Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan inklusi-moderasi Parti Islam Se-Malaysia (PAS) khususnya dalam Muktamar ke-61 tahun 2015. Dalam hal ini, kegagalan yang dimaksud adalah kekalahan faksi pembaharu dalam mempertahankan kepemimpinan partai dari faksi ulama pada Muktamar ke-61 tahun 2015 tersebut. Bahkan, hal itu kemudian membuat upaya-upaya inklusi-moderasi yang telah diterapkan oleh PAS selama berada di bawah kepemimpinan faksi pembaharu (periode tahun 2005-2015) akhirnya harus terhenti. Pasalnya, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua faksi tersebut dalam berbagai hal, seperti mengenai visi, orientasi ideologi dan kebijakan. Hingga akhirnya, hasil yang diperoleh dari muktamar tersebut turut menyebabkan terjadinya perpecahan pada internal PAS, Hingga kemudian, perpecahan itu selanjutnya membuat berdirinya Parti Amanah pasca diselenggarakannya Muktamar ke-61 tahun 2015. Di samping itu, dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan teori inklusi-moderasi dan faksionalisme serta studi literatur terhadap referensi-referensi yang relevan dalam metode penelitiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan inklusi-moderasi PAS disebabkan oleh adanya pergantian kepemimpinan serta perpecahan dalam internal partai tersebut

---

This research have a purpose to explain the causes of the failure of inclusion-moderation of the Malaysian Islamic Party (PAS), especially in the 61 Conference of 2015. In this case, the failure in question is the defeat of the reformer faction in maintaining the party leadership of the ulama faction. at the 61 Conference of 2015. In fact, it then made the inclusion-moderation efforts that had been implemented by PAS while under the leadership of the reformer faction (the period 2005-2015) finally have to cease. The reason is, this is because there are fundamental differences between the two factions in various matters, such as regarding vision, ideological orientation and policy. Furthermore, the results obtained from the conference helped to cause a split in the internal PAS, until then, the split later made the establishment of the Parti Amanah after the holding of the 61 Conference in 2015. In addition, in the discussion, this study used the theory of inclusion-moderation and factionalism and literature study of relevant references in the research method. Therefore, it can be said that the findings of this study indicate that the failure of inclusion-moderation of PAS is caused by a change in leadership and divisions within the party."

"Peningkatan kasus pemerkosaan di India terjadi terus-menerus setiap tahunnya membuat isu ini signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial baru,  perspektif feminisme radikal dan politik tubuh untuk menjelaskan peranan feminis dan gerakan perempuan India. Pemerkosaan di India dilihat sebagai manifestasi budaya patriarki yang mengakar di dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan feminis dan gerakan perempuan India dalam memengaruhi pembentukan undang-undang yaitunya Undang-Undang Anti Pemerkosaan di India tahun 2013. Feminis dan gerakan perempuan India berharap pengesahan undang-undang yang baru dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan perempuan. Akan tetapi, pengesahan undang-undang ini tidak dapat mengatasi pemerkosaan di India yang dibuktikan dengan data statistik meningkatnya pemerkosaan di India setiap tahunnya pasca disahkannya Undang-Undang Anti Pemerkosaan di India tahun 2013.

