Ditemukan 379 dokumen yang sesuai dengan query
Rora Roikhani Endah Retnowati
"
Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh Kreditor, tidak terkecuali bagi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia. Pengembalian utang Debitor kepada Kreditor dalam hal Debitor dinyatakan pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari Kreditor tersebut. Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia adalah sebagai Kreditor Preferen. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi Debitor Pemberi Jaminan Fidusia. Kreditor Preferen (secured creditors) dalam kepailitan biasanya disebut Kreditor Separatis. Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia sebagai Kreditor Separatis sangat berkepentingan agar tetap dapat ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14529
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adriyadi Lukita
"
Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi diperlukan dana dalam jumlah besar yang sebagian disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, yang selalu mengandung risiko, sehingga diperlukan suatu jaminan kredit. Disinilah Jaminan fidusia memiliki peran dalam pemberian kredit, sebagai jaminan utang. Hanya bagi sebagian kalangan, jaminan fidusia hanya merupakan jaminan pelengkap dari jaminan hak tanggungan. Walaupun seharusnya tanpa hak tanggungan pun, pihak bank seharusnya memberikan kredit dengan jaminan fidusia.
Tesis ini mengangkat pokok permasalahan seperti, apakah lembaga ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14579
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hutagaol, Victor
"
Eksekusi objek jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam ketentuan tersebut diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan, akan tetapi dalam prakteknya, khususnya pada Bank X ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15523
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Efran Yuniarto
"
Dalam pemberian kredit tentunya bank memerlukan jaminan yang kiranya dapat menjamin pelunasan hutang dari debitur atau minimal dapat meminimalisir resiko dalam pemberian kredit dimaksud. Dalam hal ini penulis akan membahas masalah penjaminan pesawat udara khususnya pesawat terbang dan helikopter yaitu terkait dengan masih belum jelasnya penggolongan benda sesuai KUHPerdata dari pesawat udara sendiri, lembaga penjaminan yang tersedia serta belum lengkapnya peraturan-peraturan pelaksana yang ada.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16284
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Leila Gentjana
"
Perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dan berperan sebagai sarana memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya untuk pembiayaan yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dalam memberikan pinjaman tersebut mempunyai resiko yang besar bagi bank apabila debitur cidera janji. Untuk menghindari risiko tersebut dalam pemberian kredit, bank meminta jaminan dari debitur untuk pelunasan piutang berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa proyek ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16322
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yuliawati
"
Lahirnya UU No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak dilandasi dengan semangat akan terwujudnya suatu jaminan ternadap kesejahteraan anak Indonesia secara merata dan berkesinambungan. Undang-undang ini selain memberikan kewajiban kepada pemerintah juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah bagaimana UU No. 4 tahun 1979 mengatur pelaksanaan usaha kesejahteraan anak. Dalam hal kasus, bagaimana PP No. 2 tahun 1988 dipraktekkan ndalam kegiatan Yayasan Al-Sofwa. Penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16514
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sopiatun
"
Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentanq Perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, artinya perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris harus dicatat dalam akta perkawinan sebelum atau pada waktu pencatatan perkawinan. Namun ternyata telah terjadi perkembangan di dalam masyarakat, dimana pencatatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sepanjang perkawinan. Hal tersebut ternyata dari adanya pencatatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri No.15/Pdt.P/2004/Jkt.Sel.
Dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16493
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Basri
"
Masalah perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan beda agama merupakan masalah yang sangat rumit, Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, yang mengatur mengenai perkawinan beda agama ialah Regeling op de Regemengde Huwelijken, 5. 1898 No. 158 (SHR) namun ketentuan-dari GHR ataupun dari Ordornansi perkawinan Indonesia, Kristen {S.1933 No. 74 tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar dengan Undang-undang Perkawinan, jika diteliti pasal-pasal dalam Undang-undang perkawinan tidak akan ditemukan satu pasal pun ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16523
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bambang Tedjo Anggono Budi
"
Jaminan Fidusia merupakan salah satu pilihan yang dapat memberi kemudahan kepada para Debitor dengan tidak mengabaikan keamanan atas resiko kredit bagi Kreditur. Guna terjaminannya kepastian hukum bagi Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya memberikan kewajiban kepada Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia yang saat ini dilayani oleh Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM masing-masing wilayah yang sebelum tahun 2001 masih dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16559
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rusmaedi
"
Perkembangan ekonomi saat ini disertai meningkatnya penyaluran dana dalam bentuk pemberian fasilitas kredit. Ukuran bagi kreditor menjaga kepentingannya ketika menyalurkan kredit adalah sejauh mana penguasaan jaminan (hak kebendaan) yang diserahkan debitor. Dalam konteks inilah kita membicarakan jaminan fidusia sebagaimana didefinisikan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 42/1999. Ketentuan dalam UU Nomor 42/1999 yang tadinya diharapkan dapat memberikan perlindungan, dalam implementasi praktisnya dirasakan tidak berbeda dengan lembaga jaminan fidusia sebelum diatur dengan undang-undang. Pembebanan di bawah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16500
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
