Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi asing kini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis karena dianggap mampu merefleksikan kepentingankepentingan tidak hanya bagi negara investor, tetapi juga negara-negara tujuan investasi. Keberadaan investasi asing bagi negara berkembang seperti Indonesia menjadi hal yang sangat penting dikarenakan terbatasnya sumber modal nasional. Investasi dari salah satu negara maju yaitu Jepang menjadikan hubungan kedua negara sangat bergantung satu sama lain. Tahun 1997 tepatnya pada saat krisis ekonomi Asia terjadi, tingkat investasi Jepang mengalami penurunan yang cukup drastis. Dampak dari krisis ekonomi ini dirasakan masih ada hingga sekarang, dikarenakan jumlah investasi belum meningkat seperti sebelum krisis Asia terjadi.Penelitian ini diadakan untuk meneliti kondisi-kondisi apakah yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi investasi Jepang ke Indonesia pada tahun 2001-2007. Sebagai upaya menganalisa permasalahan tersebut, dapat dipergunakan beberapa konsep, yaitu: John H.Dunning mengenai motivasi pengadaan investasi oleh MNC, konsep comparative advantage oleh David Ricardo, dan juga konsep competitive advantage yang dinyatakan oleh Michael E. Porter.Pada penelitian kali ini, akan ditemukan beberapa hal, diantaranya kedinamisan dari comparative advantage pada Indonesia dan kondisi competitive advantage wilayah Jepang yang dapat dipengaruhi berbagai kondisi. Namun kondisi yang terjadi pada tahun 2001-2007 terdapat perubahan pada comparative advantage terlebih pada masalah country risk, dimana kondisinya menyebabkan bertambahnya beban perekonomian, sehingga masih terjadi penurunan investasi dari Jepang.

---

Foreign Direct Investment (FDI) currently plays important role in internationalizing business activities. FDI reflects the interest of investor and recipient countries. For Indonesia, FDI is a great importance to be an alternative of national capital resources. FDI that come from Japan has occupied special place in bilateral relations between Japan and Indonesia. In the year of 1997, when financial crisis afflicts Asian countries, Japanese investment has declined drastically. One decade after the crisis, the total amount of Japanese investment has not reached the point before the crisis.The research is to find out of what are the conditions that make the fluctuation of Japan?s investment to Indonesia happen in 2001 to 2007. As a way to analyze the problem, some concepts can be used, such as: John H.Dunning with the motivation of investment by MNC, the concept of comparative advantage by David Ricardo, and also the concept of competitive advantage by Michael E. Porter.In this research, will be founded some parts, such as the dynamic of comparative advantage in Indonesia and the condition of competitive advantage in Japan area that can be influenced by some conditions. Unfortunately, the condition that happened in 2001 to 2007 has changing on the comparative advantage, moreover in the problem of country risk, which the condition causing much more economy problem so the Japan?s investment still going down."

"ABSTRAKTesis ini membahas penerapan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dengan memfokuskan pada studi kasus terkait upaya pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar teori yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner bahwa dalam rezim internasional terdapat hubungan yang erat antara basic causal variables (pengaruh dan kepentingan) dan outcomes and related behaviour sebagai faktor penyebab terjadinya suatu tingkah laku dalam sistem internasional. Berdasarkan teori ini diketahui bahwa pengaruh G7 dalam pembentukan FATF sebagai organisasi internasional yang mengeluarkan Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT list) dan kepentingan Indonesia dalam dunia internasional telah menjadi latar belakang pemerintah mematuhi dan menerapkan rekomendasi FATF sebagai standar internasional dalam rezim anti pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa melalui peningkatan kepatuhan dengan menerapkan rekomendasi FATF khususnya terhadap sektor perbankan, Indonesia mampu menjaga integritas sektor perbankan nasional serta pencitraan negara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about implementation of Financial Action Task Force (FATF) that focused on case study of the development of anti-money laundering in Indonesia. The analysis in this thesis is based on the theory of Stephen D. Krasner which said that there is a close relation between basic causal variables (power and interest) and outcomes and related behaviour in international regime as a causal factor that contribute to the behavior in international system. Based on this theory, it is understood that the power of G7 in the establishment of Financial Action Task Force (FATF) as an international organization that published Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT list) and Indonesia’s interest in international level, had become the reasons of Indonesia’s compliance and implementation towards FATF recommendations as an international standards of anti-money laundering regime. This research is qualitative with descriptive design. The result of research conclude that through enhancement of compliance by implementing FATF recommendations prominently towards banking sector, Indonesia was able to maintain the integrity of the national banking sector and national image. "

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan World Bank untuk Indonesia, dalam rangka menekan angka kemiskinan pada periode 2000 hingga 2010. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektivitas-tidaknya bantuan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mayoritas data didapat dari literatur, hasil penelitian, laporan, dan dokumen. Terdapat pula data yang didapat melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan World Bank dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia tidak efektif. Melalui analisis lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa bantuan World Bank merupakan skema yang lebih besar untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze World Bank?s aid implementation in assisting Indonesia reducing the poverty rate from year 2000 to 2010.

This study utilizes the five principles and twelve indicators of Paris Declaration as tools to analyze the said aid effectiveness. The majority of data in the study is collected trough literatures, research

reports, and institutional documents. There are also data collected trough the means of indepth interviews.

The results of the study show that World Bank's aid is actually ineffective when it comes to terms with Paris Declaration and Indonesia?s poverty rate reduction. Further analysis indicates that World Bank?s aid is of a larger scheme to bringing Indonesia a status of dependency."

"SWF dalam rezim keuangan internasional bukanlah sebuah fenomena yang baru. Sejak pertama kali muncul pada tahun 1953, SWF terus berkembang dengan memunculkan pemain-pemain baru yang melihat SWF sebagai alternatif ekonomi yang menjanjikan di masa depan. Salah satu pemain baru dalam SWF ialah China Investment Corporation (CIC) yang lahir di tahun 2007. Kelahiran CIC sebagai sebuah SWF menempatkan China dalam daftar SWF terbesar dengan ?bobot lahir‟ sebesar 200 milyar dolar AS. Kelahiran CIC sekaligus merupakan manifestasi keberhasilan China dalam melakukan akumulasi modal yang berasal dari surplus perdagangan dan neraca pembayaran yang positif. Paradoks dengan hal ini, AS justru tengah mengalami kemunduran ekonomi yang menyebabkan rentananya sektor finansial AS yang dilihat dari tiga indikator yakni defisit perdagangan, defisit anggaran, dan neraca pembayaran yang negatif. Di tengah kerentanan sektor finansial AS, China kemudian memanfaatkan peluang untuk masuk ke dalam sektor finansial AS salah satunya melalui CIC. Dalam perkembangannya CIC tidak lagi hanya berfokus kepada sektor-sektor finansial namun juga berinvestasi dalam sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi. Distorsi komitmen awal CIC kemudian dipertanyakan seiring dengan objektivitas investasinya yang turut berubah karena mengundang motif nonekonomi dalam tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai.

---

SWF in international financial regime is not a new phenomenon. Since the first SWF emerged in 1953, the growth of SWF increases with new players popped out in discerning SWF as an economy alternative for future purpose. One of new players in SWF is China Investment Corporation (CIC) that was born in 2007. The birth of CIC placed CIC as one of the largest SWF that has ?a birth weight‟ 200 billion US Dollar. In line with that, the birth of CIC also manifests the success of China in accumulating the capital from trade surplus and positive balance of payment. In contrast with this condition, the economy of US tends to decline and make the US financial system vulnerable measured from three indicators: trade deficit, budget deficit, and the negative balance of payment. In the middle of the vulnerability of US financial system, China benefitted these opportunities to enter US financial system through CIC. The development of CIC in US financial system is no longer focus on financial sector but also invested in strategic sector for instance energy, telecommunication, and transportation. The distortion of CIC‟s commitment ultimately makes the objectivity of CIC questionable because it invites the non-economy motives behind the economy purpose."