---

The increasing of rape cases in India each year makes this phenomenon becomes significant in India. This research employs theory of new social movements, the perspective of radical feminism dan body politics to explain the role of feminism and the impact of Indian womans movement. Rape is seen as a manifestation of Patriarch Culture that rooted in the Indian society. This research aims to see the role of feminism and the Indian womans movement in the formulation of Anti-Rape Law in 2013. Feminist and the women in India build upon this Law as a solution to rape cases that happened in India. But as a matter of fact, this Law is not a solution for the rape cases, its proven with the statistics data that that there is still escalation each year even if the Law itself is passed in 2013."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelembagaan partai politik dalam kerangka otonomi khusus sebagai sarana resolusi konflik separatisme. Otonomi khusus merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara induk kepada wilayah konflik separatisme. Dalam otonomi khusus terdapat kebijakan khusus atau hanya diperuntukkan bagi wilayah yang bersengketa. Salah satunya yaitu kebijakan partai politik lokal. Aceh dan Mindanao memiliki persamaan dan perbedaan dalam konteks konflik separatisme dan resolusi konflik. Persamaan utama yaitu terdapat kelompok pemberontak yang menginginkan kemerdekaan di kedua wilayah, perbedaan utama yaitu resolusi konflik yang gagal di Mindanao sedangkan berhasil di Aceh dengan indikator berhentinya konflik separatisme. Argumen utama penulis dalam penelitian ini adalah partai politik lokal sebagai sarana resolusi konflik yang menjadi faktor berakhirnya konflik separatisme di Aceh antara GAM dan GoI namun tidak berhenti di Mindanao antara MNLF/MILF dan GRP. Kegagalan di Mindanao ini berdasarkan indikator masih berlanjutnya konflik setelah perjanjian perdamaian Tripoli pada tahun 1976 antara MNLF dan GRP. Berlanjutnya konflik tersebut menyebabkan munculnya kelompok pemberontak lain seperti MILF, BIFF, dan Abu Sayyaf Group. Permasalahan ini kemudian membawa penulis kepada argumen kedua yaitu dengan terdapat sentralisasi kelompok pemberontak, maka memudahkan proses perdamaian konflik separatisme. Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa konflik separatisme tidak mencapai resolusi, jika kesepakatan otonomi khusus tidak mengatur partai politik lokal, karena kekuasaan yang diserahkan terpusat pada pemimpin kelompok pemberontak. Penulis melakukan analisis menggunakan teori yang dikembangkan oleh De Zeeuw (2009), yang menjelaskan empat aktor atau lembaga yang berperan dalam pelembagaan partai politik lokal, yaitu; aktor internasional, kelompok separatis atau pemberontak elit politik dan elit domestik. Penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif dengan komparasi menggunakan metode process tracing untuk membangun kesimpulan penelitian.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the impact of institutionalizing political parties within the framework of special autonomy as a medium of conflict separatism resolution. Special autonomy is the division of power that is surrendered by the central government or the parent state government to the territory of separatist conflict. In special autonomy there is a special policy or policy that only intended for the disputing region. One of them is the policy of local political parties. Aceh and Mindanao have similarities and differences in the context of separatist conflict and conflict resolution. The main equation is that there are rebel groups fighting for independence in the two regions, the main difference is the resolution conflict in Mindanao unsuccessful while succeed in Aceh with the cessation of the separatist conflict indicator. The main argument in this study is, local political parties as a medium of conflict resolution is a factor in the successful on ended the separatist conflict in Aceh between GAM and GoI but does not cease the conflict in Mindanao between MNLF / MILF and GRP. This failure in Mindanao is based on the indicator that the conflict continues after the Tripoli peace agreement in 1976 between MNLF and GRP. The continuation of the conflict led to the emergence of other rebel groups such as the MILF, BIFF, and the Abu Sayyaf Group. This problem then brings the writer to the second argument, namely by centralizing the rebel group, thus ease the peace process of separatist conflict. Furthermore, the authors also found that separatist conflicts did not reach a resolution, if the special autonomy agreement did not regulate local political parties, because the power handed over was centered on the leaders of the rebel group. The author conducts an analysis using a theory developed by De Zeeuw (2009), which describes four actors or institutions that play a role in institutionalizing local political parties, namely; international actors, separatist groups or rebels of political elites and domestic elites. This research is qualitative explanatory by comparison using process tracing method to construct research conclusions."

"Skripsi ini membahas tentang penurunan perolehan suara PKB pada pemilihan umum 2009. PKB merupakan partai yang memiliki ikatan moral dan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi kemasyarakatan islam terbesar di Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah satu pendiri PKB dan pernah memiliki peranan penting dalam tubuh partai sampai kemudian tersingkir dari kepengurusan PKB secara struktural pada tahun 2008 akibat konflik internal partai. Pada pemilu 2009 suara PKB mengalami penurunan yang begitu besar dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya pada tahun 1999 dan 2004 yang berhasil menjadi partai islam terbesar di Indonesia dari segi perolehan suara. Hal ini tentu tidak lepas dari konflik internal partai yang terus menerus terjadi serta kinerja PKB sebagai partai politik itu sendiri.

---

This thesis discusses the decreasing of PKB’s electoral vote in the 2009 elections. PKB is a party that has a moral and historical ties with the Nahdlatul Ulama (NU) which is the largest Islamic mass organizations in Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) was one of the founders of PKB and has an important role within the party until then knocked out of the stewardship from PKB structurally in 2008 due to internal party conflict. In the 2009 general election PKB’s electoral vote decreased so large compared to the two previous elections in 1999 and 2004 who managed to become Indonesia's largest Islamic party in terms of votes. It is certainly ties with the party's internal conflicts that continue to occur and the lack performanceof PKB itself as a political party."

"Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, dan berfokus pada pertentangan yang terjadi antara kelompok pro-pemilihan dan pro-penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam proses formulasi RUU Keistimewaan DIY tahun 2010-2012. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pertentangan antara kedua kelompok tersebut di DPR RI, dan kepentingan apa saja yang ada di dalamnya. Penelitian ini menggunakan tahapan pembuatan kebijakan sebagai bingkai penelitian, sehingga penelitian ini terstruktur dan terfokus pada tahap formulasi kebijakan. Sementara, objek pengamatan dan analisis adalah proses yang ada di dalam tahapan itu sendiri. Selain bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pertentangan kedua kelompok dalam formulasi RUU Keistimewaan DIY, penelitian ini juga bertujuan menyampaikan temuan kepada pembaca yaitu adanya kepentingan lain dalam isu pengangkatan Gubernur DIY di samping kepentingan utama yaitu pembentukan suatu UU khusus yang dapat mengatur keistimewaan Yogyakarta.

---

This thesis is a research with qualitative method, and focuses on the conflicts that occurred between pro-election group and pro-establishment of the Governor group in the formulation process of Yogyakarta Privileges Bill in 2010-2012. This study tried to see how the conflict happened between two groups in the House of Representatives in the formulation of the bill, and any interest in it. This thesis used policy-making stage theory as a frame to the study, so it can be more structured and focused only on policy formulation stage, while the object of observations and analysis is the processes within the stage itself. Besides aiming to illustrate how the conflict in the formulation of the DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Privileges Bill, this study also aims to convey to the reader about the existence of other interest in this issue, in addition to the main interest which is to formulate a special law to regulate the privilege of Yogyakarta."

"Skripsi ini membahas tentang upaya penanggulangan konflik selatan Thailand yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra pada masa pemerintahannya (2001-2006). Konflik ini termasuk dalam jenis konflik relijius-linguistik di mana pengakuan identitas kaum Melayu-Islam menjadi penyebab terjadinya konflik. Pemberontakan menjadi cara yang ditempuh oleh kaum Melayu-Islam untuk memperoleh kebebasannya. Konflik selatan Thailand telah terjadi sejak tahun 1960-an dan cenderung mereda pada masa pemerintahan Prem Tinsulanonda di tahun 1980-1988. Konflik kembali memanas ketika Thaksin keliru dalam membuat keputusan terkait penanggulangan konflik di selatan. Akibatnya, pemberontak memperoleh kekuatan baru untuk kembali memperjuangkan kebebasan mereka, yaitu memisahkan diri dari Thailand (separatisme).

---

This thesis explains the attempts by Thaksin Shinawatra to resolve the southern conflict during his premiership (2001-2006). This conflict is a type of religious-linguistic conflict, caused by acknowledgement (or lack thereof) of the identity of the Melayu-Islam identity, which is Islam religion and Malay culture. Separatism became the method used by the Melayu-Islam people to acquire their freedom. The southern conflict has occurred since the 1960s, and tended to de-escalate during Prem Tinsulanonda?s premiership from 1980-1988. The conflict escalated again when Thaksin made a poor decision regarding for the southern conflict. Consequently, the rebels acquired new force in struggling again for their feedom, namely by attempting to separate themselves from Thailand."

