Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan Skripsi ini dimulai pada pertengahan tahun 1992. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan Dewan Konstituante gagal untuk menetapkan dasar negara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan pencarian sumber-sumber primer, kemudian sumber-sumber sekunder dan sumber pendukung lainnya. Sumber-sumber ini penulis peroleh di Arsip Nasional, dan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa gagalnya Dewan Konstituante menentukan alternatif dasar negara karena dua faktor. Pertama, faktor dari dalam Dewan Konstituante dan yang kedua faktor dari luar. Kedua faktor tersebut merupakan sebab dan akibatnya. Gagalnya Dewan Aonstituante menentukan alternatif dasar negara karena tidak tercapainya kesepakatan di antara anggota Dewan sendiri, sehingga Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 tanpa adanya perubahan. Usulan Soekarno tersebut ternyata tidak mampu membuat jalan keluar kerja, Dewan, tetapi mengakibatkan kemacetan. Soekarno menganggap kemacetan di Dewan tersebut sangat membahayakan kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno yang sejak ditetapkannya UUD'S 1950 hanya sebagai kepala negara yang tidak terlibat langsung dengan pemerintahan, mulai melibatkan diri secara langsung, dan ini bertentangan dengan UUD'S 1950. Tindakan Soekarno mengusulkan kembali ke UUD 1945 hanya kedok belaka untuk menerapkan sistem politik yang selalu digembar-gemborkannya Demokrasi Terpimpin. Ini terbukti usulan kembali ke UUD 1945 yang akhirnya gagal, mendorong Soekarno semakin terlibat lebih jauh, yaitu mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959. Isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, ini berarti Dewan Konstituante gagal menentukan alternatif dasar negara."

"Toney Tontowi Jauhari, 0786040246 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI): Potret Pasang Surut Organisasi Kemahasiswaan Di Indonesia (1947-1959) (di bawah bimbingan: Sutopo Sutanto SS,). Diuji pada tanggal 28 Agustus 1992. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kehidupan kemahasiswaan mulai berkembang sejalan dengan berdirinya perguruan tinggi-perguruan tinggi di seluruh nusantara. Peran mahasiswa pada masa itu sangat penting, karena sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia sangat memerlukan tenaga untuk berbagai bidang, misalnya kebutuhan tenaga pengajar pada sekolah-sekolah di berbagai pelosok negeri. Peran mahasiswa di lapangan politik juga menonjol. PPMI sebagai perserikatan perhimpunan mahasiswa yang terbesar di Indonesia, saat itu, memiliki andil yang besar antara lain pada lapangan atau bidang yang telah dikemukakan di atas. Misalnya dengan mengajukan ide penyelenggaraan Konperensi Mahasiswa Asia Afrika. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa Indonesia mampu untuk menjalin kehidupan kemahasiswaan dalam lingkup internasional. Pada masa tersebut organisasi kemahasiswaan yang ada demikian banyak dan mencerminkan pula keanekaragaman aliran yang berkembang pada saat itu, misalnya terdapat yang beraliran nasionalis dan ada pula yang beraliran sosialis."

"Sejarah Palang Merah Indonesia berkaitan erat dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Peranan yang dimainkan oleh organisasi kemanusiaan ini sama pentingnya dengan peranan yang dimainkan oleh militer (badan-badan perjuangan), para diplomat dan politisi sipil dalam memperjuangkan terbentuknya negara-Indonesia. Hanya saja persoalannya PMI dituntut untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh konvensi Jenewa sebagai organisasi palang merah. Dalam menerapkan standar ganda ini PMI Iebih menunjukan hasilnya untuk tingkat pusat, tetapi untuk tingkat lokal menghadapi berbagai masalah. Gerakan palang merah di keresidenan Malang menghadapi dilema standar ganda tersebut, apakah mereka harus menjadi badan perjuangan atau harus mematuhi konvensi Jenewa."

"Peran strategis Walikota Sudiro dalam merumuskan outline plan bagi pembangunan kota Jakarta pada periode 1953 - 1960 belum banyak ditulis oleh sejarawan Indonesia. Padahal masa Sudiro menjabar sebagai walikota Jakarta, merupakan masa pembenahan yang penult dengan berbagai keterbatasan, dan berdampak pada pembangunan kota Jakarta selanjutnya. Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan, kola perdagangan, dan kota industri menjadi faktor pendorong banyaknya pembangunan yang dilakukan di Jakarta. Namun demik-ian, pembangunan yang terpusat di Jakarta sejak tahun 1950-an, telah mengakibatkan terjadinya arcs urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi itu berdampak pada sernai in kompleksnya permasalahan sosial budaya, politik-pemerintahan, dan ekonomi yang terkait satu dengan lainnya terjadi di Jakarta. Peran penting kota Jakarta sebagai ihukota negara dan pusat pemerintahan, secara politik, berpengaruh pada lingkat kesadaran masyarakat dalam merespon segala kebijakan pemerintahan kota Jakarta, atau pun pernerintahan Pusat Republik Indonesia. Bentuk partisipasi aktif warga kota terlihat dari banyaknya partai-partai politik. organisasi massa, huruh dan perkumpulan lainnya yang aktif merespon setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, pengaruh partai politik yang mendapat dukungan Was, dan menentukan keadaan politik di Jakarta, berpengaruh dalam menentukan keadaan politik secara nasional. Peran kota Jakarta sebagai kota industri dan perdagangan, secara ekonomi, berdampak pada banyaknya pembangunan infrastruktur pendukung jalannya perdagangan dan Industri, seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pabrik-pabrik, perusahaan, dan pasar. Secara sosial, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan keterbatasan dana anggaran pembangunan, menimbulkan pengangguran yang banyak menyebabkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, tidak mudah menjalankan peinerintahan di Jakarta yang memiliki tingkat heterogenitas sosial penduduk yang tinggi, dan ditambah kurangnya daya dukung atau potensi yang dimiliki kota Jakarta, seperti masalah keuangan dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola birokrasi pemerintahan kota Jakarta. Namun demikian dengan prakarsa pemikiran Wisma-Karya-Marga-Suka,' dan modal kepemimpinan yang memiliki misi yang kuat. Sudiro berhasil membuat perencanaan solusi yang baik, bertindak tegas dan berani menjalankan kebijakan, mengupayakan perangkat sistem pemerintahan yang memadai, dan mendapatkan dukungan politik, ekonomi dan sosial dari rakyat, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai walikota Jakarta."

"Masa Demokrasi Terpimpin atau disebut juga Zaman Orde Lama, memperlihatkan kembalinya Presiden Sukarno trimnil sebagai tokoh utama dalam pemerintahan negara Indonesia. Presiden Sukarno menjadi tokoh utama dari sebagian besar kegiatan politik negara Indonesia sehing_ga kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah selalu berdasarkan pada sikap dan pandangan politiknya. Presiden Sukarno menempatkan kebijakan politik lu_ar negeri sebagai prioritas utama dari sebagian besar kebijakan politik pemerintah. Pemberian prioritas utama pada politik luar negeri, mencerminkan ambisi Presiden Sukarno untuk memperlihatkan kebesaran bangsa Indone_sia kepada dunia dan sekaligus juga memperlihatkan upayanya mengalihkan perhatian rakyat dari, krisis-krisis ekonomi dalam negeri serta untuk meredam konflik-konflik politik yang terjadi pada masa itu. Setelah mencanangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) dalam rangka konfrontasi merebut Irian Barat, Presiden Sukarno mencanangkan konfrontasi berikutnya terhadap Malaysia. Kemudian ia pun memulai usahanya untuk membentuk badan dunia Baru sebagai tandingan PBB melalui Con_ference of the New Emerging Forces (Conefo) yang ditujukan bagi negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang baru memperoleh kemerdekaan serta negara-negara so_sialis Eropa. Presiden Sukarno menggolongkan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa dalam kelompok yang disebut The New Emerging Forces (Nefo) se_bagai tandingan terhadap kekuatan-kekuatan lama yang te_lah mapan (Amerika Serikat dan Eropa Barat) yang disebut The Old. Established Forces (Oldefo). Menurut.Presiden Sukarno, kedua kelompok tersebut merupakan dua blok kekuaten raksasa di dunia yang saling bertentangan yang pada akhirnya akan muncul tatanan dunia baru (Nefo) yang akan menggantikan tatanan dunia lama (Oldefo). Usaha yang dilakukan oleh Presiden Sukarno untuk mempersatukan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa menuju terlaksananya Conefo, adalah mengundang negara-negara tersebut untuk ikut da_lam pestsa olahraga international yang disebut Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Ide diadakannys Ganefo dicetuskan oleh Presiden Sukarno setelah Indonesia diskora dan dikeluarkan sebagai anggota IOC (International, Olympic Committee) karena ketika menjadi tuan rumah pe_nyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta pads tahun 1962, Indonesia tidak memperkenanken Israel dan Taiwan turut Beserta. Dengan terselenggaranya Ganefo di Jakarta pada ta_hun 1963, Presiden Sukarno berharap dapat mempersatu negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa yang digolongkan dalam Nefo untuk selanjutnya dapat melaksanakan Conefo, shingga. Pada akhirnya akan terbentuk organisasi internasional yang baru yang mampu menandingi PBB seperti yang diinginkannya. Ganefo dislenggarakan bertujuan pula dapat mengalihkan perhatian rakyat Indonesia dari akibat keadaan ekonomi yang merosot kepada timbulnya semangat revolusioner dan menampilkan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Maka dapat dikatakan bahwa Ganefo merupakan alat politik yang digunakan oleh Presiden Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Yang dimaksud Ganefo sebagai alat politik adalah bahwa Ganefo merupakan suntu kegiatan olahraga yang di gunakan sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan politik tertentu oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Sukarno. Keterkaitan antara olah_raga dengan politik memang sulit dihindarkan sejak zaman olimpiade kuno hingga olimpiade modern sekarang ini. Olahraga memang berkaitan erat dengan berbagai aspek ke - hidupan manusia seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, termasuk juga aspek politik."

"Penelitian mengenai objek ini telah dimulai sejak November 1991 dengan cars penelusuran literature. Berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional yang berada di Jakarta telah memberikan sumbangan yang sangat berharga berupa number primer dan sekunder. Berdasarkan penelusuran literatur menunjukkan benang merah dari berbagai rencana dan pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan. Rencana pembangunan dari Panita Pemikir Siasat Ekonomi, Rencana Urgensi Perekonom.ian, Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pada. dasarnya tema utama berbagai rencana pembangunan tereebut adalah transformasi ekonomi yaitu dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Ternyata dalam rencana dan pelaksanaannya berbagai rencana pembangunan tersebut selain memiliki segi-segi ekonomi ternyata tidak terlepas dari situasi politik Indonesia. Gangguan-gangguan dan kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan rencana pembangunan tersebut ternyata banyak ditentukan oleh kondisi politik. Sebagai fokus permasalahan Rencana Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disebut Rencana Rencana Pembangunan Berencana Delapan Tahun (Penasbeda) sarat dengan gagasan Ekonomi Terpimpin untuk men]bangun sosiatisme Indonesia yang banyak dipengaruhi pemikiran Presiden Sukarno dan tidak terlepas pula pengaruh situasi politik internasional, di mana Dunia Ketiga pada umumnya. Untuk melaksanakan gagasan Ekonomi terpimpin dibentuk Dewan Perancangan Nasional (Depernas) yang ternyata lebih merupakan badan politik bukan badan teknik. Cetak biru Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dihasilkan Depernas meliputi jangka waktu dari tahun 1961-1969. Depernas membuat rencana pembangunan yang dipenuhi target mencapai pertumbuhan sebesar 10%-12% per tahun. Untuk mencapai target tersebut dibuat Proyek A dan Proyek B, diharapkan Proyek B akan menjadi lokomotif bagi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Sementara situasi politik Indonesia tidak memungkinkan bagi pelaksanaan berbagai proyek yang telah direncanakan berbagai kendala diantaranya masalah pembebasan Irian Barat, salah urus telah menyebabkan beban perekonomian yang berat. Permasalah ekonomi mengakibatkan ekonomi Indonesia menuju kehancuran_ Untuk mengendalikan perekonomian tersebut lahir kebijaksanaan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang bertentangan dengan doktrin Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan pembubaran Depernas dan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)pada tahun 1963, dengan nama yang Baru Pola Ekonomi Perjuangan. Dengan demikian rencana pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dengan resmi dinyatakan gagal."

