Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Simangunsong, Timbul

Pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap harga hasil pertanian dan daya saing di pasaran ekspor

" Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), semua barang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perpajakan. Dengan pengenaan PPN tersebut, berbagai kalangan terutama yang berhubungan dengan barang-barang hasil pertanian menyatakan keberatannya dan menolak, karena ditengarai akan meningkatkan harga jual barang-barang hasil pertanian, serta menurunkan daya saing di pasar internasional (ekspor). Tertarik akan pendapat yang menolak ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T7436

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sihotang, Ferdy Alfonsus

Analisis kebijakan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. DiIatar belakangi pemikiran bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan belum adanya penerapan sanksi hukum (pidana) yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Penelitian dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kelemahan yang terdapat dalam kebijakan penanganan tindak pidana perpajakan itu sendiri, lalu diqpayakan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian diketahui bahwa di samping terdapat kelemahan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T11413

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wawan Ridwan

Analisis kebijakan pajak penghasilan atas transaksi sewa guna usaha (leasing) di Indonesia

" Tesis ini mengkaji Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Leasing di Indonesia, yaitu suatu kajian atas peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya berhubungan dengan kebijakan Pajak Penghasilan atas kegiatan leasing di Indonesia. Analisis mencakup Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan leasing dan bagaimana akibatnya atas sistem tersebut terhadap perusahaan leasing, serta bagaimana seyogyanya leasing ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12101

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simatupang, Augus Hendra

Analisis pengawasan faktur pajak sebagai implementasi kebijakan undang-undang pajak pertambahan nilai (suatu study tentang pendapat aparat pajak dan wajib pajak terhadap pelaksanaan pengawasan faktur pajak sebagai upaya pencegahan kejahatan ppn)

" Implementasi Kebijakan UU PPN melalui Faktur Pajak berdampak pada Kejahatan PPN berupa pengkreditan Faktur Pajak Bermasalah dalam mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan, sehingga pengawasan multak diperlukan agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai. Pengawasan faktur pajak dapat dilakukan, baik secara administratif yakni pengawasan yang tercipta dalam suatu sistem, secara otomatis (build in control), maupun secara represif berupa penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. bentuk-bentuk pengawasan represif berupa pemeriksaan ataupun penyidikan pajak. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah studi ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12030

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hutapea, Anton

Analisis komparatif penerimaan pajak penghasilan dari jasa Usaha Konstruksi dengan menggunakan tarif final dan tarif tidak final

" Sebelum tanggal 1 Januari 2001 (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996) atas imbalan jasa usaha konstruksi dikenakan PPh final dengan dasar pasal 4 ayat (2) UU PPh. Narnun, muiai 1 Januari 2001 pengenaan PPh atas jasa usaha konstruksi dikembalikan kepada dasar pengenaannya yakni dikenakan PPh berdasarkan ketentuan UU PPh. Walau usaha tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksana karena untuk keadaan tertentu masih dikenakan PPh final. Ketentuan yang mengatur dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001 ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12294

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Susilo

Kebijakan perpajakan atas reksa dana

" Dalam tahun 2002, perkembangan Reksa Dana (mutual funds) sebagal salah satu instrumen investasi di Pasar Modal Indonesia cukup menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari perkembangan jumlah Reksa Dana, jumlah pemodal, dan nilai aktiva bersih. Sampai Desember 2002 total Reksa Dana adalah 131 Reksa Dana, dengan dana yang dikelola sebesar Rp 46,613 triliun dan jumlah pemodal 125.820 pemodal. Pesatnya perkembangan industri Reksa Dana tersebut tidak terlepas dan adanya insentif di bidang perpajakan terhadap industri ini berupa dikecualikannya bunga ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12389

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bagiyo Ardananto

Profesionalisme aparat pajak dalam memberikan pelayanan restitusi PPN dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak : Studi kasus kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa

" Dari tahun ke tahun, peran pajak sebagai sumber pendapatan negara semakin penting. Hal ini selain karena pendapatan dari minyak dan gas yang semakin menurun, juga untuk mengurangi ketergantungan dari pinjaman luar negeri yang semakin membebani. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, profesionalisme aparat pajak dalam melakukan pelayanan pajak menempati posisi yang sangat penting. Dengan semakin meningkatnya profesionalisme aparat pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk menganalisis profesionalisme aparat pajak terutama dalam pelayanan restitusi PPN serta untuk mengetahui ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12341

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Purba, Ronny Johannes

Kebijakan pemungutan PPN atas produk rekaman suara = Policy of VAT imposition on voice recording products

" The imposition of VAT on the transfer of ownership of recording products is by the redemption of VAT paid-stamp. VAT is imposed at the recording product producer stage, before those products being sold. The distribution channel of the recording product is started from the distributor, agents, the distributor is no longer charged with VAT. In the VAT regulations the principle of the imposition is a multi stage tax. Which means VAT is collected at every ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14133

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zariani

Taxation study at credit card industry

" In globalization era and growth of business which progressively wide in this time, where commerce have been conducted not merely passing by domestic but also overseas (borderless), hence good support facility and medium is needed for the fluency of commerce. In the growth of business world, the banking industry is one of the supporters of efficacy of business conducted by all entrepreneurs. In a vast growth of technology, society become critical and progressively tends to claim ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14108

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Iskandar Rusli

Pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai bagi perusahaan eksportir tertentu (pet) dalam hubungannya dengan peningkatan ekspor

" Salah satu tantangan berat yang dihadapi perekonomian Indonesia seat ini adalah meningkatkan ekspor, khususnya ekspor non migas. Dengan peningkatan nilai ekspor, di samping memberikan hasil positip kepada pengamanan cadangan devisa, melalui multipiier effect juga akan menciptakan kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas, di antaranya melalui deregulasi sektor riil 4 Juni 1996. yang memberi- kan fasilitas kepada Perusahaan Eksportir Terlenlu (PET). Bentuknya berupa kemudahan pelayanan ... "

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

T6348

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian