Hasil Pencarian

Ditemukan 186 dokumen yang sesuai dengan query

Rachmat Basuki

Perubahan status hukum badan usaha milik Tentara Nasional Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia : analisis Perseroan Terbatas Persada Purnawira Halim

" Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam bisnis di Indonesia telah ada sejak zaman revolusi kemerdekaan hingga saat ini, pada awalnya hal tersebut dimaksudkan hanya untuk menutupi kekurangan anggaran dari pemerintah serta kesejahteraan prajurit TNI yang tidak dapat dipenuhi dari anggaran saja. Permasalahan timbul ketika lahirnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang mengatur tentang penertiban bisnis militer tersebut. Selanjutnya, titik berat masalah terletak pada penggunaan fasilitas negara oleh badan hukum milik TNI, sehingga tidak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16577

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mardani Rifianto

Efisiensi pengawasan keuangan negara di Indonesia = Efficiency of state auditing in Indonesia

" ABSTRAK Salah satu usaha untuk mendukung terwujudnya tujuan negara dengan menerapkan prinsip efisien good governance dalam pengawasan keuangan negara, perlu diciptakan suatu sistem pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang efisien. Untuk mewujudkan efisiensi dalam pengawasan keuangan negara, pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara harus dapat mencapai tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya, serta efisien dalam memaksimalkan penyelesaian kerugian negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Untuk mengetahui efisiensi pengawasan keuangan negara, dianalisa kepastian hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36008

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ari Astri Yunita

Potensi kerugian negara dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari biaya hak penggunaan frekuensi radio akibat adanya putusan pengadilan tata usaha negara = Potential loss of state from non tax state revenue derived from the cost of radio frequency right usage due to administrative court judgement

" Beberapa karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara yang membedakannya dari Hukum Acara Perdata, antara lain adalah adanya asas prae sumptio justae causa dan asas erga omnes. Bahwa dalam hukum acara perdata demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum, dan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34835

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizky Muhammad Ikhsan

Kewenangan pengaturan dan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan = Institutional and regulatory authorities of the OJK toward Capital Market according to Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

" Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK di bidang pasar modal. Selain itu, mambahas mengenai fungsi dan tugas OJK dalam mengatur bidang Pasar Modal dan relevansinya dengan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK. Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan OJK di bidang Pasar Modal merupakan penggabungan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan yang sebelumnya dimiliki oleh Bapepam-LK, Menteri Keuangan dalam hal kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal, dan fungsi, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45251

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutagalung, Rosmidaria

Legitimasi persetujuan dewan perwakilan rakyat terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara = The legitimacy of the house of representatives approval of revenue and expenditure budget

" Skripsi ini membahas mengenai legitimasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai fungsi Anggaran yang dimiliki oleh DPR yang sampai pada satuan empat atau rincian jumlah, jenis, spesifikasi, dan harga yang rentan disalahgunakan oleh anggota DPR dan sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi maupun golongan, juga termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBN yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana alat pengumpulan data yang digunakan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S270

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Otniel Yustisia Kristian

Perlindungan hukum pengguna layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, pelanggaran kerahasiaan data, dan dalam hal fintech belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan = Legal protection for consumers of money lending service that base on technology and information in the case of fraud, violation of data confidentiality, and in the case of fintechs have not been registered in financial services authority (OJK)

" Salah satu jenis jasa layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan positif adalah layanan jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa mengenai Penyelenggaraan Aktivitas Bisnis Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sebenarnya telah diatur melalui regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Walaupun telah dibuat regulasi yang khusus mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Memimjam Uang berbasis teknologi informasi, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat timbul terkait dengan layanan tersebut. ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T52091

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuni Ariani

Kontribusi daerah melalui pemotongan langsung penerimaan pajak rokok dalam rangka menjamin kesinambungan program jaminan kesehatan = The contribution of local government through cigarette tax deduction in order to ensure sustainability of the health insurance program

" Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mempunyai masalah keuangan, dan untuk membantu kesinambungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, Pemerintah Pusat mengeluarkan paket kebijakan salah satu kebijakan tersebut adalah daerah diminta untuk berkontribusi melalui pemotongan Pajak Rokok. Tesis ini akan menganalisis bagaimana kedudukan Pajak Rokok dalam berkontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dan bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Rokok oleh Menteri Keuangan menurut peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara/daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53845

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sianipar, Febri

Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara = Examination of Elements of Abuse of Authority of Government Officials Causing State Financial Losses in the State Administrative Court

" Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan hasil pengawasan aparat intern pemerintah salah satunya adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan mengandung ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pengujian ada atau tidak ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erlina Pangestiaji

Pengelolaan Jaminan Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara Oleh Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 = Management of Social Security for Civil Servants by the Limited Liability Companies State-Owned Enterprises After the Issuance of Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XVII/2019

" Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara memiliki kekhususan karakterik karena merupakan penghargaan atas pengabdian. Hasil riset ini membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 telah mempertegas amanat pengelolaan program jaminan sosial bagi ASN agar tetap dilaksanakan oleh secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) sebagai BUMN. Selain Putusan Mahkamah Konstitusi, riset ini juga menggunakan literatur-literarur hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian. Riset ini menggunakan metode berbasis penelitian doktrinal. Analisis penelitian juga didukung oleh data yang ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simangunsong, Gunawan

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Administrasi Pemerintahan Yang Telah Memulihkan Kerugian Keuangan Negara = Abuse of Authority of Government Administration Officials Who Have Recovered State Financial Losses

" Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian