Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Duesenfeld, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Jerman, menyediakan teknologi daur ulang baterai menggunakan proses hidrometalurgi untuk memulihkan logam berharga dari limbah baterai. Dalam laporan ini, konten utama berfokus pada Area 200 di dalam pabrik Duesenfeld. Area ini terutama mencakup pemulihan besi dan aluminium hidroksida sebagai produk padat. Area 200 dibagi menjadi tiga unit operasi utama yaitu unit oksidasi, unit pengendapan, dan unit pemisahan. Debit input Area 200 adalah 31.222,86 ton/tahun atau sekitar 11.583,06 m³/tahun. Perhitungan neraca massa menggunakan beberapa asumsi yaitu 99% besi dan aluminium diperoleh kembali dalam bentuk produk padat, dan 100% reaksi oksidasi. Dari perhitungan tersebut, Area 200 mampu menangkap 610,93 ton/tahun besi hidroksida dan 1350 ton/tahun aluminium hidroksida. Selain itu, hasil perhitungan konsumsi energi adalah 5,21 kWh/hari untuk R-201, 49,99 kWh/hari untuk R-202, dan 7,5 kWh/hari untuk F-201. Perhitungan ukuran peralatan meliputi reaktor oksidasi (R- 201), reaktor presipitasi (R-202), dan filter pelat dan bingkai (F-201). Selain itu, total biaya modal yang dihitung adalah AU$3223314.20, dan biaya operasi adalah AU$862.910,3. Emisi lingkungan dari Area 200 hanya terdiri dari pembuangan air limbah dari konsumsi air untuk pencucian filter cake dan emisi CO2 tidak langsung. Hasil perhitungan konsumsi air adalah 1961,18 ton/tahun yang selanjutnya dibuang dan masuk ke fasilitas pengolahan air limbah. Rekomendasi untuk pekerjaan lebih lanjut mencakup desain terperinci untuk peralatan utama, kontrol proses, P&ID, dan analisis ekonomi keseluruhan

---

Duesenfeld, a technology company based in Germany, provides a battery recycling technology using hydrometallurgical process to recover valuable metals from battery waste. In this report, the content primarily focuses on Area 200 within the Duesenfeld’s plant. This area mainly covers the recovery of iron and aluminium hydroxides as a solid product. Area 200 is divided into three main unit operations which are oxidation unit, precipitation unit, and separation unit.  The input flowrate of Area 200 is 31,222.86 ton/year or around 11,583.06 m³/year. The material balance calculation uses several assumptions: 99% of iron and aluminium is recovered in the form of solid product, and 100% oxidation reaction. From the calculation, Area 200 able to capture 610.93 ton/year of iron hydroxide and 1350 ton/year of aluminium hydroxide. Moreover, the calculated energy consumptions for the critical equipment are  5.21 kWh/day for R-201, 49.99 kWh/day for R-202, and 7.5 kWh/day for F-201.The sizing of critical equipment includes oxidation reactor (R-201), precipitation reactor (R-202), and plate and frame filter (F-201). Moreover, the calculated total capital cost is AU$3223314.20, and the operating cost is AU$862,910.3 The environmental emissions from Area 200 only consist of wastewater disposal from water consumption for filter cake washing and indirect CO₂ emissions. The water consumption is calculated to be 1961.18 ton/year which thereafter the water is disposed and enters wastewater treatment facility. Recommendations for further work include detailed design for the major equipment, process control, P&ID, and detailed overall economic analysis."

