menuntut THR ditandai dengan banding di Sesi Dewan Nasional SOBSI Kedua pada tahun 1953 yang menyerukan penyediaan THR untuk semua pekerja dengan gaji kotor sebulan. SOBSI juga bekerja sama dengan serikat buruh negara bagian untuk menuntut THR sebagai kewajiban pengusaha untuk menjadi peraturan hukum. Tuntutan itu akhirnya diwujudkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 1 tahun 1961 yang menggunakan istilah Tundjangan Hari Raya dan berlaku untuk semua pekerja. Ketentuan THR menunjukkan dampak pada buruh, yaitu peningkatan pendapatan buruh di atas kebutuhan hidup yang layak. THR memberikan kedamaian bagi pekerja dalam menghadapi hari libur.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the struggle of the Central Indonesian Workers' Organization (SOBSI) in demanding a holiday ban (THR) as an effort to improve the living standards of workers in Indonesia in the period 1953-1961. This thesis is writing history using historical methods through stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. THR's struggle is based on low wages and rising prices of basic goods which make it difficult for workers to face holidays. This research shows that at first the use of the term Tundjangan Hari Raya was better known as the Lebaran gift and was voluntary. The SOBSI struggle demanded a THR marked by an appeal at the Second SOBSI National Council Session in 1953 which called for the provision of THR for all workers with a monthly gross salary. SOBSI also works with state trade unions to demand THRs as employers' obligations to become a legal rule. The demand was finally realized through Minister of Manpower Regulation no. 1 of 1961 which uses the term Tundjangan Hari Hari and applies to all workers. THR provisions show the impact on workers, namely the increase in labor income above the needs of a decent living. THR provides peace for workers in the face of holidays."

"Artikel ini membahas mengenai kebijakan Gubernur Tjokropranolo dalam meremajakan angkutan oplet. Dalam kebijakan ini oplet digantikan fungsinya ke jenis angkutan umum yang lebih modern yaitu mikrolet. Sebelumnya oplet hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, baru pada tahun 1960-an oplet resmi menjadi angkutan umum di DKI Jakarta. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang hanya berfokus kepada pelayanan dan perizinan oplet di luar kota Jakarta. Fokus penelitian ini adalah peremajaan oplet di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Dalam proses heuristik penelitian, pencarian data berupa wawancara, arsip, dan surat kabar merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah kebijakan peremajaan oplet berhasil dijalankan, meskipun proses peremajaannya tidak berjalan dengan lancar. Pemerintah memberikan kemudahan untuk pemilik dan pengemudi oplet dalam mengganti angkutannya melalui Kredit Investasi Kecil (KIK). Namun kebijakan ini berdampak buruk bagi pemilik dan pengemudi oplet. Besarnya jumlah kredit yang harus dibayar membuat sebagian pemilik mikrolet bukan merupakan pemilik ataupun pengemudi oplet yang asli.

---

This article discusses the policy of Governor Tjokropranolo in rejuvenating oplet. In this policy, oplet has been replaced by other more modern types of public transportation, mikrolet. Previously, oplet was only used as personal transportation, until it is officially became public transportation in DKI Jakarta in 1960s. In contrast to previous studies which only focused on services and licensing for oplet outside Jakarta. This study focuses is the rejuvenation of oplet in Jakarta. The research method used is the historical method. In the heuristic process, interviews, archives, and contemporary newspapers are the main targets in this process. The results in this study were the oplet rejuvenation policy was successfully implemented, although the rejuvenation process didn’t run smoothly. The government provides convenience for oplet owners and drivers in changing their transportation through Small Investment Credit (SIC). Nevertheless, this policy has a bad impact for them. The amount of credit to be paid makes some mikrolet owners not the original owners or drivers of the oplet."

"Penelitian yang berjudul Peralihan Fungsi dan Peranan ABRI pada Pasca Reformasi , membahas mengenai peralihan fungsi ABRI dari masa Orde Baru ke masa Reformasi dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh ABRI dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat agar ABRI melakukan reformasi internal pasca runtuhnya Orde Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah bahwa mundurnya militer dari politik tidak secara otomatis menjadikan militer profesional. Profesionalisme militer masih berada pada tataran kebijakan yang menghadapi kendala teknis implementasinya.

---

The focus of this study is to explain the transition of ABRI function on the New Order era to the Reform era, moreover the policies which conducted by the ABRI in order to fulfill the demands from society that ABRI has to do internal reforms after the collapse of New Order.

