Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat dilakukan dalam lembaga maupun di luar lembaga, pembinaan di dalam lembaga merupakan suatu sistem pembinaan dimana seoarang dipisahkan dari lingkungan maupun keluarganya. Pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga diberikan kepada anak yang sudah terbukti bersalah dan tidak dapat dikenakan tindakan yang lebih ringan karena anak telah diberi hukuman pidana. Penulis tertarik dalam masalah ini, karena ingin mengetahui bagaimana hubungan antara peserta didik di dalam lembaga dengan para pembinanya dalam proses pembinaan anak yang telah melakukan pelanggaran hukum.Penelitian ini membahas hubungan/interaksi antara pembina dengan peserat didik dalam proses pembinaan lebih dalam lagi melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari proses pembinaan yang dilakukan dalam lembaga.Dalam menganalisa, kerangka berfikir yang digunakan dengan menghubungkan variabel independen (VI) dan variabel dependen (VD) yaitu Program Lembaga Pemasyarakatan, Sumber Oaya Manusia, sarana Lembaga Pemasyarakatan dan kararteristik anak didik Sebagai variabel yang mempengaruhi (VI). Dan Variabel yang dipengaruhi (VD) adalah proses pembinaan dan hasil pembinaan.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Selain mendeskripsikan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang dipakai adalah kuantitatif dengan sampelnya berjumlah 60 peserta didik, yang diambil dari 269 peserta didik yang diambil secara acak untuk mempermudah pengambilan data, teknik yang digunakan adalah wawancara berstruktur pada masing-amsing responden. Juga dilakukan wawancara dengan para pembina yang berjumlah 11 orang, ditambah dengan studi pustaka dan dokumen untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini adalah ada kekakuan dari program yang diberikan dan hubungan yang formil antara peserta didik dengan pembina. Peserta didik juga tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan terutama mereka yang masa hukumnya kurang dari 3 tahun. Mereka juga mengalarni hambatan dalam berkomunikasi, dengan keluarga maupun pembina yanga ada di lembaga.Hasil analisa data, pencurian merupakan jenis kejahatan yang terbesar dilakukan oleh anak. Dan proses pembinaan di lembaga belum dapat dikatakan berahsil atau tidak berhasil dikarenakan tidak ada ukuran tentang keberhasilan suatu proses pembinaan di LP Anak Pria Tangerang."

"ABSTRAKSemburan lumpur lapindo yang masih menyembur hingga sekarang menyisakan banyak persoalan dari persoalan hukum, sosial, politik, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Tulisan ini mengupas bagaimana formulasi kebijakan nasional untuk penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo serta implementasinya. Seperti diketahui semburan lumpur lapindo di Sidoaljo direspon oleh pemerintah pusat dengan langkah awal mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan Presiden Nomor I3 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo, yang bersifat mengatur terutama poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) serta isinya menekankan bahwa pihak korporat/LBI tidak bisa lari dari tanggung jawab. Langkah kedua pemerintah adalah mengeluarkan Perpres No. 14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur Sidoarja. Dari sinilah gelagat inkonsistensi pemerintah mulai terlihat, dengan keberpihakannya kepada pihak korporat/LBI, khususnya Pasal 15. Tidak produk hukum atau kebijakan Prepres ini saja, hal pendegradasian tanggungjawab atau pengalihan tanggung jawab ke beban biaya APBN atau negara terus berlanjut, yakni dengan terbitnya Perpres 40 tahun 2008 tentang. Perbaikan atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang badan penangulangan Iumpur sidoarjo, pasal 15 lagi ditambah lagi dengan terbitnya Perpres No. 48 tahun 2009 tentang perbaikan kedua atas Peraturan Presiden No.14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo. Menurut Perpres yang terakhir ini habis semua tanggung jawab korporat dan beralih ke negara atau pembiayaannya ?pindah? ke APBN. Dalam tinjauan pustaka disebutkan bahwa ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama (Wayne P:2005). Artinya seharusnya pemerintah pusat korporat, dan warga korban lumpur Lapindo duduk bersama, yang dimakmd disini adalah kebijakan-kebijakan nasional bukan ruang privat namun ruang publik. Tapi dalam prakteknya kebijakan-kebijakan nasional untuk menanggulangi semburan lumpur lapindo, yakni bempa produk hukum serangkaian Perpres tidak melibatkan warga atau masukan masyarakat secara komprehensif.

