Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
Rizky Mustika Rini
"
Pengalihan piutang atas nama (cessie) yang dibuat berdasarkan suatu piutang yang masih diperselisihkan keberadaannya akan memicu terjadinya suatu sengketa. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan keterlibatan Debitor dalam pelaksanaan cessie, menimbulkan adanya kemungkinan penyalahgunaan fungsi cessie. Cessie dapat digunakan sebagai upaya untuk pemenuhan syarat minimal 2 (dua) Kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU ataupun kepailitan terhadap Debitor. Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan cessie yang dibuat dari piutang yang diperselisihkan, serta peranan Notaris dalam memastikan eksistensi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Denisa Khairani
"
Pembaharuan utang (Novasi) merupakan salah satu upaya Peralihan utang atas terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya pembayaran kredit oleh debitur. Penelitian ini membahas mengenai peralihan utang dari debitur lama kepada debitur baru yang seharusnya dilakukan dengan persetujuan kreditur namun dalam kasus ini pembaharuan utang yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur, Peralihan utang dari debitur lama kepada debitur baru dengan persetujuan kreditur dikenal sebagai Novasi Subjektif Pasif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pembebanan jaminan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Albertus Jonathan Sukardi
"
Sebagaimana diatur berbagai negara termasuk Indonesia, modal saham dari suatu perseroan dapat disetorkan menggunakan bentuk nontunai seperti benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Dalam satu sisi, fleksibilitas ini mempermudah kegiatan ekonomi dan iklim berinvestasi suatu negara, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan risiko bahkan potensi kerugian terutama bagi pihak ketiga apabila modal saham tidak disetorkan secara riil oleh pemegang saham atau tidak mencerminkan nilai ekonomis aktualnya. Hal ini menarik karena nilai ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Telly Widjaya
"
Laporan keuangan berisi informasi yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pertanggungjawaban atas tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang tercantum di dalam laporan keuangan perseroan adalah merupakan kewajiban direksi perseroan. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi perseroan sehingga mengakibatkan ahli waris dari salah satu pemegang saham perseroan yang telah meninggal dunia menggugat dan meminta pengadilan memerintahkan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan (audit). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dyah Ayu Putri Fatimah
"
Kesenjangan hukum terjadi pada saat pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, diketahui bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta terdapat tanah sultan ground yang termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Negara Indonesia menginginkan tanah sultan ground dapat berpindah hak kepemilikannya, yang semula berada pada wilayah Yogyakarta menjadi milik Negara Indonesia. Dalam hal ini, Negara Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pasal tersebut berisikan kewajiban bagi pihak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Verent Nathalia Putri
"
Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan Akta PKR PT dalam Putusan Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menjelaskan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Stella Defany Muslim
"
Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR) menjadi pihak tergugat. Penelitian ini menganalisis masalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas dan mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dimas Almansyah
"
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan pembatalan akta pernyataan keputusan RUPS seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 PK/PDT/2022. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang keabsahan pemindahan hak ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Rafi
"
Untuk mendirikan suatu Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menentukan jumlah minimal modal dasar dan modal awal yang harus disetorkan guna menjalankan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, teradapat dugaan terjadinya manipulasi modal disetor dalam pendirian PT sebagaimana dalam kasus PT. FTL dalam penelitian ini, karena modal awal yang dimiliki untuk disetorkan tidak mencukupi. Praktik semacam ini tentu saja dapat memunculkan resiko kerugian bagi pihak-pihak yang nantinya melakukan hubungan hukum dengan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ritonga, Nabila Syafitri
"
Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum ada persetujuan dari Menkumham. Sebagai akibatnya profil perusahaan tidak mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
