Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query
Endang Kumolosari
"
Pemberian hak terhadap terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah dijiwai dan dilandasi oleh semangat dan cita-cita untuk melindungi hak-hak terpidana sebagai warga negara dengan tujuan terciptanya proses hukum yang adil. Undang-undang membatasi pelaksanaan Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Hal ini dengan pertimbangan bahwa suatu proses hukum tidak boleh berlangsung tanpa berhingga dan tanpa kepastian. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Christin Naenak
"
Saat ini sengketa medik marak terjadi. Penyelesaian sengketa medik dapat dilakukan dengan banyak cara, dimana penyelesaian melalui jalur hukum dan etika adalah dua cara yang sering digunakan. Skripsi ini akan membahas mengenai pelaksanaan profesi kedokteran dilihat dari segi hukum maupun etika kedokteran. Selanjutnya skripsi ini akan membahas mengenai kekuatan putusan MKEK dalam penyelesaian sengketa medik melalui peradilan secara perdata. Untuk melihat bagaimana praktiknya, maka bagian skripsi selanjutnya akan membahas kekuatan putusan MKEK dalam peradilan perdata ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ayu Deviana
"
Penetapan eksekusi adalah suatu pernyataan dari Pengadilan Negeri agar suatu putusan dapat dilaksanakan. Penetapan eksekusi atas putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai syarat konstitutif dimana terhadap putusan Arbitrase yang tidak dimintakan penetapan eksekusinya ke Pengadilan Negeri dapat menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pengaturan tentang penetapan eksekusi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Undang-Undang No. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andini H. Dewi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S22448
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Agus Mulyadi
"
Pelacuran merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur masalah pelacuran, menyebabkan para pelacur belum bisa diperlakukan menurut aturan hukum yang formil. Kecuali germo dan mucikari, sementara ini dalam KUHP sebagai hukum positif di Indonesia tidak terdapat satu pasalpun yang secara tegas mengancamkan pidana terhadap pelacur. Keterbatasan KUHP menjangkau masalah pelacuran telah memungkinkan daerah-daerah tertentu di Indonesia seperti DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan melalui produk hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Teguh Eko Wirdhani
"
Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dianggap sebuah peraturan terobosan, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia setelah pemerintahan Presiden Soeharto. Yang diikuti oleh keluarnya sebuah lembaga baru yang khusus untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM yaitu Pengadilan HAM dengan undang-undang No 26 tahun 2000 sebagai dasar pembentukannya.Ternyata pada kenyataanya usaha pemerintah untuk menyelesaikan masa lalunya tidak bisa hanya melalui sebuah lembaga pengadilan HAM. Susahnya menguak masa lalu, hanya dengan lembaga pengadilan HAM, terasa ketika para terdakwa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Oktavianus Pujianto
"
Dalam kehidupan manusia sengketa adalah suatu hal yang lazim terjadi, sehingga dibentuklah suatu badan yang khusus untuk memutus sengketa yang ada di masyarakat. Badan tersebut dikenal sebagai pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi sangat formal sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan lambat. Berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang ada maka lahirlah alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Kejaksaan Agung sebagai kuasa hukum pemerintah dalam menangani sengketa keperdataan yang berkaitan dengan kekayaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S22119
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sihombing, Palsawan P.
Depok: Universitas Indonesia, 2007
S22051
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rihal Amel Aulia Haqi
"
Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan sistematik. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara serius, maka pada tahun 1999 dibuatlah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal akibat adanya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum pada Kejaksaan Agung ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22399
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Rizky Delano
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22420
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