---

ABSTRACT

The ongoing lapindo mudflow has spewed social, political, public welfare, legal and other problems in its path. This thesis will unravel how the government formulate and implement its national policy to resolve the mudflow in Sidoarjo, East Java. Initially, the government responded by issuing the presidential decree no.13/2006 on the establishment of a National Team to Mitigate Sidoarjo Mudfllow. The deoree stipulates in its point five and six that the corporation, in this case PT. Lapindo Brantas Inc. (Lapindo), must be held accountable for the tragedy. Secondly, the government issued another presidential decree no.14/2007 on the establishment of the Sidoarjo Mud Mitigation Agency (BPLS). The letter decree showed the government's inconsistency by siding with the corporation, Lapindo, as reflected in point 15 of the decree. These legal products are not the only means that the government used to outmaneuvered its responsibility. Such action is also reflected in two other decrees that transferred damage claims from Lapindo to the state budget. The decrees are presidential decree no.40/2008, which revised the presidential decree on BPLS; and presidential decree no.48/2009, which is the second revision to the decree on BPLS. The literature review of this thesis also mentioned that the idea of public policy contains the perception that there is a space, a domain in life which is not private nor purely belong to individuals, but belongs to everyone collectively or to the public. The public it self comprises of human activities that needed to berr regulated or intervened by the government, social regulation, or a collective action (Wayner P:2005). That means the central government is a public domain, not a private domain. However, in practice, the decrees as legal products often do not involved a comprehensive input from the people and surrounding society."

"Penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur berbeda dengan strategi pada urnumnya. Selain sebagai tempat pemidanaan di lapas ini juga dilaksanakan kegiatan pembinaan. Akan tetapi pola pembinaan yang relatif sarna tersebut tidak bisa diberlakukan untuk semua kasus pemidanaan, karena ada beberapa kasus yang memerlukan penanganan secara spesifik. Demikian halnya penanganan narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana tindak pidana tersebut penanganannya memerlukan treatment tertentu yang lebih ke arah pemulihan perilaku dari ketergantungan narkotika dan psikotropika. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana bagaimana manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dan kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengurnpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. lnforman penelitian terdiri dari informan petugas sebanyak 4 orang dan informan narapidana sebanyak 5 orang. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dilakukan dengan mekanisme dan sistem pengamanan standar lapas pada urnumnya yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengamanan yang cukup memadai. Sistem keamanan dilakukan dengan membagi surnber daya manusia petugas pengamanan menjadi empat (4) regu jaga/pengamanan yang dibagi dalam tiga (3) giliran keija, yaitu pagi, siang dan malam. Sementara kendala-kendala dalam manajemen pengamanan meliputi kendala surnber daya manusia petugas, kendala surnber daya manusia penghuni (tahanan dan narapidana), kendala masyarakat dan kendala sarana prasarana.

---

Circulation of drugs in the prevention of Special Narcotics Penitentiary, East Jakarta Cipinang different strategies in general. Aside from being a place of punishment in prisons is also carried out activities of coaching. But coaching is relatively the same pattern can not be applied to all cases of condemnation, because there are some cases that require specific handling. Likewise, the handling of prisoners' narcotics and psychotropic substances offinses, where such offenses are handling requires a certain treatment is more toward behavioral recovery from drug addiction and psychotropic substances.

In this research, there are two research questions to be answered is how the how the management of security in tackling the drug circulation in the Special Narcotics Cipinang Penitentiary, East Jakarta and the constraints that influence the management of security in tackling the drug circulation in the Special Narcotics Cipinang Penitentiary in East Jakarta.

The method used is qualitative method of data collection techniques against the informant interview conducted with the study using the interview guide. Informant consisted of as many as four officers of the iriformant and the informant inmate of five peope. Location of research in the Special Narcotics Cipinang Penitentiary in East Jakarta.

