Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
Dinda Raihan
"
Penelitian ini membahas penyelenggaraan RUPS LB dari yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 147/Pdt.P/2017. Pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam menyelenggarakan RUPS, pemegang saham yang bersangkutan dan juga pihak yang ditunjuk sebagai Ketua Rapat wajib tunduk pada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas dan juga anggaran dasar perseroan, termasuk ketentuan mengenai kuorum kehadiran. Penelitian ini membahas: (i) validitas ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Divva Vipata
"
Cessie merupakan suatu perbuatan hukum untuk melakukan pengalihan piutang. Hukum Perdata mengatur cessie dilakukan dengan cara mengalihkan piutang yang dimiliki oleh kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris). Cessie dapat dibuat dengan membuat akta autentik oleh notaris, maupun akta di bawah tangan. Akta cessie yang dibuat oleh notaris tidak serta merta membuat cessie menjadi mengikat seluruh pihak dan sah. Setelah akta cessie dibuat, agar mengikat pihak debitur (cessus, maka harus diberitahukan, disetujui atau diakui oleh cessus. Namun pada prakteknya pelaksanaan cessie tidak selalu diberitahukan kepada cessus. Hal tesebut diakibatkan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Telly Widjaya
"
Laporan keuangan berisi informasi yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pertanggungjawaban atas tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang tercantum di dalam laporan keuangan perseroan adalah merupakan kewajiban direksi perseroan. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi perseroan sehingga mengakibatkan ahli waris dari salah satu pemegang saham perseroan yang telah meninggal dunia menggugat dan meminta pengadilan memerintahkan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan (audit). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aryo Bimo Sadhubudhi
"
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan dengan perjanjian, yang di dalamnya terdapat saham-saham yang di miliki oleh pemegang saham. terhadap kepemilikan saham tersebut pemilik saham diberikan hak untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur dalam pembubaran suatu Perseroan Terbatas minimal kehadiran dan disetujui minimal 3/4 dari suara yang dikeluarkan. Mengingat pada dasarnya suatu Perseroan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nicholas Ardyanto
"
Tesis ini membahas mengenai kondisi darurat sebagai penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan peninjauan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Dalam Putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG ditemukan pertimbangan bahwa kondisi darurat digunakan sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah kriteria kondisi darurat yang digunakan sebagai penyimpangan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Verent Nathalia Putri
"
Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan Akta PKR PT dalam Putusan Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menjelaskan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agita Chici Rosdiana
"
Dalam penyelenggaraan RUPS, perusahaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pengurus perseroan harus memperhatikan keabsahan RUPS, karena dapat berakibat pada penyimpangan-penyimpangan prinsip Good Corporate Governance. Hal ini bertujuan dapat terciptanya tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada penyelenggaraan RUPS di dalam beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia; dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Stella Defany Muslim
"
Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR) menjadi pihak tergugat. Penelitian ini menganalisis masalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas dan mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kartini Putri Ngadimin
"
Tesis ini membahas implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Amelia Arahma
"
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta relaas yang cacat hukum, serta akibat hukum terhadap akta relaas yang cacat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder yang menggunakan pendekatan kualitatif. Notaris dituntut untuk bertindak secara amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait perbuatan hokum. Prakteknya sering dijumpai akta-akta Notaris yang seharusnya bersifat otentik dan dijadikan alat bukti yang sempurna, ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53776
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
