Hasil Pencarian

Ditemukan 317 dokumen yang sesuai dengan query

Wesky Putra Pratama

Analisa sifat pengaturan dan penerapan sanksi atas pelanggaran kewajiban penyesuaian anggaran dasar perseroan terbuka = Analysis on regulating attributes and application of sanction for the violations of obligations to adjust articles of association of public companies / Wesky Putra Pratama

" ABSTRAK
Anggaran dasar suatu badan hukum baik yang berbentuk perseroan maupun perseroan terbuka merupakan hal yang fundamental. Tesis ini membahas suatu bentuk pengaturan pokok-pokok anggaran dasar yang wajib untuk dimuat dalam anggaran dasar suatu perseroan terbuka. Pembahasan disini terutama mengenai sifat pengaturan dan penerapan sanksi atas pelanggaran kewajiban penyesuaian anggaran dasar. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga pelaksaanan ketentuan yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus dijalankan secara tepat dan diawasi secara tegas. Beralihnya fungsi Bapepam- Lk kepada OJK seharusnya dapat ... "

Universitas Indonesia, 2013

T35416

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Femmi Andarini

Pertanggungjawaban hukum direksi PT Tedco Resources yang melampaui kewenangannya kepada pemegang saham dan pihak ketiga = Legal responsibility of director of PT Tedco Resources who exceeded his authority to shareholders and third party / Femmi Andarini

" ABSTRAK
Perseroan terbatas sebagai suatu subjek hukum mempunyai tanggung jawab yang dibatasi, sebagai subjek hukum perseroan diangap bertanggung jawab atas segala kegiatan termasuk terhadap kerugian yang ditimbulkan. Tindakan ultra vires Direksi pada dasarnya merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yang telah diberikan Direksi yang merupakan wakil perseroan dan melaksanakan pengurusan dalam merealisasikan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Tindakan tersebut dapat merugikan perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga yang sangat berperan dalam menunjang kelangsungan usaha perseroan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ... "

Universitas Indonesia, 2013

T36114

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ni Luh Gde Notaria Perdana Dewi

Kewajiban pembayaran hutang akibat kepailitan Batavia Airlines terhadap kepentingan publik : studi Putusan Pengadilan Niaga No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga Jakarta Pusat = Payment obligation debt Batavia Airlines bankruptcy due to the public interest : study no 77/Bankcruptcy/2012/PN.Niaga decision of the Commercial Court of Central Jakarta

" ABSTRAK
Kepailitan suatu perusahaan sudah tentu membawa dampak, baik terhadap perusahaan itu sendiri maupun terhadap para krediturnya. Dengan dipailitkannya suatu perusahaan maka harta perusahaan tersebut akan diurus oleh kurator dan dibagi rata kepada para krediturnya. Tetapi pembayaran kepada kreditur ini didasarkan pada urutan kreditur. Kreditur separatis memegang hak jaminan dari debitur, sehingga kreditur tersebut dapat langsung mengeksekusi jaminan yang ada di tangannya. Kreditur preferren adalah kreditur yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur ... "

2013

T35400

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hayati Diyan

Sengketa penetapan aturan imbalan jasa kurator pasca dibatalkannya putusan pailit oleh Mahkamah Agung : studi kasus kepailitan PT. Telkomsel = Dispute of curator service fee rules after the annulment of bankrupt by the supreme court : case study of PT. Telkomse bankruptcy

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang permasalahan imbalan jasa kurator dari suatu kasus kepailitan yang dihadapkan pada dua peraturan, di mana dua peraturan tersebut memiliki beberapa perbedaan substansi yang saling bertolak belakang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipologi penelitian Preskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dua peraturan yang memiliki beberapa perbedaan substansi tersebut sama-sama menerapkan sistem hourly sehingga seharusnya penetapan imbalan jasa kurator harus dihitung berdasarkan jam kerja kurator. Sedangkan pihak yang wajib membayar imbalan ... "

