Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka mendukung pemanfaatan bahan bakar nabati dan menjaminpenggunaan biodiesel di Indonesia pada tahun 2008 pemerintah menerbitkanPermen No. 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata NiagaBahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Dalam peraturantersebut pemerintah mewajibkan penggunaan minimal biodiesel di sektortransportasi PSO (Public Service Obligation) dan Non PSO, industri dan komersil,serta pembangkit listrik hingga tahun 2025. Studi ini bertujuan untuk menganalisaimplementasi kebijakan kewajiban pemanfaatan biodiesel serta mengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran biodiesel diIndonesia.Untuk menjawab tujuan tersebut maka pendekatan yang digunakan adalahevaluasi formal, kualitatif deskriptif, dan kuantitatif. Pendekatan evaluasi formaldilakukan dengan menilai tercapai atau tidaknya tujuan dan sasaran yangtercantum dalam dokumen resmi. Sedangkan penawaran biodiesel dihitungdengan menggunakan metode regresi linier berganda (OLS). Sementarapendekatan kualitatif deskriptif dilakukan dalam bentuk wawancara mendalamdengan pakar/ahli untuk mengetahui permintaan biodiesel.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) implementasi kebijakanmandatory pemanfaatan biodiesel belum dapat mencapai target yang telahditetapkan, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran biodiesel diIndonesia secara nyata adalah harga bahan baku (CPO), harga biodiesel domestikdan penawaran biodiesel tahun sebelumnya, dan (3) faktor utama yangmempengaruhi permintaan biodiesel di Indonesia adalah, implementasi kebijakan,harga biodiesel dan harga bahan bakar minyak, ketersediaan infrastruktur, sertasebaran lokasi produsen biodiesel.

---

ABSTRACTIn order to support the use of biofuel and to guarantee the use of biodiesel inIndonesia, in 2008 the government issued Permen (Minister?s Regulation) No. 32year 2008 on the Supply, Use, and Commerce of Biofuel as Alternative Fuel. Inthe regulation, the government requires the minimum use of biodiesel in the PSO(Public Service Obligation) and Non-PSO transportation sectors, industrial andcommercial, and for electricity power plant until 2025. This study aims to analyzethe policy implementation of mandatory biodiesel use and to discover the factorsinfluencing the demand and supply of biodiesel in Indonesia.To respond to those objectives, the approach used is formal evaluation, qualitativeand quantitative descriptive. The formal evaluation approach was conducted byassessing whether the objectives and targets mentioned in the official documenthave been accomplished or not. Meanwhile, the biodiesel supply was estimated byusing an ordinary least square method (OLS). Moreover, the qualitativedescriptive approach was conducted in a form of in-depth interview with the mainspecialists/experts to figure out the demand side of biodiesel.The result show that (1) the policy implementation of mandatory biodiesel use hasnot been able to accomplish the targets determined, (2) the factors influencing thebiodiesel supply significantly in Indonesia are raw material prices (CPO),domestic biodiesel prices, and the previous biodiesel supply, and (3) the mainfactors influencing the biodiesel demand in Indonesia are policy implementation,biodiesel prices and fuel oil prices, the availability of infrastructure, and thespread of biodiesel producer locations."

"Tesis ini membahas kualitas pelayanan perizinan pendaftaran penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan kepuasan yang dialami oleh para investor atau calon investor. Tesis ini mengukur ada perbedaan signifikan antara peraturan lama dan peraturan baru, yaitu Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009. Persepsi tersebut meliputi 20 atribut dari 6 dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, transparency dan fairness. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif dan menggunakan analisis chi square untuk mengetahui adanya perbedaan yang bermakna. Secara statistik ada perbedaan signifikan terhadap tingkat pelayanan izin pendaftaran penanaman modal sebelum diterapkannya kebijakan baru dan sesudah diterapkannya kebijakan baru berdasarkan 19 atribut kecuali atribut kesesuaian dan kemudahan persyaratan pelayanan yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan.Hasil pengujian empiris menunjukkan kebijakan baru lebih baik dari kebijakan lama, terbukti besarnya peningkatan jumlah responden yang menyatakan kepuasannya terhadap hampir semua dimensi beserta indikator/atributnya naik diatas 20% (dua puluh persen) kecuali dimensi transparency dimana jumlah responden yang menyatakan kepuasannya terhadap penerapan kebijakan baru berdasarkan atribut kesesuaian dan kemudahan persyaratan pelayanan mengalami penurunan. Hasil penelitian menyarankan agar Peraturan Kepala BKPM No 12 Tahun 2009 perlu mendapat perbaikan dalam hal kesesuaian dan kemudahan persyaratan pelayanan. Beberapa responden menginginkan adanya kemudahan persyaratan dalam hal surat kuasa dari investor asing, badan hukum asing dan negara asing khususnya pada perizinan dalam rangka pendirian perusahaan atau Izin Pendaftaran Penanaman Modal sedangkan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan BKPM masih perlu pula memperhatikan atribut kebersihan dan kenyamanan kantor, penampilan dan kerapian petugas serta kemudahan mencapai lokasi kantor pelayanan pada dimensi tangible. Dan atribut proses pelayanan dapat dipantau oleh pengguna jasa pada dimensi transparency masih ada yang menilai tidak puas.

---

This thesis analyze the quality of investment services of the company registration provided by Investment Coordinating Board on the satisfaction experienced by the investors or prospective investors. This thesis measures significant differences between the old rules and new regulations, BKPM Chairman Regulation No. 12/2009. The perceptions of service user experience based on 20 attributes of the six dimensions: tangible, reliability, responsiveness, assurance, transparency and fairness. This research was descriptive and qualitative design using chi square analysis to detect a significant difference. Statistically, there are significant differences on the level of investment registration services before and after the implementation of new policies, based on 19 attributes. The other attribute: suitability and ease of service requirements, state no significant difference.Empirical test results show that the new policy is better than the old policy, proved the increase in the number of respondents who expressed satisfaction on almost all dimensions and indicators/attributes rises above 20% (twenty percent), unless the dimensions of transparency, in which the number of respondents expressed satisfaction on the implementation of policies new attributes based on suitability and ease of service requirements, decreased. The results suggested that BKPM Chairman Regulation No. 12/2009 needs to make improvements in terms of suitability and ease of service requirements. Some respondents want the ease of a power of attorney requirements in terms of foreign investors, foreign legal entities and foreign countries, especially on licensing the establishment of the company or the Investment Registration Permit. In the execution of licensing services BKPM is still necessary also to consider the attributes of tangible dimensions which are: the cleanliness and comfort of the office, appearance, neatness and ease of reaching the services office. Attributes of the service process monitor, by the service user, which is the dimension of transparency, is judge not yet satisfied."

"Penelitian ini menggunakan analisis input-output dan model Miyazawa. Pengembangan tabel input-output menjadi tabel Miyazawa dilakukan dengan memasukkan rumah tangga sebagai salah satu sektor dalam perekonomian dan membagi sektor tersebut menjadi tiga kelompok menurut pendapatannya. Kesimpulan penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah bidang pariwisata di Sulawesi Tengah semakin memperbesar ketimpangan pendapatan meskipun dampak terhadap jumlah tenaga kerja yang ditimbulkannya lebih banyak diserap oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Penelitian ini menyarankan apabila pemerintah ingin memperbaiki distribusi pendapatan, maka alokasi pengeluaran pemerintah bidang pariwisata sebaiknya terfokus pada sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan dan lebih memberdayakan rumah tangga berpendapatan rendah pada program dan kegiatannya.

---

This research uses The Input-Output analysis and The Miyazawa model. The Miyazawa model constructed by inserting the household as an endogenous factor and then dividing them into three groups based on their income level. The conclusion of this research is that the government expenditure in tourism and culture in Central Sulawesi increasing income inequality although its impact on the total amount of labor is more absorbed by the group of low-income households. The results suggest that if the government wants to improve income distribution through the tourism policy, the allocation of government expenditure should focus on Tourism and Cultural Services sector with more empowering the low-income household groups on programs and activities."

"Tesis ini membahas tentang alokasi dana dekonsentrasi Diretorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisa data alokasi dana dekonsentrasi nasional, kementerian sampai pelaksanaan program dan kegiatannya serta keterkaitannya dengan urusan pemerintah bidang pendidikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi belum dialokasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007, yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, terkait dengan bekurangnya kewenangan pemerintah pusat sebagai akibat desentralisasi, di sarankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penetapan alokasi dana dekonsentrasi untuk menghapus dana dekonsentrasi atau menetapkan suatu formula untuk menentukan besarnya alokasi yang akan diberikan pada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Menentukan sanksi terhadap ketidak sesuaian pengalokasian dana dekonsentrasi baik pada tahap perencanaan maupun penerapannya.

---

This Thesis is talking about the deconcentration fund allocated by The Ministry of National Education, Directorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah in the year of 2009 and its commit to the Government's Rule No 38 / 2007. This is the quantitative Descriptive analysis by collecting and analizing the data of deconcentration fund. The data is consist of the allocation to the implementation program and activities in detail and compare it with the ministry of national education authority stated by Government's rule No 38/1007. The result shows that the deconcentration's fund allocation is not committed to the government's rule No. 38/2007. That is all because the government's education policy, which states the government to allocate its 20% government budget to education is contradictive with the reduce of the Government authority couse by Government's decree No.38/2007. The other reason is because there is no punishment for the uncommitted action. So that, by considering the reduce of the governments authority, the writer sugest to the person in charge, to eliminate the deconcentration fund. The alternative suggestion is to make a formula to state the deconcentration fund to be given to the province government and create a punishment for any uncommitted action to the rules."

