Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
Sri Wahyuni
"
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) dalam Pasal 7 ayat (1) UUPR disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dalam hal ini, sempadan sungai termasuk dalam kawasan lindung. Namun dengan banyaknya permukiman disepanjang tepi sungai kota Jakarta, akibat yang ditimbulkan menurunnya kualitas lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai serta tepi sungai. Penulisan ini membahas tentang hukum perencanaan tata kota yang berkaitan dengan penataan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19523
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tampubolon, Ulises
"
Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan hak menguasai atas hutan kepada Pemerintah Cq Departemen Kehutanan untuk mengelota atau mengurus kawasari hutan Negara, sementara Pasat 67 mengakui hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengetola atau mengurus hutan adatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16801Menhut-III/2002, tanggal 26 September 2002 KPKS Bukit Harapan diberi Ijin Usaha Perkebunan atas lahan seLuas 23.000 hektar di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padang Lawas. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T 19651
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rieke Budiman
"
Keterbatasan lahan dan kebutuhan vital rakyat akan perumahan mendorong pembangunan rumah susun saat ini berkembang dengan pesat di kota-kota besar khusunya di DKI Jakarta. Rumah susun dengan fasilitas dan dan spesifikasi unit yang dibangun dengan standar menengah keatas lebih popular dengan sebutan apartemen oleh masyarakat luas. Apartemen dibangun oleh developer dan berpindah haknya kepada pembeli melalui serangkaian proses jual beli. Pada kebanyakan apartemen yang dibangun di Jakarta rangkaian proses jual beli tersebut telah dimulai bahkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shinta Pratiwi
"
Pembangunan daerah merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, pembangunan daerah tetap merupakan salah satu tugas yang turun temurun ingin diwujudkan agar dapat bertahan dalam era global yang serba dinamis dan selalu berkembang demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan daerah tersebut tentunya harus membutuhkan tanah yang menjadi tapak dari terciptanya suatu pembangunan, namun pada kenyataannya tanah yang tersedia seringkali tidak memadai, sehingga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28134
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rini Oktavia
"
Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemiliknya. Data yang terkumpul dan tersedia selalu dipelihara dan disesuaikan dengan perubahan, sehingga mudah sekali mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam kenyataannya tanah yang telah didaftarkan dan bersertifikat masih bisa digugat oleh pihak lain, seperti kasus sengketa tanah antara Tuan Deny Azani B. Latief S.H. yang mempunyai sertifikat Hak Milik Nomor 17 dengan Nyonya Saurlina Hutasoit yang memiliki Akta Jual Beli No.605/ ES/ AK-75/ VII/ 1983 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28162
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pardede, Petra
"
ABSTRAK
Penelitian dimaksud untuk mengetahui penerapan pengaturan hukum pelaksanaan Parate Eksekusi objek Hak Tanggungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan kendala-kendala yang dihadapi bank dalam pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan Parate Esekusi
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta. Penelitian ini dilakukan melalui ...
"
2008
T37127
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sarah Salamah
"
Pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini pada dasarnya ditujukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun swasta. Salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan tersebut adalah pengadaan tanah, akan tetapi pelaksanaan pengadaan tanah yang ditujukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada prakteknya masih memiliki kendala sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26168
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Lucky Ariansa
"
Tesis ini membahas pengertian dan aspek hukum dari pencabutan hak atas tanah bagi pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui hak menguasai negara. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan Proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan secara transparan dan menghormati hak‐hak yang sah. Oleh karena itu proses pelaksanaannya harus memuat empat prinsip utama, yaitu kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan, asas keterbukaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26161
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Mumtazah
"
ABSTRAK
Tesis ini tentang perubahan fungsi bangunan gedung Senayan City yang merubah
fungsi hotel menjadi perkantoran. Mengenai perubahan fungsi gedung Senayan
City dari menara Apartemen menjadi perkantoran, maka harus merubah Izin
Mendirikan bangunan (IMB) karena fungsi bangunan gedung tercantum dalam
IMB sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan
bahwa pemerintah perlu bertindak tegas terhadap permasalahan yang timbul
seputar peubahan fungsi bangunan gedung, ...
"
2010
T27912
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dahlia Ekharisma
"
Pada saat ini di Indonesia banyak terjadi masalah pertanahan guna menjamin kepastian hukum, maka pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Salah satu yang menjadi permasalahan dibidang pertanahan adalah sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dari kepustakaan serta merujuk dari putusan-putusan yang menggambarkan mengenai kegiatan pendaftaran tanah beserta berbagai permasalahan disekitarnya. Sistem publikasi negatif yang bertendens positif, yaitu sertipikat hanya merupakan alat bukti ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28077
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
