Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membuhas tentang permasalahan ketentuan perpajakan atas Real Estate Investment Trusts (REITs). RElTs di Indonesia disebut sebagai Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif (DIRE KIK). Dari sudut pandang investor, DIRE KlK merupakan reksa dana dengan perbedaan pada jcnis investasi yang dHakukan. Blla reksa dana berinvestasi pada instrnmen keuangan, maka DIRE KIK berinvestasi pada aset real estat dan efek yang dlterbitkan oleh perusahaan rea:J cstat Yang jadi permasalahan adalah bagaimana perlakuan perpajakan atas DIRJ~ KIK, mengingat bahwa sampai saat ini belum tcrdapat aturan khusus tentang DIRE~ padahal salah satu hal yang menarlk dari REITs adalah adanya fasilitas perpajakan. Sebagian orang mengiru bahwa akan terdapat pengenaan pajak berganda bHa tidak tcrdapat fasilitas perpajakan atas DIRE KIK. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa hal yang perlu diatur secara khusus daJam ketentuan perpajakan atas DIRE KlK yailu dividen yang diterima dari Special Purpose Company (SPC) dan penHaian kemhali atas aktiva tetap. Bila DIRE KIK berlnvestao.:i melalui SPC maka akan terdapat pengenaan pajak berganda. Penilaian kembali aset reat estat DIRE KlK, pada substansinya merupakan penilaian aset investasi pada harga pasar dan bukan revaiuasi al'tiva tetap. HasH analisis mengusulkan agar dilakukan amandemen terhadap UU Pajak Pcnghasilan, khususnya atas dividen yang dikecualikan daTi nbyek pajak dan se!isih lebih penilaian kembali aset real estat DIRE KTK.

---

The focus on this study is Income Tax treatment of Real Investment Trusts (REITs). REITs in Indonesia called Dana InvesJasi Real Eslal berbentuk Kontrak Investasi Koleklif (DIRE KJK). From investor's point of view, DIRE KJK simtlar with mutual fund, with different investment type. If mutual funds invest in financial instruments, DIRE KIK invest in real asset and marketable securilies issued by real estate agents. The problem is how the appropriate tax treatment of DIRE KlK, while no specific tax regulation regarding DIRE and the main attraction of DIRE for many customers are the tax facility. Some people assume that there will be double taxation if there is no tax faciliy on DIRE KIK, considering Indonesian taxation system is classicaL If that is true, DIRE KIK would not be interesting for investor. Based on analysis on current tax regulation, the researcher suggest some specific regu1ation on dividend received from Special Purpose Company (SPC) and assets revaluation. If DIRE KIK invest through SPC \\"

"ABSTRAK

Pada tahun 2015, negara-negara yang tergabung dalam Organization of Economic Co-operation and Development dan G20 termasuk Indonesia sepakat menjalankan 15 rencana aksi yang disebut Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan untuk mengatasi masalah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Salah rencana aksinya adalah BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules untuk menangkal aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules merupakan pelaporan wajib bagi Wajib Pajak dan promotor untuk mengungkap skema perencanaan pajak tax planning yang dijalankan dalam rangka mendapat informasi dini mengenai perencanaan pajak agresif aggressive tax planning . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian, bentuk dan kerangka desain implementasi yang sesuai, serta dampak dari pengimplementasian rekomendasi BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan praktisi, akademisi dan otoritas pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan tantangan utama yang dihadapi adalah landasan hukum, bentuk implementasi berupa Peraturan Menteri Keuangan, dan pengimplementasian menimbulkan dampak positif dan negatif.