"ABSTRAKStudi ini dilatarbelakangi oleh masalah ketidakadilan sosial yang masihmenjadi masalah dasar di Indonesia sejak era kolonial. Para pemikir politikIndonesia terdahulu termasuk Sukarno, tertarik pada sosialisme sebagai sumberpemikiran yang dapat menjawab masalah tersebut. Hal ini menjadi dasarpemikiran bagi perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan negara Indonesiaterkait pengelolaan kekuasaan dan peran negara yang ditujukan untukmewujudkan keadilan sosial tanpa adanya kapitalisme dan imperialisme. Olehkarena itu, tesis ini membahas dua hal penting. Pertama, konsepsi sosialismeIndonesia menurut Sukarno. Kedua, praktik sosialisme Indonesia pada masaDemokrasi Terpimpin. Tesis ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran politikSukarno tentang sosialisme Indonesia dan praktiknya pada masa DemokrasiTerpimpin.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialismedalam perspektif marxisme. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan teoripendukung seperti: teori sosialisasi politik, teori tradisionalisme Jawa, dan teorinegara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitiandeskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustakaterhadap teks pemikiran Sukarno berupa artikel, buku, dan pidato, serta berbagailiteratur lain yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.Studi ini menyimpulkan bahwa konsep pemikiran politik Sukarno tentangsosialisme Indonesia dirumuskan dengan mengikuti konsep pemikiran marxisme.Praktik sosialisme Indonesia diterapkan dengan cara memperkuat negara melaluikekuasaan Demokrasi Terpimpin dan peran negara dalam ekonomi melaluiEkonomi Terpimpin. Temuan penelitian ini adalah pemikiran marxisme tidakditerapkan secara murni dalam konsepsi sosialisme Indonesia. Meskipunsosialisme Indonesia mendapatkan pengaruh yang dominan dari pemikirankomunisme, tetapi sosialisme Indonesia merupakan bentuk revisionisme terhadapmarxisme. Secara implisit Sukarno juga mendapatkan pengaruh tradisionalismeJawa dalam merumuskan konsepsi sosialisme Indonesia. Praktik sosialismeIndonesia pada masa Demokrasi Terpimpin lebih menampakkan kekuasaannegara yang cenderung bercirikan negara neo-patrimonial dan peran negarabersifat otonomi relatif.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa sosialisasi politik dapat diterapkandalam studi ini. Teori sosialisme dalam perspektif marxisme tidak sepenuhnyadapat diterapkan. Teori tradisionalisme Jawa dapat diterapkan untuk menganalisisciri khas sosialisme Indonesia. Dan teori negara dapat diterapkan untukmenganalisis praktik sosialisme Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

ABSTRACTThe study was motivated by the problem of social inequality that was stillbeing a basic problem in Indonesia since the colonial era. Former Indonesianpolitical thinkers including Sukarno interested in socialism as a sources of ideasthat can address the problem. It is become the rationale for the struggle forindependence and the Indonesian state governance related to use of power androle of the stated aimed at social justice without capitalism and imperialism.Therefore, this thesis discusses two important things, first, the conception ofIndonesia socialism according Sukarno?s thought. Second, the thesis alsodiscusses the practice of Indonesia socialism in the Guided Democracy era. Thisthesis aims to reconstruct the Sukarno?s political thought of Indonesia socialismand its practice in the Guided Democracy era.The main theory that used in this research is the theory of socialism in theMarxism perspective. In addition, this study also reinforced by supporting theoriessuch: the theory of political socialization, the theory of Java traditionalism, andthe theory of state. This study used a qualitative approach to the type ofdescriptive analytical research. Data was collected through a literature review ofthe Sukarno?s thought from articles, books, and speeches and various otherliteratures related to the object of this study.The study concludes that the concept of Sukarno?s political thought ofIndonesia socialism formulated by following the concept of the thought ofMarxism. The practice of Indonesia socialism was implemented by strengtheningthe state through the power of Guided Democracy and the role of state in theeconomy through Guided Economy. The research findings of this study is thethought of Marxism was not implemented purely in the conception of Indonesiasocialism. Although Indonesia socialism was getting predominant influence of theideas of communism, but it is a form of revisionism of Marxism. ImplicitlySukarno also gets the influence of Java traditionalism in formulating theconception of Indonesia socialism. The practice of Indonesia socialism during theGuided Democracy is more revealing power of state tends characterized by neopatrimonialstate and the role of the state is the relative autonomy.The theoretical implication shows that political socialization can beapplied in this study. The theory of socialism in the Marxism perspective is notfully applicable. The theory of Java traditionalism can be applied to analyze thehallmark of Indonesia socialism. And the theory of state can be applied to analyzethe practice of Indonesia socialism during the Guided Democracy."

"ABSTRAKNU merupakan organisasi sosial keagamaan yang memiliki kultur yang berbeda dengan organisasi lainnya, yaitu relasi patron klien antara kiai dan santri. Kiai merupakan tokoh yang dipatuhi dan diikuti oleh santri. Budaya tersebut tidak hanya digunakan dalam interaksi sosial tetapi juga dimanfaatkan untuk mendapatkan tujuan politik, termasuk dalam penentuan mekanisme suksesi di Muktamar ke 33 yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan kepemimpinan NU. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan pengaruh relasi patron klien dalam perubahan mekanisme suksesi kepemimpinan NU di Muktamar ke 33.Teori yang dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah teori patron klien, suksesi kepemimpinan, dan konflik. Teori patron klien yang digunakan berasal dari James C. Scoot yang membagi dua pola relasi patron klien, yaitu relasi patron klien cluster dan piramid. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kajian literatur, dan wawancara.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh relasi patron klien dalam perubahan mekanisme suksesi kepemimpinan NU di Muktamar ke 33. Kelompok yang mendorong perubahan mekanisme suksesi secara tidak langsung terdiri dari KH Musthofa Bisri sebagai patron dengan para Rais Syuriah dan para santri di daerah sebagai klien. Sedangkan, kelompok yang menentang adalah KH Hasyim Muzadi sebagai patron dan juga para Rais Syuriah sebagai klien. Bentuk pengaruh patron klien dalam perubahan mekanisme suksesi terlihat dari proses penentuan mekanisme suksesi, dimulai dari penetapan mekanisme suksesi di luar muktamar hingga penetapan mekanisme suksesi melalui voting Rais Syuriah. Kelompok KH Musthofa Bisri diuntungkan karena memiliki banyak santri yang menjabat Rais Syuriah sehingga berhasil mengubah mekanisme suksesi secara tidak langsung atau menggunakan Ahlul Halli Wal AqdiDalam perspektif teori patron klien, upaya di atas merupakan implementasi dari teori James C Scott tentang pola patron klien berbentuk cluster, yang terdiri dari seorang patron utama dan beberapa klien di bawahnya. Dalam penelitian tersebut, KH Musthofa Bisri dan KH Hasyim Muzadi masing-masing memiliki klien yang menjabat Rais Syuriah. Sumber daya yang dimiliki KH Musthofa Bisri dan KH Hasyim Muzadi adalah nilai agama dalam ketaatan kepada kiai

---

ABSTRACTNU is a socio-religious organization that has a culture that is different from other organizations, namely the patron-client relationship between the kiai and students. Kiai is a figure that is adhered to and followed by the students. Culture is not only used in social interactions but also be used to gain political purposes, including the determination of the mechanism of succession in 33th Congress that aims to gain leadership positions of NU. Therefore, this study focuses on the question of the influence of patron-client relations in a changing mechanism NU leadership succession in 33th NU Congress.leadership succession in 33th NU Congress.The theory used to answer this question is the theory of patron-client, leadership succession, and conflict. The theory of patron-client used came from James C. Scott that divides the two patterns of patron-client relations, namely the patron-client relationships clusters and pyramids. The research method is qualitative data collection techniques through observation, literature review and interviews.The research found that there are significant patron-client relations in a changing mechanism NU leadership succession in 33th congress. Groups that encourage changes in the mechanism of succession is indirectly KH Mustofa Bisri as patron to the Rais Syuriah or the chairman of NU in the area as a client. Meanwhile, groups opposed to is KH Hasyim Muzadi as a patron and also the others Rais Syuriah as a client. The patron clients in succession mechanism changes seen from the process of determining the mechanism of succession, starting from the determination of the mechanism of succession outside the congress until the determination of the mechanism of succession through Rais Syuriah voting. KH Musthofa Bisri group benefits from having many students who served Rais Syuriah so successfully changed the mechanism of succession indirectly.In the perspective of the theory of patron-client, the above efforts is an implementation of the theory of James C. Scott about the pattern of patron-client form a cluster, consisting of a main patron and some clients underneath. Patron?s ruling against the client because it has certain resources and use them to serve political interests. In that study, KH. Musthofa Bisri and KH Hasyim Muzadi each have a client that serves Rais Syuriah. KH. Musthofa Bisri and KH Hasyim Muzadi owned resources is islamic value about devotion to kiai"

"ABSTRAKWarisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat 2001-2016 Pembimbing : Reni Suwarso, Ph.D. Skripsi ini akan membahas mengenai warisan politik Ronald Reagan untuk Partai Republik Amerika Serikat pada periode 2001 hingga 2016. Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan, Ronald Reagan memiliki warisan politik yang besar terhadap Partai Republik setelah masanya. Sebelum Reagan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kelompok konservatif tidak lebih dari hanya sebagai kelompok perlawanan di beberapa wilayah di Amerika Serikat, karena mereka tidak memiliki kekuatan politik. Reagan, melalui gaya komunikasinya yang handal, dalam hal ini berhasil menanamkan gagasan konservatisme menjadi ideologi politik yang dianut oleh Partai Republik. Oleh karena itu banyak politisi dari Partai Republik yang menjadikan Reagan sebagai panutan dan juga sumber inspirasi bagi berbagai kebijakan yang akan mereka ambil. Senator Ted Cruz dari Texas misalnya, yang juga merupakan salah satu kandidat calon presiden terkuat dari Partai Republik pada pemilihan presiden tahun 2016, menyatakan bahwa bila Amerika Serikat ingin mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat maka harus diawali dengan kebijakan pemotongan pajak seperti masa Reagan. Teori yang digunakan untuk memberi analisis bagi temuan tersebut adalah teori mengenai warisan politik yang ditulis oleh Cristian Fong, Neil Malhotra, dan Yotam Margalit yang menyebutkan bahwa warisan politik dapat didefinisikan sebagai sebuah objek konkrit atau konsep abstrak yang terus berlangsung dan diasosiasikan dengan seorang politisi tertentu setelah dia turun dari jabatannya. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan studi pustaka. Kata kunci: Ronald Reagan, Partai Republik, Konservatisme, Amerika Serikat.

---

ABSTRAKABSTRACT Name Achmad Haikal KurniawanStudy Program Political ScienceTitle Political Legacy of Ronald Reagan for the Republican Party of The United States of America 2001 2016 Counsellor Reni Suwarso, Ph.D. This paper will explain the political legacy of Ronald Reagan for the Republican Party of the United States from 2001 to 2016. According to the findings, Ronald Reagan has very influential political legacy to the Republican Party after his time. Before Reagan was elected as a President of the United States, conservative groups was nothing more than a resistance group in the very few places in United States, because they haven 39 t any political power. Reagan, because of his communication skills, has successfully instilling conservative ideas as an ideology of the Republican Party. Because of that many of the prominent Republican politicans sees Reagan as their role model and inspiration. One of them is Senator Ted Cruz from Texas, whose one of the strongest candidate for President of the United States from Republican Party in the 2016 presidential election. He said that if the United States want to grow it 39 s economy then the U.S. must cut the taxes like Reagan did during his presidency. To analize these findings, this paper will use the theory of Political Legacies, written by Cristian Fong, Neil Malhotra, and Yotam Margalit, in which said that political legacy as either a concrete object or an abstract concept associated with a politician that endures after she leaves office. This paper will use literature review as the methodology. Key words Ronald Reagan, Republican Party, Conservatism, United States."

"ABSTRAKPembangunan infrastruktur di sebuah negara dapat mendorong terjadinya urbanisasi, industrialisasi, pemerataan pendapatan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, permbangunan infrastruktur juga dapat menimbulkan permasalahan baik secara sosial maupun ekologis. Skripsi ini akan melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan teori James Scott mengenai elemen yang menyebabkan munculnya permasalahan pada usaha perbaikan manusia pada abad dua puluh dengan fokus studi pada pembangunan infrastruktur bendungan besar Belo Monte Dam di Brazil. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, temuan dari skripsi ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan sosial dan ekologis pada pembangunan Belo Monte Dam disebabkan karena faktor dari administratif yang memerintah, ideologi modernisme tinggi, rezim otoriter dan fragmentasi masyarakat sipil.

---

ABSTRAKDevelopment of infrastructure in a country can encourage urbanization, industrialization, income distribution and contribute to economic development. However, infrastructure development can also cause both social and ecological problems. This thesis will look at the factors that led to the emergence of these problems by using James Scott 39 s Theory of the Elements that led to the emergence of problems in state rsquo s attempts to improve human condition in the twentieth century, which focus on the construction of Belo Monte Dam in Brazil. By using qualitative method through literature study, the findings show that the factors causing the emergence of social and ecological problems in the development of Belo Monte Dam are the factors of government administration, high modernism ideology, authoritarian regime and civil society fragmentation."