Based on this research found that the management of security in tackling the circulation of narcotics in the Special Narcotics Cipinang Prison, East Jakarta done with standard security mechanisms and systems in general prison facilities equipped with adequate security infrastructure. Security System is done by dividing the human resources security officers into four (4) team guard/ security which is divided into three (3) shifts, ie morning, noon and night. While the constraints in securing management · including human resource constraints officers, human resource constraints residents (prisoners and inmates), the constraints of society and infrastructure constraints."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas pelayanan secara eksternal (pelayanan bagi penyidik) dan internal (pelayanan bagi pegawai), serta dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di UPT Laboratorium Uji Narkoba serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil penelitian terhadap pelayanan ekternal dan pelayanan internal kemudian di analisis menggunakan IPA. Kualitas pelayanan terhadap penyidik (pelanggan eksternal) diukur menggunakan metode SERVQUAL yang diperkenalkan oleh Parasuraman,Zeithaml dan Berry (1990), sedangkan kepuasan kerja pegawai diukur menggunakan metode Index of Work Satisfaction (IWS) dari Stamp (1997). Untuk pelayanan internal, populasi penelitian ini adalah pegawai UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, sedangkan untuk pelayanan eksternal populasi adalah pelanggan yaitu para penyidik. Dari hasil dari penelitian, didapat bahwa tingkat kepuasan kerja pegawai dikategorikan cukup puas, sedangkan kepuasan penyidik dikategorikan sangat puas. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada UPT Laboratorium Uji Narkoba, digunakan strategi unconditional guarantees, yaitu peningkatan kepuasan kepada pelanggan dengan cara pembenahan pada beberapa sektor serta peningkatan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik.

---

ABSTRACTIn this study was conducted to analyze the quality of external services (services for the investigator) and internal (service for the employee), as well as an analysis of the factors that affect employee performance in Drug Testing Laboratory to formulate strategies enchancing service of quality. The result of the external service and internal service later in the analysis using Importance Performance Analysis (IPA). Quality of service to the investigator (external customer) were measured using the SERVQUAL method introduced by Parasuratman, Zeithalm and Berry (1990), while employee satisfaction is measured using the Index of Work Satisfaction (IWS) introduced by Stamp (1997). For internal services, the study pupolation is employee of Drug Testing Laboratory, while for the external service pupolation is that the investigators. From the results of the study, found that the level of employee job satisfaction categorized quite satisfied, while categorized investigator satisfaction is very satisfaction. To improve the service of quality in Drug Testing Laboratory, used the unconditional guarantees strategy, ie an increase in customer satisfaction by way of improvement in some sectors and increase the motivation of employee to achieve a better level performance."

"This study explains about jackpot machine gambling business in Lohbener, Indramayu, Wast Java province. The researcher combines organized crime concept with the data to analyze about this gambling business. This study uses qualitative method which function is to describe data in descriptive way. Informants in this study chosen from two side those are business owner (owner, assistant, location owner/ soldier) and police officer.

---

Penelitian ini membahas tentang bisnis perjudian mesin jackpot yang terdapat di kecamatan Lohbener, Indramayu, Jawa Barat. Peneliti menggunakan konsep Organized Crime untuk membahas lebih lanjut mengenai bisnis perjudian mesin jackpot ini. metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penulisan serta pengumpulan data adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini diambil dari dua pihak yaitu dari pihak pemilik bisnis (Pemilik bisnis, asisten, dan pemilik lokasi), dan aparat penegak hukum."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Pemberdayaan terhadap Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat pada Direktorat PLRKM Deputi Rehabilitasi BNN serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan analisis data deskriptif yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan para informan, pengamatan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemberdayaan terhadap Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang dilakukan di Direktorat PLRKM Deputi Rehabilitasi BNN adalah melalui program Peningkatan Kemampuan yang meliputi Penguatan, Dorongan dan Fasilitasi terhadap LRKM. Upaya menonjol yang dilakukan adalah dalam bentuk Penguatan Kapasitas (Capacity Building) yaitu proses peningkatan kemampuan baik di tingkat individu, kelompok, maupun kelembagaan melalui berbagai bentuk pelatihan, TOT , Magang, Workshop, dan sebagainya. sedangkan dukungan dana diberikan dalam bentuk pembiayaan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan bagi para pecandu narkotika. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala/hambatan diantaranya LRKM masih cenderung mengandalkan bantuan dana/anggaran dari pemerintah oleh karenanya dibutuhan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan dunia usaha demi keberlangsungannya, Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas lembaga agar lebih ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari LRKM serta perlunya ditambah dukungan program pascarehab melalui pelatihan lifeskill dan vokasional untuk pecandu narkotika sebagai upaya rehabilitasi yang berkelanjutan.

---

This study aimed to analyze the Empowerment Strategies for Rehabilitation Institute Based Community on PLRKM Directorate Deputy of Rehabilitation BNN as well as identify obstacles that affect the success of empowerment. This study used a qualitative method that relies on the analysis of descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, observation and literature study.

