Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Jihan Noor Fakhira
"
Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jocky Fernando
"
Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap notaris, khususnya memberikan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam melakukan tindakan pro justitia ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ari Lazuardi Pratama
"
Pengaturan mengenai pelaksanaan pembayaran upah beserta hak-hak lainya yang biasa diterima pekerja selama proses perselisihan PHK sesungguhnya telah jelas diatur dalam Pasal 155 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun perubahannya dalam Pasal 157A UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Khusus adanya upah proses dari skorsing yang diberikan tertulis selama proses Perselisihan PHK, mengacu pada pasal 96 UU No 2 tahun 2004 tentang PPHI, jika upah dan hak akibat skorsing tidak dijalankan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Ridwan
"
ABSTRAK
Penelitian ini membahas perlindungan hukum atas perubahan status pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Bagi pekerja kontrak, kebijakan penggunaan tenaga kerja kontrak dinilai kurang menguntungkan karena mereka merasa tidak memiliki kepastian terutama dalam hal kelangsungan maupun jenjang karir pada saat kontrak akan berakhir. Bahkan mereka tidak bisa menuntut kenaikan upah maupun pesangon jika sewaktu-waktu terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga semua kebijakan dan kewenangan secara mutlak menjadi milik para pengusaha. Banyak perusahaan menggunakan alasan kondisi keuangan ...
"
2012
S42380
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Harianja, Fransisca
"
Pelaksanaan uji kompetensi program diploma kebidanan dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kualitas lulusan dalam memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sebelum menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini ingin mengetahui tentang faktorfaktor yang berhubungan dengan nilai uji kompetensi menurut akreditasi, status kepemilikan dan wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai uji kompetensi berdasarkan akreditasi dan wilayah. Disarankan pula agar adanya penyelasaran substansi uji dengan kurikulum, perlunya ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T41604
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
