Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan transportasi berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan PT GO-JEK Indonesia sebagai salah satu perusahaan transportasi berbasis aplikasi menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transportasi umum yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh PT GO-JEK Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai peralihan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT GO-JEK Indonesia selaku pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawabnya dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Hal tersebut tentunya merugikan konsumen dalam memanfaatkan layanan yang disediakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan hasil penelitian menghasilkan bahwa PT GO-JEK Indonesia seharusnya dapat tetap bertanggung jawab atas keamanan privasi konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan pengaturan baru dalam peraturan kebijakan privasi milik PT GO-JEK Indonesia.

---

The existence of application based transportation has become a phenomenon in the society, the existence of PT GO JEK Indonesia as one of the application based transportation companies has become the answer to the consumer needs of a comfortable and easy to get public transportation. In utilizing the services provided by PT GO JEK Indonesia, the consumers are required to enter their personal data to use the services provided. The collection of the consumers rsquo personal data is susceptible to be misused by irresponsible parties and may cause legal problems regarding the misuse of consumer personal data. This thesis discusses about the transition of responsibilities by PT GO JEK Indonesia as a business actor who transferred its responsibilities of the collected personal data to the consumers and other parties. The transition of responsibilities has certainly detrimental to consumers in using the services provided. Normative juridical method is used ad the research method, which concludes that PT GO JEK Indonesia should be able to remain responsible for their consumer 39 s privacy. The result of this study suggests that a new regulation regarding the privacy policy of PT GO JEK Indonesia, is required."

"ABSTRAKDalam sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan iuran kebajikan tabarru. Dalam perusahaan asuransi syariah saat perusaahan tidak membayar klaim nasabah maka hal tersebut bukanlah sebuah utang karena perusahaan hanya bersifat mengelola dana maka tidak sepatutnya terjadi kepailitan dalam perusahaan asuransi syariah. Dari hal tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu apakah dana tabarru dalam konsep perjanjian hukum asuransi syariah dapat diartikan sebagai utang yang dijadikan sebagai dasar kepailitan, bagaiman landasan hukum OJK dalam mengajukan permohonan pailit perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah, dan apakah pengadilan niaga berwenang mengadili perkara kepailitan perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah Penelitian ini dilakukan dengan meneliti perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan asuransi serta melakukan observasi dan wawancara kepada orang yang ahli di bidang perasuransian syariah. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan Asuransi Mubarakah tidak dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena konsep yang digunakan oleh Perusahaan Asuransi Syariah ialah Takaful. Saran yang dapat penulis berikan ialah seharusnya pembuat Undang-Undang memberikan pengertian yang lebih jelas dan lebih terperinci terhadap ketentuan utang, seharusnya OJK sebelum mengajukan permohonan pailit terhadap debitor harus menelaah lebih lanjut mengenai prinsip dasar yang digunakan suatu perusahaan, para kreditor dan OJK seharusnya harus mengerti mengenai kewenangan mutlak suatu pengadilan dalam mengadili suatu perkara dalam perkara ekonomi syariah khususnya asuransi syariah yang berwenang mengadili perkaranya ialah pengadilan agama bukan pengadilan niaga.

---

ABSTRACTWithin the Takaful system, each participant intends to help each other by setting aside the contribution fee tabarru. In the Takaful company when the company does not pay the customer 39 s claim then it is not a debt because the company is only fund managing it is not proper for bankruptcy in sharia insurance company. From this matter can be drawn some formulation of the problem is whether the tabarru funds in the concept of sharia insurance law agreement can be interpreted as the debts that serve as the basis of bankruptcy, how OJK legal foundation in applying for insolvency company Insurance Sharia Mubarakah, and whether commercial courts have the authority to adjudicate corporate bankruptcy cases Asuransi Syariah Mubarakah This research is conducted by examining the legislation, books related to bankruptcy insurance company and make observations and interviews to people who are experts in the field of Islamic Insurance. The researcher concludes that Mubarakah Insurance Company can not be declared bankrupt by Commercial Court because the concept used by Sharia Insurance Company is Takaful. The author 39 s suggestion is that the lawmakers should provide a clearer and more detailed understanding of the terms of the debt, should the OJK before applying for bankruptcy to the debtor should further explore the basic principles used by a company, the creditors and OJK should have to understand regarding the absolute authority of a court in prosecuting a case in a sharia economic case, especially sharia insurance which has the authority to adjudicate its case is a religious court not a commercial court. "

"Pemerintah mewajibkan asuransi sosial bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan RI) dan Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 102 Tahun 2015). Akibatnya perikatan asuransi yang terjadi antara PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) dan pesertanya tidak berdasarkan polis asuransi. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur bahwa suatu perjanjian pertanggungan harus dibuat dalam bentuk tertulis yang dinamakan polis. Ketiadaan polis pada asuransi sosial PT Asabri (Persero) menyebabkan kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban para peserta sehingga hak-hak peserta asuransi kurang terlindungi. Oleh karena itu, permasalahan tesis yang diangkat adalah legalitas kepesertaan asuransi sosial pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri Persero) tanpa polis asuransi dan bentuk format hukum perjanjian yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi peserta asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT Asabri (Persero). Untuk menjawab permasalahan ini lebih lanjut, tesis ini menggunakan metode doktrinal dan non-doktrinal). Tesis ini menyimpulkan bahwa legalitas kepesertaan PT Asabri (Persero) tanpa polis asuransi tetap sah dan berlaku serta bentuk format hukum dari perikatan yang terjadi antara PT Asabri (Persero) dan para pesertanya yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya adalah polis berbentuk akta otentik. Tesis ini memberikan saran yaitu peraturan perundang-undangan perlu menegaskan mengenai masa berlakunya polis, sehingga polis akan menjadi syarat dalam pembuatan perjanjian asuransi, PT Asabri (Persero) perlu memaksimalkan kembali pembacaan informasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat kepada para peserta asuransi sosial pada PT Asabri (Persero), dan PT Asabri (Persero) perlu membuat suatu polis asuransi bagi para peserta asuransi sosial.

---

The government requires social insurance for soldiers of the Indonesian National Armed Forces (TNI), members of the Indonesian National Police (Polri) and employees of the State Civil Apparatus (ASN) within the Ministry of Defense (Kemhan RI) and Polri, based on Government Regulation Number 102 year 2015 concerning Soldier Social Insurance Indonesian National Police, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police (PP No. 102 of 2015). As a result, the insurance agreement that took place between PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) and its participants was not based on an insurance policy. This contradicts the Commercial Law Code (KUHD) which stipulates that a liability agreement must be made in a written form called a policy. The absence of a social insurance policy for PT Asabri (Persero) causes a lack of information regarding the rights and obligations of the participants so that the rights of insurance participants are less protected. Therefore, the problem raised by the thesis is the legality of social insurance participation at PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri (Persero)) without an insurance policy and the legal format of the agreement that can provide legal protection for social insurance participants organized by PT Asabri (Persero). To answer this problem further, this thesis uses doctrinal and non-doctrinal methods. This thesis concludes that the legality of PT Asabri (Persero) without an insurance policy remains valid. In regards to the legal form of the agreement that occurs between PT Asabri (Persero), and its participants, the form that can provide legal protection for the parties is a policy in the form of an authentic deed. This thesis advises that laws and regulations need to confirm the validity period of the policy, so that the policy will become a condition in making insurance agreements; PT Asabri (Persero) needs to maximize the information providance regarding rights and obligations and benefits to social insurance participants at PT Asabri (Persero); and PT Asabri (Persero) need to make an insurance policy for social insurance participants."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penyebab dominan (proximate cause) dalam sengketa klaim asuransi dan membahas ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tersebut dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif. Penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peristiwa yang menjadi penyebab dominan (proximate cause) dalam klaim asuransi Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY adalah kelalaian dari Nahkoda dan para awak kapal KM. Pemudi dengan tidak melakukan tindakan sepatutnya untuk menyelamatkan kapal KM. Pemudi beserta muatannya, (2) dasar pertimbangan hukum dari Hakim dalam sengketa klaim asuransi pada Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY telah tepat apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hukum asuransi dan hukum pengangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the proximate cause over insurance claims dispute and discusses the accuracy of Judge legal consideration in examining, deciding, and adjudicating the dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. This research is a juridical-normative study. Author in conducting this research also uses qualitative analysis methods. The results of this research show that (1) The proximate cause in the insurance claim dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY are negligence of the Master and the crew of KM. Pemudi which did not take any action to save KM. Pemudi and its cargo, (2) The Judge legal consideration over the insurance claim dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY is complies with the prevailing law regarding insurance law and transporation law."

"ABSTRACTSemenjak tahun 1992, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, industri asuransi mulai berkembang. Perusahaan asuransi di masa perkembangan industri asuransi yang pesat dituntut untuk dapat memenuhi keinginan perorangan dengan risiko yang beragam. Perusahaan-perusahaan asuransi saat ini memiliki produk asuransi yang dikhususkan untuk profesi-profesi tertentu seperti advokat, akuntan, konsultan, firma hukum, dan juga dokter, produk ini dikenal dengan istilah Professional Liability Insurance. Profesi yang ditanggung oleh Professional Liability Insurance bermacam-macam dan bergantung kepada ketersediaan dari perusahaan asuransi itu sendiri. Praktik profesi dokter memiliki risiko yang tinggi karena setiap tindakannya sangat krusial dan karena itu memerlukan standar operasional yang ketat dalam praktik professionalnya sehingga pasien dapat ditangani dengan tepat. Karena besarnya risiko yang dihadapi oleh profesi dokter ini, maka produk Professional Liability Insurance sangat dibutuhkan oleh profesi dokter. Pengaturan mengenai kewajiban memiliki Professional Liability Insurance bagi profesi dokter Indonesia sangat diperlukan dikarenakan produk asuransi ini memberikan perlindungan kepada profesi dokter dalam menjalankan profesinya sebagai dokter.

---

ABSTRACTSince 1992, Insurance industry has began to developed after The Insurance Act Number 2 Year 1992 was released. At this era, Insurance companies demanded by the people to fulfill their needs to be insured from various kinds of risk. Insurance companies nowadays have a various product to offer to a different kind of profession such as accountant, consultant, lawyer, and also a doctor, that generally this product known as Professional Liability Insurance. In practice, medical profession (such as doctor) is a high risk profession and is required a professional standard so that the patient can be handled properly. Because of how high risk the medical profession is, the doctor is urgently need to have a Professional Liability Insurance while they are practicing. The obligation for medical profession to have such a insurance product hasnt been ruled so far. That regulation is urgently needed for the doctor nowadays as they are practicing so that their risk will be covered by insurance company."

"ABSTRACTPenutupan asuransi secara ko-asuransi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam hal nilai objek asuransi sangat besar karena beberapa penanggung dapat bekerja sama untuk menanggung satu objek asuransi secara bersama-sama dalam kasus per kasus. Di Indonesia, hal ini kemudian diatur melalui POJK No.23/Pojk.05/2015 dan POJK No. 69/Pojk.05/2016. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum cukup mengatur perihal penyelesaian klaim antara ketua dan anggota ko-asuransi, serta kepada tertanggung. Di India, pengaturan penutupan asuransi secara ko-asuransi dilakukan melalui IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015 dan Coinsurance Agreement dated 5 December 2014 sebagai pedoman perilaku yang bersifat sukarela. Setelah dilakukan analisa secara normatif yuridis dan deskriptif, praktik asuransi di India memberi pedoman supaya penyelesaian klaim pada penutupan asuransi secara ko-asuransi diatur secara tegas. Selain itu, kewajiban penggunaan Electronic Transaction Administration and Settlement System di India membuat pelaksanaan penutupan asuransi secara ko-asuransi lebih transparan dan mudah diawasi.

---

ABSTRACTCo-insurance is one of the mechanisms used in the terms of the value of the insurance object is whopping because some insurers can cooperate to bear an insurance object together in a case by case. In Indonesia, this mechanism is regulated in OJK Regulation No.23/Pojk.05/2015 and OJK Regulation No. 69/Pojk.05/2016/. However, the regulations are still not enough to regulate concerning the claim settlement among co-insurance leader, member(s) of co-insurance, as well as the insured. In India, regulation concerning insurance coverage by co-insurance is held through IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015 and Coinsurance Agreement dated 5 December 2014 as the guidelines for voluntary behavior. After juridical normative and descriptive analysis are done, insurance practice in India gives guidelines for claim settlement by co-insurance regulated strictly. Moreover, the obligation of using Electronic Transaction Administration and Settlement System in India makes the implementation of insurance coverage by co-insurance is more transparent and could be monitored easily."

"ABSTRACTAsuransi hewan peliharaan merupakan salah satu produk asuransi baru di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai (1) risiko yang timbul dari serangan hewan peliharaan dalam asuransi hewan peliharaan; (2) bagaimana timbulnya prinsip insurable interest dalam asuransi hewan peliharaan ditinjau dari hukum asuransi, dan; (3) kewajiban pemilik hewan peliharaan untuk memiliki asuransi terkait dengan perilaku hewan peliharaannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Selain itu, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) risiko yang timbul dalam serangan hewan peliharaan dapat diasuransikan dalam asuransi hewan peliharaan, namun hanya terbatas pada kucing dan anjing; (2) insurable interest dalam asuransi hewan peliharaan timbul karena hubungan kepemilikan, dan; (3) pemilik hewan peliharaan di Indonesia tidak dapat diwajibkan untuk memiliki asuransi terkait dengan perilaku hewan peliharaannya karena sampai saat ini tidak ada peraturan yang mewajibkan. Penulis menyarankan kepada asosiasi asuransi atau perusahaan asuransi agar memperluas definisi hewan peliharaan tidak hanya terbatas pada anjing dan kucing.

---

ABSTRACT

Pet insurance is one of the new insurance products in Indonesia. This thesis discusses (1) the risks that arise from pet attacks in pet insurance; (2) how the principle of insurable interest arises in pet insurance in terms of insurance law, and (3) the obligation of pet owners to have insurance related to the behavior of their pets. This is a judicial-normative research. In addition, the author used quality analysis method. The result of the analysis shows that (1) the risks that arise in pet attacks can be insured in pet insurance, but limited to cat and dog only, (2) insurable interest in pet insurance arises because of ownership relationship, and (3) pet owners in Indonesia cannot be obliged to have insurance related to the behavior of their pets because, until now, there is no obligatory regulation. The author advises insurance associations in Indonesia or the insurance company to expand the definition of pet, not only to cat and dog."