Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tulisan skripsi ini akan dibahas tentang kepemimpinan Francisco Franco di Spanyol dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1975. Dalam tulisan ini juga dijelaskan tentang bagaimana bentuk kepemimpinan Francisco Franco dan juga menjelaskan bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaannya selama 36 tahun di Spanyol, mulai dari kebijakan ekonomi, kerja sama internasional dan juga kebijakan politik. Beberapa teori digunakan dalam menjelaskan skripsi ini, seperti konsep kepemimpinan politik dan konsep fasisme. Dalam konsep pemikiran kebijakan politik, dijelaskan juga tentang hubungannya dengan konsep militerisme. Francisco Franco memimpin negara Spanyol pada tahun 1939. Dia memimpin Spanyol setelah kelompok nasionalis yang dipimpinnya mendapatkan kemenangan melawan kelompok Republik dalam perang saudara di Spanyol. Dalam perang saudara tersebut, Spanyol dibantu oleh negara ? negara yang mempunyai ideologi fasis, yaitu Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut kemudian hancur dalam perang dunia II, namun Spanyol dan kepemimpinan Franco tidak mengalami kehancuran. Dalam kepemimpinannya di Spanyol, Francisco Franco sering melakukan penindasaan kepada rakyatnya untuk tetap bisa mempertahankan kekuasaan rezimnya. Segala bentuk yang menentang berjalannya rezim pemerintahannya, diredam dengan kekuatan militer. Meskipun kepemimpinan Franco telah melakukan banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun rezim Franco tetap bisa bertahan memimpin Spanyol sampai akhir hayatnya pada tahun 1975.

---

This thesis will analyze the government policy of Francisco Franco in Spain during the period 1939 until 1975. For those purpose, there are also some explanation about the form of Franco?s political leadership and how he maintained. In leading Spain, Franco often used aggression and force on his people, but still managed to rule the country for 36 years. The thesis using qualitative method research by searching some secondary documents and study literature. This related to the concept of political leadership, its relation to military and militarism, and also fascism concept. According to this method, there are several research question which furthermore will be analyzed. In this thesis, the writer will analyze the strategies enforced by Franco to and maintain his leadership after the Spanish civil war from 1936-1939. This literature analyzes how Franco?s Government made an effort to maintain it?s regime by opposing any form of mutiny and also establishing regulations that favored the government. Some of the regulations in Franco?s regime analyzed in this literature consist of economic regulations, international affairs and also Franco?s political regulations in Spain. One of Franco?s failed regulations was his effort in establishment of the autarky system in Spain, but this system was stopped in order to solve Spain?s worsening economic situation at the time. Overall during his 36 year regime, Franco applied a facist policy concept in Spain. Franco applied a system based on the facist ideology to create loyalty to the country by denying individual rights, freedom and also enforcing economic and social regulations. Any form of rebellion and opposition was countered by military force. The Spanish people were forced into supporting the laws that were made by Franco?s government until it?s end in 1975. Franco?s regime ended with his illness and eventual death."

"Skripsi ini membahas tentang perkembangan dinamika politik kontemporer organisasi Mujahiddin E-Khalq di Republik Islam Iran pasca revolusi Islam tahun 1979 dengan studi kasus mengenai Analisis perubahan ideologi dan strategi politik kekuatan politik organisasi Mujahiddin E-Khalq (MEK) periode tahun 1981-2012 di Republik Islam Iran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan perihal yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah perbudahan ideologi dan strategi politik organisasi Mujahiddin E-Khalq dalam meraih dukungan sebagai kekuatam oposisi untuk melawan pemerintahan para Mullah di Republik Islam Iran periode tahun 1981-2012. Dengan menggunakan kerangka konsep kekuatan dan keseimbangan politik, konsep pola oposisi dan teori moderasi dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan MEK menjadi sebuah kekuatan oposisi utama di dalam dan luar Republik Islam Iran yang terus berkembang dan bekerja sama dengan negara-negara lain yang menjadi lawan politik Pemerintahan Khomeini di Iran seperti Perancis, Irak dan Amerika Serikat. MEK memiliki ciri pola oposisi klik faksional yang membuat mereka lebih terstruktur dan terorganisasi apabila dibandingkan dengan kekuatan oposisi lainnya di Republik Islam Iran.

---

The thesis is describes about the contemporary politics in Islamic Republic or Iran after the White Revolution 1979, with case studies about the analysis of Ideological Change and Political Strategy of Mojaheddin E-Khalq organization year period 1981 to 2012. The research used the qualitative methods with historical approach. The focus of the research is about the ideological change and political strategy of MEK political power in Islamic Republic of Iran during year 1981 to 2012. The concept for the research are power and balance of power, pattern of opposition concept and moderation theory to show the evidence that the MEK has many supporting internal and external factor to being an opposition and resistance outside and inside Iran against the Wilayat Al-Faqih regime. The external MEK`s supporting factor such as France, President Saddam Hussein in Iraq, and United States of America during 1981 to 2012. MEK has click factional opposition characteristic based on Robert Dahl classification that made the organization well organized in structure."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perdebatan kebijakan sensor internet di Australia dalam proses pembahasan RUU Broadcasting Services Act 1992. Proses perdebatan yang dianalisa terjadi di tingkat masyarakat sipil dan lembaga Senate serta House of Representatives Australia pada tahun 1999. Perdebatan yang terjadi didominasi oleh isu tanggung jawab negara dalam sensor internet dan kebebasan pengguna akhir. Beberapa kelompok melihat bahwa negara juga bertanggung jawab menyensor konten internet, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan kelompok lainnya melihat bahwa negara tidak tepat melakukan tindakan tersebut karena pengguna akhir memiliki hak dan kebebasan untuk mengakses konten yang diinginkannya. Menurut mereka, individu dewasa dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan anak-anak menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua mereka. Dari latar belakang tersebut, penulis berargumen bahwa sikap pro kontra aktor-aktor yang antara lain meliputi senator dari Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australia Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren, lembaga riset CSIRO, serta LSM EFA dipengaruhi oleh ideologi yang dianut.Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori sistem politik David Easton yang membantu menjelaskan bahwa kebijakan RUU BSA 1992 merupakan hasil dari input sistem politik maupun non sistem politik berupa tuntutan dan dukungan untuk menangani konten negatif internet. Penulis juga menggunakan konsep penyensoran yang menjelaskan bahwa perdebatan dalam konteks sensor tidak pernah terlepas dari pertentangan aliran pemikiran liberal Mills melawan pemikiran konservatif Burke. Perbedaan zaman dan media yang disensor membuat konsep ini tidak menjelaskan bahwa efektivitas serta batas waktu pemberlakuan sistem sensor juga menjadi perdebatan besar dalam proses pembahasan RUU BSA 1992. Penulis juga menggunakan teori ideologi yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo dan Deliar Noer bahwa himpunan nilai akan menentukan sikap terhadap problema politik yang dihadapi. Hasil analisa menunjukkan bahwa sikap pro dan kontra yang ditunjukkan para aktor sebagian besar memang dipengaruhi oleh ideologi liberal dan konservatif yang mereka anut. Namun, ideologi tidak menjadi satu-satunya penyebab sikap pro kontra tersebut. Adanya unsur lain seperti upaya mempertahankan koalisi, hubungan kepentingan dengan pelaku industri, serta penilaian atas efektivitas sistem turut berperan besar menentukan sikap pro konta atas RUU BSA 1992.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the debate of internet censorship policy in Australia in the process of discussing the Broadcasting Services Act Act 1992. The process of debate analyzed took place at the level of civil society and Senate institutions and the House of Representatives Australia in 1999. The debate was dominated by issues of state responsibility in censorship internet and end user freedom. Some groups see that the state is also responsible for censoring Internet content, both to children and adults. Other groups see that the state is not appropriate to perform such actions because the end user has the right and freedom to access the content he wants. According to them, the adult individual can be responsible for himself and the children become part of the responsibilities of their parents. From this background, the authors argue that the pro contra attitude of the actors, among others, includes the senators from the Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australian Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren , CSIRO research institutes, and EFA NGOs are influenced by the ideology adopted.The theory used by the author to answer the problem is David Easton 39 s political system theory which helps explain that the BSA 1992 BSA policy is the result of the input of political system and non political system in the form of demands and support to handle negative internet content. The author also uses the concept of censorship that explains that the debate within the context of censorship is never independent of the contradiction of Mills 39 liberal school of thought against Burke 39 s conservative thinking. The difference of the epoch and the censored media made this concept does not explain that the effectiveness of the sensor system and the time limit of the application of the sensor system also became a major debate in the process of discussing the 1992 BSA Bill. The author also uses the theory of ideology to analyze the attitude of each actor in the issue of the BSA 1992 BSA debate. analysis shows that the pro and contra attitudes shown by actors are largely influenced by their liberal and conservative ideology. However, ideology is not the only cause of the pro contra 39 s attitude. The existence of other elements such as efforts to maintain the coalition, the relationship of interests with industry players, as well as the assessment of the effectiveness of the system played a major role in determining the pro contra attitude of the BSA 1992 bill."

