Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Citra Puspaningtyas
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penerapan eksekusi terhadap putusan sengketa informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini pun menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai eksekusi atas putusan sengketa informasi publik diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 dan Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Selain itu menurut hasil penelitian ini penetapan eksekusi ...
"
Universitas Indonesia, 2014
S53282
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Shukshin, Vasiliy
"
Buku yang berjudul Brat moj : rasskazy, povesti ini ditulis oleh Vasilij Shukshin; editor, V. Petrov; teknik editor, L. Dunaeva; korektor, M. Striga, dan N. Sammur. Buku ini berisikan cerita dalam bahasa Rusia ...
"
Moskwa: Sovremennik, 1976
RUS 891.74 SHU b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Devi Meyliana S K
"
ABSTRAK
Lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana adalah sebagai wadah perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa atas
tindakan penguasa, dalam hal ini adalah pejabat penyidik atau penuntut umum. Dalam
perkara pidana yang diatur secara umum dalam KUHP maupun delik-delik khusus yang
diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, memperkenankan tindakan-tindakan
dalam rangka menangani perkara pidana yang disebut sebagai upaya paksa oleh pejabat
penyidik, seperti tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan
pemeriksaan-pemeriksaan surat. Tentunya menjadi penting diperhatikan yakni landasan
yuridis dari keabsahan suatu tindakan yang ...
"
2010
S22508
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Hisbullah Ashiddiqi
"
ABSTRAK
Konsep bantuan dan perlindungan hukum yang dijabarkan dalam KUHAP dapat
dikatakan tidak memenuhi asas hukum acara pidana. Konsep bantuan dan perlindungan
hukum dalam KUHAP cenderung hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa,
bukan korban tindak pidana. Begitu pula dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan lainnya.
Sementara dalam pelaksanaan HAM, pada praktik dan tatarannya, UU No. 39 Tahun
1999 [Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) masih kurang merepresentasikan
keinginan dari konstitusi dan UU HAM yang menginginkan bahwa ...
"
2009
S22582
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
