Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan PMK 186 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang menggolongkan kapal dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan sebagai objek pajak bangunan menimbulkan kontra dari sisi wajib pajak. Mereka tidak setuju dengan ketetapan tersebut karena dianggap tidak sesuai dan menambah beban pajak. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau, penerapan, dan dampak penggolongan kapal dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan sebagai objek pajak bangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapal jenis tersebut tidak sesuai dengan kriteria objek sebagai bangunan. Kriterianya yaitu ditanam, memiliki pondasi, melekat, tetap, berada di perairan, dan memiliki fungsi tertentu. Hasil analisis menunjukan bahwa kapal hanya memenuhi kriteria berada di perairan dan memiliki fungsi tertentu. Dalam implemtasi terlihat bahwa beleid tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan memberikan dampak signifikan bagi wajib pajak. Peneliti merekomendasikan adanya penelitian dan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria objek pajak bangunan.

---

The issuance of PMK 186 of 2019 concerning Classification of Tax Objects and Procedures for Determining the Sale Value of Land and Building Tax Objects which classifies ships with storage and processing facilities as objects of building tax, raises cons from the side of the taxpayer. They do not settle with the stipulation and considered it inappropriate and adds to the tax burden. This thesis aims to analyze, implement, and impact the classification of ships with storage and processing facilities as objects of building tax. This research uses an approach with field studies and literature. The results showed that the type of ship did not match the criteria as a building. The criteria are planted, have a foundation, are attached, remain, are in the waters, and have certain functions. The results of the analysis show that the ship only meets the criteria for being in the waters and has certain functions. In the implementation, it can be seen that the regulation is contrary to legal certainty and has a significant impact on taxpayers. The researcher recommends tax research and further regulation regarding the criteria for building objects."

"Pada praktiknya masih ditemukan perusahaan yang membuat dokumen transfer pricing dengan cara ex-post yakni setelah transaksi afiliasi dilakukan atau setelah berakhirnya tahun pajak. Salah satu bentuk sengketa pajak pada transfer pricing yakni Otoritas Pajak menganggap bahwa penggunaan data pembanding internal PT X tidak ex-ante. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal yang sesuai pada penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha di Indonesia dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT X Tahun 2019 sesuai dengan pendekatan ex-ante menggunakan data pembanding internal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) di Indonesia masih memiliki ketidakpastian sehingga terdapat berbagai alternatif dalam penerapannya. Wajib Pajak menggunakan celah hukum untuk menerapkan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan data pembanding internal untuk menguji prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) transaksi afiliasinya. Di sisi lain, penerapan pendekatan ex-ante dengan menggunakan data pembanding internal menunjukkan bahwa transaksi afiliasi PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. PT X menggunakan analisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menggunakan metode RPM yang menunjukkan transaksi pembelian dan penjualan kepada pihak afiliasi yang dilakukan PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Lebih lanjut pada transaksi pendapatan agen komisi PT X telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada divisi chemical, forest, dan transport sedangkan pada divisi lifestyle transaksi dengan pihak afiliasi dinyatakan tidak wajar.