"Penelitian ini mengangkat isu ideologi dan kajian politik film sebagai sebuah langkah baru dalam memahami dinamika politik di Republik Islam Iran. Perfilman Iran telah menjadi institusi sosial politik yang mengundang banyak perdebatan di dalam dan luar negeri. Perfilman Iran pascarevolusi terikat pada kebijakan pengelolaan sensor oleh pemerintah dan menjadi bagian dari aparatur negara untuk memproteksi ideologi dan kedaulatan Iran dari ancaman dominasi ideologi bias Barat dalam komunikasi dan politik global. Pada tahun 2007, film Persepolis karya Marjane Satrapi dirilis oleh rumah produksi di Prancis dan menceritakan sejarah Revolusi Iran dari sudut pandang autobiografis. Film Persepolis mendapat sambutan hangat di kancah internasional, namun menuai respon kecaman dari pemerintahan Ahmadinejad pada periode 2005–2009. Paradigma kritis menjadi dasar menilai objektivitas unit analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Upaya pengumpulan literatur dan data primer dilakukan melalui wawancara bersama para peneliti politik di Indonesia dan Iran. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa film Persepolis telah menyalahi kebijakan sensor perfilman di Iran, menampilkan nilai-nilai yang bertentangan dengan identitas kultural masyarakat Iran serta menyebarkan penggambaran yang selektif mengenai sejarah Revolusi Islam Iran. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep State Apparatus dapat menjelaskan respon yang dilakukan pemerintah Iran untuk mempertahankan ideologi dan kedaulatan negaranya sebagai bagian dari peran dan fungsi negara.

---

This research focuses on the issue of ideology and the study of film politics as a new step in understanding the political dynamics in the Islamic Republic of Iran. Iranian cinema has become a social political institution that brought up a lot of debates. Since the postrevolutionary Iranian cinema is bound to strict censorship policies by the government as the part of the state apparatus to protect Iran's ideology and sovereignty from the threat of western bias ideological domination in the global politics and communication. However, in 2007, a film titled Persepolis by Marjane Satrapi was released by a production house in France recounted the history of the Iranian Revolution from autobiographical perspective. Even though Persepolis received a warm reception on the international scene, but it reaped a condemnation response from Ahmadinejad's government in the period 2005 - 2009. The critical paradigm is the basis for assessing the objectivity of the unit of analysis in this research. This research uses qualitative approach with descriptive methods, while the efforts to collect literature and primary data were conducted through interviews with political researchers in Indonesia and Iran. The results of this research found that Persepolis films had violated film censorship policies in Iran, displaying values that were contrary to the cultural identity of the Iranian and spreading selective and negatif portrayals of the history of the Iranian Islamic Revolution. The research also found that the concept of the State Apparatus could explain the response made by the Iranian government to protect the state’s ideology and sovereignty as part of the role and function of the state."