Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Afdalis
Pendelegasian peraturan dari Undang-Undang kepada Peraturan Menteri secara langsung dalam kerangka Sistem Presidensial = Delegation of regulations from Acts to Ministerial Regulations directly in the framework of Presidential Systems
" Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya praktik pendelegasian peraturan langsung dari undang-undang kepada peraturan menteri secara langsung yang berpotensi bertentangan dengan semangat sistem presidensial yang dianut di Indonesia dan semangat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial di Indonesia, dan praktik pendelegasi peraturan dari undang-undang kepada peraturan menteri secara langsung dalam sistem presidensial di Indonesia, serta pendelegasi peraturan dari undang-undang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T52431
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Shahabi Sakri
Kewenangan dan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta = Authority and efforts by the regional government of DKI Jakarta in controlling land transportation issues in DKI Jakarta region / Muhammad Shahabi Sakri
" ABSTRAK
Masalah transportasi darat masih banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya penggunaan angkutan umum. Kemacetan di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti padatnya penduduk yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, serta padatnya arus perjalanan pada waktu dan tempat yang sama. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan masalah kedua yakni rendahnya penggunaan angkutan umum. Menuju tahap akhir Pola Transportasi Makro pada tahun 2020, ... "
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ikram Afif
Subsidi angkutan udara kargo dalam kerangka program jembatan udara sebagai kewajiban pelayanan publik di Indonesia = Cargo air transport subsidy in air bridge programs framework as public service obligation in Indonesia / Muhammad Ikram Afif
" ABSTRAK

Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan udara dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara melalui pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait penerapan pemberian ... "

2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Petrick Herbeth Carofin
Kewenangan badan siber dan sandi negara dan kewenangan daerah dalam bidang persandian di Indonesia = Authority of the state code and cyber agency and the regional authority in the field of coding in Indonesia
" Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber di Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pertahanan dan keamanan negara merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andriani Puspita Sari
Kesesuaian pengaturan pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 = The conformity of regulation about income tax for micro, small, and Medium Enterprises Based on Law No.36 of 2008 and Government Regulation No.46 of 2013
" Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan antara Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam mengatur pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pengharmonisasian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53996
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ilham Bakhti
Mekanisme executive review, executive preview, judicial review terhadap peraturan daerah provinsi = Execuitve review executive preview judicial review fo regional regulation
" Penelitian ini membahas mengenai pengujian Peraturan Daerah melalui mekanisme executive review, executive preview yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan judicial review. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai koordinasi pengujian antara executive review dengan judicial review. Skripsi ini dibuat dengan metode kepustakaan normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya pengujian ganda terhadap Peraturan Daerah dan belum terdapat koordinasi antara mekanisme executive review dengan judicial review.
The focus of this study discusses the testing of ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62845
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parusa Seno Adirespati
Perbandingan kedudukan, kelembagaan, dan kewenangan pemerintahan daerah ibu kota: studi kasus Jakarta, London, dan Paris = Comparison of position, institution, and competence of capital city overnments: case study of Jakarta, London, and Paris
" ABSTRACT
Tesis ini membahas sistem pemerintahan daerah di tiga ibu kota, Jakarta, London, dan Paris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan komparatif. Ibu kota umumnya memiliki kekhususan dibandingkan dengan daerah lain di suatu negara. Jakarta, London, dan Paris adalah kota-kota dengan populasi tinggi dan daerah perkotaan yang luas dan dapat ditemukan di negara-negara kesatuan. Ada tiga pertanyaan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan posisi tiga ibukota relatif terhadap daerah lain di negara masing-masing, perbandingan model ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Audy Pratama
Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan masalah kependudukan di Indonesia = The authority of central government and local governement in managing the population issue in Indonesia
" Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 23 Tahun 2006. Kewenangan dalam penunjukan pejabat struktural di sektor kependudukan di daerah berdasarkan revisi undang-undang administrasi kependudukan dimiliki secara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Adibuana Permana
Penerapan penyelenggaraan perkeretaapian oleh operator kereta api swasta sebagai bentuk kerja sama pemerintah-swasta di Indonesia = The implementation of railway operation by private railway operator as a form of public-private partnership in Indonesia
" Kereta api di Indonesia telah dimonopoli oleh perusahaan milik negara sejak awal. UU No. 23 Tahun 2007 diperkenalkan untuk memberikan sektor swasta suatu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengoperasian kereta api. Namun, kereta api adalah dianggap sebagai barang publik oleh karena itu distribusinya tidak dapat sepenuhnya dipindahkan ke sektor swasta. Karena itu, setiap sektor swasta harus berkomitmen a kemitraan dengan pemerintah melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk berpartisipasi di sektor kereta api. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk publik-swasta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diana Zulaicha Permata Sari
Kewenangan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam urusan impor produk hortikultura: bawang putih = The authority of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade in Horticultural products import affairs: garlic
" Tesis ini membahas kewenangan dalam hal impor produk hortikultura terutama bawang putih antara Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan. Namun, kewenangan ini menjadi tumpang tindih karena penghapusan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2017 yang menyebabkan impor produk hortikultura dapat dilakukan tanpa pertimbangan panen periode dan penghapusan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Menteri Perdagangan No. 30 tahun 2017 yang menyebabkan dihapusnya Importir Umum. Tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>