---

In practice, it is still found that companies make transfer pricing documents using the expost method, namely after the affiliate transaction is carried out or after the end of the tax year. One form of tax dispute on transfer pricing is that the Tax Authority considers that the use of PT X internal comparable data is not ex-ante. The purpose of this study is to analyze the implementation of the ex-ante approach in considering the determination of appropriate internal comparable data on the application of the arm’s length principle in Indonesia and the application of the arm’s length principle at PT X in 2019 under the ex-ante approach using internal comparable data. The research was conducted with a qualitative approach and data collection techniques with literature studies and field studies (interviews). The results of this research indicate that the application of the exante approach in determining internal comparison data based on the arm's length principle in Indonesia still has uncertainty, so there are various alternatives to its application. Taxpayers use legal loopholes to apply an ex-ante approach in considering internal comparative data to test affiliated transactions' arm's length principle. On the other hand, the application of the ex-ante approach using internal comparison data shows that PT X's affiliated transactions are not in accordance with the principles of fairness and business practice. PT X uses an analysis of the arm's length principle commons using the RPM method, which shows that the buying and selling transactions to affiliates conducted by PT X are not in accordance with the arm's length principle. Furthermore, in the commission agent income transaction, PT X has applied the arm's length principle in the chemical, forest, and transport divisions, while in the lifestyle division, transactions with affiliates are declared unreasonable."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 s.t.d.d Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021. Dalam peraturan ini diatur mengenai insentif PPnBM atas kendaraan listrik untuk tipe hybrid, PHEV, FCEV, dan BEV. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia sesuai dengan prinsip kebijakan insentif kendaraan listrik yang efektif dan strategi penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik dengan membandingkan penerapan kebijakan cukai atas kendaraan listrik di Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia memenuhi prinsip jenis dan waktu pemberian insentif, kesederhanaan insentif, daya tahan insentif, tetapi tidak memenuh ketersediaan insentif yang menjadi salah satu tantangan penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik. Selanjutnya, strategi penerapan yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah 1) mengkaji ulang persyaratan TKDN agar kendaraan listrik dapat mendapatkan tarif insentif PPnBM, 2) meningkatkan jumlah infrastruktur pengisian publik, 3) menyelaraskan kebijakan antara kendaraan konvensional dan kendaraan listrik, dan 4) sosialisasi mengenai kendaraan listrik dan kebijakan insentif atas kendaraan listrik.

---

The Government of Indonesia issued an incentive policy of Sales Tax on Luxury Goods on electric vehicles which is regulated in Government Regulation No. 73 of 2019 as amended by Government Regulation No. 74 of 2021. This regulation regulates PPnBM incentives for electric vehicles for hybrid, PHEV, FCEV, and BEV types. This study aims to analyze the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia in accordance with the principles of an effective electric vehicle incentive policy and the strategy for implementing the luxury tax incentive policy on electric vehicles by comparing the implementation of the excise policy on electric vehicles in Thailand. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study indicate that the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia meets the principles of type and timing of incentives, simplicity of incentives, durability of incentives, but does not meet the availability of incentives which are one of the challenges of implementing luxury tax incentive policies on electric vehicles. Furthermore, the implementation strategies that can be carried out by the government are 1) reviewing the local content requirements so that electric vehicles can get luxury tax incentive rates, 2) increasing the number of public charging infrastructures, 3) aligning policies between conventional vehicles and electric vehicles, and 4) socializing about electric vehicle and incentive policies for electric vehicles."

"Peningkatan pemeriksaan terhadap transaksi transfer pricing turut meningkatkan jumlah sengketa transfer pricing, salah satunya sengketa mengenai multiple year data. Sengketa multiple year data umumnya terjadi karena isu waktu. Pada penelitian ini sengketa transfer pricing timbul karena hasil yang berbeda dalam menentukan jumlah tahun yang digunakan untuk multiple year data atas sengketa pajak PT X Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesebandingan berdasarkan lima faktor kesebandingan dan mengetahui apa saja faktor yang menjadi dasar PT X menggunakan multiple year data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Pada penelitian ini pemeriksa dan PT X menggunakan multiple year data untuk meningkatkan analisis kesebandingan yang lebih andal namun jumlah tahun yang digunakan berbeda. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa PT X melakukan analisis kesebandingan dengan memperhatikan lima faktor kesebandingan, yaitu karakteristik barang atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Pada proses penelitian ditemukan bahwa pemeriksa menggunakan multiple year data 3 tahun sementara PT X menggunakan multiple year data 5 tahun. Saran yang dapat diberikan adalah analisis kesebandingan harus dilakukan dengan benar sesuai keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Proses dalam menentukan jumlah tahun yang digunakan dalam multiple year data harus dengan alasan yang sesuai dengan karakteristik fungsi dan industri Wajib Pajak.