"Skripsi ini berisi tentang pendeskripsian perjalanan Partai Komunis Indonesia antara tahun 1950 _ 1955. Hal utama yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini adalah adanya sejumlah perubahan penting yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia pada era Demokrasi Liberal. Pada saat itu, PKI tidak dapat berkembang menjadi Partai Komunis pada umumnya yang memiliki ciri khas sebagai partai yang revolusioner. Hal tersebut dikarenakan situasi dan kondisi pada. saat itu seperti tekanan dari pemerintahan yang saat itu didominasi oleh koalisi PNI dan Masyumi yang anti Komunis, ketidaksetujuan Presiden Sukarno terhadap konsep perjuangan kelas, dan faktor-faktor kultural yang ada pada masyarakat. Hal-hal tersebut menjadikan PKI melakukan revisi besar-besaran pada strategi dan taktik gerakannya. Apalagi pada era 1950-an awal, PKI sudah mencanangkan program pemenangan Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 1955. Keinginan PKI yang sangat besar untuk ikut dalam Pemilihan Umum itulah yang mendorong PKI meninggalkan pedoman teoritis organisasinya yang selama ini mengacu kepada Marxisme-Leninisme. Pada masa itu, PKI di bawah kepemimpinan Aidit menempuh jalur damai yang oleh beberapa penulis disebut garis kanan melalui aksi-aksi sosial kemasyarakatan. Strategi ini disatu sisi telah mengangkat perolehan suara PKI, sehingga keluar sebagai salah satu Partai yang memperoleh strata empat terbesar dalam Pemilihan Umum 1955. Tetapi disisi lain garis partai tersebut telah menghilangkan identitas idiologis yang sebelumnya menjadi ciri khas PKI. Skripsi ini tentu saja masih memiliki banyak sekali kekurangan baik dalam hal penggunaan diksi maupun dalam hal penyajian data. Oleh karena itu saya herharap agar penelitian ini dapat diteruskan dengan lebih dalam lagi mengingat masih banyak aspek yang belum tercakup di dalam skripsi ini."

"Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945), hampir sebagian besar rakyat telah mengalami berbagai kesulitan hidup. Dari mulai penderitaan ekonomi, perlakuan yang semena-mena, sampai pada kenistaan hidup, semua berbaur menjadi suatu image yang sampai kinipun sulit untuk dilupakan, terutama bagi yang mengalaminya. Terlepas dari citra buruk yang disandang oleh Pemerintahan Militer Jepang itu, namun ada juga suatu kesempatan yang diberikan mereka yang telah membawa manfaat untuk sebagian dari masyarakat kita, yaitu dengan diberikannya pendidikan militer bagi pemuda-pemuda pribumi. Institusi militer ini dikenal di Sumatra Timur (sekarang Propinsi Sumatra Utara dikurangi. Tapanuli dan Sibolga) dengan nama Gyu-gun atau Tentara Sukarela. Maksud dari dibentuknya Gyu-gun adalah untuk membantu dan mempermudah tugas-tugas tentara Jepang dalam perang. Dalam skripsi ini penulis ingin melihat bagaimana Gyu-gun dibentuk di Sumatra Timur. Setelah menelusuri later belakang dan tujuan pembentukan Gyu-gun, kemudian penulis melihat adanya sesuatu yang istimewa dari hasil dibentuknya Gyu-gun, Dengan di bentuknya Gyu-gun di Sumatra Timur, maka untuk pertama kalinya dikenal pendidikan militer dalam arti sesungguhnya. Ini penting artinya, karena sebagian besar mantan anggota Gyu-gun inilah yang kemudian bergabung dalam TKR yang turut berperang dalam Perang Kemerdekaan, dan seba_gian dari mereka inilah yang kemudian menjadi instruktur-_instruktur dalam latihan kilat kemiliteran untuk calon-calon perwira TKR di Sumatra Timur."

"Studi mengenai pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perjuangan pemuda Indonesia di kota Bandung yang tergabung dalam Angkatan Muda Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Dalam menyusun tulisan ini, penulis telah melakukan pengumpulan data-data me1a1ui studi literatur seperti: buku-_buku, maupun surat-surat kabar yang terbit pada masa itu. Selain itu, untuk memperoleh data-data yang lebih dapat dipercaya, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa tokohyang terlibat langsung dengan peristiwa tersebut. Dari hasil penelitian penulis, terungkap bahwa pendudukan Jepang di Indonesia telah menimbulkan pederitaan terhadap penduduk. Oleh karena itu keberadaannya banyak mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, adalah melalui gerakan bawah tanah seperti yang telah dilakukan Angkatan Muda Indonesia di bawah pimpinan Djamal Ali di kota Bandung. Oleh karena pemerintah militer Jepang member1akukan hukuman yang sangat keras terhadap setiap ben_tuk perlawanan yang ada, membuat gerakan ini tidak mau me_lancarkan aksi kekerasan dalam perjuangannya. Meskipun demikian gerakan ini pada pertengahan tahun 1945 telah berhasil menyelenggarakan sebuah kongres pemuda yang dihadiri oleh waki1-wakil pemuda se-Jawa dan Madura. Dari kongres ini kemudian berhasil membuat sebuah mosi untuk membentuk satu pimpinan nasional. Mosi ini mencapai puncaknya dengan dibentuknya sebuah organisasi yang bernama Gerakan Rakyat Baru pada tahun 1945."

"Pada masa Pendudukkan Militer Jepang di Indonesia, 1942-1945, surat kabar dijadikan salah satu alat propaganda bagi kepentingan Pemerintah Pendudukkan Militer Jepang, selain radio dan majalah. Dalam skripsi ini dibicarakan proses dari dijadikannya Surat kabar tersebut sebagai salah satu corong dari suara Pemerintah Pendudukkan Militer Jepang, khususnya di Jawa. Proses pengaturan dan pengawasan terhadap surat kabar tersebut dilakukan secara bertahap dan dipengaruhi pula oleh situasi medan peperangan. Sebagai klimaksnya pengaturan dan pengawasan terhadap surat kabar tersebut adalah dengan didirikannya Djawa Shinbun Kai (Gabungan Persurat-kabaran di Jawa), yaitu badan yang mengatur sekaligus mengawasi keberadaan surat kabar yang terbit pada waktu itu. Djawa Shinbun Kai, selain menetapkan harga langganan, jumlah peredaran (oplag), penyediaan kertas dan alat cetak, juga bertindak sebagai badan yang mengarahkan berita-berita apa saja yang sebaiknya dimuat dengan maksud mengarahkan opini pembaca surat kabar terhadap apa yang diinginkan oleh Pemerinah Pendudukkan Militer Jepang didalam membantu perang yang sedang dijalankannya. Peran inilah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini."