Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perjanjian Kerjasama Operasi PembangunanJaya Property (KSO PJP), terdapat dua permasalahan yang dibahas. Pertama, mengenai hubungan hukum yang terdapat diantara pendiri KSO PJP, yaitu antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dan PT Jaya Real Property, Tbk. Kedua,mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan KSO PJP sebagai suatu badan usaha yang terpisah dari pendirinya.Dengan metode analisis yuridis yang didukung dengan metode penelitiankepustakaan , penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana pengaturan internal KSO sebagai badan tersendiri, terkhususnya KSO PJP serta juga dapat mengetahui siapakah yang berwenang dan bagaimana pertanggungjawaban yang dimiliki KSO PJP terhadap pihak ketiga sekaligus perlindungannya. Pada skripsi ini diketahui bahwa KSO PJP memenuhi unsurunsur utama dalam firma sehingga dapat dikatakan bahwa KSO PJP merupakansuatu firma yang sekutunya saling bertanggung jawab secara tanggung renteng dan memiliki kewajiban inbreng kepada KSO PJP. Meskipun KSO PJP tidak didaftarkan tetapi pihak ketiga yang berhubungan dengannya tetap dilindungi oleh hukum.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about Joint Operation Agreement that held between PT.Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (PJA) and PT Jaya Real Property (JRP) thatformed Kerjasama Operasi Pembangunan Jaya Property (KSO PJP ). It has two main problems. First, is about the legal relationship, that exist between PJA and JRP as the founders of KSO PJP. Second, is regarding the responsibility toward third party who conduct legal relationship with KSO PJP as separate entity fromits founder. With juridical analitic method combined with literature research method, this thesis aims to understand more on how does the internal arrangement of KSO as a separate entity, especially KSO PJP and also to know who is in charge to make an external relationship and how is and how are the responsibilityor liability of KSO PJP works toward third parties as well as the protection of it.In this thesis KSO PJP is known meet the key element of a firm so it can be said that each founder of the KSO is jointly responsible of anything happen inside KSO. Although KSO PJP is not registered but the third party who held a legal relationship with it as a firm will remain proctected by the law."

"Skripsi ini berisi analisis tentang Kontrak Pengadaan satu unit Kapal Induk Perambuan dan tiga unit Kapal Bantu Perambuan yang dibiayai pinjaman/hibah dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis mengenai ketentuan hukum perjanjian dan pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kontrak baru mengikat para Pihak setelah dipenuhinya syarat yang disepakati. Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak Kerja Konstruksi, serta hak dan kewajiban para Pihak yang dicantumkan dalam Kontrak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti menyarankan agar selanjutnya konstruksi Kapal Negara Kenavigasian dilakukan sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia.

---

The essay is an analysis of the Procurement Contract of one unit Buoy Tender Vessel and three units Aid Tender Vessel financed by the loan/grant from the Dutch Government to the Government of the Republic of Indonesia. This research is using qualitative method which produces descriptive analytical data concerning the general provisions on the law of contract and government?s procurement of goods/services, to its application in real life. The results stated that the Contract is binding to the Parties after fulfillment of the terms agreed. The type of Contract was the construction working contract, and the rights and obligations of the Parties listed in the Contract are in compliance with the regulations. The researcher suggests for the next construction of the State?s Tender Vessel shall be conducted entirely by the Indonesian."

"Keikutsertaan Bank Syariah X sebagai agen penjual reksadana syariah merupakan bentuk luas kegiatan usaha dan eksistensi Bank Syariah dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah yang membutuhkan dananya diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan adalah untuk menghindari diri dari investasi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Sebagai Agen (wakil) penjual Reksadana Syariah Bank Syariah mempunyai tanggung jawab sebagai penerima kuasa dari manajer investasi. Akan tetapi, sebelum mengetahui tanggung jawab Bank Syariah sebagai agen penjual Reksadana Syariah, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pengaturan Bank Syariah sebagai agen (wakil) penjual reksadana syariah menurut ketentuan syariah di Indonesia dan bagaimana penerapan akad wakalah serta tanggung jawab Bank Syariah X sebagai agen penjual reksadana syariah kepada nasabah pembeli reksadana syariah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Pengaturan Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana syariah tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun keberadaan Pasal 19 ayat (1) butir q jo Pasal 20 butir e, g, h UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu dasar hukum usaha Bank Syariah menjadi Agen penjual reksadana syariah. Akad yang digunakan antara Bank Syariah X dengan manajer investasi adalah akad wakalah yaitu akad pemberian kuasa dari manajer investasi kepada Bank Syariah untuk memasarkan dan menjual reksadana. Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana syariah juga mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu nasabah dimana akad yang digunakan juga akad wakalah. Tanggung jawab Bank Syariah X kepada sebatas kuasa yang diberikan manajer investasi. Sedangkan tanggung jawab kepada nasabah adalah memberikan informasi yang jelas, jujur, dan benar mengenai isi dari prospektus.

---

Participation of Bank Sharia? X as a selling agent of sharia mutual fund is an extended form of Bank Sharia? business activities and existence in order to provide service to the customers who need to invest their fund in accordance to sharia? principle. The goal is to prevent them from usury, uncertainty and gambling. As a sharia? mutual fund selling agent, sharia bank has a liability as a proxy holder from investment manager. However, prior to understand the liability of Bank Sharia as a Sharia? mutual fund agent, it is important to know in advance the regulatory aspect regarding sharia bank which become a sharia mutual fund agent according to sharia regulation in Indonesia and how the implementation of Wakalah Aqd and the laiability of bank Sharia? X as a sharia? mutual fund selling agent to the customer as well. This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Regulations for sharia? bank which become a sharia? mutual fund selling agent is not explicitly explained in the Sharia? Bank Law. However, the existence of Article 19 Point (1) section q in connection to Article 20 point e, g, h Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia? Bank is one of the legal basis for sharia bank business activities to become mutual fund selling agent. The Aqd that used between Bank Sharia? X and investment manager is Wakalah Aqd which give an authority from investment manager to sharia? bank to market and sell mutual fund. Sharia? bank as a sharia mutual fund selling agent has a legal relation with third party namely the customers where the Aqd used is also Wakalah. The liability of Bank Sharia X is limited to the authority given by investment manager. Meanwhile, the liability of Bank Sharia? X to the customer is to provide clear, honest and true informations regarding the content of the prospectus."

"Skripsi ini membahas kedudukan ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan jika terjadi perceraian, ibu lebih berhak memperoleh hak asuh anak, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur siapa yang lebih berhak memperoleh hak asuh anak, namun mengatur bahwa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kemudian, bagaimanakah kedudukan seorang ayah kandung dalam memperoleh hak asuh anak pasca perceraian jika ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang mengikat dalam kehidupan masyarakat.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun ibu mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan sebagai penerima hak asuh anak, namun ayah kandung dapat memperoleh hak asuh anak apabila ibu tidak dapat memenuhi syarat sebagai penerima hak asuh anak.

---

This research focuses on the position of the biological father to child custody after divorce in terms of Islamic Family Law and Law Number 1 Year 1974. Islamic Law and Islamic Law Compilation regulate that in case of divorce, a mother has preferred position to custody the child, while the Marriage Act does not regulate who has more right to custody the child, but favorably consider the best interests of the child. Then, what is the position of father to obtain child custody after divorce the terms of Islamic Family Law and Law Number 1 Year 1974.

The research method used in this paper is a method of research literature with a secondary data of juridical normative research that refers to the legal norms applicable in Islamic law, regulations and norms that living in the society.

From this study it can be concluded that although the mother has a preferred position to child custody, but the father can obtain custody of the child if the child's mother can not qualify to be a proper bearer of child custody."

"Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan penelitian ini adalah bahwa pihak ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anak pasca perceraian sepanjang memenuhi persyaratan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan anak terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Surat perdamaian sebagai bentuk kesepakatan para pihak dapat dijadikan salah satu jalan keluar dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Namun demikian, eksekusi putusan pengadilan kadang berjalan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the post-divorce child custody based on Islamic Law and Act No.1/1974. This is a normative juridical research using descriptive analysis approach. The findings of this study is that either father or mother have equal rights in nurturing and educating children on post-divorce as long as they meet all the requirements. The main consideration in deciding child custody post- divorce should be seen from the interests and welfare of the children, especially for children below 12 (twelve) years old (mumayyiz). The divorce settlement agreement as a form agreed by the parties can be one of the solution in arranging child custody. However, the execution of court decisions sometimes run less effective. Therefore, it is necessary to establish an institution to oversee the execution."

"Di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka terdapat syarat mengenai batas umur dalam melangsungkan perkawinan. Sementara itu dalam pembatasan umur tersebut terdapat suatu dispensasi dari syarat umur agar suatu perkawinan dapat berlangsung. Skripsi ini membahas mengenai bagaimanakah Dispensasi Perkawinan dapat diberikan jika mempelai masih dibawah umur, dan menganalisa penerapanya dalam penetapan di pengadilan negeri dan agama. Dalam skripsi ini maka didapat kesimpulan hakim adalah hal utama diberikanya atau tidaknya dispensasi. Dalam penelitian ini maka menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, Dimana bahan penelitian berasal dari bahan bacaan yang dapat memberikan gambaran umum dan pengetahuan mengenai topik yang dibahas.

---

In Law of Marriage No. 1 Year 1974 and Islamic Law Compilation, there are conditions regarding the age limit to hold a marriage. Meanwhile, with the age dispensation a marriage can take place. This Thesis discusses about how dispensation can be given if the bride or groom still underage, and analyze the circumstance in court determination. In thesis conclusion the judge is the main determinant in giving the dispensations. In this study the use of normative juridical method. Normative juridical scrutiny is done through the study of literature,where the research material comes from reading material that can provide a general overview and knowledge of the topics discussed."

"Latar belakang skripsi ini adalah dikarenakan semakin banyaknya pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan dan mendambakan seorang anak dari perkawinannya sehingga melakukan pengangkatan anak atau biasa disebut dengan adopsi. Dengan berkembangnya zaman dan banyaknya kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengangkat seorang anak maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan mengenai proses dan tata cara pengangkatan anak. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui alasan serta tujuan dari pengangkatan anak dan motivasi pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak, syarat calon orang tua angkat, calon anak angkat dan syarat- syarat serta prosedur lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari analisis kasus dapat ditarik kesimpulan Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon yang dikarenakan pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu anak tersebut sudah tidak dirawat lagi oleh ibu kandungnya dari usia 9 bulan pada tahun 2003 sampai dengan 2012.

---

The background of this paper is due to the increasing number of married couples who do not have offspring and expecting child in their marriage. As time goes on, many Indonesian people want to raise a child, the Indonesian Government issued Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Adoption to provide legal and regulatory certainty regarding the process and procedures for adoption.

The purpose of this thesis is to know the reason and the purpose of adoption, also the motives based on Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption, and also to know the process of it, the requirement of the prospective adopters, prospective adopted child, the conditions, and other procedures stipulated in the Government Regulation No. 54 of 2007.

The method used in this thesis is a normative-juridical research. The conclusion of this thesis is the motivation of adoption aims for the best interests of the child in the context of child welfare and protection conducted by local customs and the provisions of legislation.

From the analysis of the case, it can be concluded that the Court grant the applicant’s petition because the applicant has raised the child solely in the best interest of the child that the child was no longer cared by his biological mother since the age of 9 months, since 2003 until 2012."

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai masalah kewarisan. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai Hukum Perdata Barat jika diterapkan dalam suatu kewarisan. Kedua, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap hak ahli waris yang dikuasai oleh pihak ketiga jika diterapkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam kasus Hj. Badriyah dan Nurlela dengan Hisbullah. Masalah hukum yang diteliti adalah perbuatan yang dilakukan oleh Hisbullah yaitu menempati tanah terperkara yang menurut Hj. Badriyah dan Nurlela adalah tanah warisan dari kedua orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Ahli waris mewaris dengan sendirinya segala hak milik yang dimiliki oleh pewaris berdasarkan KUHPerdata, (2) Penguasaan tanah terperkara oleh pihak ketiga yang berdasarkan Akta Jual Beli adalah tidak sah karena Akta Jual Beli mengandung kecacatan berdasarkan KUHPerdata.

---

This undergraduate thesis was basically discussed about the provision in Burgerlijk Wetboek, known as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata in Indonesia that applied and concerning about The Issue of Property Legacy. This paper will be discussed two major things, such as First, the Civil Code that applied in property heritance and Second, the Heirs’ right that has been controlled by third party if it was applied on Burgerlijk Wetboek from the case of Hj. Badriyah and Nurlela, related to Hisbullah. The legal issue that has been studied was the Hisbullah's action. His act has been occupied the inherited land from Hj. Badriyah and Nurlela’s parents. They said this land as property legacy from their parents. The analysis from this case was using juridical-normative system which major data was basically based on literature studies that has been collected. The result from case study analysis stated that (1) The Heir was spontaneously owned by themselves about their rights and ownership from testator, (2) The land control from third party was not valid because the contents of Sale and Purchase Agreements was rejected based on Burgerlijk Wetboek."

"Skripsi ini membahas tentang kreditur yang akan melakukan eksekusi melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun. Akan tetapi pihak Semeru Hari Prastowo cs selaku debitur melakukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Ponorogo dan diputus oleh Hakim Ketua Pengadilan Ponorogo menolak gugatan pelawan. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang proses perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ponorogo, dan hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisa mengenai pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun menurut ketentuan peraturan perundangundangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya PT. BRI Cabang Ponorogo dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat lebih selektif dalam melakukan analisis seperti memperhatikan karakter nasabah, jenis usaha nasabah dan lain sebagainya guna menghindari adanya kredit macet.

---

This thesis discusses the creditors who will perform the execution by public auction by the State Property Office intermediaries and Auction Madiun. However, the Semeru Hari Prastowo cs resistance as the debtor sued in the District Court decided by Ponorogo and Ponorogo Court Chief Judge rejects lawsuit fighting. From this, the authors wanted to examine more deeply about the process of credit agreement with the Mortgage guarantee. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Ponorogo, and any obstacles that arise in the execution of Mortgage. The study was a descriptive analytical study that describes and analyzes the execution through a public tender with intermediaries State Property Office and Auction Madiun under the terms of legislation. The results of the research suggest that the should PT. BRI Branch Ponorogo in giving credit or loans to the public more selective in their analysis as to the character of customers, types of businesses and other customers in order to avoid bad credit."