Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 644 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fauzan
Pola hubungan perburuhan : analisis perubahan pola hubungan industrial menurut undang-undang no.2 tahun 2004
" ABSTRAK
Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan hukum formil/hukum acara yang menggantikan Undang Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perusahaan Swasta. Dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan maka terjadi perubahan sistem yang mendasar, dimana penyelesaian Perselisihan dilakukan melalui sarana lembaga yudikatif yakni melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan sistem baru ini membawa perubahan sistem lainnya, dimana perubahan ini membawa_akibat pada bergesernya hukum perburuhan. ... "
2007
T 17020
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devita Putri Dewi
Implikasi Yuridis Gugatan terhadap Notaris yang Telah Meninggal terhadap Akta yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017) = Juridical Implications of Lawsuit toward Notary Who Has Died for Deed Based on False Information (Case Study of the Supreme Court's Decision of the Republic of Indonesia Number 2997 K/PDT/2017)
" Penelitian ini membahas mengenai Putusan Nomor 2997 K/Pdt/2017 mengenai adanya Akta Pengakuan dan Kuasa atas tanah yang dibuat oleh seorang Notaris dengan didasari keterangan palsu dari penghadap. Permasalahan yang diangkat adalah implikasi yuridis akta yang diterbitkan secara melawan hukum sebagaimana Putusan yang dianalisis, pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu, serta implikasi yuridis terhadap Notaris yang telah meninggal atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu. Metode penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akbar Yogaswara
Tinjauan yuridis pemekaran daerah berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Studi kasus pembentukan kota Tangerang Selatan)
" ABSTRAK
Didalam bentuk negara kesatuan dikenal dua asas pemerintahan yaitu sentralisasi dan desentralisasi, sentralisasi menciptakan keseragaman sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman, sehingga daerah dapat menentukan pilihan kebijakan apa yang sesuai keinginan daerah masing-masing. Dengan diberlakukannya desentralisasi, maka tiap-tiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pengimplementasian dari otonomi daerah terkadang membuat sebagian masyarakat di daerah merasa kurang puas terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah daerah. Hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berlaku saat ini mengatur mengenai persyaratan ... "
2007
T36843
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amalia Damayanti Sudding
Keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli Yang Digunakan Sebagai Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 19/Pdt.G/2020/PN Gpr) = The Validity deed of Sale and Purchase Agreements Used as Accounts Payable Agreements ((Study of Kediri District Court Decision Number 19/Pdt.G/2020/PN Gpr)
" Notaris dalam membuat Akta Autentik berkewajiban untuk membacakan dan menjelaskan isi akta, hal tersebut merupakan cara untuk memastikan para penghadap telah memahami/mengetahui apa yang tertuang di dalam akta. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris, hal ini kemudian sering menyebabkan terjadinya suatu sengketa. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai akibat hukum serta tanggungjawab Notaris terhadap akta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Akil Fariabi
Perbandingan netralitas organ pengawas pejabat pembuat akta tanah dengan organ pengawas notaris dalam menjalankan fungsinya perbandingan netralitas organ pengawas pejabat pembuat akta tanah dengan organ pengawas notaris dalam menjalankan fungsinya = Comparison of the neutrality of the supervisory organ of the land deed making officer with the supervisory organ of notary in performing its function / Muhamad Akil Fariabi
" ABSTRAK
Dalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang telah dijalankan terhadap Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah perbandingan mekanisme pengawasan yang dijalankan terhadap PPAT dan Notaris serta penerapan penegakan netralitas ... "
2019
T53423
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Ajeng Yani Tri Handayani
Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di Bank Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMNO di lihat dari hukum ketatanegaraan
" The monetary crisis followed by the economic disaster in Asia region was the main reason for the increasing awareness of Good Corporate Governance. Bank Mandiri is one of the largest state-owned banking company receiving more than IDR 200 trillion recapitalization fund from the government in order to maintain its operation after the economic crisis, therefore it has to perform the best banking practices and should implement excellent corporate governance so that it could increase the ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19599
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shintawati
Diskresi dan perwujudan good governance di Indonesia
" Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas ... "
2007
T19585
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shannon Wijayanti
Konsekuensi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Akta Jual Beli dengan tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Berdasarkan Blanko Akta yang Telah Disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Tidak Sesuai dengan Objek yang Sebenarnya = The Juridical Consequences of Land Deed Officials who Made a Sale and Purchase Deed without The Presence of One Party Based on the Blank Deed That Had Been Prepared by the Land Deed Officials and Did Not Match With the Real Object.
" Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli dengan tidak dihadiri salah satu pihak berdasarkan blanko akta yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk menyusun dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta autentik berkenaan dengan tanah, namun dalam praktik seringkali pelaksanaan tugas ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dezita Taniar
Elektronik meterai sebagai pendukung keautentikan akta notaris = Electronic stamps as a support for the authenticity of notary deeds.
" Masyarakat Indonesia pada umumnya memahami pelekatan meterai pada dokumen adalah sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu dokumen yang autentik. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meterai tidak pernah disebutkan sebagai salah satu syarat untuk suatu dokumen daoat dikatakan autentik. Dan juga dengan banyaknya gugatan di pengadilan yang diakibatkan terjadinya degradasi terhadap suatu akta notaris, menjadi permasalahan yang cukup merugikan para pihak sehingga harus dicari bagaimana solusi agar hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut muncul ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahadian Ratry
Pengaruh Klasul K3 Dalam Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Pada Proyek Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung = OHS Clause in Employment Contracts as an Effort for employee to join in the Project of Kereta Cepat Jakarta Bandung
"

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan klausul K3 pada perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Pembatasan pembahasan pada penelitian ini adalah  mengetahui sejauh mana pemahaman bagi pekerja mengenai klausul K3 dalam substansi perjanjian kerja. Penurunan risiko terjadinya kecelakaan kerja, khususnya sektor konstruksi, dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pekerja dalam pengembangan budaya K3 pada perusahaan. Penelitian ini membahas sejauh mana penerapan budaya K3 dapat mempengaruhi pelaksanaan program K3 dalam hal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>