Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh dari budaya organisasiyang adaptif terhadap kepuasan kerja karyawan di PT.ASKRINDO dengankemampuan adaptasi individu sebagai variabel mediasi. Data responden dari 156kuisioner yang berhasil dikumpulkan diolah menggunakan SmartPLS 3. Seluruhhipotesis dalam penelitian diterima, diantaranya budaya organisasi yang adaptifsecara signifikan berpengaruh terhadap kemampuan adaptasi individu, dankemampuan individu secara signifikan juga berpengaruh terhadap kepuasan kerjakaryawan di PT.ASKRINDO. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadappemahaman PT.ASKRINDO terhadap budaya organisasi yang adaptif dankemampuan adaptasi karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja di era globalisasisaat ini.

---

ABSTRACTThis study aims to understand the effect of adaptive organization culture tojob satisfaction with individual adaptability as mediating variable in PT.ASKRINDO.156 respondent data from returned questionnaires is processed using SmartPLS 3. Allresearch hypotheses are accepted. Adaptive organizational culture significantlyaffects individual adaptability, and individual adaptability also significantly affectsthe job satisfaction of employees at PT.ASKRINDO. This research is intended tocontribute to the understanding of adaptive organizational culture and individualadaptability at PT.ASKRINDO, as well as how the company can use both concepts toincrease job satisfaction in the era of globalization"

"ABSTRAKDisertasi ini membahas bekerjanya kekuasaan dalam hubungan pelakupelaku yang terlibat dalam pelayanan publik di terminal Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, secara khusus etnografi. Upaya membaca data penelitian memanfaatkan pendekatan pluralis yang melihat kekuasaan tersebar di dalam masyarakat, sehingga yang menjadi fokus adalah strategi dan teknik kekuasaan. Pemikiran Foucault dan Bourdieu dimanfaatkan untuk mengarahkan analisis saya.Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) kekuasaan bekerja tidak secara langsung tetapi melalui teknologi pengaturan tindakan pelaku baik dengan cara menyesuaikan diri dengan aturan main yang disepakati maupun menyesuaikan diri dengan posisi masing-masing; (2) relasi kekuasaan pelaku-pelaku adalah tersebar dan bersifat kompleks. Di kalangan petugas DLLAJ terjadi fragmentasi dalam relasi atasanbawahan, antara kelompok yang mendukung pimpinan dan tidak. Juga karena variasi latar belakang seperti : jaminan keamanan ekonomi, status kepegawaian (PNS, TKK dan honorer), etnis, teman angkatan, solidaritas unit-unit pelayanan (administrasi, retribusi dan jalur). Relasi antar instansi resmi (DLLAJ, Pospol dan DKLH) diwarnai oleh ego sektoral dan pertimbangan perimbangan pembagian keuntungan ekonomi. Terlibatnya pelaku-pelaku di luar aparat negara terjadi melalui ?koordinasi tahu sama tahu? diperkuat melalui negosiasi identitas, membangun jaringan dengan pejabat dan tokoh politik. Selain itu ada aktor-aktor in absentia (umumnya oknum militer). Pada kasus tertentu ada kerja sama dalam hubungan pelaku-pelaku berdasarkan kepentingan dan solidaritas di kalangan tertentu, terutama yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok marginal dalam kebijakan nasional.Implikasi teoritis : (1) Pendekatan pluralis khususnya Foucaltian sangat membantu menjelaskan gejala kekuasaan yang bersifat jamak. Ini berarti faktor penjelas terhadap realitas pelayanan publik di terminal Depok adalah kompleks.Temuan penelitian memperlihatkan adanya pusat-pusat kekuasaan lain di luar negara yang harus juga diperhitungkan seperti swasta atau pemilik modal dan komunitas atau paguyuban-paguyuban bahkan pelaku individu ; (2) Terjadi dialektika antara kebebasan atau otonomi pelaku-pelaku dengan struktur objektif. Artinya pelaku tidaksepenuhnya otonom, tetapi hanya eksis sebagai bagian dari struktur yang diterima. Di sisi lain seorang pelaku tidak sepenuhnya mempengaruhi pelaku lainnya, melainkan hanya parsial.Kesimpulan : relasi kekuasaan pelaku-pelaku dalam pelayanan publik diterminal Depok bersifat kompleks. Baik koordinasi tahu sama tahu, fragmentasi, kerja sama dan solidaritas adalah bagian-bagian yang mempertegas sifat kompleks dari pola relasi kekuasaan pelaku-pelaku.

---

ABSTRACTThe writer is interested in conducting research to find out how power works between public service workers who involve managing public service in Depok Bus Terminal that then give the effect of service management. The pluralistic approach is used for reading the research data based on Foucauldian?s notion of power that states the spread of power in the community focused on its strategy and technique of power. Foucault and Bourdieu?s thoughts are also used for directing my analysis.The research findings indicate that (1) the power does not work directly but through the technology of the action by adjusting either the rules of play or the position of each; (2) the power relation between public service workers is very complex.Among DLLAJ officers, there is fragmentation occurred in the superior-subordinate relationship, and between groups supporting the leader and not. There are also other factors such as economy security, employment status (civil servants (PNS), TKK, and honorary employments (honorer)), ethnicity, friends in the same generation, service unit solidarity (administration and a levy). Relations between formal institutions (DLLAJ, Pospol and DKLH) are marked by a sector ego, some considerations in sector distribution of economic benefits. The involvement of external actors outside the state apparatus occurs through ?tahu sama tahu coordination? strengthened by identity negotiations and by building a network between senior officials and political leaders. Moreover, there are actors in absentia (generally military personnel). In some cases there is cooperation between actors in the relationship of the importance and solidarity among certain groups, especially those who identify themselves as marginalized groups in national policy.Theoretical implications are: (1) the pluralistic approach by Foucaldian helps to explain the power symptoms that are in a plural form. This means that the clarifying factors of the public service reality in Depok bus terminal is very complex. Research finding shows the existence of the centers of power in the foreign country should also be calculated like the owner or private capital, and the economic communities or even individual actors; (2) the existence of groups that occupies and plays a position between the market and the community, state and community gives the effect of the creation of "game rules" applied and agreed between them; (3) the dialectics is created by either freedom or autonomous actors with the objective structure. This means that the actors are not fully autonomous, but only exist as part of the received structure. On the other side, an actor does not fully affect others, but only in a partial form.Conclusion: The power relation of public service workers in Public Service in Depok bus Terminal is very complex. ?tahu sama tahu coordination, fragmentation, cooperation and solidarity are the parts that explain the nature of the complex patterns of power relation between actors."

"Disertasi ini mengkaji bagaimana individu-individu dalam suatu organisasi mengkonstruksi makna layanan publik di dalam konteks tertentu. Para pekerja di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPAD), lembaga pemerintah di bidang layanan perpustakaan umum, melaksanakan layanan kepada masyarakat dengan cara yang berbeda dari peraturan. Mereka melayani pengunjung dengan membedakan atribut sosial. Ketika melayani pengunjung anak, karyawan berkata dengan kasar, tetapi ketika melayani orang dewasa, mereka bersikap penuh perhatian. Sikap mereka menjadi lebih ramah ketika menghadapi pengunjung yang berwajah indo, atau yang membawakan makanan kecil untuk petugas. Setiap tindakan individu dalam melayani merupakan cerminan refleksi mereka atas interaksi yang terjadi sehari-hari dalam internal organisasi. Berdasarkan realitas tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: bagaimana para pekerja mengkonstruksi makna layanan publik di perpustakaan umum? Pertanyaan diuraikan menjadi: 1) bagaimana pimpinan dan para karyawan mendefinisikan situasi ketika mereka berada di atas panggung?; 2) bagaimana pimpinan dan para karyawan sebagai tim mengelola kesan di panggung untuk mengkonstruksi makna layanan publik di perpustakaan umum? Penelitian yang dilakukan sejak Januari 2007 hingga Desember 2009 ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, pengamatan terlibat, dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan di BPAD, jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Para informan adalah pimpinan dan para karyawan yang saat itu tercatat sebagai pegawai dan semuanya diberi nama samaran. Temuan yang diperoleh adalah bahwa, 1) hubungan kekuasaan membentuk unit layanan di BPAD sebagai unit yang memiliki kinerja paling rendah dan kurang berkontribusi untuk perkembangan organisasi, sehingga layanan kepada pengguna dipahami sebagai pekerjaan yang tidak berarti; 2) situasi yang didefinisikan dan diinterpretasikan secara berulang-ulang tersebut, yang diwarnai kerikuhan, iri hati, tarik-menarik kepentingan, dan ketidakpastian pencapaian tujuan organisasi, menunjukkan lemahnya solidaritas dan kesetiakawanan dalam tim kerja. Secara singkat, layanan publik bukan sekedar prosedur dan tata cara melayani pengunjung, tetapi sesungguhnya merupakan suatu proses budaya yang dikonstruksi oleh sekelompok individu, yang terdiri dari para bawahan, pimpinan, dan lembaga induk. Interaksi yang dilandasi oleh relasi kekuasaan dan lemahnya solidaritas dan kesetiakawanan menyebabkan para karyawan mengekspresikan makna layanan berdasarkan kepentingan pribadi.

---

This dissertation studies how individuals constructs the meaning of public services in a specific context in an organization called Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta (BPAD). All the workers of BPAD, a governmental institution of a public library, do not perform the service according to the rules. The service is based on the personal front. When serving children, they speak rudely, on the contrary, when they serve adults, they perform with full attention. In addition, They become more hospitalize towards their user with western face, or the ones who bring them snacks. Every service conducted by the workers reflects their every day interactions at the work place. Based on the fact, the research questions are as follows: how do the workers construct public services at the public library? The question embraced two subquestions: 1) how do the leaders and subordinates define situation on the stage?; 2) how do they as a team manage certain impression on the stage in order to construct the meaning of public services? Some of importants points are that the research held during January 2007 to December 2009 uses qualitative approaches. It uses methods of the data collection which consist of interviews, participant observations, and document analysis. Informants used are the workers officially-registered as employees and they are given pseudonym names. The place of its research is held at a BPAD, at Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. The findings show that 1) the power relation considers that the unit of services at BPAD has the lowest performances and the least contributions to the organizational developments, therefore its user service is understood as unqualified work; 2) situations that are defined and interpreted repeatedly, which colored with awkwardness, jealousy, conflict of interest, and unpredictable change in achieving organization goals, shows to lack of a solidarity and a loyalty in the working teams. In short, the public services are not merely procedures and ways of serving users, but actually are a cultural process constructed by a group of individuals, which comprised of superiors, subordinates, and parent institution. Interaction based on power relation and lack of solidarity and loyalty in the working teams cause all workers to express the meaning of services based on a private interest which bring them conflict of interests."

"Studi ini tentang respon para perempuan pedagang dalam dinamika pasar tradisional di kawasan perkotaan Ujung Berung, Bandung, dan sebab akibat respon tersebut terkait dengan usaha mereka dan dengan pasar sebagai tempat usaha mereka. Pendekatan berorientasi aktor yang dipakai dalam studi ini, melihat perempuan pedagang yang hidup dan harus menghidupi dua dunia, yakni rumah tangganya dan pasar. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif untuk mengkaji respon-respon perempuan pedagang tersebut, dan metode kuantitatif untk mendapatkan profil demografis pedagang pasar sebagai landasan pemilihan informan. Hasil studi menunjukkan bahwa tipe-tipe perubahan di Pasar Ujung Berung ditanggapi dengan cara berbeda-beda oleh perempuan pedagang. Urbanisasi Ujung Berung yang terus menerus meningkatkan jumlah dan keragaman populasi, dan mengubah pasar Ujung Berung dari pasar lokal menjadi pasar transisi, ditanggapi sebagai hal yang relatif menguntungkan karena meningkatkan 'pasar'. Namun kebijakan relokasi pasar dan pertumbuhan retail modern di sekitar pasar dilihat sebagai ancaman serius bagi eksistensi pasar maupun usaha para perempuan pedagang, dan memunculkan respon politik maupun adaptasi ekonomi seperti diversifikasi komoditi, perpanjangan waktu berjualan, dan memanfaatkan sistem konsinyasi atau komisi dalam pengadaan komoditi. Dampak krisis moneter berupa kenaikan harga direspon dengan mengurangi volume komoditi dan memperbanyak konsinyasi; sedangkan dampak lain berupa persaingan dengan mantan buruh industri yang menjadi pedagang, direspon dengan mengurangi aspek personal dalam berjualan, dan meniru modus pesaing dengan berjualan menghampiri konsumen di pasar luar. Kebakaran yang merusak usaha diatasi dengan pendayagunaan berbagai sumber modal, dan mendorong perempuan terlibat dalam tindakan kolektif untuk membangun kembali usaha dan mengantisipasi bahaya serupa di masa mendatang. Dari kasus empat tipe perempuan pedagang terlihat adanya otonomi perempuan pedagang atas ruang usaha, termasuk pada perempuan yang bermitra dagang bersama suami. Nilai 'mencari keuntungan' di pasar menguatkan otonomi perempuan pedagang dalam pengambilan keputusan bisnis, baik untuk kelanjutan atau pengembangan usaha dagangnya maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga. Otonomi mereka di pasar merupakan landasan bagi adaptabilitas perempuan pedagang dalam mempertahankan usahanya masing-masing maupun mempertahankan pasar.Pasar tradisional akan selalu penting bagi mereka, karena selain merupakan ruang penghidupan yang memberikan otonomi, juga merupakan tempat kerja yang luwes untuk memadukan tugas produksi dan reproduksi sosial.

---

This study is emphasized on the responses of woman traders in an urban traditional market in Ujung Berung Bandung, and the effect of such responses to their enterprises and to the traditional market. The study uses actor oriented approach which sees women in their two worlds, namely the marketplace and the household. The method of this study combines qualitative approach to explore processes and actors meanings to changes which have been occurring, and a survey to obtain demographic profile of market traders and determine the categorization of women traders to be selected as informants in the case study.

The result of study shows that various changes in Ujung Berung have been differently responded by woman traders. The urbanization process which has been occurring in Ujung Berung since a long time ago has seeing enough time woman traders to able to slowly adapt to the increase of customers and various commodities are more or less normally face. It starts with increasing intervention of the city government planning to relocate the marketplace and growth of the modern retails occurred in surrounding the Ujung Berung market has been seen as strength forwomen traders. The monetary crisis which has affected in increasing various good prices has been responded by decreasing commodity volumes and increasing consignment. Another impact of monetary crisis namely former laborers who have become competitor for market traders has been responded by decreasing personal approach in buying and selling, and imitating the operation of the competitor by trading in the outer marketplace. The repeatedly fire in market has been responded to by woman traders by making efficient use of various capital to rebuild their business, and organizing in preventing or minimizing impacts of the fires. The market has also been known as women's domain.

The four cases of women traders shown that those women have an autonomy domain. Although a women traders run her business with her husband but in principally she got more power to do what is the best for herself. The ability of women to take a decision and to flourished strategies in her domain means that women traders got an autonomy. Therefore women's trader can carry on with hers business and make more money to fulfill her business. Especially if a husband, could not make enough money for his family, then women trader will cover the whole expenditure of the household. Women traders adaptibility can survive in their trading in market. In addition, this influence on Ujung Berung market, the market will be survive. Based on their autonomy, the woman traders have tried to undertaking various activities continuously to make money to fulfill their household necessities.If the time of trading affair coincides with that of the household affair, various social reproductions which are usually continuously done in the household scope is moved or handled in the market."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tentang perjuangan untuk kebebasan sebelum dan sesudah Reformasi. Kajian ini akan melihat dari sudut pandang sebuah Komunitas Epistemik yang bernama Komunitas Utan Kayu, yang sebagiannya berkembang menjadi Komunitas Salihara. Kisah tentang Komunitas ini dimulai pada tanggal 21 Juni 1994 ketika majalah Tempo, Detik dan Editor dibredel. Kegaduhan tentang ini bersama dengan hal lainnya berujung pada jatuhnya pemerintahan Soeharto di bulan Mei 1998. Komunitas ini melanjutkan upayanya untuk mempromosikan kebebasan pada banyak hal. Dimulai dari kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan menyiarkan, kebebasan atas informasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan kebebasan lainnya dalam kerangka kebebasan berfikir dan kebebasan berekspresi. Promosi kebebasan dari komunitas ini pada akhirnya harus berkontestasi dengan kelompok dan komunitas lainnya yang memiliki prinsip dan nilai yang berbeda, epistema yang berbeda. Semuanya berebut untuk dapat terlembagakan menjadi kebijakan dan praktik negara. Pada akhirnya ini adalah perjuangan mengelola imaginasi yang berbeda tentang Indonesia.

---

ABSTRACTThis paper examines the struggle for freedom in Indonesia before and after the reformation. It would be seen from the perspective of an epistemic community namely Utan Kayu Community, a community which later established Salihara Community. The story of the community begun in 21 June 1994 when Tempo magazine was banned along with Detik and Editor media. This created one of crowds that brought Soeharto government into end in May 1998. The community continued to promote freedom in all kinds. It started with the promotion of freedom of the press, freedom to established associations, freedom of speech and opinion, freedom of broadcasting, freedom of information, freedom of religions and beliefs and other freedoms under the freedom of thought and expressions. Promotion of freedoms by this community has been contested with other interest groups who have different principles and values, different episteme. All want to be adopted and institutionalized into policies and practices of the state. At end, this is about the struggle of managing different imaginations of Indonesia."