2013

T35057

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andri Suseno

Pembuktian secara sederhana dalam kepailitan : studi kasus Putusan Mahkamah Agung perkara no. 704 K/Pdt.Sus/2012 kepailitan PT Telkomsel = Proof it simple in bankruptcy : case study Supreme Court Decision on case no. 704 K/Pdt.Sus/2012 bankruptcy PT Telkomsel

" Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini perkara kepailitan PT Telkomsel, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Telkomsel merupakan perusahan besar yang ada di Indonesia yang juga dimiliki oleh Pemerintah. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana. Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan apa saja bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35841

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agustiyan Eko Setyanto

Rekening bank sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sindikasi : tinjauan atas surat edaran dirjen AHU No. C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 tentang standardisasi prosedur pendaftaran fidusia = Bank account as fiducia object at loan syndication agreement : analysis of Directorate General of General Law Administration's decree no. C.HT.01.10-22 dated March 15 2005 regarding standardization of fiducia registration procedures

" ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah rekening bank yang berupa rekening penampungan/escrow account dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia atau tidak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), rekening bank bukanlah benda yang dapat objek Jaminan Fidusia karena rekening bank adalah termasuk benda dengan hak perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif. ... "

2013

T35830

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Firmansyah

Analisa yuridis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persiangan usaha tidak sehat dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berkaitan dengan Post Bidding Activity = Juridical analysis of the Commission's Decision Number 03/KPPU-L/2012 under Law Number 5 Year 1999 and Presidential's Rule Number 54 Year 2010 pursuant to post bidding activity

" Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, terdapat berbagai permasalahan yang berdasarkan putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2012 berujung pada persekongkolan tender, dimana salah satu dugaan pelanggaran yang mengindikasikan adalah post ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Octaviana Pramustika Puteri

Dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Pegangsaan Timur Cikini ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Allegation of unfair business competition practice in the construction project in Pegangsaan Timur Cikini reviewed under the law number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition

" Dalam pemerintahan suatu negara termasuk pada sektor pendidikan pengadaan akan jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan sistem tender Begitu juga dengan Univesitas Indonesia UI yaitu salah satu instansi pendidikan negara yang selalu berusaha mengoptimalisasi pemanfaatan aset aset yang ada guna memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kepentingan warga universitas Di mana salah satu caranya adalah dengan meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung di lingkungan UI Pada era Gumilar pihak UI bersepakat menunjuk PT Nurtirta Nusa Lestari PT ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S52398

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sihite, Astrid Romauli

Tinjauan yuridis terhadap pengecualian ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Mengenai Perjanjian Dan/Atau Perbuatan Uang Bertujuan Untuk Ekspor Serta Keberlakuannya Setelah Pelaksanaan ASEAN Econo = Judicial review against the Exclusion Provisions of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Agreements Regarding and or Actions Aimed For Export and Its Enforceability After Implementation of the ASEAN Eco/ Astrid Romauli Sihite

" Skripsi ini membahas mengenai aturan pengecualian ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya mengenai ruang lingkup Pasal 50 huruf (g) yang mengecualikan perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor, serta keberlakuannya dikaitkan dengan pelaksanaan ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Pasar bebas ASEAN melalui AEC tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan perdagangan Indonesia, khususnya terhadap segi persaingan usaha. Dalam rangka menghindarkan terjadinya permasalahan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S57720

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indah Mulia Hanisa

Tinjauan hukum mengenai kesamaan ip address sebagai indikasi persekongkolan tender studi kasus putusan nomor 10 kppu l 2014 = Law review on the similarity of ip address as an indication of tender conspiracy case study of kppu verdict no 10 kppu l 2014

" Skripsi ini membahas mengenai kesamaan IP Address sebagai indikasi dalam perkara persekongkolan tender. Dengan diselenggarakannya e-government, kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa pengadaan barang atau jasa diwajibkan dilakukan secara elektronik. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi tentunya membawa proses pengadaan barang atau jasa ke dalam babak baru. Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru yakni terjadi perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Oleh karenanya muncul pergeseran dan perluasan makna ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S61572

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian