Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemindahan Kepemilikan atas Saham yang dimiliki oleh seorang individu seringkali menimbulkan permasalahan. Terutama jika pemindahan tersebut  tidak sesuai dengan peraturan yang ada saat ini, yaitu dengan diikuti oleh akta pemindahan hak atas saham. Penelitian ini bersumber dari permasalahan bagaimana keabsahan kepemilikan saham yang tercatat dalam dokumen korporasi tanpa adanya pemindahan hak atas saham menurut Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT TPG dan bagaimana akibat hukum dari kemilikan saham yang tercatat dalam dokumen korporasi tanpa adanya perbuatan pemindahan hak atas saham menurut Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT TPG. Penelitian ini menerapkan metode penelitian doktrinal dengan jenis data sekunder dan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa pemindahan hak atas saham tidak bisa dilakukan hanya dengan perubahan anggaran dasar, melainkan harus dilakuakn Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu, dan dibuatkan akta pemindahan hak atas saham, baik akta notaril maupun akta di bawah tangan dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham menjadi hal yang penting dilakukan sebagai salah satu bukti kepemilikan atas saham tersebut.

---

Transfer of ownership of shares owned by an individual often raises issues, especially if the transfer does not comply with current regulations, namely by being accompanied by a dead of transfer of ownership of shares. The research stems from the issue of the validity of share ownership recorded in corporate document without a transfer of ownership of shares according to Decision Number 53/PDT/2023/PT TPG and the legal consequences of shares ownership recorded in corporate documents without an act if transfer of ownership of shares according to Decision Number 53/PDT/2023/PT TPG. This research applies a doctrinal research method with secondary data and qualitative analysis. From this research, it can be concluded that transfer of ownership of shares cannot be done solely by amending the article of association, but must be done through a General Meeting of Shareholders first, and a deed of transfer of ownership of shares, either a notarial deed or a private deed, and recording in the Shareholders Register are important steps to be taken as evidence of ownership of those shares."

"Persinggungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Wanprestasi, dan tindak pidana penipuan terjadi karena pada dasarnya unsur dari masing-masing tiga perbuatan tersebut melarang dilakukannya perbuatan dengan unsur penipuan. Unsur penipuan dari segi perdata dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 1328 KUHPerdata, sedangkan dari segi pidana dapat ditemukan pada Pasal 378 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dilakukannya penelitian ini untuk membahas 2 (dua) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai persinggungan konsep antara pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi, dan tindak pidana penipuan. Kedua, mengenai bagaimana konsep pengajuan gugatan keperdataan bila diterapkan terhadap perkara putusan Nomor 449K/Pid/2001. Penelitian ini menunjukkan bahwa Letak persinggungan antara pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan ada pada perbuatan pelaku yang memiliki unsur penipuan (bedrog). Terhadap perkara NS permasalahan hukum yakni tidak terpenuhinya prestasi atas perjanjian pengadaan kayu yang dibuat oleh NS dengan YBJ. Maka terhadap perkara NS dapat dilakukan pengajuan gugatan perdata terhadap perkara NS.

---

The intersection between a lawsuit against the law, a lawsuit for Default, and a criminal act of fraud occurs because basically, the elements of each of these three acts prohibit committing acts that contain elements of fraud. The element of fraud from a civil perspective can be found in Article 1328 of the civil code , while from a criminal perspective it can be found in Article 378 of the Criminal Code. This study uses a normative juridical method. This research was conducted to discuss 2 (two) research questions: First, regarding the intersection of concepts between filing a lawsuit against the law, a lawsuit for default, and a criminal act of fraud. Second, regarding how the concept of filing a civil lawsuit is applied to the case of decision Number 449K/Pid/2001. This study shows that the intersection between filing a lawsuit against the law, a lawsuit for default, and a criminal act of fraud is in the actions of the perpetrators who have elements of fraud (bedrog). In the case of NS, there are legal issues, namely the non-fulfillment of achievements in the timber procurement agreement made by NS and YBJ. Then the NS case can be filed a civil lawsuit against the NS case. "