Ditemukan 120 dokumen yang sesuai dengan query
Lusi Indriani
"
Pada masa pembangunan saat ini, peranan Bank dirasakan sangat besar oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan pinjaman bagi pengusaha. Kalau kita hubungkan dengan GBHN di mana dikatakan bahwa pemberian kredit harus bersifat membantu golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya, maka jalan keluarnya adalah dengan mengadakan jaminan yang tidak dikenal oleh KUHperd tetapi diperkenalkan oleh yurisprudensi yaitu Fiducia. Pemberian kredit dengan jaminan Fiducia ini dirasakan cocok untuk menunjang usaha pemerintah dalam program pemerataan karena ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Miranti
"
Hipotik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pemberian Kredit Bank Dengan Bank Tabungan Negara Sebagai Tinjauan, SKRIPSI, Penulisan bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah hipotik atas satuan rumah susun dalam praktek pemberian kredit di bank, yaitu bagaimana tata cara pemberian kreditnya, bagaimana tata cara pembebanan hipotiknya, bagaimana roya hipotiknya dan bagaimana eksekusi hipotiknya. Penulisan ini mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Bank Tabungan Negara dengan tehnik wawancara. Ketentuan yang mengatur mengenai hipotik ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20664
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hardi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Poerwanto
"
Penulisan bertujuan untuk mengetahui pengaruh UU No 1 Tahun 1974 terharap Peraturan Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara karena bagi anggota militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) terikat dengan peraturan khusus yang terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT) dan Kitab Undang-Undang Disiplin Tentara (KUHDT). Dengan adanya Peraturan Perkawinan yang hanya berlaku bagi anggota TNI-AU, maka menimbulkan kasus-kasus yang penyelesaiannya kadang-kadang kurang adil bagi yang bersangkutan. Hal ini disebabkan sedemikian ketatnya peraturan tersebut, ...
"
Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Iskandar J. Thayeb
"
ABSTRAK
Perumahan merupakan kebutuhan yang bersifat pokok bagi setiap warga negara Indonesia dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Salah satu segi pembangunan perumahan yang sedang dilaksanakan oleh negara Indonesia adalah pembangunan rumah susun, yaitu pembangunan bangunan tempat tinggal dan tempat usaha secara vertikal. Pembangunan rumah susun tersebut merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah perumahan di daerah perkotaan yang berpenduduk padat, sedangkan tanah yang tersedia terbatas, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yuli Supriyanti
"
Saham sebagai agunan kredit dilakukan dengan cara gadai. Sebagai bukti penyertaan modal suatu perusahan, saham tergolong surat berharga dan termasuk dalam benda bergerak. Bank Rakyat Indonesia menerima saham atas nama, saham atas unjuk dan saham yang ditawarkan langsung di Bursa Efek sebagai agunan kredit. Henurut pasal 2 SK Bank Indonesia No. 26/68/93 saham hanya berfungsi sebagai agunan tambahan. Mengenai tata cara penggadaian saham di Bank Rakyat Indone sia mengaou pada Surat Edaran No. S. 61-Dir/SDH/4/89 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S20661
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Novarita Fitria Harjono
"
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha negara, koperasi dan swasta untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman. Badan usaha swasta penyelenggara perumahan dan permukiman yang biasa disebut developer banyak berdiri dikarenakan pasaran yang cukup luas di bidang ini. Mereka menawarkan berbagai bentuk perumahan dengan beraneka ragam fasilitas untuk menarik minat pembeli. Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lengkap merupakan salah satu faktor yang menjadi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20439
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ponco Prawoko
"
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang bertujuan membantu masyarakat yang memerlukan rumah untuk dapat membeli rumah dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara. Pemberian KPR sebagaimana dalam pemberian kredit perbankan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitor. Persyaratan terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon debitor harus dipenuhi. Di dalam KPR biasanya yang dijadikan jaminan adalah berupa jaminan pokok, yaitu rumah yang dibeli dengan KPR beserta tanahnya. Untuk ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20680
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Setiani Rosy Atik
"
Wanprestasi dalam Garansi Bank di P.T Bank Negara Indonesia (Persero), Skripsi, Agustus, 1996. Garansi Bank merupakan salah satu jenis usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin pihak ketiga apabila debitur wanprestasi. Dengan berkembangnya kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan pembangunan gedung ataupun jalan, mengakibatkan diperlukannya garansi bank. Pihak pemilik proyek biasanya mensyaratkan agar pelaksana proyek menyerahkan garansi bank. Begitu pula dalam bidang perdagangan. Perusahaan-perusahaan mensyaratkan adanya garansi bank untuk menjamin prestasi yang diperjanjikan. Garansi bank ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20687
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nurhayani Purwitasari. author
"
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan upaya-upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Apotik merupakan salah satu sarana penting dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, yaitu dalam hal pengadaan obat serta tempat pelayanan kesehatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dewasa ini apotik banyak didirikan antara apoteker dengan pihak swasta, hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya modal yang diperlukan dalam mendirikan usaha apotik. Dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20689
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