The method used in this study is the historical method consists of four stages: heuristic, critic, interpretation, and historiography. The result of this study is that the with drawal of the military from politics doesn’t automatically make professional military. The professionalism of military is still facing the obstacle of technical implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas bagaimana perjalanan karir Pas Band sebagai musisiindie tahun 1993-1998. Pas Band adalah sebuah band yang mengusung genre rockdengan membawa tema kritik sosial. Pas Band mengawali karir dengan merekamlagu mereka sendiri (indie). Cara ini ditempuh karena perusahaan major labelpada umumnya menolak karakter musik Pas Band. Setelah proses rekamanselesai, Pas Band mendistribusikan albumnya dengan sistem titip edar. Hasilpenjualan yang sangat tinggi didapatkan Pas Band, sehingga membuat PT.Aquarius Musikindo tertarik mengkontrak Pas Band. Kesempatan ini langsungditerima Pas Band, karena harapan mereka dalam bermusik yaitu menyampaikanaspirasi dan kritik sosial mereka kepada masyarakat bisa terwujud. Prestasi PasBand dalam bermusik menjadikan mereka sebagai pelopor kemunculan musikindie dalam industri musik Indonesia. Keberhasilan Pas Band dalam bermusikmelahirkan generasi-generasi baru dari musik indie. Idealisme mereka dalambermusik banyak ditiru dan mewarnai belantika musik Indonesia.

---

ABSTRACTThis research tries to explain the life of Pas Band as an indie musician 1993-1998.Pas Band is a rock band with critic-toward-politic lyrics. Pas Band began theircareer with recording their own song (indie). This method they take becauseMajor Labels cant accept their choice of lyrics, because -- according to the label --it have no sell potentials. This denial made them go indie. After they produce theirfirst mini album "For Through The Sap" independently, PT. Aquarius Musikindooffered them a contract. The success of their mini album moved AquariusMusikindo. Pas Band signed the contract, and hoped to publicize their critictoward-politic lyrics. Another new indie band was formed here and there. Thatshowed a birth of a generation of indie musician."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai Kartini yang banyak menuangkan gagasannya mengenai pandangan hidup dan cita-citanya khususnya untuk merintis kemajuan seni ukir rakyat Jepara dalam surat-surat yang ia kirimkan pada sahabat-sahabatnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Surat-surat yang memuat gagasan-gagasannya ini ia tulis sejak tahun 1901-1903. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, intepretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan, Kartini menaruh perhatian yang besar terhadap salah satu seni rakyatnya yaitu seni ukir, ia kemudian merealisasikan gagasan-gagasannya untuk membantu rakyat merintis kemajuan seni ukir Jepara dan hal tersebut kemudian memberikan dampak secara ekonomi, sosial dan budaya.

---

ABSTRACTThe aim of this Thesis is to knowing how Kartini rsquo s idea of her life and dreams, especially to pioneering the rise of Jepara craving craft. This idea were written in many of letters to her friends, domestic or overseas, since 1901 until 1903. This research use historical methods Heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. This research proved that Kartini rsquo s paid great attention to this folk carving craft, took action for realizing those ideas and thus gave economic, social and culture impact."

"Skripsi ini berisi tentang sejarah berdirinya industri tahu di Sumedang dan perkembangannya, terutama pada periode tahun 1990 hingga 2000. Penelitian untuk skripsi ini menggunakan data berupa wawancara dari beberapa perusahaan tahu sumedang dan data-data angka dari Biro Pusat Statistik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada industri tahu sumedang di masa sebelum dan sesudah terjadinya krisis ekonomi 1997, di mana kemunduran rezim Orde Baru menjadi titik tolak perubahan tersebut.

---

This thesis tells about the history of tofu industry in Sumedang and its development, especially in 1990 rsquo s and after the economic crisis in 1997. The results of this thesis explain that there are significant differences in the industry by the time before and after the 1997 economic crisis, where the fall of Orde Baru regime became the starting point of its changes."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bantuan luar negeri Australia untuk Indonesia pada pemerintahan PM Paul Keating yang berasal dari Partai Buruh dan pemerintahan PM John Howard yang berasal dari Partai Liberal pada tahun 1991- 1998 yang ditunjukkan dengan melihat besar bantuan yang diberikan, motif dari pemberian bantuan, serta kebijakan kedua perdana menteri ini dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia. Dengan latar belakang politik yang berbeda, kedua perdana menteri ini memiliki cara masing-masing dalam memberikan bantuan luar negerinya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan ditulis secara eksplanatif-deskriptif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pemberian bantuan luar negerinya kepada Indonesia, Australia pada pemerintahan PM Paul Keating dan PM John Howard memiliki motif yang berbeda dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia, kedua pemerintahan dengan latar belakang politik yang berbeda tersebut juga memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat Indonesia sebagai penerima bantuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Australia rsquo s foreign aid to Indonesia in the government of Prime Minister Paul Keating from the Labor Party and the government of Prime Minister John Howard from the Liberal Party in 1991 1998 which was demonstrated by looking at the amount of aid provided, the motives of giving aid, and the policy of these two prime ministers in providing foreign aid to Indonesia. With a different political background, these two prime ministers have their own way to providing their foreign aid. This thesis was written based on historical method using explanative descriptive style. This thesis concludes that in the provision of foreign assistance to Indonesia, Australia under the government of Prime Minister Paul Keating and Prime Minister John Howard have different motives in providing foreign assistance to Indonesia, and these two prime ministers who came from diffirent political parties have different viewpoints in seeing Indonesia as the recipient aid."