---

Increased checks on transfer pricing transactions also increase the number of transfer pricing disputes, one of which is disputes regarding multiple-year data. Multiple-year data disputes generally occur due to time issues. In this study, transfer pricing disputes arise due to different results in determining the number of years used for multiple year data on PT X tax disputes in 2015. This study aims to analyze the comparison based on five factors of comparison and find out what are the factors that are the basis of PT X using multiple year data. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. In this study the examiner and PT X used multiple year data to improve the analysis of more reliable comparedness but the number of years used was different. Based on research found that PT X conducted a comparable analysis by paying attention to five comparable factors, namely the characteristics of goods or services, functional analysis, contract provisions, economic circumstances, and business strategy. In the research process it was found that the examiner used multiple year data of 3 years while PT X used multiple year data of 5 years. The advice that can be given is that the analysis of the match must be done correctly according to the actual circumstances and conditions. The process in determining the number of years used in multiple years of data must be for reasons that correspond to the characteristics of the taxpayer's function and industry."

"Penurunan yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Parkir di Kota Jakarta Timur pada Periode 2019-2022 adalah suatu fenomena yang perlu diketahui baik penyebabnya maupun strategi pemungutan yang dikerahkan dalam melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Parkir. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivis. Dalam pengumpulan data, teknik yang diadopsi adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai studi lapangan. Teori yang digunakan pada analisis ini adalah gagasan dari Machfud Sidik (2001), yaitu Teori Strategi Optimalisasi yang memiliki dua dimensi, yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal seperti Pandemi Covid-19 dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab penurunan realisasi ini terjadi. Kemudian, dari sisi strategi pemungutan yang dikerahkan, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur telah melakukan strategi optimalisasi berupa Ekstensifikasi Pajak dengan cara memperluas basis penerimaan dan Intensifikasi Pajak dengan cara memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Meskipun begitu, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, seperti melakukan kerjasama dan diskusi yang melibatkan stakeholder terkait, meningkatkan pengawasan, dan melakukan peninjauan ulang atas Objek Pajak Parkir.

---

The decrease in the realization of parking tax revenue in East Jakarta during the period 2019-2022 is a phenomenon that necessitates an understanding of both its causes and the collection strategies deployed to optimize parking tax revenue. This research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm. For data collection, the techniques adopted include a literature study and in-depth interviews as part of the field study. The theoretical framework is based on Machfud Sidik's (2001) Theory of Optimization Strategy, which encompasses two dimensions: Extensification and Intensification. The findings indicate that factors such as the Covid-19 Pandemic and lack of supervision significantly contributed to the decrease in revenue realization. In terms of collection strategies, the East Jakarta Regional Revenue Agency has implemented optimization strategies through Tax Extensification by expanding the revenue base and Tax Intensification by enhancing the collection process, increasing supervision, improving administrative efficiency, reducing collection costs, and boosting revenue capacity through better planning. However, there are still areas that need improvement and enhancement, such as carrying out collaboration and discussions involving relevant stakeholders, increasing supervision, and conducting a review of Parking Tax Objects."