"Sejak pertama kali dinyatakan ilegal melalui la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, kebijakan pemerintah Prancis terhadap ganja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Prancis merupakan salah satu negara dengan hukuman paling berat untuk penggunaan ganja di Eropa. Namun, meskipun memiliki hukum yang berat, Prancis merupakan salah satu negara dengan persentase konsumen ganja tertinggi di Eropa. Hasil survei populasi umum yang dilakukan oleh Santé publique France dan OFDT menunjukkan bahwa ganja merupakan psikoaktif terlarang yang paling banyak digunakan di Prancis dan penyebaran ganja di Prancis terus meningkat sejak diberlakukannya kebijakan pelarangan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran regulasi tersebut dalam menanggulangi permasalahan konsumsi ganja di Prancis. Penelitian ini mencari tahu pengaruh konsumsi ganja di Prancis terhadap regulasi yang dibuat pada masa pemerintahan Emmanuel Macron dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan sebelumnya yang tidak efektif serta seruan reformasi dari masyarakat tidak mempengaruhi kebijakan Emmanuel Macron dalam upaya menanggulangi permasalahan terkait ganja di Prancis. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintahan Emmanuel Macron memutuskan untuk mengambil jalan tengah, yaitu dekriminalisasi parsial atau contraventionnalisation serta percobaan penggunaan ganja untuk tujuan terapeutik. Meskipun kebijakan baru Macron dianggap tidak benar-benar menyelesaikan masalah, langkah ini berupaya untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang menuntut legalisasi ganja, serta pihak konservatif yang bersikeras mempertahankan hukum ganja yang represif

---

Since it was first declared illegal through la loi n ° 70-1320 du 31 décembre 1970, the French government's policy towards cannabis has not changed significantly. France is one of the countries with the most severe penalties for the use of marijuana in Europe. However, despite its tough laws, France has one of the highest percentage of cannabis consumers in Europe. The results of a general population survey conducted by Santé publique France and OFDT shows that marijuana is the most widely used illicit psychoactive in France and that diffusion of cannabis in France has continued to increase since the enactment of the ban. This raises questions about the role of these regulations in overcoming the problem of cannabis consumption in France. This research investigates the effect of marijuana consumption in France on regulations made during Emmanuel Macron administration period using qualitative methods and literature study techniques. This research proves that the previous ineffective policies and calls for reform from the public did not influence Emmanuel Macron's policies in trying to tackle the problems related to cannabis in France. In dealing with this problem, Emmanuel Macron's government decided to take a middle course, namely partial decriminalization or contraventionnalisation and the trial of using marijuana for therapeutic purposes. While Macron's new policies do not really solve the problem, the move seeks to avoid clashes between parties claiming marijuana legalization and conservatives who insist on maintaining repressive cannabis laws"

"ABSTRAKPenelitian deskriptif ini dilakukan di Poliklinik Bedah Mulut F.K.G.U.I./R.S.C.M. tahun 1984 - 1985. Sampel diambil dari semua kasus fraktura:mdEmg yang disebabkan kecelakaan lalu lintas dan berobat di Po1iklinik Bedah Mulut F.K.G.U.I./R.S.C.M. Baik kasus yang datang langsung maupun yang merupakan konsul dari bagian saraf R.S.C.M./F.K.U.I. Sedangkan pengumpulan data diambil secara langsung dimana pasien langsung diperiksa oleh peneliti dan dicatat ke formulir Raw data, dan tak langsung dengan mencatat data kartu status penderita yang telaheikdagrsa orang lain (Dokumen medik) ke formdlir Raw data. Dari 74 kasus yang dapat dikumpulkan, didapat hasil. Berdararkan jenis kelamin tahun 1984 : 36 kasus fraktura rahang, 32 kasus laki-laki (88,89%) ?dan 4 kasus wanita (11,11%). Tahun 1985 32 kasus laki-laki (e4,21%> aan ehkasus wanita (15,79%). Menurut rahang mana yang terkena fraktura, Tahun 1984 : Laki-laki : rahang atas 14; rahang bawah 13; kombinasi rahang atas dan rahang bawah 6. Wanita : rahang atas 1; rahang bawah 1; kombinasi rahang atas dan rahang bawah 1."

"Tarik menarik antara desentralisasi dan sentralisasi di berbagai negara termasuk Indonesia, selalu menjadi perbincangan yang menarik. Sulit ditentukan titik keseimbangan yang tepat antara sentrabsasi di satu pihak dan otonomi daerah di pihak lain. Demikian juga mengenai otonomi dan kontrol, Pemerintah Pusat sulit menentukan titik keseimbangan yang tepat antara otonomi dan kontrol. Berbagai undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang diterapkan juga tidak berhasil menentukan keseimbangan yang dapat menyenangkan semua pihak. Pemerintah Pusat mengalami dilema antara otonomi dan kontrol, karena di satu pihak Pemerintah Pusat mempunyai political will (kemauan politik) untuk memperbesar otonomi daerah, tetapi di pihak lain Pemerintah Pusat me1akukan kontrol yang sangat ketat .terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diukur dari adanya kebebasan bergerak bagi pemerintah daerah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah memerlukan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, sehingga dapat mandiri dan mengurangi ketergantungannya. terhadap Pemerintah Pusat. Sebab Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sangat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selalu mengalami peningkatan, selama lima tahun terakhir (1991/1992 s.d. 1995/1996) rata-rata peningkatannya sebesar 32,89%, dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata 37,61%. Dalam penelitian ini dikaji dua masalah pokok yakni: pertama, sejauh mana kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua, apakah dampak kontrol terhadap kebebasan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan di bidang keuangan daerah. Teori yang digunakan untuk mendasari permasalahan ada dua yakni: Pertama, teori kontrol, kedua teori otonomi daerah. Instrumen penelitian adalah wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi sangat ketat. Akibatnya Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi kurang bebas membuat dan melaksanakan kebijakan yang dibutuhkan daerahnya. Setiap bantuan keuangan Pemerintah Pusat terhadap daerah diikuti oleh petunjuk, pengarahan dan pengendalian sehirigga Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi kurang bebas dalam menyusun, mengalokasikan dan melaksanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Anggaran yang agak bebas disusun, dialokasikan dan dilaksanakan adalah anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)."

"Tesis ini membahas relasi antara Pemerintah Prancis sebagai aktor negara dan organisasi non-pemerintah sebagai aktor non-negara, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Prancis terhadap isu perubahan iklim global pasca Protokol Kyoto. Penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri melalui pendekatan sosial untuk menjelaskan peran organisasi non-pemerintah di dalam dinamika struktrur domestik mengenai kebijakan iklim Prancis. Hasil kajian tesis ini menunjukkan bahwa di dalam sistem yang demokratis, organisasi non-pemerintah memiliki ruang untuk mempengaruhi pemerintah Prancis terkait kebijakannya terhadap perubahan iklim. Dalam konteks isu perubahan iklim di Prancis, organisasi non-pemerintah memiliki sebagai penyedia informasi dan kelompok lobi. Selain itu, organisasi non-pemerintah juga berupaya membuat perubahan normatif dengan membangun jejaring sesama organisasi non-pemerintah dan dengan pemerintah di tingkat lokal. Organisasi non-pemerintah juga menikmati hubungan kerjasama secara langsung bersama Pemerintah Prancis. Hal tersebut ditujukan guna menciptakan keselarasan antara tindakan negara dan masyarakat sipil di tingkat domestik Prancis dan juga kebijakan di tingkat internasionalnya. Penulis berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Prancis dalam merespon isu perubahan iklim pasca Protokol Kyoto merupakan hasil pertemuan dari upaya pengambilan posisi kepemimpinan dalam negosiasi iklim internasional dan tujuan nasionalnya, di mana organisasi non-pemerintah memiliki peran sebagai aktor non-negara yang mendesak negara untuk dapat bertindak lebih maju dan selaras sesuai dengan kebijakan luar negeri yang responsif terhadap isu perubahan iklim, namun juga dengan tetap memperhatikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Prancis.

---

This thesis analyzes the relationship between French Government as a state actor and non-governmental organizations as non-state actors, in the process foreign policy making process on the issue of global climate change after the Kyoto Protocol. The author uses foreign policy theory through a social approach to explain the role of non-governmental organizations in the dynamics of domestic structures regarding French climate policy. The results of this thesis study show that in a democratic system, non-governmental organizations have room to influence the French government regarding their policies on climate change. In the context of climate change issues in France, non-governmental organizations have information providers and lobby groups. In addition, non-governmental organizations also try to make normative changes by building relationships between networks of non-governmental organizations and the government at the local level. Non-governmental organizations also enjoy direct cooperative relations with French government. It is intended to create harmony between the actions of the state and civil society at the French domestic level and also at the international level. The author argues that France's foreign policy in responding to the issue of climate change after the Kyoto Protocol is the result of a meeting of the interplay between taking leadership positions in international climate negotiations and its national goals, in which non-governmental organizations have a role as non-state actors who urge countries to act more advanced and aligned in accordance with foreign policies that are responsive to the issue of climate change, while continuing to pay attention to social and economic justice for the French citizen."

"Penelitian ini berfokus pada implementasi program SR HAM di Sekolah Menengah Atas X sebagai desain lingkungan sosial mesosistem perlindungan anak dari kekerasan di sekolah. Program Sekolah Ramah HAM (SR HAM) merupakan sebuah program yang dibuat lembaga negara dalam hal ini komnas HAM, sebagai upaya perwujudan nilai-nilai kemanusiaan di sekolah. Penelitian ini menggunakan perspektif perlindungan anak, teori kriminologi kesejahteraan dan human ecology system. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa perwujudan program SR HAM masih belum terwujud dengan optimal sesuai dengan ranah mesosistem perlindungan anak pada indikator SR HAM yakni area kebijakan dan manajemen sekolah terkait penyebaran nilai-nilai intoleran, kurikulum dan ekstrakulikuler.

---

This research focuses on implementing child protection from increasing cases of violence at schools. SR HAM is a program which designed by Komnas HAM as a concern to humanity at school. The goal of this programs to descrease the number of violence among the children at school. This research conducted by qualitative method case study. The interview was done by interviewing the student at SMAN X Jakarta and people who have been working there. The result of this research shows that the implementension of SR HAM has some problems in accordance, the results of this study indicate that the realization of the SR HAM program has not been realized optimally in accordance with the realm of child protection in the SR HAM indicator namely the area of policy and management school related to the spread of intolerant, curriculum and extracurricular values with the mesosystem environmental design in human ecology systems theory and welfare criminology with child protection perpective. "

"ABSTRAK

Melihat maraknya tren pemanfaatan kontainer pada arsitektur akibat penumpukan yang terjadi di pelabuhan di Indonesia. Sekarang ini mulai bermunculan pemanfaatan kontainer sebagai bangunan yang dapat dihuni oleh manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Kontainer yang bermaterialkan baja sangat mudah menyerap panas matahari terutama untuk di iklim tropis seperti Indonesia ini. Untuk itu dalam memanfaatkan kembali kontainer bekas ini, diperlukan perlakuan khusus untuk menjaga kenyamanan bagi penghuninya. Namun, perlakuan yang diberikan harus merespon terhadap iklim di wilayah tropis agar efisien dengan penggunaan material pendukung yang seminim mungkin. Efisiensi penggunaan material pendukung ini disesuaikan dengan prinsip bangunan tropis agar dapat mengurangi penggunaan energi yang berlebih.

---

ABSTRACT

The recent trend of using used containers in architecture in response to a large number of this waste in Indonesia's sea port. Nowadays, a number of establishments using used container where public can enjoy and able to do their activities are increasing. The steel base material absorbs heat from the sun quickly in Indonesia's tropical climate. Therefore, there are certain ways in applying this material in particular for people's comfort to live in. However, the applications of used containers have to consider the climate in tropical places, like in Indonesia, in order to reduce the use of other supporting materials for a structure. However, reducing the use of supporting materials should be in line with the concepts of structure in tropical climate."