Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjamin pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. dalam rangka perlindungan terhadap pemegang polis, lembaga penjamin pemegang polis berfungsi melindungi kepentingan pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan bayar, meskipun demikian, di Indonesia sampai sekarang belum dibentuk lembaga yang dimaksud meski sudah diamanatkan Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan meneliti bagaimanakah perbandingan ketentuan perlindungan terhadap tertanggung dan pemegang polis yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. kemudian juga bagaimanakah lembaga penjamin pemegang polis di Singapura yang telah menjalankan program penjaminan polis seperti yang diamanatkan oleh Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah mekanisme perlindungan pemegang polis antara UU No. 2 Tahun 1992 dengan UU No.40 Tahun 2014 tidak memiliki perbedaan jauh. Hanya terdapat perbedaan dalam hal nomenklatur dan persyaratan formil saja. Kemudian di Singapura lembaga penjamin pemegang polis terlembaga menyatu dengan lembaga penjamin simpanan dengan nama Singapore Deposit Insurance Corporation dengan membentuk PPF Life Fund dan PPF General Fund untuk melindungi pemegang polis.

---

This thesis discusses policyholder deposit insurance corporation for protection of insurance company customers. in regards to protect the policyholder, policyholder deposit insurance corporation serves to protect the interests of the policyholder if the insurance company fails to pay. however, Indonesia has not been establish institution that previously mentioned despite Insurance Law have already mandated. Based on this, first the author will examine how the comparison of provisions of protection against the insured and policyholders between which set in Law No.2 of 1992 with Law No. 40 of 2014. Second, how institution of policyholder protection in Singapore who has run the policy guarantee program just as mandated by Article 53 of Law no. 40 Year 2014.

This thesis research using juridical normative research method with approach of legislation, concept, and analysis. The result of this research is protection mechanism of policy holder between Law no. 2 of 1992 with Law No.40 of 2014 does not have much difference. The differences only in nomenclature and formal requirements. Then in Singapore the institutional policy guarantor institution integrates with the deposit insurance agency under the name Singapore Deposit Insurance Corporation by establishing PPF Life Fund and PPF General Fund to protect policyholders."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Advokat di Indonesia terkait pertanggungjawaban kepada klien selaku pihak ketiga atas perbuatan hukum atau bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada Klien yang dianggap telah merugikan klien. Penelitian ini adalah penilitian yuridis normatif. Adapun jenis data yang diperoleh adalah primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup tanggung jawab Advokat dalam hal klien yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dari jasa hukum yang telah diberikan. Terdapat produk Asuransi Tanggung Gugat Profesi merupakan sebuah produk asuransi yang melindungi gugatan balik dari klien yang merasa tidak puas atau dirugikan dan hal tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang bahwa advokat harus memilikinya. Dengan demikian, pentingnya Asuransi Tanggung Gugat Profesi bagi Advokat di Indonesia dan di negara lain menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai kewajiban Advokat untuk memiliki Asuransi Tanggung Gugat Profesi yang berpraktek di Indonesia guna memberikan perlindungan bagi Advokat dalam hal adanya gugatan dari klien yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan.

---

This thesis discusses the problems faced by Advocates in Indonesia related to accountability to the client as a third party for legal acts or legal assistance provided by the Advocate to the Client which is deemed to have harmed the client.

This research is a normative juridical study. The type of data obtained is the primary obtained from interviews, and secondary obtained from library studies. The discussion in this thesis involves the Advocate 39 s responsibility in the case of a client who is not satisfied or feels aggrieved by the legal services provided.

There is a Professional Indemnity Insurance product that is an insurance product that protects a counter claim from a client who is unsatisfied or harmed and is not required by law that an advocate should have it. Thus, the importance of Professional Liability Insurance for Advocates in Indonesia and other country became the problem formulation in this study.

The results of the study indicate that there is a need to regulate the obligation of an Advocate to have a Professional Indemnity Insurance that practices in Indonesia in order to provide protection for the Advocate in the event of a lawsuit from a client who is dissatisfied or feels aggrieved."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai dasar hukum INASGOC selaku penyelenggara Asian Games 2018 yang mengasuransikan atlet Pra-Asian Games 2018. Suatu perjanjian asuransi ini harus memenuhi syarat salahsatu prinsip utama dalam hukum asuransi yakni prinsip kepentingan insurable interest. Kemudian, Penulis juga membahas mengenai sejauh mana pengaturan mengenai asuransi kesehatan atlet diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Selain itu penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 INASGOC dalam mengasuransikan para atlet terkait, dasar hukumnya terlahir dari peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2017 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 yang mana mengakibatkan timbulnya prinsip kepentingan insurable interest, 2 Peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan belum mengatur secara khusus mengenai asuransi kesehatan bagi atlet. Dengan demikian, saran penulis dalam pembahasan ini adalah pemerintah perlu membentuk pengaturan khusus yang mengatur mengenai asuransi kesehatan atlet terlepas dari peraturan perundang-undang tentang keolahragaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal basis of INASGOC as the organizer of the Asian Games 2018 which insures the athletes of Pre Asian Games 2018. The insurance agreement must meet the requirements one of the main insurance principles, namely principle of insurable interest. This thesis also discusses how far the regulation for athlete health insurance is regulated in Indonesian legislation, especially on sports. This is a judicial normative research. In addition to that, writer used quality analysis method. The result of the analysis shows that 1 INASGOC in insuring the athletes of Pre Asian Games 2018, the legal basis was born from the legislation which is the Presidential Decree of The Republic of Indonesia Number 15 of 2017 about National Committee of Asian Games XVIII 2018, which causes that INASGOC has a financial interest to insure the athletes, 2 Indonesia legislation on sport has not set specification about insurance health for athlete. So, the author rsquo s suggestion for this issues is the government needs to establish special regulation that regulates the athlete rsquo s health insurance regardless of the sport legislation regulation."

"ABSTRACTSkripsi ini ditulis dengan Latar Belakang Penerapan prinsip korporasi yang baik dalam koperasi tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan antar sesama anggota koperasi maupun antar anggota koperasi dengan pengurus sehingga dapat menghindari adanya pemberhentian anggota maupun pengurus. Adapun yang menjadi Pokok Permasalahan adalah Bagaimana pengaturan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus koperasi di Indonesia dan Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemberhentian anggota koperasi di Indonesia, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Simpulan dari skripsi ini yaitu bahwa Pengaturan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus Koperasi di Indonesia belum dapat ditemukan dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn belum dilaksanakan dengan tegas. Adapun salah satu saran yang dapat diberikan yaitu agar pemerintah segera membuat undang-undang perkoperasian baru yang memuat tentang pemberhentian anggota dan pengurus koperasi.

---

ABSTRACTThis thesis is written with Background The application of good corporate principles in cooperatives will not lead to differences of opinion between fellow members of cooperatives and between members of cooperatives with administrators so that they can avoid the dismissal of members and administrators. The main issue is how to regulate the dismissal of cooperative members and administrators in Indonesia and how the application of the principles of Good Corporate Governance in dismissal of cooperative members and managers in the decision No. 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn. This study aims to determine the regulation regarding the dismissal of cooperative members in Indonesia, as well as the application of the principles of Good Corporate Governance in the dismissal of cooperative members and managers. This study uses juridical-normative research, using descriptive type of research. The conclusion of this thesis is that the regulation regarding the dismissal of members and managers of Cooperatives in Indonesia has not been found and the application of the principles of Good Corporate Governance in dismissal of cooperative members and managers in decision No. 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn has not been firmly implemented. One of the suggestions that can be given is that the government immediately makes a new cooperative law which contains the dismissal of cooperative members and managers."