"Salah satu perubahan kebijakan yang muncul dari UU PDRD menjadi UU HKPD, yaitu bergantinya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan meliputi tarif dan proses perizinannya dengan harapan perizinan bangunan gedung dapat mendukung kemudahan berusaha untuk investasi di daerah. Kota Depok di Jawa Barat menjadi kota metropolitan dan penyangga DKI Jakarta yang pesat pertumbuhan bangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi implementasi kebijakan retribusi PBG di Kota Depok. Topik dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle dari content of policy dan context of implementation. Pendekatan post positivist diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan content of policy, kebijakan PBG masih belum secara penuh dilakukan karena banyaknya pihak berkepentingan sehingga harapan yang ingin dicapai belum terlihat seluruhnya meskipun banyak manfaat kebijakan. Para implementor belum diberikan akses fasilitas lebih SIMBG. Dari context of implementation, meskipun masih terdapat keterbatasan akses, kekuasaan implementasi berada di pemerintah daerah dan mendukung kemandirian fiskal. Kepatuhan untuk layanan belum patuh secara penuh sedangkan retribusi sudah patuh terhadap UU HKPD. Terdapat implikasi yang mana bagi pemerintah Kota Depok diantaranya, tata kelola organisasi, pengurangan administrative cost dan penambahan psychological cost, penurunan realisasi penerimaan retribusi, ekstensifikasi-intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta terkait sentralisasi yang mendistorsi tujuan retribusi. Sedangkan, implikasi bagi masyarakat diantaranya pembayaran retribusi dapat sesuai tujuan yakni sesuai dengan standar bangunan gedung, penurunan nilai pembayaran retribusi PBG dibandingkan IMB, tambahan biaya selain retribusi untuk jasa konsultan, potensi berkembangnya jasa konsultan, dan asas kesederhanaan dalam akses SIMBG.

---

One significant policy change from the transition of the PDRD Law to the HKPD Law is replacing the Building Permit (IMB) retribution with the Building Approval (PBG) retribution. This shift involves changes in tariffs and permitting process to support regional investment. Depok City, one of the metropolitan area in West Jawa and a buffer for DKI Jakarta, has a rapid building growth. This research aims to analyze the implementation and implications of the PBG retribution policy in Depok. This research is using Grindle's policy implementation theory from content of policy and context of implementation. A post-positivist approach was employed, collecting data through field studies and literature reviews. Findings based on the content of policy, PBG policy is still not fully implemented due to the large number of interested parties so that the hopes to be achieved are not yet fully visible even though the policy has many benefits. Implementors have limited access to advanced SIMBG facilities. In the context of implementation, despite of the limited access, the local government has the capacity to encourage fiscal autonom. Compliance with service standards is incomplete, while retribution adheres to the HKPD Law. Implications for the Depok government include organizational adjustments, decreased administrative costs, increased psychological costs, decreased retribution revenue, extentification-intensification of regional taxes and levies, and centralization issues that distort retribution objectives. For the community, implications include retribution payments is based on the standard, reduced PBG retribution payments compared to IMB, additional consultant service fees, consultancy services growth, and simplified access to SIMBG."

"Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan untuk melihat evaluasi pilot project antara BEI dan DJP, potensi pemanfaatan dan biaya dari kerangka innovation for tax compliance dan cost of taxation, faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari kerangka success factors for information technology governance dan kesiapan pemerintah ditinjau dari konsep e-government challenges. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa XBRL berpotensi untuk diterapkan di dalam sistem administrasi perpajakan, hambatan yang ditemukan yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang mengerti XBRL terutama didalam perpajakan serta taksonomi yang harus disesuaikan oleh otoritas pajak agar dapat menaungi semua wajib pajak yang akan menerapkannya. Sementara dukungan yaitu dari segi biaya tidak ada masalah di otoritas pajak, konsultan adaptif dan juga lingkungan internal dan eksternal yang suportif. Evaluasi dari penerapan XBRL antara BEI dan DJP memudahkan administrasi di DJP sehingga DJP akan melakukan piloting project kembali setelah penetapan standar taksonomi. Kesiapan DJP akan implementasi XBRL masih belum siap karena belum ada penetapan taksonomi yang akan digunakan serta belum ada diskusi dengan pihak eksternal terkait pengimplementasian XBRL tetapi sudah ada rencana di internal DJP untuk pengadopsian XBRL sebagai tools wajib pajak dalam membuat laporan keuangan.

---

One of the causes of the low tax ratio in Indonesia is taxpayer compliance. Modernization of tax administration in the field of taxation needs to be done to keep up with the times and improve compliance. The existence of a memorandum of understanding between the Directorate General of Taxes and the Indonesia Stock Exchange is the beginning for the implementation of the XBRL pilot project in Indonesia. This research was conducted using a post-positivist approach and by using a qualitative method. Data collection techniques are carried out through documentation and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes. The study was conducted to see the evaluation of the pilot project between the IDX and the DGT, the potential utilization and costs of the innovation framework for tax compliance and cost of taxation, the supporting and inhibiting factors in terms of the success factors for information technology governance framework and government readiness in terms of the concept of e-government challenges. The results of the research conducted said that XBRL has the potential to be applied in the tax administration system, the obstacles found are the lack of human resources who understand XBRL, especially in taxation and taxonomy which must be adjusted by the tax authorities in order to overshadow all taxpayers who will implement it. While support, namely in terms of costs, there is no problem with the tax authorities, adaptive consultants and also a supportive internal and external environment. Evaluation of the implementation of XBRL between IDX and DGT facilitates administration at DGT so that DGT will pilot the project again after setting taxonomy standards. DGT's readiness for the implementation of XBRL is still not ready because there has been no determination of the taxonomy to be used and there have been no discussions with external parties regarding the implementation of XBRL but there are plans within DGT internally for the adoption of XBRL as a tool for taxpayers in making financial reports."

"Pilar 2 dari proyek BEPS G20 adalah instrumen penting untuk mengatasi tantangan pajak yang muncul akibat digitalisasi ekonomi. Penelitian ini menguraikan proses formulasi kebijakan Pilar 2 berlangsung di Indonesia dan gambaran desain kebijakan yang akan diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Triangulasi data dilakukan untuk mengurangi subjektivitas peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan PMK Pilar 2 di Indonesia telah melalui tahapan penilaian dampak manfaat kebijakan, pembahasan perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dan penyusunan regulasi. Namun konflik kepentingan masih berlangsung antarkementerian. Selanjutnya, desain kebijakan GloBE di Indonesia mayoritas akan mengadopsi sesuai ketentuan yang diatur dalam model GloBE rules dan Minimum Tax Implementation Handbook. Terkait STTR, Indonesia tidak mengambil jalur MLI melainkan dengan negosiasi bilateral. Kebijakan insentif pajak pasca GMT akan diterapkan melalui skema QRTC dan MTTC yang akan mengubah pola penganggaran dan restitusi pajak di Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memasukkan klausul teknis administratif dalam PMK, menetapkan jadwal yang lebih jelas dalam proses penerbitan peraturan termasuk menyediakan sosialisasi dan waktu transisi, mensinergikan berbagai kepentingan untuk menghindari kebijakan yang bertentangan, mempertimbangkan QDMTT safe harbour, mempercepat negosiasi bilateral untuk STTR, memperhitungkan potensi cost-benefit dari insentif QRTC, memberikan QRTC secara terarah berdasarkan keadaan Wajib Pajak, dan mempersiapkan ketentuan teknis terkait skema QRTC dan MTTC.

---

Pillar 2 of the G20 BEPS project is a crucial instrument for addressing tax challenges arising from the digitalization of the economy. This study outlines the ongoing policy formulation process of Pillar 2 in Indonesia and provides an overview of the policy design to be implemented. This research employs a qualitative method by collecting data through literature reviews and interviews. Data triangulation was conducted to minimize researcher subjectivity. The results indicate that the policy formulation process for the PMK Pillar 2 in Indonesia has gone through stages of assessing policy impact benefits, discussing changes in the tax system in Indonesia, and drafting regulations. However, conflicts of interest among ministries persist. Furthermore, the design of the GloBE policy in Indonesia will largely adopt the provisions stipulated in the GloBE model rules and the Minimum Tax Implementation Handbook. Regarding the STTR, Indonesia opted for bilateral negotiations rather than the MLI route. Post-GMT tax incentive policies will be implemented through the QRTC and MTTC schemes, which will change the budgeting and tax refund patterns in Indonesia. This study provides recommendations for the government to include technical administrative clauses in the PMK, establish a clearer schedule for the issuance of regulations, including providing outreach and transition periods, harmonize various interests to avoid conflicting policies, consider the QDMTT safe harbor, accelerate bilateral negotiations for the STTR, evaluate the cost-benefit potential of QRTC incentives, provide QRTC directionally based on the taxpayer's condition, prepare all technical provisions related to the QRTC and MTTC schemes."

