Ditemukan 71 dokumen yang sesuai dengan query
Bambang Tjatur Weko
"
Dalam era otonomi daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah dapat membiayai tugas pemerintahan dan pembangunannya melalui sumber daya yang dimiliki sendiri, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus pandai mengelola sumber yang telah ada dan menggali sumber-sumber yang baru.
Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, karena pungutan baru harus sejalan dengan peningkatan pelayanan serta tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T9805
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
R. Abeth Syafroni
"
Permasalahan pokok pada tesis ini dijabarkan ke dalam dua butir permasalahan, yaitu : Bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta, bagaimana peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan /Pajak Bumi dan Bangunan.
Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah peranan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap APBD Propinsi DKI Jakarta, dan menganalisis peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khusus sektor perkotaan.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11412
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ferry Daryanto
"
Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengandung pajak berganda yang dikenakan berkali-kali dalam setiap kali dilakukan penyerahan terlihat dengan adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada masa pajak yang bersangkutan.
Demikian pula sebaliknya apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11472
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Nur Ganefiah
"
Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama di samping penerimaan dari pungutan (charges) atau juga pinjaman. dimana pajak dapat berupa dana yang ditarik dari sektor swasta lanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Untuk itu setiap penerimaan negara khususnya pajak perlu diatur pemungutannya sesuai perkembangan dan kondisi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan secara kuantilatif ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12029
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Suhartono
"
Pelayanan perpajakan merupakan jasa pelayanan public (public services) yang sepenuhnya menjadi tugas pernerintah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (rule) yang merupakan public goods. Undang-undang perpajakan sebagai public goods memiliki sifat khusus sebagaimana public goods yang lain, yaitu indivisibility, non excludability dan non rivalness.
Dalam organisasi, sistem informasi sangat berperan dalam kinerja yang ditunjukkan oleh organisasi yang bersangkutan. Salah satu paradigma dasar dari model pengukuran efektivitas suatu sistem organisasi dapat dikaji dari masukkan (input), proses (trhoughput) ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12153
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Paulina
"
Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah di Propinsi DKI Jakarta adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak Hotel Dan Restoran merupakan Pajak yang cukup potensial dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun penerimaannya Pajak Hotel dan Restoran masih banyak tunggakan yang harus ditagih untuk mengisi Kas Negara perlu diadakan analisis terhadap upaya dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti dalam pelaksanaan penagihan Pajak Hotel dan Restoran ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12233
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Iman M. Topik
"
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak terhadap konsumsi BBM bagi kendaraan bermotor yang pertama kali diberlakukan sejalan dengan implementasi UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Latar belakang pemberlakukan pajak ini adalah dalam rangka mengantisipasi hilangnya penerimaan daerah sebagai akibat dari penghapusan beberapa jenis pajak daerah. Dengan demikian meskipun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk jenis pajak Pigouvian, namun yang lebih menonjol adalah perannya sebagal fungsi budgetair.
Dalam pembahasan penulis menggunakan pendekatan deskriptip analitis ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12417
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Naruman
"
Propinsi DK1 Jakarta sebagai lbukota Negara merupakan kota tempat berkembangnya berbagai jenis usaha perdagangan, jasa dan juga merupakan kota wisata. Hal ini menjadikan kota Jakarta memiliki keuntungan dibanding dengan kota lain di Indonesia. Pajak Hotel dan Restoran merupakan Pajak Daerah yang cukup diandalkan penerimaannya, jenis pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang pemungutannya adalah berdasarkan "self assesment" Optimalisasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sangat tergantung dari kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan adanya koordinasi antara instansi ...
"
Depok: fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12357
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Napitupulu, Pipin
"
Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta memberikan peluang yang besarbagi peningkatan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemanfaatan peluang peningkatan penerimaan PKB tersebut memerlukan sistem adminitrasi pemungutan yang baik sehingga seluruh kendaraan bermotor dapat terjaring.
Sistem administrasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang saat ini dilakukan dalam Kantor Bersama SAMSAT, yang secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang dapat menjaring seluruh objek pajak. Hal ini tentunya didasarkan pertimbangan bahwa pemungutan PKB dikaitkan dengan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12354
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
R. Iwan Jumhana
"
Bagi daerah yang mengalami perkembangan pesat, seperti halnya Pemerintah DKI Jakarta, masalah PBB menjadi salah satu aspek penting yang perlu diantisipasi secara serius dan menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan karena karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang kompleks dan dinamis serta menuntut pengelolaan pemungutan PBB yang handal. Atas dasar pemikiran inilah, maka permasalahan pokok penelitian adalah :
1. Bagaimana kondisi lingkungan pengelolaan Pemungutan PBB di Iingkungan pemerintah DKI Jakarta?
2. Variabel-variabel lingkungan apa saja yang berpengaruh terhadap ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T3323
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