The results showed that the Strategy Against Rehabilitation Institute Based Community conducted in PLRKM Directorate Deputy of Rehabilitation BNN is through Capacity Building program that includes strengthening, encouragement and facilitation of the LRKM. Efforts undertaken standout is in the form of capacity building (Capacity Building) is the process of improving the ability both at the individual, group, or institution through various forms of training, TOT, Internships, workshops, and so on. Whereas financial support is given in the form of financing rehabilitation inpatient and outpatient care for drug addicts.

However, in practice there are still some obstacles / barriers among LRKM still tend to rely on funding / budgets of government therefore be required cooperation mutually beneficial partnerships with the business world for the sake of continuity, Improving the quality of human resources and institutional capacity in order to be further enhanced and tailored to the needs of LRKM and the need for added support aftercare program through lifeskill and vocational training for the rehabilitation of drug addicts as an ongoing effort."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program kerjasama yang telah dilakukan antara BNN dan PT. Indomarco prismatama, Penerapan program pelatihan pada terapi vokasional pada Balai Besar Rehabilitasi BNN serta mengidentifikasi faktor-faktor peghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan program community service terhadap residen.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam kepada para responden yang merupakan Residen dan konselor dari Balai Besar Rehabilitasi BNN serta pihak dari PT. Indomarco Prismatama selaku mitra kerjasama.Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Program pelatihan Laundry dan magang sudah berjalan dengan baik dan memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan Residen pada setiap tahapannya. Meski dalam pelaksanaan program kerjasma ini belum ada bagian khusus yang mengevaluasi program kerjasama yang sedang beerlangsung.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate cooperation programs that has been carried out between National Narcotics Board and PT .Indomarco Prismatama, the application of a training program on therapy vocational on the Center rehabilitation National Narcotics Board (BNN) and identify the factors a barrier and supporters that affects the success of the program community service to residentThis research using qualitative approach with deeply interview with the respondents who is resident and counselors of the agency as well as the Center rehabilitation National Narcotics Board from PT.Indomarco prismatama as a joint venture partner.The evaluation results show that the community service programs already run well and have a positive impact on development of the prefect at all levels. Although the implementation of the program is still a special partnership program is underway to evaluate, This research aims to evaluate cooperation programs that has been carried out between National Narcotics Board and PT .Indomarco Prismatama, the application of a training program on therapy vocational on the Center rehabilitation National Narcotics Board (BNN) and identify the factors a barrier and supporters that affects the success of the program community service to residentThis research using qualitative approach with deeply interview with the respondents who is resident and counselors of the agency as well as the Center rehabilitation National Narcotics Board from PT.Indomarco prismatama as a joint venture partner.The evaluation results show that the community service programs already run well and have a positive impact on development of the prefect at all levels. Although the implementation of the program is still a special partnership program is underway to evaluate]"

"Kampanye merupakan upaya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial termasuk mengatasi permasalahan narkotika. Kampanye bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat. Di Indonesia, permasalahan narkotika membawa kerugian ekonomi dan kerugian sumber daya penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika yang mengangkat konten Gaya Hidup Sehat dan menganalisis konten Gaya Hidup Sehat dalam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) produksi BNN tahun 2016 – 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method yaitu menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui metode analisis konten. Populasi dan sampel dalan penelitian ini adalah ILM produksi BNN tahun 2016 – 2019 berjumlah 31 iklan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku kampaye dan masyarakat yang bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kampanye dilaksanakan pada Direktorat Diseminasi Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN dilakukan melalui proses pengganggaran, penentuan tema dan sasaran. Konten Gaya Hidup Sehat dan pesan persuasi telah terdapat dalam ILM produksi BNN tahun 2016 – 2018. ILM dibingkai dalam bentuk iklan verbal dan non verbal sedangkan argumentasi dalam ILM adalah dengan menggunakan pendekatan rational appeal dan emotional appeal. Tahun 2018 ILM yang diproduksi tidak menggunakan pendekatan fear appeal karena adanya kelompok pencari sensasi.

---

Campaign is an effort used in overcoming social problems including in overcoming narcotics problems. The campaign aims to change peoples behavior. In Indonesia, narcotics problems carry economic losses and loss of human resources. The research aims to determine how narcotic abuse prevention campaigns are lifting healthy lifestyle content and analysing healthy lifestyle content in NNBs production of Public Service Advertising (PSA) in 2016 – 2018. This research uses the mix method approach of combining quantitative data and qualitative data. Quantitative Data is obtained through a method of content analysis. The population and samples of this research are PSA production of NNB in 2016 – 2019 amounting to 31 ads. Qualitative Data was obtained through interviews against campaigner actors and communities aimed at digging deeper into how the campaign was conducted at the Directorate of Information dissemination. The results showed that the campaign to prevent narcotics abuse at the NNB was carried out through a budgeting process, determining themes and targets. Healthy Lifestyle content and persuasion messages have been found in NNB production PSAs in 2016 - 2018. PSA is framed in the form of verbal and non-verbal advertisements while arguments in PSA have included the rational appeal and emotional appeal approaches. In 2018 the PSA produced did not use fear appeal approach because of the sensation seeker group."

"Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Festival Cap Go Meh Singkawang dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama dan bagaimana peran aktor sosial budaya dalam mempertahankan Cap Go Meh sebagai strategi menjaga ketahanan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditentukan objek penelitian adalah Festival budaya Cap Go Meh sedangkan subjek dari penelitian adalah para tokoh tokoh yang berperan terhadap suksesnya festival Cap Go Meh dan bagaiamana peran masing masing menciptakan ketahanan sosial dan budaya seperti Walikota dan Anggota DPRD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Ketua MABM, Ketua MABT, Ketua DAD, Ketua paguyuban Jawa, Panitia Cap Go Meh. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Festival Cap Go Meh Singkawang adalah unik dikarenakan Festival Budaya Cap Goh Mes Singkawang Melibatkan seluruh Etnis yang ada di Kota Singkawang, Masyarakat etni tionghoa sangat mempertahankan budayanya, Festival Cap Go Meh Singkawang terbukti sebagai pariwisata unggulan karena banyak mendatangkan Wisatawan manca negara, Festival Cap Go Meh Singkawang menjadi faktor pendorong terciptanya ketahanan sosial budaya.

---

The purpose of the research is want to know Cap Go Meh Festival in Singkawnag can survive in long time dan how the influence of socio cultural actors to do keep Cap Go Meh as a strategy mantain social resilience. To Achieve to goal than determined the object research is Capp Go Meh Festival and subject reasearch is there person have influnce to success Cap Go Meh Festival and how to there take role to create social reselience and culture like Walikota Singkawang, DPRD Singkawang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Ketua MABM, Ketua MABT, Ketua DAD, Ketua paguyuban Jawa, Panitia Cap Go Meh. The research to using methode kualitative dan date collection technigue with observation, interview, documentation. The research result that Cap Go Meh Festival involve all etnic in Singkawang City. Etnic Tiong Hoa very maintain the culture, Cap Go Meh Festival to proven can be leading tourism because can be to come foreign tourists Cap Go Meh Festival Singkawang can be driving factor become to create social reselience"

"Klithih merujuk pada aksi kekerasan di jalanan Yogyakarta pada malam hari. Fenomena ini tidak terbatas pada perilaku iseng remaja, namun telah berubah menjadi subkultur yang kompleks di Yogyakarta. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana klithih dilihat masyarakat sebagai perilaku yang bersifat kriminogenik sedangkan klithih dikontestasikan sebagai kegiatan kultural oleh pelaku klithih itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak lepas dari eksistensi konflik budaya. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur. Pembahasan tulisan ini dibantu dengan perspektif kriminologi budaya dan teori subkultur delinkuen milik Albert Cohen, serta konsep kebudayaan, konfllik budaya dan subkultur. Hasilnya, konflik budaya antara pelaku klithih dengan masyarakat Yogyakarta terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai dan norma yang ada. Konflik budaya menjadi akar dari pembentukan wacana yang cenderung negatif terhadap klithih sebagai reactive subculture di masyarakat.

---

Klithih refers to violent acts on the streets of Yogyakarta at night. This phenomenon is not limited to juvenile fad behavior, but has turned into a complex subculture in Yogyakarta. This final project discusses how klithih is seen by the community as criminogenic behavior while klithih is contested as a cultural activity by the klithih actors themselves. The existence of these different views cannot be separated from the existence of cultural conflicts. Data collection was obtained through literature study. The discussion of this paper is assisted by the perspective of cultural criminology and delinquent subculture theory by Albert Cohen, also the concept of culture, cultural conflict and subculture. As a result, cultural conflicts between klithih actors and the people of Yogyakarta occur because of different interpretations of existing values and norms. Cultural conflict is the root of the formation of discourse that tends to be negative towards klithih as a reactive subculture in society."