"This research describe the factors that effect regional economic growth in decentralization fiscal with case at regencies/cities in Central Java Province. It used regression analysis which growth economic as a dependent variabel, and used PAD, DAU, quantity of labor and education level of population 10 age year as a independent variabel. This research also test differences level of regional economic growth between farm sector and non-farm sector. The result shows that PAD, DAU, quantity of labor and education level have positive effect to economic growth, and there are no difference level of growth between farm sector and non-farm sector.

---

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal dengan studi kasus kab/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen adalah PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Selain itu juga ada uji perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tidak ada perbedaan signifikan tentang pertumbuhan ekonomi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian."

"Tesis ini membahas pengaruh faktor kuantatif faktor tingkat kesehatan bank (permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuditas) terhadap penyaluran kredit bank umum berskala menengah. Faktor tingkat kesehatan yang baik akan menstabilkan perbankan dan sekaligus meningkatkan penyaluran kredit. Hasil penelitian menunjukkan dari seluruh faktor yang menentukan tingkat kesehatan bank, hanya permodalan bank yang mempengaruhi penyaluran kredit, sehingga diperlukan penyempurnaan sisi penawaran kredit perbankan berupa pemberian reward tingkat kesehatan bagi bank yang menyalurkan kredit pada sektor tertentu (misalnya UMKM) dan sisi permintaan kredit berupa peningkatan kordinasi penyediaan informasi kredit yang layak dibiayai dan adanya instansi pemerintah/swasta yang berfungsi sebagai penjamin pembayaran.

---

The focus of this thesis is effect of banking supervision which use banking health measurement ( capital, quality of asset, rentability and likudity) to credit channeling in medium scale bank. It is believed that good health banking will stabilize banking and at the same time increases credit channeling. Result of research shows only bank capital influencing credit channeling, while other doesn't influence. For the purpose needs completion from supply of banking credit by giving reward to banking health for bank that channelling credit at certain sector ( for example UMKM) and from demand of credit in form of improvement coordination to support information sector that s good to finance and required government/private institution which is functioning as payment guarantor."

"ABSTRAKTesis ini menguji pengaruh pelatihan kerja terhadap kompetensi dan kemampuan memperoleh pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) provinsi DKI Jakarta dengan responden alumni peserta pelatihan kerja. Untuk pengujian menggunakan metode regresi logistik dan metode regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil pengujian, kualitas materi pelatihan (kurikulum, silabus, dan modul) memiliki pengaruh positif terhadap meningkatnya kelulusan uji kompetensi dan meningkatnya kemampuan memperoleh pekerjaan, namun tidak berpengaruh terhadap nilai uji kompetensi dan waktu tunggu memperoleh pekerjaan. Kualitas tenaga pelatih memiliki pengaruh positif terhadap kelulusan uji kompetensi, nilai uji kompetensi, kemampuan memperoleh pekerjaan dan waktu tunggu memperoleh pekerjaan. Kelengkapan sarana/prasarana memiliki pengaruh positif terhadap nilai uji kompetensi dan waktu tunggu memperoleh pekerjaan, namun tidak berpengaruh terhadap kelulusan uji kompetensi dan kemampuan memperoleh pekerjaan. Kualitas sarana/prasarana memiliki pengaruh positif terhadap kelulusan uji kompetensi, nilai uji kompetensi dan kemampuan memperoleh pekerjaan, namun tidak berpengaruh terhadap waktu tunggu memperoleh pekerjaan. Jenis program pelatihan tidak memiliki pengaruh terhadap kelulusan uji kompetensi, nilai uji kompetensi, kemampuan memperoleh pekerjaan dan waktu tunggu memperoleh pekerjaan alumni peserta pelatihan PPKD provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

This thesis examines the effect of job training on the competence and ability to get a job. This study uses case study method at the Regional Work Training Center (PPKD) of DKI Jakarta province with respondents of alumni of job training participants. For testing using logistic regression method and multiple linear regression method.

Based on the test results, the quality of the training materials (curriculum, syllabus, and module) has a positive effect on the graduation of competency test and the increase of job acquisition ability, but does not affect the competency test and the waiting time to get the job. The quality of trainers has a positive influence on the passing of competency test, competency test score, job acquisition ability and waiting time to get a job. Completeness of facilities / infrastructure has a positive influence on the value of competency test and waiting time to get a job, but does not affect the graduation of competency test and job acquisition ability. The quality of facilities / infrastructure has a positive influence on the passing of competency test, competency test score and job acquisition ability, but does not affect the waiting time to get a job. The type of training program has no influence on the passing of the competency test, the competency test score, the ability to obtain the job and the waiting time to get the alumni of the trainee of PPKD DKI Jakarta."