---

ABSTRACT

In 2015, countries in the Organization of Economic Co operation and Development OECD and G20 including Indonesia have agreed to implement 15 action plans called the Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan to address the problem of the tax base erosion and profit shifting. One of the action plans is BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules to counter aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules is mandatory reporting for Taxpayers and promoters to disclose tax planning schemes undertaken in order to obtain early information on aggressive tax planning. This study aims to determine the challenges faced in implementing, the form and design framework of the appropriate implementation, and the impact of the implementation of BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules in Indonesia. The research is conducted with qualitative approach and data collection is conducted through literature review and in depth interview with practitioner, academics and tax authority in Indonesia. The results of this study indicate the main challenges faced is the legal basis, the form of implementation is Regulation of the Minister of Finance, and the implementation has positive and negative impacts."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi metode Benchmark Behavior Model BBM dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Badan dan untuk mengetahui implementasi Benford rsquo;s Law Model sebagai alternatif metode BBM dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak Badan. Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method melalui wawancara dan kuisioner kepada Account Representative di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II serta dengan melakukan pengujian kuantitatif pada elemen-elemen pos SPT Tahunan PPh Badan 1771 tahun pajak 2015. Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner diperoleh hasil bahwa implementasi metode BBM ini tidak efektif dan diperlukan metode baru sebagai alat dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan hasil pengujian kuantitatif pada pos SPT Tahunan PPh Badan 1771 diperoleh hasil bahwa Benford rsquo;s Law Model dapat dipergunakan sebagai salah satu metode alternatif dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.

---

ABSTRACTThis research aims to assess the effectiveness of Benchmark Behavior Model BBM implementation method for identifying tax payer rsquo s compliance and to know the implementation of Benford rsquo s Law Model as an alternative method of BBM. Research method used in this research is mixed method through interviews and distribution of questionnaires to Account Representative in Directorate General of Tax Regional South Jakarta II and by conducting quantitative testing on the elements of post tax returns Annual Income Tax 1771 tax year 2015. According to the interviews and distributed questionnaires, it can be informed that implementation of BBM method is not effective and required a new method as a tool in overseeing tax payer rsquo s compliance. Based on testing in the elements of post tax returns Annual Income Tax 1771, it can be informed that Benford 39 s Law Model can be used as an alternative method in overseeing tax payer rsquo s compliance."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis kasus penghindaran pajak dan profit shifting dengan skema transfer pricing, thin capitalization oleh Starbucks Corporation. Kasus yang dipilih dianalisis struktur penghindaran pajaknya dan dianalisis apakah upaya-upaya/aturan-aturan pajak yang ada di Indonesia saat ini dapat mencegah struktur penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Starbucks Corporation. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur penghindaran pajak dan transfer pricing yang dilakukan oleh Starbucks Corporation dan menganalisis peraturan apa yang dapat diterapkan oleh otoritas pajak Indonesia bila kasus seperti Starbucks ini terjadi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa Starbucks Corporation melakukan profit shifting dengan melakukan mark up harga kopi, thin capitalization melalui bunga pinjaman yang tinggi antar grup perusahaan, biaya royalti dan dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa kebijakan dan aturan pajak yang ada di Indonesia cukup dapat mengatasi struktur penghindaran pajak dengan skema seperti yang dilakukan oleh Starbucks Corporation namun perlu ditambahkan aturan yang mengatur tentang rate valuation royalty.

---

ABSTRACTThis thesis is an analysis of tax avoidance case and profit shifting Starbucks Corporation. The selected case analyzed its tax avoidance structure and analyzed whether current tax measures in Indonesia could prevent tax avoidance structures such as that of Starbucks Corporation. This study aims to analyze the structure of tax avoidance and transfer pricing conducted by Starbucks Corporation and analyze what regulations can be applied by Indonesian tax authorities if such cases occur in Indonesia. This research is a qualitative research with literature study approach. The results of the study found that Starbucks Corporation made profit shifting by marking up the price of coffee, thin capitalization through high lending rates between group companies, royalty fees and from this study resulted the conclusion that the existing tax policies and policies in Indonesia enough to overcome the structure of tax evasion with a scheme like the one done by Starbucks Corporation but it is necessary to add rules governing rate valuation royalty. "

"Tesis ini membahas mengenai pembayaran bunga atas transaksi pinjaman antara Perusahaan X dan anak perusahaan berdasarkan peraturan transfer pricing dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan transfer pricing dan menganalisis penghematan pajak atas transaksi pembayaran bunga antara Perusahaan X dan anak perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi pinjaman tanpa bunga antara Perusahaan X dan anak perusahaan tidak sesuai dengan peraturan transfer pricing yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dan dapat dikatakan perusahaan tidak menerapkan perencanaan pajak yang baik karena jika dilihat dari perhitungan ketiga skema, pajak yang dibayarkan Perusahaan X pada skema tanpa bunga jauh lebih besar daripada pajak pada skema dengan bunga.Kata Kunci: Transfer Pricing; Bunga; Pajak; Implementasi

