Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Diana Fauziyah
"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan peraturan-peraturan di Australia. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan peraturan- peraturan terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menggambarkan belum ada pengaturan terkait cara menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan Australia telah mengatur rinci dengan ditentukannya parameter sebagai pertimbangan hakim dan formula untuk menghitung biaya pemeliharaan anak. Pemerintah didorong untuk melakukan perubahan sehingga implementasinya menjadi jelas dan tegas.
This thesis discusses the comparison of determining the amount of child support after divorce according to Indonesia’s Marriage Law and regulations in Australia. The research used in the writing of this thesis is the normative juridical method which uses the rules related to the topic of discussion. The result of this study shows that there is no regulation regarding how to determine the amount of child support after divorce in Indonesia's Marriage Law. Meanwhile, Australia has set out in detail the parameters for the judges to determine the amount of child support payable by the parent and formulas for calculating child support. The government is encouraged to make changes so that its implementation becomes clear and firm."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Alfio Tofano
"Pegadaian adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menyediakan pinjaman kepada nasabah-nasabahnya. Nasabah menyerahkan barang miliknya kepada pegadaian untuk dikuasai sebagai jaminan pelunasan. Apabila nasabah yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka barang yang telah diserahkan sebagai jaminan dijual lelang oleh pegadaian. Terkadang, nasabah tidak setuju atas pelelangan barang jaminan miliknya oleh pegadaian sehingga seringkali nasabah melakukan upaya untuk membatalkan lelang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris dengan mengkaji pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian gadai antara pegadaian dan nasabah pada sengketa perjanjian gadai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisasikan data-data yang kemudian dianalisa untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai oleh pegadaian dalam kasus ini adalah sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat nasabah telah gagal melaksanakan kewajibannya saat jatuh tempo maupun setelahnya. Kemudian, upaya yang dilakukan nasabah untuk membatalkan lelang tersebut juga keliru karena tidak dilakukan melalui lembaga yang berwenang.
Pawnshop is a financial institution which provides loans to its clients. Clients have to submit control of their property to the pawnshop as a guarantee of repayment. If a client is unable to pay their debt at due date, then the property that have been submitted as collateral can be sold at auction by the pawnshop. There are times when clients do not agree with the auction of their property by the pawnshop. In these times, it is often that the client makes an effort to cancel the auction. The method used in this research is normative-empiric juridical method, done by examining the implementation of statutory provisions and pawn agreements between pawnshops and clients in pawn agreement disputes. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative technique, done by organizing and analyzing the data to solve problems and draw conclusions. From the results of this research, it can be concluded that the auction of the collateral goods by the pawnshop in this case is legal and in accordance with applicable laws and regulations, considering that the client has failed to fulfill their duty at due date or thereafter. And the effort made by the client to cancel the auction was also wrong because it was not carried out through an authorized institution. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Febrian Anugrah Wicaksono
"[
ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai layanan PT. Go-Jek Indonesia, yang mana pembahasan difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku usaha atas layanan yang diselenggarakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Go-Jek Indonesia bertanggung jawab atas layanan yang diselenggarakan atas dasar bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan pengemudi ojek adalah setara, sehingga menimbulkan tanggung jawab yang setara pada kedua belah pihak, serta adanya hubungan secara langsung antara konsumen dengan pelaku usaha melalui aplikasi yang digunakan untuk mengakses layanan yang bersangkutan.
ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the services of PT. Go-Jek Indonesia, which focuses on company responsibility on such aforementioned services. This research is a normative legal research which was conducted by using literature study. The results of this research shows that PT. Go-Jek Indonesia is held liable for the conduct of its services on the grounds that there is an equal position between the company and ojek drivers, thus creating equal responsibility on both parties, and the existence of direct relationship between the company and the consumer through an online application in order to access such service., This undergraduate thesis discusses the services of PT. Go-Jek Indonesia, which focuses on company responsibility on such aforementioned services. This research is a normative legal research which was conducted by using literature study. The results of this research shows that PT. Go-Jek Indonesia is held liable for the conduct of its services on the grounds that there is an equal position between the company and ojek drivers, thus creating equal responsibility on both parties, and the existence of direct relationship between the company and the consumer through an online application in order to access such service.
]"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60837
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library