"Kondisi penyediaan listrik di Indonesia terlihat ironis. Terjadi kekurangan pasokan listrik di tengah beragamnya potensi sumber energi primer. Namun, PLN tidak dapat memilih sumber energi primer yang efisien seperti tenaga air dan energi panas bumi. Pilihan tersebut masih didominasi oleh bahan bakar fosil. PLN adalah satu-satunya penjual listrik kepada masyarakat dan juga pembeli tunggal listrik dari pemasok yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan restricted monopoly. Penelitian ini berupaya mengungkap proses pengambilan keputusan strategis pemilihan jenis pembangkit oleh TMT PLN periode 1998 ndash;2014 dengan mengembangkan pendekatan strategic choices melalui metodologi kualitatif pada studi kasus tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori-teori dasar manajemen stratejik yang ada selama ini, diantaranya: resource-based view, market-based view, agency theory dan shareholder theory tidak dapat diterapkan dalam konteks pengambilan keputusan strategis pada corporate strategy level untuk perusahaan seperti PLN yang sepenuhnya dimiliki negara sekaligus sebagai pemegang kuasa atas sumberdaya. Namun, kepemilikan saham oleh pemerintah ini terbagi pada kekuatan stakeholders utama lainnya yang memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan dengan kepentingannya masing-masing atau mempunyai three masters under one shareholder. Dengan kondisi tersebut, pengambilan keputusan PLN dihadapkan pada konflik kepentingan diantara tiga master tersebut, keterbatasan keuangan perusahaan, beragam bentuk pengawasan dari pemerintah, dan dinamika percaturan politik. Selain itu, dipertimbangkan pula perencanaan strategis bauran energi primer yang dilihat dari perkiraan kebutuhan listrik, kebijakan energi nasional, serta ketersediaan energi primer. Implikasi hasil penelitian diarahkan pada pengembangan teori pada ilmu manajemen stratejik di perusahaan publik dengan memperluas keterkaitan antara strategic management dengan political economy. Kompleksitas peran negara yang diwakili oleh tiga institusi dalam pengelolaan sumberdaya secara strategis menimbulkan ketidakpastian keberlanjutan penyediaan listrik jangka panjang. Meskipun demikian, bagaimana cara paling sesuai untuk pengelolaan BUMN seperti ini dari sudut pandang ilmu manajemen stratejik akan menjadi tantangan untuk didalami lebih lanjut.

---

In Indonesia, electricity supply condition looks ironic. There has been a shortage of electricity supply amid diverse primary energy resources. However, PLN cannot perform on the choice of the efficient primary energy resources like hydro and geothermal energy. It is still dominated by fossil fuel. PLN is the sole seller of electricity to the public as well as the single buyer from suppliers hereinafter referred to as a restricted monopoly company. This research attempts to reveal the strategic decision making process of choosing the type of power plants by PLN TMT of 1998 2014 periods with developing strategic choices approach through qualitative methodology on a single case study.

The result of this research shows that basic theories of strategic management that exist so far, including resource based view, market based view, agency theory and shareholder theory cannot be applied in the context of strategic decision making at the corporate strategy level for such companies as PLN, which is fully owned by the state as well as the holder of resources. However, ownership by the government is divided on the power of other major stakeholders who have the same position in the government with their own interests or having three masters under one the shareholder.Under these conditions, decision making by PLN faced with a conflict of interests among the three masters, limited financial capacity to invest, various forms of government supervision, and the dynamics of political arena. In addition, it is also taken into consideration the strategic planning of primary energy mix that viewed from estimation of electricity demand in accordance with customer load behavior and generation technologies, national energy policy that still requires General Plan on National Energy RUEN in order to integrate the energy management plan by the state and the Electricity Supply Business Plan by PLN, as well as the availability of primary energy to fulfill electricity needs in the long term.

Finally, the implication of this research is directed to reinforce of thought in developing the theory on the science of strategic management in public companies especially those that doing business in the electricity sector by extending the linkages between strategic management with political economy. The complexities of the state role as represented by three institutions in managing resource strategically lead to uncertainty of the electricity supply sustainability. Nevertheless, how the most appropriate way to manage the state owned enterprises like this from the perspective of strategic management will be challenging to be explored further."