"ABSTRAKSumber energi terkait erat dengan keberlangsungan hidup orang banyak. Oleh sebab itu keamanan energi menjadi salah satu prioritas dalam kepentingan nasional tiap negara. Jepang sebagai negara maju tidak mampu memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Meski pada awalnya energi nuklir diharapkan mampu menjawab isu keamanan energi Jepang namun sejak insiden Fukushima Daiichi, seluruh kegiatan yang menyangkut pengolahan energi nuklir harus dihentikan untuk sementara waktu. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Jepang menggunakan sumber energi fosil seperti minyak, gas, dan batubara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan gas dan batubara menjadi negara yang dibidik oleh Jepang untuk membantu memenuhi kebutuhan energinya. Jepang dan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Selama ini Jepang telah mempertegas keamanan energinya dari Indonesia dengan menggunakan bantuan Official Development Assistance serta melalui Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement. Kini terjadi peningkatan permintaan gas dalam negeri di Indonesia sehingga pasokan ekspor gasnya terancam. Pemerintah Indonesia pun menciptakan kebijakan Domestic Market Obligation untuk melindungi konsumer dalam negeri. Jepang terus mengupayakan jaminan keamanan energinya di Indonesia dengan melancarkan berbagai pertemuan tahunan seputar isu energi serta melakukan investasi melalui proyek kerja sama, Metropolitan Priority Areas. Faktanya Indonesia masih belum mampu mengolah sumber daya mineralnya secara mandiri sehingga investasi dari perusahaan Jepang masih sangat diperlukan. Namun hadirnya investasi perusahaan Jepang dengan skala yang besar justru semakin memperkokoh posisi Jepang sebagai ‘sahabat’ Indonesia. Sehingga permintaan Jepang pada Pemerintah Indonesia akan ditanggapi dengan serius dan cepat.

---

ABSTRACTEnergy sources is closely related to the survival of many people. Therefore energy security became a priority in the national interests of every countries. Japan as a developed country is unable to meet its energy needs independently. Although nuclear energy initially expected to address the issue of energy security of Japan but since Fukushima Daiichi incident, all activities related to the processing of nuclear energy should be stopped for a while. To meet its energy needs, the Japanese are using fossil energy sources such as oil , gas , and coal. Indonesia is a country rich in gas and coal and is targeted by Japan to help meet its energy needs . Japan has emphasized the security of its energy from Indonesia using Official Development Assistance as well as through the Japan - Indonesia Economic Partnership Agreement. Curently there’s an increase in domestic gas demand in Indonesia and evidently threatening the supply of exported gas. The Indonesian government created the Domestic Market Obligation policies to protect domestic consumers. Japan continues to pursue energy security in Indonesia by launching various annual meetings around the issue of energy and investing through cooperation projects such as the Metropolitan Priority Areas. Fact is Indonesia still not able to process mineral resources independently and that the investment of Japanese companies is still very necessary . However, the presence of Japanese companies investing in large scale even further strengthen Japan's position as a 'friend ' of Indonesia. So the Japanese request to the Government of Indonesia will be taken seriously and quickly"

"Jepang merupakan negara yang dikenal akan distribusi ODA yang terkonsentrasi di kawasan Asia. Akan tetapi, pada tahun 2003 hingga 2011, distribusi ODA Jepang ke Asia justru menurun. Sebaliknya, Sub-Sahara Afrika menjadi satu-satunya kawasan dengan distribusi ODA Jepang yang meningkat. Situasi ini menunjukkan pergeseran fokus distribusi ODA Jepang ke Sub-Sahara Afrika. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor di balik pergeseran tersebut dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan terdapat keterkaitan antara faktor domestik (perubahan kepemimpinan dalam JICA dan tujuan politik Jepang) dan eksternal (tekanan dari Amerika Serikat, rivalitas Jepang dengan China, dan dinamika perkembangan Kawasan Afrika dan Asia), yang melatarbelakangi pergeseran fokus distribusi ODA Jepang ke Afrika.

---

Japan is a country which concentrated her ODA mainly in Asia. However, in 2003 until 2011, Japanese ODA to Asia diminished and Sub-Saharan Africa became the only region whose Japanese ODA?s allocation increased. It indicated the shifting of Japanese ODA to Sub-Saharan Africa. This study aims to uncover and analyze the factors underlying Japan?s policy to shift her ODA to Africa using foreign policy as the framework of analysis. The result shows the relevance between domestic factors (leadership transition in JICA and Japan?s political objective) and external factors (the pressure of US, rivalry between Japan and China, and development of Africa and Asia) in the shifting of Japanese ODA to Sub-Saharan Arica."

"Tesis ini membahas tentang ekonomi politik perdagangan komoditas. Secara khusus untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong terbentuknya kerangka kerjasama ITRO. ITRO dibentuk oleh negara-negara produsen utama karet alam yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berdasarkan perspektif kartel dan kebijakan ekonomi luar negeri. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa ITRO dibentuk karena ketiadaan kerjasama yang mampu mengakomodir kepentingan negara produsen dalam perdagangan internasional dan merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang menguntungkan bagi negara-negara penghasil karet alam.

---

This research discuss about the political economy of commodity trading. Specifically to examine the factors that encourage the formation of the International Tripartite Rubber Organization (ITRO). ITRO formed by the major natural rubber producing countries, namely Indonesia, Malaysia, and Thailand. This research used qualitative methods. This research is based on the perspective of the cartel and foreign economic policy. The results of this research found that ITRO formed in the absence of co-operation which is able to accommodate the interests of producer countries in international trade and an effort to maintain price stability favorable for natural rubber producing countries."

"Tesis ini membahas mengenai EPA sebagai bentuk diplomasi bilateral Jepang di tiga kawasan yakni Asia, Amerika Latin dan Karibia serta Eropa. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain eksplanatif. Untuk menjawab bagaimana motif dan karakteristik yang melatarbelakangi pembentukan EPA di tiga kawasan di dunia berpengaruh terhadap pencapaian kepentingan ekonomi Jepang?. Penulis menggunakan konsep diplomasi bilateral yakni usaha pemenuhan kepentingan nasional negara dalam hubungannya dengan negara lain atau dapat pula berarti "manajemen" bagaimana negara berhubungan satu sama lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Yang dalam hal ini adalah pencapaian ekonomi Jepang. Hasil penelitian menunjukkan jika calon mitra memiliki karakteristik volume perdagangan tinggi, aktivitas bisnis yang akan timbul berkat EPA berkembang pesat, dan potensi kerugian ekonomi yang diakibatkan karena ketiadaan EPA relatif tinggi, maka Jepang akan mendorong pembentukan EPA dengan negara calon mitra potensial tersebut.

---

This analysis discusses about EPA as bilateral diplomacy form of Japan in Asia, Latin America, Caribia and Europe. This analysis is qualitative research, with eksplanatif design which is directed to answer how motif and characteristics which support the process of EPA in three regions in the world as the movement of Japan to achieve its economic interest.

The writer of this analysis deploys bilateral diplomacy concept which explains the way of an act of a state to fullfil its national interest in its relations toward another. On the other words, bilateral diplomacy is a kind of management of how state interacts with other to survive its national interest.

The result of this analysis shows that if another state as partner of Japan has high volume of trade, EPA will support business activities to grow up more. In reverse, the absent of EPA wil influence the achievement of economic benefit. In this situation. Japan will contribute to increase its partner?s economic interest by forming EPA as the way to boost up economic benefit of both states."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa diplomasi setengah hati Indonesia terhadap AS dalam kasus bantuan IMF di era krisis dalam kurun waktu 1998 ?2004. Diplomasi setengah hati Indonesia dapat dipahami sebagai usaha negara ini untuk dapat keluar dari krisis ekonomi namun pada dasarnya Indonesia tidak mempunyai banyak pilihan, sehingga kebijakan yang timbul adalah tidak memuaskan untuk salah satu pihak.Penelitia ini menggunakan pendekatan ekonomi politik yang dikemukakan oleh Robert Gilpin yang menyatakan bahwa ekonomi politik global sebagai interaksi antara berbagai aktor yang saling mempengaruhi baik itu negara, non negara dan firma internasional. Metode penelitian yanng digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, digunakan teknik kepustakaan dengan data sekunder yang berupa buku teks, jurnal, dan data dari internet beserta wawancara.Penelitian ini menemukan bahwa terdapat berbagai tekanan baik yang sifatnya eksternal maupun internal pada masa krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Meskipun demikian Indonesia harus menerima berbagai tekanan tersebut karena mengharapkan bantuan untuk menstimulus perekonomian Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa jatuhnya rezim Orde Baru juga dipengaruhi oleh berbagai tekanan khususnya dari AS dan IMF.

---

This research is intent to analyses Indonesian half-hearted diplomacy toward U.S in case of the IMF?s assistance in the period of economic crisis during 1998-2004. Indonesian half-hearted diplomacy can be understood as an effort of this state to get out from economic crisis, but basically Indonesia not has a lot of option, so the policy result is dissatisfactory for one of the parties.This research using political economy approaching that proposed by Robert Gilpin who assume that global politics economy as interaction among various interplay actor such as state, non state and international firm. The method of this research is qualitative research method. Bibliographical technical with secondary data such as data such as textbook, journal and data of Internet also interview is used to get data in this research.This research finds that were various pressures both of externally and internally on economic crisis term at Indonesian on year 1997. Even so, Indonesia shall accept various pressures because of expecting assistance to stimulating Indonesian economics. Besides, this research also finds that the fall of New Order regime also regarded by various pressures in particular of U.S and IMF."