Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini muncul untuk meneliti penyebab dari ketidakpuasan rakyat terhadap hasil kerja anggota dewan proses Pemilu 1999. Anggota dewan sebagai produk dari sistem politik yang telah mengalami pembaharuan tentu diharapkan dapat memiliki kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban yang lebih baik. Kekecewaan dan rakyat tentu menjadi menarik untuk diteliti guna menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini hendak menjelaskan pertanggungjawaban anggota dewan akibat penggunaan sistem Pemilu proporsional pasta Pemilu 1999. Konsekuensi dari sistem Pemilu proporsional yang telah menempatkan partai mengantarai hubungan anggota dewan dengan rakyat tentu perlu dianalisis secara lebih lanjut.Tujuh orang anggota DPR yang diwawancarai secara mendalam sebagai narasumber utama dipilih secara purposif berasal dari Sumatera Barat dan Jawa Barat. Dan analisis terhadap informasi yang diperoleh, anggota dewan dapat dikategorikan sebagai agen dari partai atau agen dan rakyat.Analisis secara kualitatif terhadap temuan dengan menggunakan pendekatan pnnsipafagen, didapatkan bahwa partai maupun konstituen sebagai prinsipal tidak memiliki kemampuan yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban anggota dewan sebagai agen. Partai lemah kemampuannya tidak saja karena baru terbentuknya organisasi partai, tapi juga disebabkan karena tidak dimilikinya hak recall partai terhadap anggota dewan sementara rakyat pun masih belum rasional dalam memilih. Hanya saja pertanggungjawaban anggota dewan kepada rakyat lebih lemah lagi karena adanya partai sebagai perantara.

---

This research has tried to look for the reason why the people discontent at the performance of 1999 elected MPs. MPs that have elected from the reforming political system expected will be more accountable. MPs discontenting performance important to be researched what factor triggers these.

This research intent to explain MPS accountability that has constructed by proportional election system used in 1999. The consequences of proportional election system, which place party intermediating MPs relationship to their constituent needed to be studied further.

Seven samples have been selected as resource person. They were chosen from West Sumatra Province and West Java Province purposively. After analyzing the Information, we could categorize MPs into two parts; one part perceived their existent as party agent, and the other as people's agent.

Qualitative analysis to the finding which using principal-agent theory provide us conclusion that, both of party and constituent as principal did not have effective competence to inquire MPs accountability as their agent. Political parties have weaknesses coming from their uninsfitutionalized organization moreover recalling privilege does not belong to party, while constituents not yet are rational. However, even worse because of fluid part is in between."

"Tesis ini mengambil tema tentang proses penyelesaian konflik politik antara RI dengan GAM melalui dialog. Konflik ini menarik diteliti lebih jauh untuk mengetahui mengapa konflik ini tidak kunjung usai, terutama sekali ketika konflik coba diselesaikan melalui pendekatan dialog. Adapun penelitian ini difokuskan terhadap kegagalan proses implementasi Cessation of Hostilities Agreement (CoHA). Faktor-Faktor apa saja sebenarnya yang menjadi penyebab kegagalan perjanjian.Sejumlah teori digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut meliputi teori konflik dan penyebabnya; resolusi konflik melalui bantuan pihak ketiga; teori konsensus; dan teori tentang integrasi nasional. Penelitian ini sendiri bersifat deskriptif analitis di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) baik secara langsung maupun dengan mengirimkan pertanyaan kepada narasumber yang relevan dalam penelitian ini. Keseluruhan narasumber tersebut berjumlah 6 orang (2 orang dari pihak Indonesia, 3 orang dari pihak GAM, dan 1 orang dari HDC).Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada empat faktor penyebab kegagalan CoHA. Pertama, karena GAM tetap ingin merdeka. Kedua, peran pihak ketiga yang tidak efektif Ketiga, ambiguitas kebijakan pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik. Keempat, belum tercapainya konsensus antara pihak RI dan GAM.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini berdampak terhadap penguatan sejumlah besar teori yang digunakan kecuali terhadap teori integrasi nasional yang dirasakan perlu adanya penyempurnaan. Teori ini sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu penyebab gerakan disintegrasi bangsa karena sentralisasi pemerintah pusat sehingga dibutuhkan kebijakan desentralisasi untuk meredam gerakan tersebut. Adapun bentuk penyempurnaan dari teori tersebut adalah dengan memberikan penjelasan lanjutan yang mengatakan bahwa kebijakan desentralisasi baru akan berhasil meredam konflik apabila para pelaku kebijakan menjalankan secara sungguh-sungguh kebijakan desentraliasasi dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan Cara seperti ini kemungkinan besar bibit-bibit disintegrasi bisa diredam.

---

This thesis brought the theme of the process of political conflict solution between Indonesia and GAM through dialogs. This conflict is interesting to be discussed further to know why this conflict continuous on, especially when this conflict is tried to be solve through dialog approach. This research focused on the failure of CoHA's, Cessation of Hostilities Agreement, implementation process. What factors became the cause of agreement failure.

Several theories were used in this research. These theories comprised of conflict and its cause theory; conflict resolution through third party assistance; consensus theory; and national integration theory. This research used descriptive analysis where the primary data collected through in-depth interview (both directly and sent the questioners) with relevant sources in this research, There were 6 people acted as sources (2 Indonesian actors, 3 GAM members, and I from HDC).

From this research finding, there were four causing factors contributed to CoHA failure. First, GAM still demand an independence. Second, the third party's role was not effective. Third, the ambiguity of central government's policy in solving the conflict. Fourth, there was no consensus reached between Indonesia and GAM.

The conclusion reached from this thesis' result affect the strengthening of majority theories being used except on the theory of national integration which needs a revision. This theory explained that government centralization is one of the main reasons why disintegration movement occurred; thus, decentralization policy is needed to force it down, The revision can be accomplished by adding a further explanation which argue that movement will be eliminated if the decentralization policy are implemented seriously, furnished with the accountability and transparency principles. Then the roots of disintegration can be forced down."