Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Eagleton, Terry
Yogyakarta: Jalasutera, 2006
801 EAG lt (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nadia Karimah
"
Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Perubahannya. Dalam praktik perbankan, ada kebutuhan di mana bank meminta Notaris menerbitkan cover note dan menjadikan cover note sebagai syarat pencairan kredit. Penerbitan cover note yang tidak sesuai fakta dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti halnya yang terjadi pada kasus yang diangkat pada penelitian ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bima Yudhakusuma Putra Munandar
"
Peran Notaris di bidang perbankan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum baik bagi debitur maupun kreditur melalui akta autentik yang dibuatnya. Salah satu dokumen yang dibutuhkan Bank dalam rangka pencairan kredit kepada debitur yaitu surat keterangan atau covernote. Covernote yang dibuat oleh Notaris GH untuk salah satu Bank BUMN mengakibatkan Notaris GH dikenakan sanksi tipikor. Dalam penelitian ini membahas kedudukan hukum covernote Notaris dalam kredit perbankan dan tanggungjawab Notaris GH atas pembuatan covernote yang mengakibatkan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Febyola Berlyani Sugiarto
"
Dalam rangka memberikan kepastian hukum maka peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dituangkan dalam Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun apabila persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang belum dipenuhi maka dapat dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan. Dalam kenyataannya, PPJB sering disalahgunakan untuk menutupi perbuatan hukum yang tidak seharusnya dilakukan guna mengalihkan kepemilikan hak atas tanah, yaitu melalui pencantuman klausula “membeli kembali” sebagaimana ditemukan dalam kasus ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jesslyn Clementine
"
Peralihan hak atas tanah kecuali lelang seharusnya dituangkan dalam akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Namun dalam praktiknya, terdapat bukti peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak dituangkan dalam akta PPAT yaitu surat pernyataan pembagian waris seperti yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Dps. Dalam kasus semacam itu, kebenaran tanda tangan dan isi dalam surat pernyataan pembagian waris yang diajukan ahli waris ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nabilla Syahdinda Putri
"
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG terkait keputusan-keputusan yang telah diambil oleh PT X (Tergugat) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018. Tergugat memberhentikan Tuan Y (Penggugat) dari jabatannya selaku direktur melalui surat pemberhentian sementara oleh dewan komisaris tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPSLB dan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri. Selain itu, Tergugat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizki Rasyadan Pratama
"
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan perubahannya dengan menggunakan akta autentik membutuhkan identitas pendiri, pemegang saham, direksi, anggota dewan komisaris guna menjamin kepastian hukum. Terdapat penggunaaan identitas palsu dalam pembuatan akta pendirian sebagaimana ditemukan di Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT yang memuat identitas palsu serta menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga akibat pembuatan Akta Pendirian PT Dan Perubahan Anggaran Dasar PT ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mafirdha Windyani
"
Pemindahan hak atas saham yang dijadikan objek permohonan penitipan tidak dapat diajukan dengan permohonan penitipan melalui pengadilan layaknya permohonan menurut Pasal 1404 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan proses pemindahan hak atas saham harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 PK/Pdt/2022. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perubahan pemegang saham perseroan dalam rangka mengakhiri perikatan antar ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mutia Ramadina
"
Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) semestinya didukung oleh dokumen yang masih berlaku. Namun dalam kenyataannya terdapat SKHW yang terbit berdasarkan dokumen yang sudah tidak berlaku, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pdt/2021. Dalam kasus tersebut, Ahli Waris yang disebutkan dalam SKHW Pewaris mengajukan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk dicatatkan namanya dalam Daftar Pemegang Saham guna menerima harta warisan berupa saham. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