"OECD memberikan rekomendasi untuk menerapkan carry forward dan/atau carry back untuk mengatasi isu volatilitas earnings dan perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak dalam pendekatan interest-to-EBITDA. Lebih lanjut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan terkait apakah pendekatan interest-to-EBITDA perlu dilengkapi dengan kebijakan carry forward dan/atau carry back, manakah di antara keduanya yang paling sesuai diterapkan di Indonesia, dan apakah terdapat alternatif selain menerapkan kebijakan carry forward dan/atau carry back sebagai pelengkap pendekatan interest-to-EBITDA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan carry forward dan/atau carry back perlu diterapkan untuk menangani isu volatilitas earnings sebagai bentuk kompensasi atau tax benefits. Kebijakan carry forward dan/atau carry back juga perlu diterapkan jika terdapat perbedaan pengakuan beban antara akuntansi dan pajak. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa kebijakan carry forward atas interest expense dan/atau kapasitas bunga memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kebijakan carry back sehingga lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Namun, terdapat alternatif lain yaitu mengubah pendekatan interest-to-EBITDA menjadi filter ketiga ketentuan DER; atau menggunakan ketentuan DER untuk mengatasi EBITDA negatif serta menerapkan kompensasi kerugian fiskal.

---

OECD provides recommendations for implementing carry forward and/or carry back to address the issue of earnings volatility and differences in treatment between accounting and taxes in an interest-to-EBITDA approach. Furthermore, this study also seeks to answer questions related to whether the interest-to-EBITDA approach needs to be complemented by carry forward and/or carry back policies, which of the two is most suitable to be applied in Indonesia, and whether there are alternatives to implementing carry forward and/or carry back policies to complement the interest-to-EBITDA approach. The approach used in this study is a qualitative approach. Then, the results of the study concluded that carry forward and/or carry back policies need to be applied to deal with the issue of earnings volatility as a form of tax benefits. Carry forward and/or carry back policies also need to be applied if there is a difference in expense recognition between accounting and taxes. Next, the carry forward policy on interest expense and/or interest capacity has more advantages than the carry back policy so that it is more suitable to be applied in Indonesia. However, there is another alternative, which is to change the interest-to-EBITDA approach to the third filter of DER; or using DER to address negative EBITDA as well as apply fiscal loss compensation."

"Masyarakat memerlukan pelayanan publik yang berkualitas untuk membantu proses mereka dalam melancarkan segala urusannya. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan yang baik tentu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang kemudian secara tidak langsung akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak tersebut berguna bagi keberlangsungan negara karena mayoritas pembangunan nasional di Indonesia menggunakan sumber dana dari perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan DJP terhadap tingkat kepercayaan WP. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dimana peneliti mendapatkan 146 responden melalui penyebaran kuesioner dengan teknik non-probability sampling. Data yang berasal dari jawaban terbuka dan wawancara diolah secara deskriptif guna memperkaya analisis. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan DJP berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan WPOP DKI Jakarta sebesar 78,3%.

---

Every citizen needs a certain quality public services to assist their processes in expediting all their affairs. Therefore, the government as the organizer of public services continues to strive to improve the quality of public services. Good service quality can certainly increase the level of public trust which will then indirectly affect increasing tax compliance. This tax compliance is useful for the sustainability of the country because the majority of national development in Indonesia uses fund source from taxation. This study aims to analyze the effect of DGT service quality on the level of trustworthiness of taxpayers. This research approach is a quantitative approach where researcher got 146 respondents through spreading questionnaires with non-probability sampling technique. Collected data from open-ended answers and interviews were processed descriptively to enrich the analysis. This study obtained the results that DGT's service quality had an effect on the trust level of DKI Jakarta’s individual taxpayers by 78.3%."