---

This thesis discusses interest payments on loan transactions between Company X and its subsidiaries based on transfer pricing regulations and Government Regulation No. 94/2010. The purpose of this study is to determine the implementation of transfer pricing and to analyze the tax savings on interest payment transactions between Company X and its subsidiaries. This research uses qualitative approach. The result of the research concludes that interest-free loan transactions between Company X and its subsidiaries are not in accordance with the prevailing transfer pricing regulation in Indonesia and Government Regulation Number 94 Year 2010 and it can be said that the company does not apply good tax planning because from the calculation of the three schemes, that Company X paid on a no-interest scheme far outweighs the tax on the scheme with interest.

Keywords: Transfer Pricing; Interest; Tax; Implementation."

"Tesis ini membahas mengenai skema aggressive tax planning dalam melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional terkenal, yaitu kasus sengketa pajak Google yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melihat fenomena tersebut, tesis ini mencoba untuk menganalisis langkah yang apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memajaki Google guna mendapatkan penerimaan negara secara optimal. Analisis dilakukan melalui pendekatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), BEPS Action Plan 1 sebagai langkah selanjutnya dalam menangani tantangan pajak ekonomi digital yang disajikan berdasarkan perkembangannya, dan perbandingan negara lain yang terlebih dulu mengeluarkan kebijakan untuk memajaki Google. Metode penelitian adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan key informant yang memiliki pemahaman mengenai pokok permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan pengenaan pajak baru untuk mengatasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google yang berada di luar lingkup pajak penghasilan, seperti Diverted Profits Tax di Inggris dan Australia dan Equalization Levy.

---

This thesis discusses the aggressive tax planning scheme in tax avoidance by a renowned multinational company, Google tax dispute case which is currently a discussion subject in various countries including Indonesia. In view of such phenomenon, this thesis attempts to analyze the appropriate steps to be undertaken by the Indonesian government to tax Google to obtain optimal state revenue. The analysis is conducted through the approach of Tax Treaty, BEPS Action Plan 1 is the next step in handling the digital economic tax challenges presented based on its development, and the comparison of other countries that have established policies to tax Google. The research method is qualitative with data collection method in the form of literature study and field study by conducting in-depth interviews with a key informant with understanding on the subject matter of this research. Research results indicate that new tax policies are required to overcome tax avoidance conducted by Google that is outside the scope of income tax, such as Diverted Profits Tax (DPT) in the UK and Australia and Equalization Levy in India."

"Walaupun banyak yang targetnya tidak tercapai, cukup banyak Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong seorang Wajib Pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakannya, dalam hal ini Pengampunan Pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Wajib Pajak untuk ikut serta dalam Pengampunan Pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah, besaran tarif pajak yang berlaku, tarif Uang Tebusan yang dikenakan jika ikut Pengampunan Pajak, serta audit pajak merupakan faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan Wajib Pajak. Pengetahuan tentang pajak dan Pengampunan Pajak, kesadaran akan manfaat yang didapat dan penalti yang akan diterima, sistem dan peraturan perpajakan dan Pengampunan Pajak yang sederhana, kualitas pelayanan otoritas pajak, perubahan kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan sosial merupakan faktor non-ekonomi yang juga menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam melakukan kepatuhan.

---

Although many of the targets are not achieved, there are quite a lot of Taxpayers participate in Tax Amnesty Program. This study aims to analyze what factors can drive a Taxpayer to perform tax compliance, in this case the Tax Amnesty. Data collection is done by interviewing Taxpayers that participate in Tax Amnesty. The results show that the Taxpayer's decision to participate in Tax Amnesty is influenced by economic and non-economic factors. Transparency of tax usage by the government, the amount of tax rate applicable, the Tariff of Ransom that is imposed if Taxpayers take the Tax Amnesty, and tax audit are economic factors that affect the Taxpayer's decision. Knowledge of Taxes and Tax Amnesty, awareness of the benefits gained and the penalties to be received, simple Tax Amnesty and taxation law and system, the quality of the tax authority service, the change of government policy, and the influence of the social environment are non- economic factors that is also consideration of Taxpayers in doing compliance."